Assalamualaikum. Deskripsi masalah. Ketika saya hadir kepengajian atau acara istighasah tokoh agama atau Kiyai manakala menyebutkan seseorang yang masih hidup atau sudah meninggal ia menyertakan lafadh Rahimahullah atau Radiyallahu anhu.
Wa alaikumussalam. Jawaban: Disunnatkan mengucapkan taroddhi (رضي الله عنه) dan disunnatkan juga tarohhum (رحمه الله) atas para sahabatnya nabi Muhammad,dan para taabi’iin,dan para ulama’ atau para ahli ibadah atau para orang-orang pilihan Allah sesudah para taabi’iin.
(الاءذكار النووية،صحيفة ١٠٠) ( فصل ) : يستحب الترضي و الترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار فيقال : رضي الله عنه، أو رحمه الله ، ونحو ذلك . . وأما ما قاله بعض العلماء : إن قوله : رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ، ويقال في غيرهم : رحمه الله فقط ، فليس كما قال ، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه ، ودلائله أكثر من أن تحصر فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابي قال: قال ابن عمر رضي الله عنها ، وكذا ابن عباس ، وابن الزبير ، وابن جعفر ، وأسامة بن زيد ونحوهم لتشمله وأباه جميعاً
Dalam rangka percepatan pelunasan pembayaran pembebasan tanah yang berlokasi di dusun Beltok desa Larangan Badung, kami DPP IKABA telah menerbitkan surat edaran dan kupon seperti di bawah ini, kami berharap ditindaklanjuti oleh segenap pengurus IKABA dan disambut baik oleh lapisan alumni dan simpatissasn
Bersamaan dengan surat edaran di atas kami sertakan “Kupon Pembebasan Tanah Beltok” seperti contoh di bawah ini sebagai tanda bukti awal penyerahan uang infaq pembelian tanah untuk hibah ke PP Mambaul Ulum Bata-bata.
Setelah uang diterima oleh petugas akan disetor ke DPP IKABA dan dilakukan input data hibah setelah itu bisa diterbitkan “Sertifikat Tanda Terima Kasih” untuk diberikan kepada pemberi hibah sebagai tanda bukti akhir bahwa dana telah diterima dan sebagai tanda terima kasih atas nama DPP IKABA dan PP. Mambaul Ulum Bata-bata.
Nikah Siri: Pengertian, Jenis, Hingga Dampak Positif dan Negatif
Nikah Siri adalah – Pernikahan menjadi momen penting yang tidak terlupakan bagi sebagian besar orang. Oleh sebab itu, banyak orang yang merayakan pernikahannya tersebut untuk menunjukkan status baru mereka sebagai pasangan suami istri. Di Indonesia, pernikahan harus resmi di mata negara dan agama. Namun, ada beberapa orang yang hanya melakukan pernikahan di bawah tangan atau biasa dikenal dengan istilah nikah siri. Nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah di mata hukum. Di kalangan ulama sendiri, hukum mengenai nikah siri masih ada pro dan kontra. Sebagian berpendapat bahwa nikah siri tidak dilarang dan boleh saja dilakukan asal dengan maksud tertentu serta mematuhi syarat dan rukun menikah dalam Islam. Ada juga yang memandang bahwa nikah siri itu dilarang karena mudharat-nya lebih banyak.
Pengertian Nikah Siri Ciri-Ciri Nikah Siri
Pernikahan tanpa wali
Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu
Nikah siri dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukunnya terpenuhi Nikah Siri Menurut Hukum Islam Nikah Siri Menurut Hukum Negara
Pasal 143 Rancangan Undang-Undang
Pasal 144 Rancangan Undang-Undang
Jenis-Jenis Nikah Siri
Nikah siri yang merupakan pernikahan tanpa wali
Nikah Siri yang Dilakukan Tanpa Pencatatan di KUA Status Anak pada Nikah Siri Alasan Nikah Siri Undang-Undang Perkawinan Hukum Nikah Siri di Indonesia Dampak Positif dan Negatif Nikah Siri
Pengertian Nikah Siri
Nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan di pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya. Pernikahan siri atau pernikahan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggar hukum. Sebab, hal itu dapat melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946, yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan dan itu disertai sanksi berupa denda dan kurungan badan.
Ciri-Ciri Nikah Siri Secara umum pernikahan siri memiliki karakteristik sebagai berikut :
1️⃣Pernikahan tanpa wali. Pernikahan tanpa wali merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia karena pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin menurutkan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan ketentuan syari’at Islam.
2️⃣Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena takut adanya stigma negatif dari masyarakat yang sudah menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit lain yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
3️⃣Nikah siri dalam pandangan agama , diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, semua hal-hal yang diperbolehkan sepanjang dalam melakukan atau menjalani pernikahan tersebut tidak banyak mudharat/ efek buruk yang terjadi. Namun perbedaannya adalah tidak mempunyai bukti otentik jika telah menikah. Dengan kata lain, tidak mempunyai surat sah sebagai seorang warga negara yang memiliki kedudukan yang kuat di dalam hukum. Nikah siri meskipun dalam legal Islam bisa disahkan, namun dalam legal negara tidak bisa sah.
Nikah Siri Menurut Hukum Islam
Nikah siri sebagai pernikahan secara rahasia sebenarnya dilarang oleh Islam karena Islam melarang seorang wanita untuk menikah tanpa sepengetahuan walinya. Hal ini didasarkan pada hadist nabi yang disebutkan didalam beberapa kitab;
Kitab al-Umm
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
Tak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.[1] [1] Imam asy-Syafi’i, Al-Umm, juz 5, hal. 24
Tak ada nikah kecuali dengan wali yang bijak dan dua orang saksi yang adil.[1]
Dari Kitab Hadis Musnad Ahmad bin Hambal
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي
Telah memberitakan kepada kami Abdullah, mengabarkan kepadaku ayahku, memberitakan kepada kami Waki’ dan Abdurrahman dari Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata, “Nabi SAW, bersabda: Tiada nikah kecuali dengan wali.”[1]
Sunan Abu Daud[2]
حدثنا محمد بن قدامة بن أعين ثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” لا نكاح إلا بولي “
Sunan at-Tirmidzi[3]
حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحق ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحق ح وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي قال وفي الباب عن عائشة و ابن عباس و أبي هريرة و عمران بن حصين و أنس
Sunan Ibnu Majah[4]
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . حدثنا أبو عوانة . حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى قال : – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي
Musnad Ahmad bin Hambal[5]
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الا بولي والسلطان ولي من لا ولي له
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ مكرم بن أحمد القاضي ثنا أحمد بن زياد بن مهران ثنا سعيد بن سليمان ثنا عدي بن الفضل أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف والله أعلم
Sunan al-Kubra al-Baihaqi[8]
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رحمه الله أنبأ مسلم بن خالد عن بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل
Artinya, “Tidak ada pernikahan tanpa wali. Perempuan mana pun—perawan atau janda—yang menikah tanpa wali, maka nikahnya adalah batal, batal, batal (tidak sah).” (HR. Ahmad). Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadist, bahwasannya Rasulullah saw bersabda
;قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا
“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya: Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang muslim) yang menikahkan dirinya sendiri.” Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang bersifat batil. Pernikahan siri termasuk perbuatan maksiat kepada Allah SWT dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja, belum ada ketentuan syariat yang jelas tentang bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh sebab itu, kasus pernikahan tanpa wali dan pelakunya boleh dihukum. Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.
Nikah Siri Menurut Hukum Negara
Nikah siri diatur dalam beberapa pasal negara diantaranya:
Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukum bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta. Selain menyinggung masalah kawin siri, ini RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak.
Pasal 144 Rancangan Undang-Undang Pasal 144 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU ini juga mengatur soal perkawinan campur antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta.
Jenis-Jenis Nikah Siri
Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum syariat nikah siri adalah sebagai berikut:
Nikah siri yang merupakan pernikahan tanpa wali
Islam jelas melarang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa adanya persetujuan dan keberadaan wali. Perbuatan nikah siri ini termasuk perbuatan maksiat yang berdosa apabila dilakukan. Pelaku dari nikah siri ini pantas mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat.
Nikah Siri yang Dilakukan Tanpa Pencatatan di KUA
Nikah siri yang berarti nikah yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama). Nikah ini memiliki dua hukum yang berbeda yaitu hukum pernikahan dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di KUA. Oleh sebab itu, nikah siri yang sekarang dikenal dalam masyarakat adalah nikah yang dilakukan dengan sah menurut agama namun tidak sah dihadapan hukum karena tidak ada bukti pencatatan pada lembaga pencatatan sipil. Jadi nikah siri tanpa adanya wali sebagaimana no.1 adalah tidak sah baik dihadapan agama maupun di mata hukum negara ,sedangkan nikah sirri yang terpenuhi syarat dan rukunnya sah secara agama namun tidak sah secara hukum negara.
الفتوى الشرعية.ص ١٨٣ عقد الزواج اذا ستوفى أركانه وشروطه تحل به المعاشرة بين الزوجين ، وليس من شرائطه الشرعية اثباته كتابة فى وثيقة رسمية ولاغير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام اجابته اللواح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود. والله أعلم بالصواب
Status Anak pada Nikah Sirri
Seorang anak yang sah menurut Undang-Undang, yaitu hasil dari perkawinan yang sah. Ini tercantum dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal 42 ayat 1 : Anak yang sah merupakan anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini merujuk bahwa status anak mempunyai hubungan dara dengan kedua orang tuanya. Dalam beberpa kasus tentang hak anak hasil nikah siri terdapat kesusahan dalam pengurusan hak hukum sepeti nafkah, warisan maupun akta kelahiran. Status anak nikah siri tidak dicatat oleh negara, maka status anak tersebut dikatakan di luar nikah. Secara agama, status anak dari hasil nikah siri mendapat hak yang sama dengan anak hasil pernikahan sah berdasarkan agama.
Akan tetapi, hal ini tidak selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertentangan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1: A
Alasan Nikah Siri
Ada beberapa alasan pasangan memilih pernikahan siri, antara lain: Pertama; Menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA dengan alasan selama masa tunggu tersebut tidak terjadi perzinahan. Kedua : Kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/ kuliah atau masih terikat dengan kedinasan (sekolah) yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua, pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina. Ketiga ; Salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur / dewasa, sementara pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara keduanya. Sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain. Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikaruniai anak. Apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan Undang-Undang maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan maupun kepegawaian atau jabatan. Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan nikah siri. Selain itu, ada juga yang terhalang karena pihak perempuan secara legal formal masih terikat hubungan dengan laki-laki, misalnya beranggapan bahwa perempuan tersebut telah janda secara hukum agama, namun belum mengurus perceraian di pengadilan. Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya.
Undang-Undang Perkawinan
Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun sahnya perkawinan tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Jadi, dapat dikatakan bahwa sepanjang pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum baik pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan petugas yang ditunjuk oleh Undang-Undang maupun tidak (siri atau di bawah tangan).
Namun yang menjadi persoalan, terkait pembuktian adanya pernikahan tersebut yang menurut aturan perundangan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kutipan Akta Perkawinan oleh catatan sipil. Sehingga saat sebuah pernikahan tidak dilaksanakan dihadapan petugas yang ditunjuk, maka akan kesulitan terhadap pembuktian pernikahannya. Sebab tidak tercatat pada institusi yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”
Hukum Nikah Siri di Indonesia
Di Indonesia, hukum pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, meskipun telah sah dimata agama setiap perkawinan tetap harus tercatat secara negara. Artinya, nikah siri dianggap tidak sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya akta nikah serta surat-surat resmi terkait legalitas pernikahan tersebut.
Dampak Positif dan Negatif Nikah Siri
Secara hukum positif, nikah siri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat resmi dalam catatan pemerintah. Anak yang lahir dari pernikahan siri dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akte kelahiran.
Setiap warga negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan surat atau akta nikah.
Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan siri terjadi jika ada perceraian, yaitu istri kulit mendapatkan hak atas harta bersama apabila suami tidak memberikannya.
Selain itu, jika ada warisan yang ditinggalkan oleh suami karena meninggal dunia, istri dan anak sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Apabila seorang suami berprofesi sebagai PNS, istri maupun anak tidak berhak mendapatkan tunjangan apapun.
Di samping melanggar hukum pernikahan di Indonesia, menikah secara siri juga mempunyai banyak dampak negatif, khususnya bagi kaum perempuan. Ada beberapa dampak negatif menikah siri, antara lain:
Pihak perempuan tidak bisa menuntut hak-hak-nya sebagai istri yang telah dilanggar oleh suami karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut.
Kepentingan terkait pembuatan KTP, KK, paspor serta akta kelahiran anak tidak dapat dilayani karena tidak adanya bukti pernikahan berupa akta nikah/ buku nikah.
Nikah siri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya. Banyak perlakuan kekerasan terhadap istri Dapat mempengaruhi psikologis istri dan anak.Pelecehan seksual terhadap perempuan karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.Akan ada banyak kasus poligami yang terjadiTidak adanya kejelasan status perempuan sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat.Selain dampak negatif, ada juga dampak positif meskipun dampak negatif akan lebih banyak, antara lain:Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.Meminimalisasi adanya seks bebas serta berkembangnya penyakit AIDS maupun penyakit lainnya.Mampu menghindarkan seseorang dari hukum zina dalam agama. Dalam agama Islam, rukun pernikahan ada, lima, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Fathul Mu’in yaitu:
Adanya calon pengantin laki-laki
Adanya calon pengantin perempuan
Wali nikah
Dua orang saksi
Adanya ijab Kabul
Jika kelima rukun ini ada dan masing-masing rukun itu sudah memenuhi persyaratannya, maka pernikahan tersebut telah sah menurut agama. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang perkawinan juga harus dianggap sah menurut hukum agama.Akan tetapi, agar pernikahan ini mendapatkan pengakuan resmi dari negara, maka pernikahan itu harus dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, instansi yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan, baik pencatatan melalui pengawasan saat terjadinya pernikahan maupun berdasarkan penetapan pengadilan bagi yang pernikahannya tidak dilaksanakan di bawah pengawasan pejabat yang ditunjuk.
Nah, itulah hukum nikah siri di Indonesia serta beberapa dampak positif maupun negatifnya. Meskipun sah di mata agama, tetapi nikah siri sebaiknya dihindari agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.
FASAKH NIKAHNYA SUAMI ISTRI YANG NIKAH SIRRI(AKAD NIKAH YANG TIDAK TERCATAT DI KUA)
Deskripsi Masalah : Pernikahan bagi masyarakat Indonesia adalah suatu hal yang sangat sakral, tak jarang mereka melaksanakan dengan begitu khidmatnya. Akan tetapi di samping itu, ada hal yang sangat disayangkan, yakni sebagian dari masyarakat kita enggan untuk melaksanakan proses pernikahan melalui KUA, sehingga pihak KUA juga enggan untuk bertanggung jawab jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus yang menimpa Husna, setelah ditinggal satu tahun oleh Hasan, suaminya, tanpa ada kabar berita mengenainya, kebingunganpun mulai menghantui Husna, karena pengajuan fasakh-nya tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak KUA dengan dalih pernikahan mereka tidak melalui prosedur pemerintah(Pernikahan diantara Hasan dan Husna itu nikah sirri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama/KUA).
Pertanyaan :
Bolehkah Husna men-fasakh nikahnya sendiri? Kalau boleh bagaimana caranya
Jawaban ditafsil :
a) Tidak Boleh, Kecuali husna menunggu suaminya datang caranya seorang Husna mengatakan kepada Suaminya Fasakhlah saya sedangkan suaminya menjawab dengan ungkapan saya fasakh nikahmu , maka menurut pendapat lebih benar adalah sah. Adapun jika suami benar- benar tidak diketahui dan hakim pun enggan untuk memberikan putusan fasakh, maka dalam hal ini hukumnya adalah :
b). Boleh fasakh sendiri
Referensi fasakh.
كتاب البيان فى مذهب الإمام الشافعي ج.١٠ ص ١٦-١٧ وإذا قلنا: إن الخلع فسخ.. كان صريحه: الخلع والمفاداة؛ لأن الخلع وردت به السنة وثبت له عرف الاستعمال، والمفاداة ورد بها القرآن وثبت لها عرف الاستعمال. وإن قالت: فاسخني على ألف، أو افسخني بألف، فقال: فاسختك أو فسختك.. فهل هو صريح في الفسخ، أو كناية فيه؟ على وجهين: أحدهما: أنه كناية في الفسخ، فلا يقع به الفسخ حتى ينويا الفسخ؛ لأنه لم يثبت له عرف الاستعمال، ولم يرد به الشرع والثاني: أنه صريح فيه، فينفسخ النكاح من غير نية، وهو الأصح؛ لأنه حقيقة فيه ومعروف في عرف أهل اللسان. وإن قالت: خلني على ألف، أو بتني على ألف، وغير ذلك من كنايات الطلاق، فقال: خليتك أو بتتك، ولم ينويا الطلاق، فإن قلنا: إن الخلع صريح في الطلاق بدخول العوض.. صارت هذه الكنايات صريحة في الطلاق بدخول العوض فيها
شرح زاد المشتقنع ص ١١
إذا طلبت منه امرأته الخلع، فخالعها، فإذا طلقها بعد ذلك فإن هذا الطلاق لا يقع وذلك لأنه لا يملك بضعها فهي أجنبية عنه. إذا وقع بلفظ الخلع كأن يقول: ” خالعتك “، أو بلفظ الفسخ كأن يقول: ” فسختك “، أو الفداء بأن يقول: ” فاديتك “، ولم ينوه طلاقاً فإنه يكون فسخاً، هذا هو المشهور في المذهب وهو أحد قولي الشافعي، وأما الجمهور فقالوا: هو طلاق بائن أيضاً، ويستدلون بما تقدم ذكره في المسألة الأولى، وهو قول ضعيف كما تقدم، والراجح أنه فسخ، لما تقدم في قصة المختلعة وأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرها أن تعتد بحيضة وهذا يدل على أنه ليس بطلاق بائن، إذ لو كان طلاقاً بائناً لأمرها أن تعتد بثلاثة قروء، ويدل عليه أيضاً أن الله عز وجل قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان …..إلى أن قال …. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به …. إلى أن قال … فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} ، فذكر طلقتين أولاً، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر طلقة، فلو كان الخلع طلاقاً لكانت الطلقة التي ذكرها في {فإن طلقها} رابعة لا ثالثة وهذا ممتنع باتفاق أهل العلم، فدل على أنه فداء وليس بطلاق، ويدل عليه أيضاً أن الله ذكره بلفظ الفداء فقال: {فيما افتدت به} ، فعلى ذلك الراجح ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة فإذا قال: فسختك أو فاديتك أو نحو ذلك من ألفاظ الخلع فإنه فسخ وليس بطلاق، وعليه فكل طلاق بعوض سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، وسواء كان بنية الخلع أو بنية الطلاق فهو فسخ وليس بطلاق بائن في الراجح من المسألتين المتقدمتين، وهوا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وفي قوله: ” لا ينقص عدد الطلاق “، فإذا طلقها مرتين مثلاً ثم اختلعت منه فيحل له أن ينكحها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً آخر، فلا تجب عليه طلقة بل هو فسخ.
Jika seorang istri meminta khul‘ dari suaminya, lalu suami menerima dan mengabulkannya, maka jika setelah itu suami menjatuhkan talak, talak tersebut tidak sah. Sebab, ia tidak lagi memiliki hubungan pernikahan dengan wanita tersebut, sehingga wanita itu menjadi orang asing baginya.
Jika perceraian terjadi dengan lafaz khul‘ seperti mengatakan, “Khala‘tuki” (Aku menceraikanmu dengan khul‘), atau dengan lafaz fasakh seperti mengatakan, “Fasaqtuki” (Aku membatalkan pernikahanmu), atau dengan lafaz fida’ seperti mengatakan, “Fadaytuki” (Aku menebus perceraianmu), dan tidak diniatkan sebagai talak, maka ini dihukumi sebagai fasakh, bukan talak. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi‘i.
Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa khul‘ tetap dihukumi sebagai talak bain, dan mereka berdalil dengan argumentasi yang telah disebutkan dalam masalah sebelumnya. Namun, pendapat ini dianggap lemah sebagaimana telah dijelaskan.
Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa khul‘ adalah fasakh, bukan talak. Dalilnya adalah kisah seorang wanita yang meminta khul‘ pada zaman Nabi ﷺ, di mana beliau memerintahkannya untuk menjalani masa iddah hanya satu kali haid. Jika khul‘ dianggap sebagai talak bain, seharusnya masa iddahnya tiga kali haid.
Dalil lain adalah firman Allah:
“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik… Jika kalian khawatir mereka tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam hal tebusan yang diberikan… Jika ia menceraikannya (lagi), maka wanita itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami lain.” (QS. Al-Baqarah: 229-230)
Dalam ayat ini, Allah menyebutkan dua talak pertama, lalu menyebut khul‘, kemudian menyebut satu talak lagi. Jika khul‘ dihitung sebagai talak, maka talak yang disebut dalam ayat “fa in tallaqaha” (jika ia menceraikannya) seharusnya menjadi talak keempat, bukan ketiga. Ini bertentangan dengan ijma‘ ulama bahwa jumlah maksimal talak adalah tiga. Oleh karena itu, khul‘ harus dianggap sebagai fida’ (tebusan), bukan talak.
Allah juga menyebut khul‘ dengan lafaz fida’ dalam firman-Nya: “fimaa iftadat bihi” (dalam hal tebusan yang diberikan). Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah mazhab Hanbali, yang menyatakan bahwa jika seorang suami mengatakan “Aku membatalkan pernikahanmu”, “Aku menebus perceraianmu”, atau lafaz lain yang bermakna khul‘, maka itu dianggap fasakh, bukan talak.
Berdasarkan ini, setiap perceraian dengan kompensasi (bayaran) – baik menggunakan lafaz khul‘ atau talak, serta dengan niat khul‘ maupun talak – tetap dihukumi sebagai fasakh, bukan talak bain. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim.
Pendapat ini juga menegaskan bahwa khul‘ tidak mengurangi jumlah talak. Artinya, jika seorang suami telah menjatuhkan dua talak, lalu terjadi khul‘, ia masih bisa menikahi istrinya lagi tanpa harus menunggu istrinya menikah dengan laki-laki lain. Sebab, khul‘ dihukumi sebagai fasakh, bukan bagian dari tiga talak.
Dengan demikian dapat dipahami jika seorang istri meminta khul‘, lalu suami menyetujuinya, maka suami tidak bisa lagi menjatuhkan talak setelahnya karena hubungan pernikahan telah berakhir. Mazhab Hanbali dan sebagian ulama Syafi‘iyyah menganggap khul‘ sebagai fasakh, sedangkan mayoritas ulama menganggapnya sebagai talak bain. Dalil kuat yang mendukung bahwa khul‘ adalah fasakh adalah perintah Nabi ﷺ kepada wanita yang menjalani khul‘ untuk beriddah satu kali haid, serta urutan dalam ayat Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa khul‘ bukan bagian dari tiga talak. Jika suami telah menjatuhkan dua talak, lalu terjadi khul‘, suami masih bisa menikahi mantan istrinya tanpa harus menunggu dia menikah dengan pria lain, karena khul‘ tidak mengurangi jumlah talak.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي. [ ابن حجر الهيتمي ]ج٧ ص٣٤٢
Ungkapan seperti “Aku telah membatalkan,” “Aku telah menghapus,” “Aku telah mencabut,” atau “Aku telah mengalihkan pernikahanmu” termasuk lafaz sharih (jelas) dalam pembatalan nikah. Sedangkan ungkapan seperti “Aku telah membatalkanmu” atau “Aku telah mengalihkanmu” termasuk kinayah (tidak langsung).
Talak, baik dengan lafaz sharih atau kinayah, bahkan jika bersifat mu‘allaq (tergantung syarat), seperti ketika seseorang berniat dengan kata “pembatalan” sebagai talak, maka itu menjadi pilihan bagi istri. Sebab, hanya istri yang dapat menjadi pihak yang diberi hak pilihan dalam hal ini. Jika seorang suami mentalaq empat istri, maka yang berhak untuk tetap dalam pernikahan adalah yang dipilihnya, sedangkan selebihnya gugur secara syar‘i.
Hal ini tidak bertentangan dengan kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang sharih dalam babnya tetap diprioritaskan. Sebab, kaidah tersebut bersifat umum, sedangkan pengecualian dalam kasus ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi orang yang ingin masuk Islam. Kaidah tersebut dapat dijelaskan bahwa niat talak dalam lafaz “pembatalan” dianggap seperti lafaz talak itu sendiri, sehingga tidak diperbolehkan mengaitkannya dengan syarat. Namun, bisa jadi seseorang memiliki keinginan untuk bercerai tetapi tidak ingin menggunakan lafaz “pemilihan”, sehingga diberikan dispensasi dalam hal tertentu, termasuk memperhitungkan niatnya dalam kasus ini, sehingga talaknya dapat digantungkan pada syarat.
Tidak perlu mempertimbangkan bahwa talak lebih merugikan dibanding pembatalan karena talak mengurangi jumlah talak yang tersisa bagi suami, sedangkan pembatalan tidak demikian. Oleh karena itu, dispensasi yang diberikan dalam satu aspek tidak secara otomatis berarti diberikan dalam semua aspek.
Dikatakan: Jika seseorang hanya bermaksud pada lafaz talak, maka seharusnya tidak sah hanya dengan maknanya saja. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sebab, ungkapan “Aku telah membatalkan pernikahanmu” dengan niat talak tetap dianggap sebagai pemilihan dalam pernikahan.
📚 بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة المتأخرين، ص ٥١٥ (مسألة: ي): في فسخ النكاح خطر، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا، ولكن نقول: يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط: إعساره بأقل النفقة، والكسوة، والمسكن لا الأدم، بأن لم يكن له كسب أصلاً، أو لا يفي بذلك، أو لم يجد من يستعمله، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً: أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة، وأنه لم يترك مالاً، وملازمتها للمسكن، وعدم نشوزها، ورفع أمرها للحاكم، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم، إما من الحاكم بعد طلبها، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو: فسخت نكاح فلان، وأن تكون المرأة مكلفة، فلا يفسخ وليّ غيرها، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب، وقواه ابن الصلاح، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية، قال (سم): وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا، فإن فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وإمامه، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد: فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة، إذ المشقة تجلب التيسير، وليس هذا من تتبع الرخص، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.
“Jika suami hilang dan tidak diketahui apakah ia mampu atau tidak memberikan nafkah karena kabarnya terputus, serta ia tidak memiliki harta dalam jarak dua marhalah, maka istri juga berhak melakukan fasakh dengan memenuhi syarat-syaratnya,” sebagaimana ditegaskan dalam kitab An-Nihayah, juga oleh Imam Zakariya, Al-Mazjad, As-Sanbathi, Ibnu Ziyad, dan (Syekh) Al-Kurdi serta banyak ulama lainnya.
“Ibnu Hajar berkata bahwa pendapat ini memiliki dasar yang kuat secara rasional, bukan hanya sekadar pendapat yang dinukil dari ulama sebelumnya. Bahkan, banyak ulama yang memilih dan berfatwa, seperti Ibnu ‘Ajil, Ibnu Kaban, Ibnu Shabbagh, dan Ar-Ruyani, bahwa jika istri tidak bisa mendapatkan nafkah dari suaminya dalam waktu tiga hari, maka ia berhak melakukan fasakh, baik suaminya hadir maupun tidak.” Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Ash-Shalah dan dirajihkan oleh Ibnu Ziyad, Ath-Thunbadaawi, Al-Mazjad, pengarang kitab Al-Muhadzdzab, Al-Kafi, dan ulama lainnya.
Dalam konteks jika suami hilang dan nafkah tidak bisa diperoleh darinya meskipun dengan cara mengajukan laporan, maka hak fasakh lebih kuat dibandingkan sekadar hilangnya harta suami yang menjadi sebab diperbolehkannya fasakh.
“Adapun fasakh hanya karena istri merasa terbebani dengan lamanya kepergian suami atau karena keinginan biologis (syahwat), maka tidak diperbolehkan secara ijma’, meskipun ia takut terjatuh dalam zina.”
“Jika istri tidak bisa menemukan hakim atau pihak yang bisa menjadi perantara (muḥakkam), atau ia tidak mampu mengajukan perkara kepada hakim—seperti ketika hakim mengatakan, ‘Saya tidak akan melakukan fasakh kecuali dengan pembayaran tertentu,’ sementara istri sudah mengetahui bahwa suami memang tidak mampu memberi nafkah dan ia berhak menerimanya—maka dalam kondisi darurat, istri boleh melakukan fasakh sendiri.”
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan gurunya, serta dirajihkan dalam Tuhfatul Muhtaj, An-Nihayah, dan kitab-kitab lainnya.
“Begitu pula, jika istri tidak bisa mendapatkan saksi yang dapat membuktikan ketidakmampuan suami memberikan nafkah, tetapi ia yakin bahwa suaminya memang tidak mampu, meskipun hanya berdasarkan berita dari seseorang yang ia yakini kebenarannya, maka ia juga boleh melakukan fasakh.”
Pendapat ini dinukil oleh Al-Malibari dari Ibnu Ziyad dengan syarat istri melakukan fasakh dengan menghadirkan saksi atas fasakh tersebut.
—
Dari uraian yang panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pernikahan sirri (tidak tercatat di KUA), istri tidak dapat serta-merta memfasakh nikahnya sendiri tanpa keterlibatan suami atau keputusan hakim. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai fasakh dalam kasus suami yang hilang tanpa kabar (mafqûd):
Kesimpulan
Tidak boleh fasakh sendiri tanpa melibatkan suami
Boleh fasakh sendiri jika ada kepastian tidak ada kabar tentang kondisinya dan pihak hakim sudah tidak menghiraukan untuk memberikan putusan fasakh, atau bisa memberikan putusan namun dengan cara pembayaran
Disebuah Desa terdapat PASUTRI ( Pasangan Suami Istri ) katakanlah namanya (Ahmad dan Farida ) keduanya telah lama menjalin hubungan berumah tangga kemudian secara mendadak bapak dari Farida Istri dari Ahmad menceraikan Istrinya melalui pengadilan sementara Ahmad sama sekali tidak mau mentalak Istrinya, namun bapak Farida yang memaksakan diri untuk memisahkan Antara Ahmad dan Farida dengan cara cerai melalui pengadilan. Setelah terjadi cerai dan sudah habis Inddah Faridah dikawinkan dengan seorang laki-laki lain bernama Umar , Namun hubungan keduanya ( Farida dan Umar ) tidak berlangsung lama cuma tiga hari karena Farida kembali kepada suaminya yang pertama ( Ahmad )
Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah atau pertanyaan yaitu:
Sahkah penceraian Farida dengan Ahmad karena dipaksakan orang tuanya sehingga menjadi terpaksa fasakh melalui pengadilan ? Sementara Ahmad sama sekali tidak mau mentalak.
Jika sah bagaimana solusinya sedangkan Farida kembali ke Ahmad sementara Umar tidak mentalaknya, mohon solusinya .
Waalaikum salam.
Tanggapan dari studi kasus diatas.
Hasil penelitian dari studi kasusus diatas menunjukkan bahwa wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah merupakan unsur pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat hukum tidak sah pernikahan atau batal dengan ketiadaan wali. Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita, manakala tidak mempunyai wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh yang sulit dihubungi atau walinya termasuk ” Adlol” yaitu wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena disebabkan tidak kufu’ , maka dalam hal ini wali hakim pada KUA bertindak selaku wali menikahkan ( Wali Hakim ) , Dengan demikian perkawinan sudah dianggap sah jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.Akan tetapi sebaliknya jika syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah . Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembuktian yang majelis hakim gunakan yaitu bukti tertulis: Bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Status perkawinan dari Pemohon adalah tidak sah atau rusaknya perkawian karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dampak dari perkawinan antara suami isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya. Implikasi dari penelitan ini adalah:
1) Berbagai bentuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dijadikan acuan apabila mendapatkan kasus yang sama agar tidak terjadi perzinahan di masyarakat.
2) Sumpah dari saksi-saksi dapat menjadi bukti terkuat dalam persidangan.
3) Sebelum melangsungkan pernikahan ada baiknya mengetahui syarat dan rukun pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal: 2 “perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan perkawinan dalam islam adalah “aqad yang sangat kuat atau mitsaqqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Selanjutnya…!!
Suatu Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam pasal 38 UU No.1 1974, putusnya perkawinan karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, keputusan pengadilan.Sedangkan suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya. Atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau rusaknya aqad perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.
Terjadinya fasakh menurut KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam bagian penjelasan pasal 22 UU No.1 1974 pengertian “dapat” pada pasal tersebut dapat diartikan “bisa batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana menurut ketentuan hukum agama tidak menentukan lainnya. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul kemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan teryata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian. Konsekuensi-konsekuensi tersebut berupa hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak/ kejelasan nasib (keturunan).
Suatu perkawinan dianggap tidak sah, jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Pada hakikatnya, seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun tidak selamanya hubungan antar keduanya itu berjalan dengan baik, terkadang hanya karena berbeda pendangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya.
Berbeda pandangan mungkin hal yang wajar, tetapi dampak dari hal tersebut dapat menggeserkan hak wali dari ayahnya kepada orang lain. Hal tersebut terjadi jikalau ayahnya sampai merasa enggan untuk menikahkan putrinya sehingga oleh hakim diputuskan sebagai wali adhal. Perpindahan hak wali ada tingkatannya, tetapi kalau perpindahannya itu disebabkan oleh keengganan wali untuk menikahkan (adhal) maka tingkatan itu menjadi tidak berlaku, dan perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.
Hadits Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
“Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang ‘adil”.
Dalam hadits yang lain Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda :
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
“Wanita mana saja yang menikah tanpa ijin dari walinya dan dua orang saksi yang ‘adil, maka pernikahan baathil. Apabila seorang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mahar untuknya. Dan bila mereka berselisih, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.( HR. Iman yang lima)
Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahkan. Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam KHI pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dan juga syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan. KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, KUA juga berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak dan wali sudah memenuhi syarat atau belum, baik masalah wali itu sudah masuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan KUA atau perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinahan Naudzubillah Tsumma Naudzubillah.
Al-Wilayah (posis sebegai wali, selanjutnya disebut perwalian) dalam pernikahan adalah hak kuasa syar‟i, yang diberikan kepada seorang yang memiliki kesempurnaan (akal dan mental) atas seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinnya kemaslahatan kepadanya. Maka dari permasalahan yang kompleks itulah, al-Fakir tertarik untuk mebahas tentang fasakh nikah terhadap wali nikah sah dan tidaknya serta dampak hukumnya karena maraknya terjadi perkawinan yang tidak sesuai syariat Islam
Dari paparan diatas dapat disimpulkan jika melihat kasus sebagaimana deskripsi maka dengan ini
Jawabannyaditafsil:
Jawaban No.1
a) Sah putusan Hakim dipengadilan bilamana Farida meng iyakan atas putusan Hakim dipengadilan baik karena dipaksa/atau karena terpaksa .Artinya Farida setuju atas putusan pengadilan (hakim) dengan cara Fasakh maka dengan demikian jatuhlah cerai ( putus hubungan Ahmad dan Farida ) .Alasannya karena Farida sudah mengikuti putusan Hakim dipengadilan dengan cara Fasakh.
SYARAT SAHNYA ISTRI MENCERAIKAN SUAMI DENGAN CARA FASAKH.
Pada dasarnya Istri tidak mempunyai hak menceraikan hubungan suaministri, namun istri boleh mengajukan fasakh ( membatalkan nikah ) kalau suami tidak bisa memberi nafaqoh ( belanja ) dan si istri tidak ridlo, diajukan kepada hakim / pengadilan agama.
Refensi kitab taqrib :
ويردّ الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجبّ والعنّة
Istri boleh menggugat cerai / membatalkan nikah, jika suaminya :
gila
sakit judzam/lepra
sakit barosh/sejenis penyakit kulit
penisnya putus
impoten
Intinya, jika suami tidak mampu memberi nafkah yang wajib (yaitu 1 mud / 574 gr bahan makanan pokok) dan atau tidak mampu memberi pakaian yang wajib (pakaian inti, bukan perlengkapan semisal BH, CD dll) dan atau tidak mampu menyediakan tempat tinggal (yang penting berupa tempat tinggal) dan atau tidak mampu melunasi mahar (maskawin)yang kontan (jika istri belum pernah disetubuhi), maka istri boleh mengajukan fasakh (membatalkan nikah.
“Bagi istri yang mukallaf (dewasa dan berakal) berhak membatalkan pernikahan dengan suami yang tidak mampu (memberi nafkah) baik harta maupun penghasilan yang halal, dengan nafkah minimal yang wajib di masa depan, yaitu satu mud (ukuran makanan pokok), atau pakaian minimal yang wajib, yaitu yang pokok saja, bukan seperti celana panjang atau pakaian mewah, maka tidak ada pembatalan karena itu, atau dengan tempat tinggal, yaitu tempat tinggal apa pun, baik layak atau tidak, atau dengan mahar yang belum dibayar, baik seluruhnya atau sebagian, sebelum hubungan intim. Karena jika istri berhak membatalkan pernikahan karena suami impoten atau mandul, maka ketidakmampuan memberi nafkah lebih utama untuk menjadi alasan pembatalan, karena tubuh tidak bisa bertahan tanpanya, berbeda dengan hubungan intim.”
Referensi Sirojul Wahhaj:
قسم : فقه شافعي الكتاب: السراج الوهاج على متن المنهاج المؤلف: العلامة محمد الزهري الغمراوي (المتوفى: بعد ١٣٣٧هـ)٤٧٠ / ١ فصل فِي حكم الاعسار بمؤنة الزَّوْجَة أعْسر بهَا أَي نَفَقَة الزَّوْجَة الْمُسْتَقْبلَة فان صبرت وأنفقت على نَفسهَا صَارَت دينا عَلَيْهِ وَإِلَّا بِأَن لم تصبر فلهَا الْفَسْخ بِالطَّرِيقِ الْآتِي على الْأَظْهر
“Bagian: Fikih Syafi’i. Kitab: As-Siraj Al-Wahhaj ‘ala Matn Al-Minhaj. Penulis: Al-Allamah Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi (wafat setelah 1337 H) 1/470. Pasal tentang hukum ketidakmampuan memberi nafkah istri. Jika suami tidak mampu memberi nafkah istri di masa depan, maka jika istri bersabar dan menafkahi dirinya sendiri, hal itu menjadi utang bagi suami. Jika tidak, yaitu jika istri tidak bersabar, maka ia berhak membatalkan pernikahan dengan cara yang akan dijelaskan, menurut pendapat yang paling kuat.”
فقه شافعي الكتاب: فتاوى ابن الصلاح المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ)
Fiqih Syafi’i Kitab: Fatwa Ibn Shalah Penulis: Utsman bin Abdurrahman, Abu Amr, Taqiyuddin yang dikenal sebagai Ibn Shalah (wafat: 643 H) Masalah: Jika suami menolak untuk menunaikan nafkah, apakah istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan? Ada dua pendapat, dan yang paling kuat adalah dia tidak memiliki hak itu. Demikian pula, jika suami sedang tidak ada, apakah dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan karena ketidakmampuan suami? Imam berkata, “Jika (suami) berada kurang dari jarak qashar, dia tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Jika dia berada dalam jarak qashar, dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.” Imam berkata, “Perbedaan antara jika suami tidak ada sehingga tidak ada pembatalan, dan jika hartanya tidak ada sehingga pembatalan dibolehkan, adalah bahwa jika suami tidak ada, ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah ada pada istri, bukan pada suami, karena dia mampu memberikannya. Jika harta tidak ada, ketidakmampuan ada pada suami, bukan pada istri, seperti orang yang tidak mampu. Demikian pula, dalam kasus penolakan, ketidakmampuan ada pada istri, bukan pada suami. Maka, ini menjadi seperti jika istri masih kecil, dia tidak berhak mendapatkan nafkah karena alasan ada padanya. Jika suami masih kecil, dia berhak mendapatkan nafkah karena alasan ada padanya.”
Refrensi:
الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٣٥١ يستثنى من الكراهة صورتان: الصورة الأولى: أن يحدث بينهما شقاق يخشى منه أن يفرط كل من الزوجين في الحقوق التي فرضها الله عليه للآخر، كما إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج، وأساءت معاشرته، أو أساء هو معاشرتها بالشتم أو الضرب بلا سبب، ولم يزجرهما الحاكم ولم يتمكن أهلهما من الصلح بينهما فإنه في هذه الحالة يستحب الخلع
Referensi:
Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah jilid 4 halaman 351 Pengecualian dari kemakruhan ada dua bentuk:
Bentuk pertama: Jika terjadi perselisihan di antara mereka yang dikhawatirkan akan menyebabkan salah satu dari pasangan mengabaikan hak-hak yang telah Allah wajibkan untuk yang lain, seperti jika istri keluar dari ketaatan kepada suami dan memperlakukan suami dengan buruk, atau suami memperlakukan istri dengan buruk dengan mencaci atau memukul tanpa alasan, dan hakim tidak menegur mereka dan keluarga mereka tidak dapat mendamaikan mereka, maka dalam keadaan ini dianjurkan untuk melakukan khulu’. Penjelasan Tambahan:
Nafkah: Dalam hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.
Fasakh: Fasakh adalah pembatalan pernikahan.
Qashar: Jarak qashar adalah jarak yang membolehkan seseorang untuk meringkas shalat.
Khulu’: Khulu’ adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Inti dari masalah ini adalah:
Jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena hartanya tidak ada, istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.
Jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena dia tidak ada (pergi jauh), istri tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, kecuali jika suami berada dalam jarak Qashar dan tidak memberi nafkah.
Pengecualian dari kemakruhan khulu adalah ketika terjadi perselisihan yang dikhawatirkan akan menyebabkan pengabaian hak-hak pernikahan.
Referensi
الموسوعة الفقهية الكويتية :ج ٤٠ ص ٣٠٧ إن اشتد الشقاق بينهما، بأن استمر الخلاف والعداوة، ودام التساب والتضارب، وفحش ذلك، بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها
Isi: “Jika perselisihan di antara keduanya semakin parah, dengan berlanjutnya perbedaan pendapat dan permusuhan, serta berlanjutnya saling mencela dan memukul, dan hal itu menjadi sangat buruk, maka hakim akan mengirim seorang juru damai dari keluarganya dan seorang juru damai dari keluarga istrinya.”
Referensi:
مغني المحتاج ج ٥ ص ١٦٩ والخروج) للزوجة (من بيته) أي الزوج حاضرا كان أو لا (بلا إذن) منه (نشوز) منها سواء كان لعبادة كحج أم لا؟ يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها (إلا أن يشرف) البيت (على انهدام) فليس بنشوز لعذرها. تنبيه: قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة، وليس مرادا فإنها تعذر في صور غير ذلك، منها ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلما، ومنها ما إذا خربت المحلة وبقي البيت منفردا وخافت على نفسها، ومنها ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه، ومنها ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا، ومنها ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك، ومنها ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له، ومنها ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي، فلو قال: إلا لعذر لشمل ذلك كله.
Referensi :
Sumber: Mughni al-Muhtaj, Jilid 5, halaman 169.
Isi: “(Keluar) istri (dari rumahnya), baik suami hadir atau tidak, (tanpa izin) darinya adalah (nusyuz) dari pihak istri, baik untuk ibadah seperti haji atau tidak. Hal itu menggugurkan nafkahnya karena ia melanggar kewajibannya. (Kecuali jika) rumah itu (hampir runtuh), maka itu bukan nusyuz karena ada uzur.
Peringatan: Pengecualian ini mungkin dipahami terbatas pada situasi ini, padahal tidak demikian. Istri memiliki uzur dalam situasi lain, di antaranya:
Jika ia dipaksa keluar dari rumahnya secara zalim.
Jika lingkungan tempat tinggalnya rusak dan rumahnya tinggal sendiri, sehingga ia khawatir akan keselamatannya.
Jika rumah itu bukan milik suami, lalu pemiliknya mengeluarkannya.
Jika ia keluar untuk menemui hakim untuk menuntut haknya dari suami.
Jika suami mengalami kesulitan keuangan dalam memberikan nafkah, baik istri menerima kesulitan itu atau tidak.
Jika ia keluar ke kamar mandi atau kebutuhan lain yang menurut kebiasaan orang seperti dirinya keluar untuk itu, dengan maksud segera kembali, karena kebiasaan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar.
Jika ia keluar untuk meminta fatwa yang tidak bisa diwakilkan oleh suaminya.
Jika ia keluar ke rumah ayahnya untuk berkunjung atau menjenguk orang sakit, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.
Jadi, jika dikatakan ‘kecuali karena uzur’, maka itu mencakup semua situasi tersebut.”
الأشباه والنظائر ج ١ ص ٨٣ [القاعدة الرابعة: الضرر يزال] أصلها قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني، ومن حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت.
Al-Asybah wa al-Nazha’ir, Jilid 1, Halaman 83: “[Kaidah Keempat: Kemudaratan Harus Dihilangkan] Asal kaidah ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain.’ Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatha’ dari ‘Amr bin Yahya dari ayahnya secara mursal. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi, dan Ad-Daraquthni, dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dan ‘Ubadah bin Shamit.”
بغية المسترشدين : ص ٢٤٢ ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ
Bughyah al-Mustarsyidin, Halaman 242: “Jika suami menghilang dan tidak diketahui kekayaan atau kemiskinannya karena terputusnya kabar, dan dia tidak memiliki harta dalam jarak dua marhalah, maka istri boleh mengajukan pembatalan pernikahan dengan syaratnya, sebagaimana ditegaskan dalam kitab An-Nihayah, karya Zakaria, Al-Muzjad, As-Sunbathi, Ibnu Ziyad, dan (Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas ar-Ramli) al-Kurdi, serta banyak ulama lainnya. Ibnu Hajar berkata bahwa pendapat ini masuk akal secara penalaran, bukan hanya berdasarkan riwayat. Bahkan, banyak ulama memilih dan Ibnu ‘Ujail, Ibnu Kaban, Ibnu Shabbagh, dan Ar-Ruyani berfatwa bahwa jika nafkah dari suami tidak dapat diperoleh dalam tiga hari, maka istri boleh mengajukan pembatalan pernikahan, baik suami hadir maupun tidak. Ibnu Shalah memperkuat pendapat ini, dan Ibnu Ziyad, Ath-Thunbadawi, Al-Muzjad, pengarang kitab Al-Muhadzdzab dan Al-Kafi, serta ulama lainnya menguatkannya, terutama jika suami menghilang dan nafkah tidak dapat diperoleh, bahkan dengan pengaduan. (Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas ar-Ramli) berkata, ‘Pendapat ini lebih utama daripada hanya hilangnya harta suami yang membolehkan pembatalan nikah.'”
روضة الطالبين ج ٩ ص٧٢
فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه ، فالذي نص عليه الشافعي – رضي الله عنه – في كتبه قديما وجديدا أنها بالخيار إن شاءت صبرت ، وأنفقت من مالها ، أو اقترضت ، وأنفقت على نفسها ، ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر ، وإن شاءت طلبت فسخ النكاح ، وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا : وقد قيل : لا خيار لها . وللأصحاب طريقان : أحدهما : القطع بأن لها حق الفسخ ، وهذا أرجح عند ابن كج والروياني ، وأصحهما : إثبات قولين ، المشهور منهما أن لها الفسخ ، والثاني : لا . فالمذهب ثبوت الفسخ ، فأما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان ، أحدهما : لها الفسخ لتضررها ، وأصحهما : لا فسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان ،
Raudhah ath-Thalibin, Jilid 9, Halaman 72: “Jika suami tidak mampu memenuhi nafkah istri yang wajib baginya, maka yang ditegaskan oleh Imam Syafi’i dalam kitab-kitabnya, baik yang lama maupun yang baru, adalah bahwa istri memiliki pilihan. Jika dia mau, dia bersabar dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya, atau berhutang dan menafkahi dirinya sendiri, dan nafkahnya tetap menjadi tanggungan suami sampai dia mampu. Jika dia mau, dia boleh meminta pembatalan nikah. Dalam beberapa kitabnya, setelah menyebutkan hal ini, Imam Syafi’i berkata, ‘Ada yang mengatakan: Istri tidak memiliki pilihan.’ Para ulama memiliki dua pendapat: Pertama, mereka memastikan bahwa istri memiliki hak untuk membatalkan nikah, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat menurut Ibnu Kaj dan Ar-Ruyani. Kedua, mereka menetapkan dua pendapat, yang paling terkenal adalah istri memiliki hak untuk membatalkan nikah, dan yang kedua adalah tidak. Jadi, mazhab yang dianut adalah penetapan hak pembatalan nikah. Adapun jika suami menolak memberikan nafkah padahal dia mampu, maka ada dua pendapat: Pertama, istri boleh membatalkan nikah karena dia dirugikan. Kedua, yang lebih sahih, istri tidak boleh membatalkan nikah karena dia bisa mendapatkan haknya melalui penguasa.”
Raudhah ath-Thalibin, Jilid 7, Halaman 370: “Keadaan kedua: Jika suami melampaui batas, maka dilihat dulu. Jika dia menahan hak istri seperti nafkah atau giliran, maka penguasa mewajibkannya untuk memenuhi hak istrinya. Jika dia buruk akhlaknya, menyakiti istrinya, dan memukulnya tanpa sebab, maka dalam kitab At-Tatimmmah disebutkan bahwa penguasa melarangnya. Jika dia mengulangi, maka dia diberi hukuman ta’zir. Dalam kitab Asy-Syamil dan kitab lainnya disebutkan bahwa penguasa menempatkan mereka berdua di dekat orang yang terpercaya untuk mengawasi mereka dan mencegah suami dari melampaui batas, dan kedua riwayat ini sahih.”
بغية المسترشدين ص :٢١٥ مزوجة إذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح واذا خرجت من بيته سكن روعها لم يلزمها التسليم للضرر لكن تسقط مؤنتها.
Bughyah al-Mustarsyidin, Halaman 215: “Seorang istri yang ketika masuk ke rumah suaminya merasa sesak, sedih, dan berteriak, tetapi ketika keluar dari rumahnya merasa tenang, maka dia tidak wajib taat kepada suami karena adanya mudarat, tetapi nafkahnya gugur.”
b) Andaikan terjadi Hakim memutuskan Putusannya manakala Farida tidak menyetujui walaupun dipaksa atas putusan Hakim maka putusannya tidak sah .Karena Fasakh itu adalah Hak Istri/ Farida bukan hak orang tua bahkan bukan juga hak hakim karena hakim sebenarnya memutuskan perkaranya manakala disetujui oleh sipunya hak Fasakh.
Dengan demikian putusan Hakim tidak sah dan Hubungan Farida dan Ahmad tidak putus. Dan pernikahan Umar dengan Farida dianggap tidak sah. Berikut penjelasan ketidak absahan putusan fasakh orang tua atau hakim
Referensi:
المكتبة الشاملة كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد [البجيرمي] الرئيسيةأقسام الكتب الفقه الشافعي
فصول الكتاب ج: 4 ص: 118 مسار الصفحة الحالية: فهرس الكتاب [كتاب النفقات] [فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة]
Tidak ada hak untuk memfasakh bagi walinya ( bapaknya ) perempuan. Alasannya ialah karena fasakh itu berhubungan dengan syahwatnya perempuan dan tabiatnya perempuan.Jadi fasakh itu adalah haknya perempuan.
Jika Hubungan Umar dan farida sudah dianggap sah sebagaimana jawaban pada No.1 . Maka solusinya Farida harus Fasakh atau Khuluk, sehingga hubungan Umar dan Farida menjadi terputus ( cerai ). Setelah resmi baru Farida bisa menikah lagi dengan Ahmad setelah habisnya Iddah.
Jika Walinya ( bapak Farida tidak mau menjadi wali) Jika nikah kembali (Farida dengan Ahmad,) maka Solusinya adalah Wali Hakim. Alasannya karena bapaknya menjadi wali adlal ( Wali yang tidak mau menikahkan anaknya) Jadi karena bapak sudah adlal maka solusinya untuk menghilangkan kedhaliman orang tua yang keadlalan ( kedzaliman ) adalah melalui Wali Hakim.
Lalu timbul pertanyaan baru.
Bagaimana jika perkawinan Umar dan Farida hanya sebatas Nikah sirri sahkah ? sedangkan Farida setelah pernikahannya dengan Umar hanya ditempuh 3 hari kemudian ia kembali lagi kepada Ahmad, artinya bagaimana cara cerainya..?
Jawaban .
Nikah sirri sebenarnya sah menurut Agama dengan catatan syarat rukun nikahnya sudah terpenuhi, namun tidak sah menurut pemerintah karena belum tercatat pernikahan dalam catatan negara. Dan apabila terjadi perceraian /talak atau fasakh maka hukumnya sah menurut agama tetapi tanpa melalui pengadilan pemerintahan. Mengapa demikian ..? Karena mencatatan pernikahan dalam catatan negara itu bukan menjadi syarat dan rukunya nikah . Atau dengan kata lain pernikahanya tidak sah menurut pemerintah karena belum tercatat atau belum tercantum dalam catatan pememerintan. Dengan demikian jika keduanya cerai cukup suami mengatakan talak kepada istrinya begitu juga istrinya mengatakan cerai kepada suaminya dengan ucapan Fasakh beserta adanya saksi. Namun jika terjadi fasakh tetap mengikuti aturan Islam yaitu terdapat Iddah.
Begitulah dampak nigatifnya dari nikah sirri sehingga mudah menceraikan hubungan suami istri karena tanpa ada hubungan atau keterikatan dengan pemerintah yaitu tanpa adanya pengadilan, Maka berhati-hatilah dengan nikah sirri karena jika terjadi perceraian yang menjadi korban adalah seorang wanita. Oleh karena itu pemerintah mulai dari pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten Sampai pemerintah pusat sangat menekankan kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan nikah sirri tanpa adanya melengkapi persyaratan berkas yang lengkap diajukan oleh pihak pemerintah kepada Cantin laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi nikah sirri.
Referensi:
الفتوى الشرعية.ص ١٨٣ عقد الزواج اذا ستوفى أركانه وشروطه تحل به المعاشرة بين الزوجين ، وليس من شرائطه الشرعية اثباته كتابة فى وثيقة رسمية ولاغير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام اجابته اللواح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود. والله أعلم بالصواب
Disuatu daerah ada tempat kuburan yang sangat luas dan tanah tersebut bersetatus Wakaf yang banyak ditumbuhi pepohonan- yang rindang dan berbuah.
Pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika seseorang mengambil buah pepohonan yang berada ditempat pemakaman/kuburan sebagaimana deskripsi?
Waalaikum salam. Jawaban Menurut madzhab Syafi’i mengambil buah-buahan yang tumbuh ditempat kuburan umum yang berstatus Wakaf dan juga memakan buah tersebut hukumnya adalah boleh. Kebolehan mengambil dan memakan buah tersebut dikarenakan berstatus waqof, tapi lebih baik dialokasikan ( di berikan) untuk kemaslahatan ( kemanfaatan ) kuburan tersebut, seperti untuk ta’mirnya ( orang yang menjaga kuburan /orang mengurusi kuburan ). Sedangkan menurut madzhab Hambali hukumnya makruh berwudhu’ dari sumur yang berada di maqbaroh ( kuburan-kuburan ). Dan di makruhkan juga makan sayuran dan makan buah-buahan pada pohon yang ada di maqbaroh ( kuburan-kuburan ).
Refrensi:
[اعانة الطالبين ٢١٦/٣]
(فرع)
ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى (قوله: ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة) أي لدفن المسلمين فيها بأن كانت موقوفة أو مسبلة لذلك. (وقوله: أولى) أي من تبقيته للناس، وعبارة الروض وشرحه، ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة، وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس
السؤال ما حكم أكل الثمار المغروسة في المقبرة؟ ما حكم شرب الماء النابع من المقبرة؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أكل الثمار المغروسة في المقبرة أو شرب الماء النابع من المقبرة، لا بأس به؛ لأن من كرهه من أهل العلم إنما كرهه لما يخشى من اختلاطه بالنجاسة، من صديد الموتى والدم ونحوه.
Pertanyaan : Bagaimana hukumnya minum air yang diambil dari sumur yang airnya keluar dari sumur di maqbaroh ( kuburan-kuburan )?. Dan bagaimana hukumnya makan buah-buahan yang tumbuh pada pohon di maqbaroh(kuburan-kuburan)?.
Imam Abul Wafa’ Ali Ibnu Aqil Al Hanbali menjawab dan bekata: di dalam kitabnya yang bernama Al Funuun :Dan di makruhkan berwudhu’ dari sumur yang berada di maqbaroh(kuburan-kuburan).Dan di makruhkan juga makan sayuran dan makan buah-buahan pada pohon yang ada di maqbaroh(kuburan-kuburan).Pendapat ini adalah pendapat yang mu’tamad(yang dapat di jadikan pegangan)menurut Hanabilah.
قال ابن عقيل الحنبلي في كتابه المسمى بالفنون : ويكره الوضوء من البئر الذي في المقبرة، وأكل البقل وثمر الشجر الذي فيها كالزرع التي تسمد بالنجاسة وكالجلالة. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، …………. ابن عقيل الحنبلي (ت 513 هـ): أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، شيخ الحنابلة، ولد سنة 431 هـ، وهو صاحب أكبر كتاب في التاريخ، وهو كتاب “الفنون”؛ قال الذهبي: “وهو أزيد من أربعمائة مجلد”، فيه فوائد كثيرة جليلة، في الوعظ، والتفسير، والفقه، والأصلين، والنحو، واللغة، والشعر، والتاريخ، والحكايات، وفيه مناظراته ومجالساته التي وقعت له، وخواطره، ونتائج فكره قيدها فيه. إذا قيل ابن عقيل الحنبلي فهذا هو المقصود، أما إذا قيل ابن عقيل اللغوي فالمقصود عبد الله بن عبد الرحمن صاحب الترجمة التالية.
ينظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (2 / 259)، وسير أعلام النبلاء (19/ 443)، النجوم الزاهرة: (5 / 219)، شذرات الذهب (4/ 35) ………… ولكن الحكم على تراب المقبرة بأنه مظنة للنجاسة فيه نظر، فإن النجاسة إذا استحالت ترابا، فقد زال حكمها، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مقبرة للمشركين، وفيه نخل وخرب فأمر بالنخل فقطعت، وجعلت قبلة المسجد، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالقبور فنشبت، فهذه مقبرة منبوشة كان فيها المشركون، ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدا مع بقاء ما فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجسا لوجب أن ينقل من المسجد، فدل ذلك على طهارته، وإذا كان التراب طاهرا كان ما نبت فيه أو نبع منه طاهرا. والله أعلم.
Latar belakang masalah Bencana gempa bumi kerap terjadi di Negara kita Indonesia hingga menimbulkan banyak dampak, baik yang berupa material maupun Non material .Gempa yang terjadi di Sumatra Hindia yang menimbulkan tsunami di Aceh ( Banda Aceh sekitar pantai ulili ) yang disaksikan langsung oleh sahabat Abd.Hamid asal Palakpak Pamekasan Madura pada akhir tahun 2004 kejadian tsunami tersebut banyak memakan korban sebanyak 227.898 jiwa manusia yang meninggal dunia, hingga Habib Riziq bin Sihab turun tangan mencari korban untuk dishalati sebagaimana mestinya, hal terjadinya tsunami itu muncul dikarenakan adanya pergeseran pada lapisan gerak bumi . Sedangkan gempa bumi di Bantul, Jokjakarta pada tahun 2006 mengakibatkan hancurnya banyak rumah kalau dihitung ratusan rumah ambruk bahkan ribuan Juga ditengarai karena pergeseran lapisan gerak bumi. Dari peristiwa- peristiwa tersebut, ada kabar yang beredar bahwa dampak dari gempa bumi tersebut adalah banyaknya masjid dan musholla khususnya pulau jawa yang arah kiblatnya berubah padahal masjid kampung katakanlah” MASJID Al-KAROMAH” berdiri sudah puluhan tahun sebagaimana masjid masjid lainnya, bahkan tidak cuma masjid melainkan hal ini juga terjadi pada ” MAQBAROH ” ( pemakaman atau kuburan ). Dalam kondisi yang sedemikian masyarakat dibikin was-was dikarenakan posisi masjid tersebut tidak lurus dengan arah kiblat ( bergeser ), hal itu dibuktikan dengan berbagai cara yang diantaranya menggunakan salah satu aplikasi kompas yang ada di-HP android, benar saja setelah dilakukan pengukuran arah masjid tersebut sedikit melenceng dari arah kiblat:
Pertanyaan.
Apakah dapat dibenarkan petunjuk kompas arah kiblat yg ada HP android tersebut?…
Kalau dibenarkan apa yg harus dilakukan oleh Takmir Masjid dan jamaah tersebut?…
Menurut pandangan Fiqih sejauh mana kita mempercayai suatu aplikasi yg ada hp android sebagai sarana Melaksanakan Syariat Islam termasuk kasus diatas ?….
Adakah perbedaan antara konsep menghadap kiblat dalam sholat dengan penguburan, lalu bagaimana dengan penguburan mayat yang sebagian menghadap 30⁰ dan sebagian lagi 20⁰ bergeser dari arah kiblat?
Waalaikum salam.
Jawaban. No.1 Dapat dibenarkan apabila aplikasi HP. telah dibuktikan dengan mata kepala melalui pengukuran kondisi masjid benar arah kiblatnya betul- betul bergeser , walaupun pergeseran arah telah menjadi kenyataan, maka dalam hal yang sedemikan tidaklah menjadi masalah jika berpijak pada pendapat yang mengartikan menghadap kiblat dengan menghadap arah mata angin ( jihah) kiblat ( kalau diindonesia arah barat ), karena selisih dari arah bangunan fisik Ka’ bah ( ain al-Qiblah) tidak mencapai 45⁰
Jawaban No.2 Yang harus dilakukan oleh Ta’ mir dan Jam’ah adalah mengikuti terhadap geseren arah kiblat tersebut diatas
Jawaban no.3 Boleh mengikuti petunjuk arah kiblat yang ada di HP Sejauh aplikasi yang ada di HP android tersebut dapat memberikan dhon ( praduga kuat ) arah kiblat, setara dengan Bait al-‘Ibrah (kompas) dalam segi kevalidannya. Kedudukanya dalam tahapan pencarian arah kiblat setara dengan berita dari orang adil atau semakna dengan ijtihad, sesuai dengan khilaf ulama.
Jawaban No 4 Tidak ada perbedaan dan tidak ada masalah apabila berpijak pada pendapat yang mengartikan menghadap kiblat dengan menghadap arah mata angin ( jihah) kiblat ( kalau di Indonesia arah barat) karena selisih dari arah bangunan fisik Ka’bah ( ainul Qiblah) tidak mencapai 45⁰
أوشق (على يمينه ) ندبا كالإضجاع عند النوم ويكره على يساره[للقبيلة] وجوبا لنقل الخلف له عن السلف ومر فى المصلى المضطجع أنه يستقبل وجوبا بمقدم بدنه ووجهه فليأت ذلك هنا إذ لا فارق بينهما فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا وإن كانت رجلاه إليها على الوجه حرم ونبش مالم يتغير كما يأتي [ قوله أو شق] عبارة النهاية والمغنى أو غيره إه وهو لعمومه أولى [ قوله ويكره الخ ] أى ولاينبش مغنى [ قوله لنقل الخلف إلخ ] جعله النهاية والمغنى علة للوضع على اليمين وعلّلا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلى ولئلا يُتوهم أنه غير مسلم إه [ قوله مر إلخ ] وقع السؤال فى الدرس لومات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت لاضرورة إلى بقائهما ملتصقين نقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل بالإقراع لم يبعد[ قوله مستدبرا] أى او منحرفا و [ قوله أو مستلقيا ] أى أو مكبّا على وجهه شيخا [ قوله المضطجع ] لعله المستلقى سم أى كما عبر به الشيخ عميرة [ قوله وإن كان رجلاه إلخ ] أى وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كمايفعل بالمختصر عميرة إه وسيأتي فى كلام الشارح م ر أيضا ع ش [ قوله على الأوجه ] اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش وقال سم ظاهر وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر فى المصلى المضطجع إلخ يقتضي خلافه إه وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر [ وقوله ونبش إلخ ] أى وجوبا بالتغير النتن كما قال الماوردى وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به لأنفجار شيخنا
Karena Negara Indonesia jauh dari ka’bah, maka cukup untuk menghadap arah ka’bah sesuai petunjuk dalam Compas atau aplikasi, karena adanya masyaqqoh untuk menghadap langsung pada ainul qiblah.
Referensi
بغية المسترشدين ص ٢٩
( مسئلة ك )
والراجح أنه لا بدمن استقبال عين القبلة ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف بحيث يرى نفسه مسامتا لها ظنا مع البعد والقول الثاني يكفي استقبال القبلة أي إحدا الجهات الأربع اللتي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قوي اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون وجزم به المحلي قال الأذرعي وذكر بعض الأصحابي أنه الجديد وهو المختار بأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه اليه أهل الدنيا قيكتفي بالجهاد ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ومعلوم أن بعصهم خارجون عن محاذاة العين وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنبفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين القولين أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين القولين إذالتفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيمن والتياسر فإن كان ظهوره بالإجتهاد لم يؤثر قطعا سواء كانبعد الصلاة أوفيها بل ينحرف ويتمها أوباليقين فكذلك أيضا إن قلنابالجهة لا إن قلنا بالعين بل تجب الإعادة أو الإستئناف وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصور إلا عن قرب أو إخبار عدل وكذا رؤية المحارب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ويحمل على المحارب التي ثبت أنه صلى اليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.
روائع البيان 1/ 87-89
الأول : الكعبة : ومنه قوله تعالى : ” فول وجهك شطر المسجد الحرام ” ( البقرة 144 ) أي جهة الكعبة وهذا لاخلاف فيه بين العلماء, إنما الخلاف هل الواجب استقبال عين القبلة أم استقبال الجهة؟ فذهب الشافعية والحنابلة أن الواجب استقبال عين الكعبة. وذهب الحنفية والمالكية الى أن الواجب استقبال جهة الكعبة, هذا إذا لالم يكن المصلي مشاهدا لها, أما إذا كان مشاهدا لها فقد أجمعوا أنه لايجزيه إلا إصابة عين الكعبة,- إلى أن قال- أما الكتاب فظاهر قوله تعالى : ” فول وجهك شطر المسجد الحرام ( البقرة 144 ) ” ولم يقول : شطر الكعبة فإن من استقبال الجانب الذي فيه المسجد الحرام فقد أتى بما أمر به, سواء أصاب عين الكعبة أم لا. وأما السنة فقوله عليه السلام : ” ما بين المشرق والمغرب قبلة ” ( رواه إبن ماجه والترمذي عن أبي هريرة وقال الترمذي حسن صحيح وحديث ” البيت قبلة لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرام, والحرام قبلة لأهل القبلة في مشارقها ومغاربها من أمتي “( أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس مرفوعا ). وانظر الدرة المنثور للسيوط ي 1/ 146 والقرطوبي 2/ 145 .
Referensi
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج.١ ٤٨٥ (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ، أَوْ بَدَلِهَا وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ (اسْتِقْبَالُ) عَيْنِ (الْقِبْلَةِ)
الدائرة الأفقية لمعرفة القبلة الشرعية فى بلادنا الجاوية والمدورية لأحمد أشعري عضو الهيئة الشورية لنهضة العلماء فرع سراكرتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأقول في بيان أعمال هذه الدائرة.
وإن ترد إعمال هذه الدائرة # لضبط عين القبلة المعتبرة فضع على المكان وضعا حكما # ثم ضع الفندوم وسطا علما بحيث كان المركزان منهما # سهم من الفندوم مايحاذي وهو الشمال والجنوب منهما # فانظر إلى الخط الذي قد رسما من مركوز محاذيا للقبلة # فهو مرادهم بعين القبلة # وعندنا قول فى الإستقبال # لجهّة اختاره الغزالى وهو بأن يكون بين القبلة # وبين من صلى لشطر الكعبة مادون خمسة وأربعينا # يعرفها الحساب أجمعتونا هذا ختام ذلك البيان # فالحمدللإله ذى الإحسان # صل وسلم ياإلهى أبدا # على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه الكرام # فالحمدلله على التمام.
Referensi
إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٢٦٤
فمعنى مقابلة العين أن يقف موقفا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكعبة لا تصل به وحصل من جانبي الخط زاويتان متساويتان وهذه صورته والخط الخارج من موقف المصلى يقدر أنه خارج من بين عينيه فهذه صورة مقابلة العين وأما مقابلة الجهة فيجوز فيها أن يتصل طرف الخط الخارجي من بين العينين إلى الكعبة من غير أن يتساوى الزاويتان عن جهتى الخط بل لا يتساوى الزاويتان إلا إذا انتهى الخط إلى نقطة معينة هي واحدة فلو مد هذا الخط على الاستقامة إلى سائر النقط من يمينها أو شمالها كانت إحدى الزاويتان أضيق فيخرج عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهة كالخط الذي كتبنا عليه مقابلة الجهة فإنه لو قدر الكعبة على طرف ذلك الخط لكان الواقف مستقبلا لجهة الكعبة لا لعينها وحد تلك الجهة ما يقع بين خطين يتوهمهما الواقف مستقبلا لجهة خارجين من العينين فيلتقي طرفاهما في داخل الرأس بين العينين على زاوية قائمة فما يقع بين الخطين الخارجين من العينين فهو داخل في الجهة وسعة ما بين الخطين تتزايد بطول الخطين وبالبعد عن الكعبة وهذه صورته………
فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول الذى يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها لتعذر رؤيتها فيكفي استقبال الجهة فأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس أما الكتاب فقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي نحوه ومن قابل جهة الكعبة يقال قد ولى وجهه شطرها وأما السنة فما روي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال لأهل المدينة ما بين المغرب والمشرق قبلة (١) والمغرب يقع على يمين أهل المدينة والمشرق على يسارهم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما يقع بينهما قبلة ومساحة الكعبة لا تفي بما بين المشرق والمغرب وإنما يفى بذلك جهتها وروى هذا اللفظ أيضا عن عمر وابنه رضى الله عنهما وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم فما روى أن مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة لأن المدينة بينهما فقيل لهم الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة (٢) ولم ينكر عليهم وسمي مسجدهم ذا القبلتين ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها فكيف أدركوا ذلك على البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل ويدل أيضا من فعلهم أنهم بنوا المساجد حوالي مكة وفي سائر بلاد الإسلام ولم يحضروا قط مهندسا عند تسوية المحاريب ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق النظر الهندسي وأما القياس فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال وبناء المساجد في جميع أقطار الأرض ولا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر فيها بل ربما يزجر عن التعمق في علمها فكيف ينبنى أمر الشرع عليها فيجب الاكتفاء بالجهة للضرورة وأما دليل صحة الصورة التى صورناها وهو حصر جهات العالم في أربع جهات فقوله صلى الله عليه وسلم فى آداب قضاء الحاجة لا تستقبلوا بها القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (٣) وقال هذا بالمدينة والمشرق على يسار المستقبل بها والمغرب على يمينه فنهى عن جهتين ورخص فى جهتين ومجموع ذلك أربع جهات ولم يخطر ببال أحد أن جهات العالم يمكن أن تفرض في ست أو سبع أو عشر وكيفما كان فما حكم الباقي بل الجهات تثبت في الاعتقادات بناء على خلقه الإنسان وليس له إلا أربع جهات قدام وخلف ويمين وشمال فكانت الجهات بالإضافة الى الإنسان في ظاهر النظر أربعاً والشرع لا يبنى إلا على مثل هذه الإعتقادات فظهر أن المطلوب الجهة وذلك يسهل أمر الإجتهاد فيها وتعلم به أداة القبلة فأما مقابلة العين فإنها تعرف بمعرفة مقدار عرض مكة ع خط الإستواء ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة في المشرق ثم يعرف ذلك أيضاً في موقف المصلي ثم يقابل أحدهم بالآخر ويحتاج فيه الى آلات وأسباب طويلة والشرع غير مبني عليها قطعاً فإذن القدر الذي لا بد من تعلمه من أدلة القبلة موقع المشرق والمغرب في الزوال وموقع الشمس وقت العصر فبهذا يسقط الوجوب فإن قلت فلو خرج المسافر من غير تعلم ذلك هل يعصى فأقول إن كان طريقه على قرى متصلة فيها محاريب أو كان معه في الطريق بصير بأدلة القبلة موثوق بعدالته وبصيرته ويقدر على تقليده فلا يعصى وإن لم يكن معه شيء من ذلك عصى لأنه سيتعرض لوجوب الاستقبال ولم يكن قد حصل علمه فصار ذلك كعلم التيمم وغيره فإن تعلم هذه الأدلة واستبهم عليه الأمر بغيم مظلم أو ترك التعلم ولم يجد في الطريق من يقلده فعليه أن يصلي في الوقت على حسب حاله ثم عليه القضاء سواء أصاب أم أخطأ والأعمى ليس له إلا التقليد فليقلد من يوثق بدينه وبصيرته إن كان مقلده مجتهداً في القبلة وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قول كل عدل يخبره بذلك في حضر أو سفر وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر في قافلة ليس فيها من يعرف أدلة القبلة حيث يحتاج الى الإستدلال كما ليس للعامي أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بتفصيل الشرع بل يلزمه الهجرة الى حيث يجد من يعلمه دينه وكذا إن لم يكن في البلد إلا فقيه فاسق فعليه الهجرة أيضاً إذ لا يجوز له اعتماد فتوى الفاسق بل العدالة شرط لجواز قبول الفتوى كما في الرواية وإن كان معروفاً بالفقه مستور الحال في العدالة والفسق فله القبول مهما لم يجد من له عدالة ظاهرة لأن المسافر في البلاد لا يقدر أن يبحث عن عدالة المفتين
Referensi
الخلاصة الوافية للشيخ زبير بن عمر ص ١.٢
وقد أورد الفقهاء خلافا فى أن المطلوب جهة القبلة أو عينها قولان أظهرها الثاني اتفق العراقيون والقفال على تصحيحه فلو ظهر الخطأ فى التيمّن والتيسّر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ لم يأثر قطعا وإن كان فى أثنائها انحرف وأتمها وإن كان ظهوره بالتيقن وقلنا أفرض جهة الكعبة فذاك عينها ففي الوجوب الإعادة بعد الفراغ والإستثناف فى الأثناء قولان .إه والله أعلم بالصواب
BAHASAN/URAIAN
Menguburkan mayat merupakan rentetan dari kewajiban ” Tajhizul Janazah ” mengurus mayat yang keempat. Menguburkan mayat ada tatacaranya. Urusan mengharapkan mayat kemarahan kiblat yang baik dan benar membutuhkan sebuah keterangan yang bisa memandu tentang hal ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menyempurnakan perawatan mayat Ulama Khalaf ( ulama yang hidup setelah tahun 600 H.) Menerima keterangan dari ulama salaf sebelum tahun 600 H. Bahwa jenazah orang Islam wajib dikebumikan menghadap kearah kiblat.
Alasan lainnya adalah menyamakan posisi mayat sama dengan posisi orang yang melaksanakan shalat dalam kondisi miring .Maka bagian tubuh mayat yang wajib dihadapkan kearah kiblat sama dengan bagian tubuh orang shalat dalam posisi miring, yakni bagian tubuh sebelah kanan ( yang meliputi wajah dan sebagian besar bagian tubuh) diletakkan pada posisi bawah. Sedangkan bagian tubuh yang depan dihadapkan kearah kiblat.Atas dasar ini apabila mayat yang dikubur ternyata tidak menghadap kiblat, maka wajib membongkarnya dan menghadapkannya kearah kiblat selama mayat belum berubah dari keadaan semula /normal ( belum terdiam busuk menurut pendapat yang diungkapkan, dan bernanah atau mengeluarkan darah menurut pendapat yang lain).
Dalam mengartikan istilah al-Qiblah ( menghadap kiblat) masih terdapat perbedaan dijalankan fuqoha. Pendapat pertama mengartikan menghadap bangunan fisik Ka’bah ( ain al’Ka’bah ) sehingga wajib untuk menghadap tepat pada Ka’bah. Kewajiban ini berlaku baik bagi yang jauh dari Ka’bah maupun yang dekat. Ketika posisi nya dekat dengan Ka’bah ( sekiranya masih memungkinkan melihat Ka’bah) maka wajib untuk memastikan arah shalat tepat menghadap Ka’bah meskipun kesulitan untuk melihatnya . Sedangkan jika jaraknya jauh sehingga tidak memungkinkannya untuk melihat secara langsung maka harus berijtihad untuk menentukan posisi Ka’bah.
Menurut pendapat kedua apabila tidak memungkinkan untuk melihat Ka’bah dikarenakan tidak adanya petunjuk mengetahui posisi Ka’bah, maka dicukupkan menghadapkan kearah angin kiblat ( Jihah ), dan wajib berijtihad untuk menentukan posisi Ka’ab ( ainal’Ka’bah ). Yang diwajibkan hanyalah mencari arah mata angin ( jihah) Kiblat. Adapun batasan jihah adalah 45⁰ kekanan dan kekiri dari arah bangunan fisik Ka’bah ( ain al’Ka’bah).
Apabila seseorang bertepatan berada ditengah-tengah shalat atau setelah melakukan shalat, sedangkan ia mengetahui kalau arahnya keliru, maka dalam hal ini hukum shalatnya dapat pemilihan. Jika kesalahan diketahui berdasarkan faktor ijtihad maka tidak wajib mengqodho’ shalatnya yang telah selesai dilaksanakan dan tidak perlu memulai dari awal. Sedangkan bagi seseorang yang masih dalam kondisi shalat maka cukup hanya dengan menggeser badanya kearah kiblat yang diyakini.
Apabila kesalahan tersebut diketahui berdasarkan faktor keyakinan misalkan dengan melihat Ka’bah secara nyata atau merima kabar dari yang adil, maka dalam hal menghadap kiblat menurut pendapat yang mengatakan wajib ini masih terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, apakah wajib mengurangi shatnya dari awal bagi yang mengetahui ditengah-tengah shalat dan mengqodho shat bagi yang telah rampung menyelesaikan shalat ataukah tidak ? Maka menurut pendapat yang pertama tidak wajib mengurangi shalatnya dari awal ( bagi orang yang berada ditengah-tengah shalat dan tidak wajib qodho bagi yang telah menyelesaikan shalatnya.Mengapa demikian karena dalam hal ini akan terjadi perputaran hukum yang akan ada hentinya. Demikian juga halnya dengan pendapat yang mengatakan wajib menghadap arah mata angin ( jihah) kiblat tidak wajib qodho dan cukup dengan menyesuaikan bada kearah yang baru diyakini bagi seseorang yang mengetahui ditengah-tengah shalatnya.
Sedangkan menurut pendapat yang kedua wajib memulai shalatnya dari awal dan mengqodho dikarenakan menghadap pada bangunan fisik Ka’bah merupakan suatu kewajiban, meskipun terjadi berulang kali.
Adapun ketentuan-ketentuan hukum menghadap kearah Kiblat, baik dari pendapat yang pertama ataupun pendapat yang kedua ini adalah berlaku juga dalam masalah penguburan jenazah. Demikian Wallahu A’lam bisshowab
Badriyah (nama samaran binti Sunigran ) merupakan seorang vokalis dari Group Musik Islami yang saat ini sedang naik daun. Meskipun goyangannya hanya mengoyang-goyang badan kekanan dan kekiri, tapi Badriyah memiliki suara merdu yang mendayu-dayu saat bernyanyi. Akan tetapi tidak semua Orang bisa menghadirkan / mengundang Group musiknya, selain karena jadwalnya agak padat juga karena mahalnya biaya konser tersebut.
PERTANYAAN
Bagaimana hukum bernyanyi sambil mendayu-dayu didepan Umum seperti Deskripsi di atas ?
JAWABAN
Hukum bernyanyi sambil mendayu-dayu didepan umum seperti dalam deskripsi yang dilakukan oleh seorang Perempuan adalah haram apabila menimbulkan fitnah.
Referensi :
٠{عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٢ ص ٤٢}٠
حكم الغناء ٠٠٠الى ان قال٠٠٠ فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالألحان مباح لا شيء فيه، ولكن قد يعرض له ما يجعله حراماً أو مكروهاً ومثله اللعب، فيمتنع الغناء إذا ترتب عليه فتنة بامرأة لا تحل أو بغلام أمرد، كما يمتنع إذا ترتب عليه تهيج لشرب الخمر أو تضييع للوقت وانصراف عن أداء الواجبات
Artinya : Hukum bernyanyi.
….. sampai pada ucapan…….
Adapun hukum bernyanyi sekiranya dengan mengulang-ulang suara cengkok yang diperbolehkan hukumnya boleh / tidak apa-apa . Akan tetapi terkadang dalam nyanyian itu terdapat unsur yang mengakibatkan hukum nya menjadi haram atau makruh, begitu juga dalam hal permainan.
Bernyanyi hukumnya menjadi dilarang apabila dapat menimbulkan fitnah karena sebab dinyanyikan oleh wanita yang tidak halal atau oleh anak muda yang ganteng yang dapat menimbulkan atau membangkitkan nafsu syahwat, hal ini dilarang sebagaimana jika nyanyian tersebut bisa mempengaruhi orang untuk minum khomer, atau dapat mengakibatkan membuang-buang waktu dan memalingkan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban.
Referensi
الموسوعة الفقهية – 2179/31949
وأما القياس: فإن الغناء الذي لا يصاحبه محرم، فيه سماع صوت طيب موزون، وسماع الصوت الطيب من حيث إنه طيب لا ينبغي أن يحرم، لأنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو مخصوص به، كتلذذ الحواس الأخرى بما خلقت له. 20 – وأما الوزن فإنه لا يحرم الصوت، ألا ترى أن الصوت الموزون الذي يخرج من حنجرة العندليب لا يحرم سماعه، فكذلك صوت الإنسان، لأنه لا فرق بين حنجرة وحنجرة. وإذا انضم الفهم إلى الصوت الطيب الموزون، لم يزد الإباحة فيه إلا تأكيدا. 21 – أما تحريك الغناء القلوب، وتحريكه العواطف، فإن هذه العواطف إن كانت عواطف نبيلة فمن المطلوب تحريكها، وقد وقع لعمر بن الخطاب أن استمع إلى الغناء في طريقه للحج – كما تقدم – وكان الصحابة ينشدون الرجزيات لإثارة الجند عند اللقاء، ولم يكن أحد يعيب عليهم ذلك، ورجزيات عبد الله بن رواحة وغيره معروفة مشهورة. (1) الغناء لأمر مباح: 22 – إذا كان الغناء لأمر مباح، كالغناء في العرس، والعيد، والختان، وقدوم الغائب، تأكيدا للسرور المباح، وعند ختم القرآن الكريم تأكيدا للسرور كذلك، وعند سير المجاهدين للحرب إذا كان للحماس في نفوسهم، أو للحجاج لإثارة الأشواق في نفوسهم إلى الكعبة المشرفة، أو للإبل لحثها على السير – وهو الحداء – أو للتنشيط على العمل كغناء العمال عند محاولة عمل أو حمل ثقيل، أو لتسكيت الطفل وتنويمه كغناء الأم لطفلها، فإنه مباح كله بلا كراهة عند الجمهور. (1) واستدلوا على ذلك بما ذكر سابقا من حديث الجاريتين الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (2) وهذا نص في إباحة الغناء في العيد. وبحديث بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت – إن ردك الله سالما – أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. (3) وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم الغائب تأكيدا للسرور، ولو كان الغناء حراما لما جاز نذره، ولما أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وبحديث عائشة: أنها أنكحت ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم، قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم. (1) وهذا نص في إباحة الغناء في العرس. وبحديث عائشة قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن رواحة: حرك القوم، فاندفع يرتجز، فتبعه أنجشة، فأعنفت الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة رويدك، رفقا بالقوارير. يعني النساء. (2) وعن السائب بن يزيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج، ونحن نؤم مكة، اعتزل عبد الرحمن الطريق، ثم قال لرباح بن المغترف: غننا يا أبا حسان، وكان يحسن النصب – والنصب ضرب من الغناء – فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا؟ نلهو ونقصر عنا السفر، فقال عمر: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب بن مرداس فارس قريش (1) . وكان عمر يقول. الغناء من زاد الراكب (2) ، وهذا يدل على إباحة الغناء لترويح النفس. وروى ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بالحداء (3) .
Bagaimana halnya dengan perempuan yang menari-nari/mendayu-dayu badannya
{كف الرعاء عن محرمات اللهو والسماع، ج ١ ص ٥٣}
أمَّاالرقص والتصفيق فخفَّة ورُعونة مشابهة لرُعونة الإناث لا يفعلهما إلا أرعن أو مُتصنِّع جاهل، ويدلُّ على جهالة فاعلهما أنَّ الشريعة لم تردْ بهما لا فِي كتابٍ ولا سنَّة ولا فعَل ذلك أحدٌ من الأنبياء، ولا مُعتَبَرٌ من [أتباع] الأنبياء، وإنما يفعله الجهلة السُّفَهاء الذين التبسَتْ عليهم الحقائق بالأهواء، وقد حرَّم بعض العلماء التصفيق على الرجال؛ لقوله – صلَّى الله عليه وسلَّم – ((إنَّما التَّصْفِيقُ للنِّساءِ)) (١)، ا. هـ كلامه
Artinya : Adapun menari dan tepuk tangan maka hal itu merupakan perbuatan tiada guna dan menuruti nafsu, sehingga menyerupai perbuatan Wanita dan hal itu tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang menuruti hawa nafsunya dan juga orang yang bodoh.
Adapun keterangan yang menunjukkan kebodohan pelaku hal itu adalah bahwasanya dalam syariat tidak ada keterangan baik dalam Qur’an, hadits, maupun Akhlak para Nabi atau Akhlak pengikut para Nabi. Tetapi sebaliknya hal itu merupakan tingkah laku orang-orang bodoh yang tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana hawa nafsu.u
Dan sungguh sebagian Ulama’ mengharamkan bertepuk tangan atas para Laki-laki berdasarkan hadits Nabi Muhammad ; “Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk Perempuan.
NB:
{إعانة الطالبين، ج ا ص ٧٩}
وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة٠
Artinya : Standar syahwat pada laki-laki adalah apabila dzakarnya قام mengencang, adapun sayahwat pada Perempuan adalah apabila timbul hasrat birahi pada wanita untuk berjima’ dengan laki-laki.
{توشيح على ابن قاسم، ص ١٩٧}
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر٠
Artinya : Fitnah adalah condongnya jiwa dan adanya keinginan melakukan perbuatan jima’ maupun pemanasannya ( pendahuluan jima’ ). Adapun syahwat ialah timbulnya rasa nikmat saat melihat.
Deskripsi Masalah : Pencarian arah kiblat dewasa ini terasa lebih mudah seiring dengan munculnya teknologi internet, seperti perangkat Google Map yang beroperasi dengan bantuan teknologi satelit. Hanya dengan mengoperasikannya, arah kiblat sudah dapat kita ketahui. Sementara dalam perspektif fikih, kita telah dikenalkan pencarian kiblat klasik dengan beragam variannya, mulai dari identifikasi terhadap struktur bumi (melihat posisi daerah, gunung), terhadap arah mata angin (barat, timur, selatan, dan utara), sampai analisa terhadap komponen langit (bintang, matahari). Tidak sebatas itu, kita juga telah dikenalkan tahapan-tahapan pencarian kiblat, mulai dari al-‘ilmu bin-nafsi (mengetahui secara langsung), pemberutahuan orang adil yang melihat kiblat, ijtihad, dan taklid terhadap mujtahid, sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.
Pertanyaan :
Bila pencarian kiblat via Google Map dan sejenisnya dianggap mu‘tabar, masuk dalam kategori manakah Google Map dari tahapan-tahapan pencarian kiblat yang ada dalam kitab fikih?
Bila akurasi pencarian Google Map dinilai valid, wajibkah kita menggunakannya ketika berada dalam lokasi yang memungkinkan untuk mengetahui kiblat dengan cara-cara lain, seperti bertanya, melihat mihrab masjid, dan lain-lain?
Jawaban :
Pencarian kiblat via Google Map termasuk kategori pencarian kiblat dengan alat yang bisa memberikan zhan (praduga kuat) arah kiblat, setara dengan Bait al-‘Ibrah (kompas) dalam segi kevalidannya. Kedudukanya dalam tahapan pencarian arah kiblat setara dengan berita dari orang adil atau semakna dengan ijtihad, sesuai dengan khilaf ulama.
Dewasa ini, biaya haji semakin meningkat mahal dan perlu adanya penantian yang cukup lama untuk berangkat haji.Namun demikian dalam rangka memenuhi rukun Islam yang kelima sebagian masyarakat katanlah nama samarannya Moh.Yasin bin Sugilam dan temannya yang bernama Kadilam kedua-Nya berkemampuan sehingga tetap berhasrat mendaftarkan diri walaupun dalam usia lanjut yaitu berkisar umur 80 Th itu ia lakukan karena adanya pengaruh kekuatan iman dalam hatinya .Menurutnya soal umur atau ajal (kematian) itu tidak ada yang tahu kerana ajal atau kematian adalah urusan Allah yang penting mendaftar. Selang 6 Tahun dari pendaftarnya , ketika Moh.Yasin bin Sugilam dan temannya Kadilam menyebrang lautan kondisi dilautan buruk ombak atau badai besar ditengah lautan datang mendadak sehingga mengakibatkan tenggelamnya perahu dan menelan banyak korban termasuk Moh Yazin bin Sugilam dan Kadilam meninggal dunia. Karena Moh.Yasin telah terdaftar sebagai calon jamaah haji tuggu , maka pihak keluarganya memohon kepada pihak yang bertugas menangani bidang haji/umroh untuk dibadalkan kepada orang yang biasa melakukan badal haji hal itu sudah kesepakatan semua ahli warisnya .Akan tetapi yang namanya Kadilam dihajikan orang lain ( dibadalkan) tanpa adanya wasiyat dan juga idzin dari ahli warisnya.
Pertanyaannya.
1-Bolehkan membadalkan hajinya orang yang telah meninggal?
2- Jika boleh apakah Sah badal haji yang dilakukan tanpa adanya idzin dari ahli warisnya sebagaimana deskripsi
Waalaikum salam
Jawaban
PERIHAL BADAL HAJI
JAWABAN.NO.1
Masalah menghajikan orang lain Pendapat ulama yang mengatakan boleh menghajikan orang lain, dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum melakukan ibadah haji, atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinkannya melakukan ibadah haji namun ia kuat secara keuangan. Ulama Haanfi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badannya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya, apalagi bila sakitnya kemungkinan susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Mazhab Maliki mengatakan menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Untuk yang telah meninggal sah menghajikannya asalkan ia telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Mazhab Syafi’i mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi; Pertama : untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain, cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk biaya orang yang ditinggalkan. Kedua orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, Ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta yang ditinggalkan, kalau ada. Ulama syafi’i dan Hanbali melihat bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu kemampuan langsung, seperti yang sehat dan mempunyai harta. Namun ada juga kemampuan yang sifatnya tidak langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, namun secara finansial mampu. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji.
Dalil-dalil :
1️⃣.Hadist riwayat Ibnu Abbas “Seorang perempuan dari kabilah Khats’am bertanya kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah ayahku telah wajib Haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?” Jawab Rasulullah “Ya, berhajilah untuknya” (H.R. Bukhari Muslim dll.). 2️⃣.Hadist riwayat Ibnu Abbas ” Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Rasulullah s.a.w. bertanya “Rasulullah!, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab “Hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi” (H.R. Bukhari & Nasa’i). 3️⃣.Seorang lelaki datang kepada Rasulullah s.a.w. berkata “Ayahku meninggal, padahal dipundaknya ada tanggungan haji Islam, apakah aku harus melakukannya untuknya? Rasulullah menjawab “Apakah kalau ayahmu meninggal dan punya tanggungan hutang kamu juga wajib membayarnya ? “Iya” jawabnya. Rasulullah berkata :”Berahjilah untuknya”. (H.R. Dar Quthni) 4️⃣.Riwayat Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah s.a.w. mendengar seorang lelaki berkata “Labbaik ‘an Syubramah” (Labbaik/aku memenuhi pangilanmu ya Allah, untuk Syubramah), lalu Rasulullah bertanya “Siapa Syubramah?”. “Dia saudaraku, Rasulullah”, jawab lelaki itu. “Apakah kamu sudah pernah haji?” Rasulullah bertanya. “Belum” jawabnya. “Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubramah”, lanjut Rasulullah. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Dar Quthni dengan tambahan “Haji untukmu dan setelah itu berhajilah untuk Syubramah”. Hukum menyewa orang untuk melaksanakan haji (badal haji): Mayoritas ulama Hanafi mengatakan tidak boleh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, seperti juga tidak boleh mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur’an. Dalam sebuah hadist riwayat Ubay bin Ka’ab pernah mengajari al-Qur’an lalu ia diberi hadiah busur, Rasulullah bersabda “Kalau kamu mau busur dari api menggantung di lehermu, ya ambil saja”.(H.R. Ibnu Majah). Rasulullah juga berpesan kepada Utsman bin Abi-l-Aash agar jangan mengangkat muadzin yang meminta upah” (H.R. Abu Dawud). Sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi’i dan Hanbali mengatakan boleh saja menyewa orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya yang boleh diwakilkan, dengan landasan hadist yang mengatakan “Sesungguhkan yang layak kamu ambil upah adalah Kitab Allah” (Dari Ibnu Abbas H.R. Bukhari). dan hadist-hadiat yang mengatakan boleh mengambil upah Ruqya (pengobatan dengan membaca ayat al-Qur;an). Ulama yang mengatakan boleh menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji, berlaku baik untuk orang yang telah meninggal maupun orang yang belum meninggal. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan al-Qur’an yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Menyewa orang melaksanakan ibadah haji juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya. Kalau tidak mewasiatkan maka tidak sah.
Syarat-syarat menghajikan orang lain :
Niyat menghajikan orang lain dilakukan pada saat ihram. Dengan mengatakan, misalnya, “Aku berniyat melaksanakan ibadah haji atau umrah ini untuk si fulan”.
Orang yang dihajikan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit atau telah meninggal dunia. Halangan ini, bagi orang yang sakit, harus tetap ada hingga waktu haji, kalau misalnya ia sembuh sebelum waktu haji, maka tidak boleh digantikan.
Telah wajib baginya haji, ini terutama secara finansial.
Harta yang digunakan untuk biaya orang yang menghajikan adalah milik orang yang dihajikan tersebut, atau sebagian besar miliknya.
Sebagian ulama mengatakan harus ada izin atau perintah dari pihak yang dihajikan. Ulama Syafi’i dan Hanbali mengatakan boleh menghajikan orang lain secara sukarela, misalnya seorang anak ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal meskipun dulu orang tuanya tidak pernah mewasiatkan atau belum mempunyai harta untuk haji.
Orang yang menghajikan harus sah melaksanakan ibadah haji, artinya akil baligh dan sehat secara fisik.
Orang yang menghajikan harus telah melaksanakan ibadah haji, sesuai dalil di atas. Seorang anak disunnahkan menghajikan orang tuanya yang telah meninggal atau tidak mampu lagi secara fisik. Dalam sebuah hadist Rasulullah berkata kepada Abu Razin “Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah”. Dalam riwayat Jabir dikatakan “Barang siapa menghajikan ayahnya atau ibunya, maka ia telah menggugurkan kewajiban haji keduanya dan ia mendapatkan keutamaan sepuluh haji”. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan “Barangsiapa melaksanakan haji untuk kedua orang tuanya atau membayar hutangnya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang dibebaskan” (Semua hadist riwayat Daruquthni). Demikian, semoga membantu.
فصل : ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعا . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام ، وهو قادر على أن يحج ، لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه ، والحج المنذور كحجة الإسلام ، في إباحة الاستنابة عند العجز ، والمنع منها مع القدرة ; لأنها حجة واجبة ، فأما حج التطوع ، فينقسم أقساما ثلاثة
أحدها ، أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام ، فلا يصح أن يستنيب في حجة التطوع ، لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه ، فبنائبه أولى .
الثاني ، أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام ، وهو عاجز عن الحج بنفسه ، فيصح أن يستنيب في التطوع ، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه ، جازت في نفله ، كالصدقة . الثالث ، أن يكون قد أدى حجة الإسلام ، وهو قادر على الحج بنفسه ، فهل له أن يستنيب في حج التطوع ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، يجوز . وهو قول أبي حنيفة ; لأنها حجة لا تلزمه بنفسه ، فجاز أن يستنيب فيها ، كالمعضوب . والثانية ، لا يجوز . وهو مذهب الشافعي ; لأنه قادر على الحج بنفسه ، فلم يجز أن يس
تنيب فيه ، كالفرض
شرح النووي على مسلم جزء 8 ص 27
والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه ، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم – أي : المالكية – لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب ، وهذا عذر باطل ، وليس في الحديث اضطراب ، ويكفى في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه
فتح الباري جزء 4 ص70
واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزى في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي : شلل – ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه
المجموع شرح المهذب جزء 7 ص 96
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين ( أحدهما ) : في حق الميت إذا مات وعليه حج ، والدليل عليه حديث بريدة ( والثاني ) : في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة ، كالزمن والشيخ الكبير ، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه ، أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده ، أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، قالت أينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه : ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت ، وفي حج التطوع قولان ( أحدهما ) : لا يجوز ; لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه ، فلم تجز الاستنابة فيه كالصحيح ( والثاني ) أنه يجوز ، وهو الصحيح ; لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة ، فإن استأجر من يتطوع عنه ، وقلنا : لا يجوز ، فإن الحج للحاج ، وهل يستحق الأجرة ؟ فيه قولان ( أحدهما ) : أنه لا يستحق ، لأن الحج قد انعقد له ، فلا يستحق الأجرة كالصرورة ( والثاني ) : يستحق ; لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة ; لأنه لم يسقط به عنه فرض ولا حصل له به ثواب بخلاف الصرورة ، فإن هناك قد سقط عنه الفرض .
( فأما ) الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة ، فلا تجوز النيابة عنه في الحج ; لأن الفرض عليه في بدنه ، فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي وردت فيه الرخصة ، وهو إذا أيس وبقي فيما سواه على الأصل ، فلا تجوز النيابة عنه فيه ( وأما ) المريض ، فينظر فيه ، فإن كان غير مأيوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره ; لأنه لم ييأس من فعله بنفسه ، فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات ، فهل يجزئه عن حجة الإسلام ؟ فيه قولان
أحدهما : يجزئه ; لأنه لما مات تبينا أنه كان مأيوسا منه :والثاني : لا يجزئه ; لأنه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال ، فلم يجزه ، كما لو برئ منه ، وإن كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج ; لأنه مأيوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير :فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض ، ففيه طريقان ( أحدهما ) أنه كالمسألة التي قبلها ، وفيها قولان ( والثاني ) أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا ; لأنا تبينا الخطأ في الإياس ، ويخالف ما إذا كان غير مأيوس منه فمات ، لأنا لم نتبين الخطأ ; لأنه يجوز أنه لم يكن مأيوسا منه ، ثم زاد المرض ، فصار مأيوسا منه ، ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه ، ثم يصير غير مأيوس منه
JAWBAN NO.2
Hukumnya boleh dan sah menghajikan orang yang sudah meninggal walau tanpa adanya wasiat atau minta idzin /tanpa seizin dari Ahli warisnya ini menurut Madzhab Syafi’i , sebagaimana ibarah yang tulisannya ditebalkan :
