FASAKH NIKAH OLEH WALI( ORTU) TERHADAP ANAKNYA

FASAKH NIKAH TERHADAP WALI

Assalamualaikum.

Studi Kasus

Disebuah Desa terdapat PASUTRI ( Pasangan Suami Istri ) katakanlah namanya (Ahmad dan Farida ) keduanya telah lama menjalin hubungan berumah tangga kemudian secara mendadak bapak dari Farida Istri dari Ahmad menceraikan Istrinya melalui pengadilan sementara Ahmad sama sekali tidak mau mentalak Istrinya, namun bapak Farida yang memaksakan diri untuk memisahkan Antara Ahmad dan Farida dengan cara cerai melalui pengadilan. Setelah terjadi cerai dan sudah habis Inddah Faridah dikawinkan dengan seorang laki-laki lain bernama Umar , Namun hubungan keduanya ( Farida dan Umar ) tidak berlangsung lama cuma tiga hari karena Farida kembali kepada suaminya yang pertama ( Ahmad )

Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah atau pertanyaan yaitu:

Sahkah penceraian Farida dengan Ahmad karena dipaksakan orang tuanya sehingga menjadi terpaksa fasakh melalui pengadilan ? Sementara Ahmad sama sekali tidak mau mentalak.
Jika sah bagaimana solusinya sedangkan Farida kembali ke Ahmad sementara Umar tidak mentalaknya, mohon solusinya .

Waalaikum salam.

Tanggapan dari studi kasus diatas.

Hasil penelitian dari studi kasusus diatas menunjukkan bahwa wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah merupakan unsur pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat hukum tidak sah pernikahan atau batal dengan ketiadaan wali. Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita, manakala tidak mempunyai wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh yang sulit dihubungi atau walinya termasuk ” Adlol” yaitu wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena disebabkan tidak kufu’ , maka dalam hal ini wali hakim pada KUA bertindak selaku wali menikahkan ( Wali Hakim ) , Dengan demikian perkawinan sudah dianggap sah jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.Akan tetapi sebaliknya jika syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah . Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembuktian yang majelis hakim gunakan yaitu bukti tertulis: Bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Status perkawinan dari Pemohon adalah tidak sah atau rusaknya perkawian karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dampak dari perkawinan antara suami isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.
Implikasi dari penelitan ini adalah:

1) Berbagai bentuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dijadikan acuan apabila mendapatkan kasus yang sama agar tidak terjadi perzinahan di masyarakat.

2) Sumpah dari saksi-saksi dapat menjadi bukti terkuat dalam persidangan.

3) Sebelum melangsungkan pernikahan ada baiknya mengetahui syarat dan rukun pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.
Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal: 2 “perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan perkawinan dalam islam adalah “aqad yang sangat kuat atau mitsaqqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya…!!

Suatu Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam pasal 38 UU No.1 1974, putusnya perkawinan karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian, keputusan pengadilan.Sedangkan suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya. Atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang salah satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau rusaknya aqad perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.

Terjadinya fasakh menurut KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam bagian penjelasan pasal 22 UU No.1 1974 pengertian “dapat” pada pasal tersebut dapat diartikan “bisa batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana menurut ketentuan hukum agama tidak menentukan lainnya. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul kemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan perkawinan teryata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah perceraian. Konsekuensi-konsekuensi tersebut berupa hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak/ kejelasan nasib (keturunan).

Suatu perkawinan dianggap tidak sah, jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Pada hakikatnya, seorang perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun tidak selamanya hubungan antar keduanya itu berjalan dengan baik, terkadang hanya karena berbeda pendangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya.

Berbeda pandangan mungkin hal yang wajar, tetapi dampak dari hal tersebut dapat menggeserkan hak wali dari ayahnya kepada orang lain. Hal tersebut terjadi jikalau ayahnya sampai merasa enggan untuk menikahkan putrinya sehingga oleh hakim diputuskan sebagai wali adhal. Perpindahan hak wali ada tingkatannya, tetapi kalau perpindahannya itu disebabkan oleh keengganan wali untuk menikahkan (adhal) maka tingkatan itu menjadi tidak berlaku, dan perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.

Hadits Anas bin Malik radliyallaahu ‘anhu
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang ‘adil”.

Dalam hadits yang lain Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda :

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

“Wanita mana saja yang menikah tanpa ijin dari walinya dan dua orang saksi yang ‘adil, maka pernikahan baathil. Apabila seorang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mahar untuknya. Dan bila mereka berselisih, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.( HR. Iman yang lima)

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahkan. Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam KHI pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dan juga syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.
KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, KUA juga berkewajiban mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak dan wali sudah memenuhi syarat atau belum, baik masalah wali itu sudah masuk dalam syarat-syarat yang telah ditentukan KUA atau perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi adalah perzinahan Naudzubillah Tsumma Naudzubillah.

Al-Wilayah (posis sebegai wali, selanjutnya disebut perwalian) dalam pernikahan adalah hak kuasa syar‟i, yang diberikan kepada seorang yang memiliki kesempurnaan (akal dan mental) atas seseorang yang memiliki kekurangan dan kembalinnya kemaslahatan kepadanya.
Maka dari permasalahan yang kompleks itulah, al-Fakir tertarik untuk mebahas tentang fasakh nikah terhadap wali nikah sah dan tidaknya serta dampak hukumnya karena maraknya terjadi perkawinan yang tidak sesuai syariat Islam

Dari paparan diatas dapat disimpulkan jika melihat kasus sebagaimana deskripsi maka dengan ini

Jawabannya ditafsil:

Jawaban No.1

a) Sah putusan Hakim dipengadilan bilamana Farida meng iyakan atas putusan Hakim dipengadilan baik karena dipaksa/atau karena terpaksa .Artinya Farida setuju atas putusan pengadilan (hakim) dengan cara Fasakh maka dengan demikian jatuhlah cerai ( putus hubungan Ahmad dan Farida ) .Alasannya karena Farida sudah mengikuti putusan Hakim dipengadilan dengan cara Fasakh.

SYARAT SAHNYA ISTRI MENCERAIKAN SUAMI DENGAN CARA FASAKH.

Pada dasarnya Istri tidak mempunyai hak menceraikan hubungan suaministri, namun istri boleh mengajukan fasakh ( membatalkan nikah ) kalau suami tidak bisa memberi nafaqoh ( belanja ) dan si istri tidak ridlo, diajukan kepada hakim / pengadilan agama.

Refensi kitab taqrib :

ويردّ الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجبّ والعنّة

Istri boleh menggugat cerai / membatalkan nikah, jika suaminya :

gila
sakit judzam/lepra
sakit barosh/sejenis penyakit kulit
penisnya putus
impoten

Intinya, jika suami tidak mampu memberi nafkah yang wajib (yaitu 1 mud / 574 gr bahan makanan pokok) dan atau tidak mampu memberi pakaian yang wajib (pakaian inti, bukan perlengkapan semisal BH, CD dll) dan atau tidak mampu menyediakan tempat tinggal (yang penting berupa tempat tinggal) dan atau tidak mampu melunasi mahar (maskawin)yang kontan (jika istri belum pernah disetubuhi), maka istri boleh mengajukan fasakh (membatalkan nikah.

Referensi Nihayatuzzain 1/337:

(لزوجة مكلفة فسخ نِكَاح من أعْسر)

مَالا وكسبا حَلَالا (بِأَقَلّ نَفَقَة) وَاجِب مُسْتَقْبل وَهُوَ مد (أَو) أقل (كسْوَة) وَهُوَ مَا لَا بُد مِنْهُ بِخِلَاف نَحْو السَّرَاوِيل والمكعب فَإِنَّهُ لَا فسخ بذلك (أَو بمسكن) أَي أَي مسكن سَوَاء كَانَ لائقا أَو لَا (أَو بِمهْر) حَال كلا أَو بَعْضًا (قبل وَطْء) لِأَنَّهَا إِذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عَن ذَلِك أولى لِأَن الْبدن لَا يقوم بِدُونِهِ بِخِلَاف الْوَطْء

“Bagi istri yang mukallaf (dewasa dan berakal) berhak membatalkan pernikahan dengan suami yang tidak mampu (memberi nafkah) baik harta maupun penghasilan yang halal, dengan nafkah minimal yang wajib di masa depan, yaitu satu mud (ukuran makanan pokok), atau pakaian minimal yang wajib, yaitu yang pokok saja, bukan seperti celana panjang atau pakaian mewah, maka tidak ada pembatalan karena itu, atau dengan tempat tinggal, yaitu tempat tinggal apa pun, baik layak atau tidak, atau dengan mahar yang belum dibayar, baik seluruhnya atau sebagian, sebelum hubungan intim. Karena jika istri berhak membatalkan pernikahan karena suami impoten atau mandul, maka ketidakmampuan memberi nafkah lebih utama untuk menjadi alasan pembatalan, karena tubuh tidak bisa bertahan tanpanya, berbeda dengan hubungan intim.”

Referensi Sirojul Wahhaj:

قسم : فقه شافعي الكتاب: السراج الوهاج على متن المنهاج المؤلف: العلامة محمد الزهري الغمراوي (المتوفى: بعد ١٣٣٧هـ)٤٧٠ / ١ فصل فِي حكم الاعسار بمؤنة الزَّوْجَة أعْسر بهَا أَي نَفَقَة الزَّوْجَة الْمُسْتَقْبلَة فان صبرت وأنفقت على نَفسهَا صَارَت دينا عَلَيْهِ وَإِلَّا بِأَن لم تصبر فلهَا الْفَسْخ بِالطَّرِيقِ الْآتِي على الْأَظْهر

“Bagian: Fikih Syafi’i. Kitab: As-Siraj Al-Wahhaj ‘ala Matn Al-Minhaj. Penulis: Al-Allamah Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi (wafat setelah 1337 H) 1/470. Pasal tentang hukum ketidakmampuan memberi nafkah istri. Jika suami tidak mampu memberi nafkah istri di masa depan, maka jika istri bersabar dan menafkahi dirinya sendiri, hal itu menjadi utang bagi suami. Jika tidak, yaitu jika istri tidak bersabar, maka ia berhak membatalkan pernikahan dengan cara yang akan dijelaskan, menurut pendapat yang paling kuat.”

فقه شافعي الكتاب: فتاوى ابن الصلاح المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣هـ)

مَسْأَلَة إِذا امْتنع الزَّوْج عَن أَدَاء النَّفَقَة هَل لَهَا الْفَسْخ فِيهِ قَولَانِ وَالْأَظْهَر لَيْسَ لَهَا ذَلِك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا هَل لَهَا الْفَسْخ بِسَبَب الْإِعْسَار قَالَ لَو كَانَ لأَقل من مَسَافَة الْقصر لَيْسَ لَهَا الْفَسْخ وَإِذا كَانَ فِي مَسَافَة الْقصر لَهَا الْفَسْخ قَالَ الإِمَام وَالْفرق بَين مَا إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا فَلَا فسخ وَإِذا كَانَ مَاله غَائِبا ثَبت الْفَسْخ هُوَ أَنه إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا فالعجز وجد فِي الْمَرْأَة عَن أَخذ النَّفَقَة لَا فِي الزَّوْج لِأَنَّهُ قَادر على إبقائها وَإِذا كَانَ المَال غَائِبا فالعجز فِي الزَّوْج لَا فِي الْمَرْأَة كالمعسر وَكَذَلِكَ فِي الممتع الْعَجز فِي الْمَرْأَة لَا فِيهَا فَصَارَ هَذَا كَمَا إِذا كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة لَا نَفَقَة لَهَا لِأَن الْعذر من قبلهَا وَإِن كَانَ الزَّوْج صَغِيرا لَهَا النَّفَقَة لِأَن الْعذر من جِهَته

Fiqih Syafi’i Kitab: Fatwa Ibn Shalah
Penulis: Utsman bin Abdurrahman, Abu Amr, Taqiyuddin yang dikenal sebagai Ibn Shalah (wafat: 643 H)
Masalah: Jika suami menolak untuk menunaikan nafkah, apakah istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan? Ada dua pendapat, dan yang paling kuat adalah dia tidak memiliki hak itu. Demikian pula, jika suami sedang tidak ada, apakah dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan karena ketidakmampuan suami? Imam berkata, “Jika (suami) berada kurang dari jarak qashar, dia tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan. Jika dia berada dalam jarak qashar, dia memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.” Imam berkata, “Perbedaan antara jika suami tidak ada sehingga tidak ada pembatalan, dan jika hartanya tidak ada sehingga pembatalan dibolehkan, adalah bahwa jika suami tidak ada, ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah ada pada istri, bukan pada suami, karena dia mampu memberikannya. Jika harta tidak ada, ketidakmampuan ada pada suami, bukan pada istri, seperti orang yang tidak mampu. Demikian pula, dalam kasus penolakan, ketidakmampuan ada pada istri, bukan pada suami. Maka, ini menjadi seperti jika istri masih kecil, dia tidak berhak mendapatkan nafkah karena alasan ada padanya. Jika suami masih kecil, dia berhak mendapatkan nafkah karena alasan ada padanya.”

Refrensi:

الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٣٥١
يستثنى من الكراهة صورتان: الصورة الأولى: أن يحدث بينهما شقاق يخشى منه أن يفرط كل من الزوجين في الحقوق التي فرضها الله عليه للآخر، كما إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج، وأساءت معاشرته، أو أساء هو معاشرتها بالشتم أو الضرب بلا سبب، ولم يزجرهما الحاكم ولم يتمكن أهلهما من الصلح بينهما فإنه في هذه الحالة يستحب الخلع

Referensi:

Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah jilid 4 halaman 351
Pengecualian dari kemakruhan ada dua bentuk:
Bentuk pertama: Jika terjadi perselisihan di antara mereka yang dikhawatirkan akan menyebabkan salah satu dari pasangan mengabaikan hak-hak yang telah Allah wajibkan untuk yang lain, seperti jika istri keluar dari ketaatan kepada suami dan memperlakukan suami dengan buruk, atau suami memperlakukan istri dengan buruk dengan mencaci atau memukul tanpa alasan, dan hakim tidak menegur mereka dan keluarga mereka tidak dapat mendamaikan mereka, maka dalam keadaan ini dianjurkan untuk melakukan khulu’.
Penjelasan Tambahan:
Nafkah: Dalam hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.
Fasakh: Fasakh adalah pembatalan pernikahan.
Qashar: Jarak qashar adalah jarak yang membolehkan seseorang untuk meringkas shalat.
Khulu’: Khulu’ adalah perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami.
Inti dari masalah ini adalah:
Jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena hartanya tidak ada, istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.
Jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena dia tidak ada (pergi jauh), istri tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, kecuali jika suami berada dalam jarak Qashar dan tidak memberi nafkah.
Pengecualian dari kemakruhan khulu adalah ketika terjadi perselisihan yang dikhawatirkan akan menyebabkan pengabaian hak-hak pernikahan.

Referensi

الموسوعة الفقهية الكويتية :ج ٤٠ ص ٣٠٧ إن اشتد الشقاق بينهما، بأن استمر الخلاف والعداوة، ودام التساب والتضارب، وفحش ذلك، بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها

Sumber: Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (Ensiklopedia Fikih Kuwait), Jilid 40, halaman 307.
Isi: “Jika perselisihan di antara keduanya semakin parah, dengan berlanjutnya perbedaan pendapat dan permusuhan, serta berlanjutnya saling mencela dan memukul, dan hal itu menjadi sangat buruk, maka hakim akan mengirim seorang juru damai dari keluarganya dan seorang juru damai dari keluarga istrinya.”

Referensi:

مغني المحتاج ج ٥ ص ١٦٩ والخروج) للزوجة (من بيته) أي الزوج حاضرا كان أو لا (بلا إذن) منه (نشوز) منها سواء كان لعبادة كحج أم لا؟ يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها (إلا أن يشرف) البيت (على انهدام) فليس بنشوز لعذرها. تنبيه: قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة، وليس مرادا فإنها تعذر في صور غير ذلك، منها ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلما، ومنها ما إذا خربت المحلة وبقي البيت منفردا وخافت على نفسها، ومنها ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه، ومنها ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا، ومنها ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك، ومنها ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له، ومنها ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي، فلو قال: إلا لعذر لشمل ذلك كله.

Referensi :

Sumber: Mughni al-Muhtaj, Jilid 5, halaman 169.
Isi: “(Keluar) istri (dari rumahnya), baik suami hadir atau tidak, (tanpa izin) darinya adalah (nusyuz) dari pihak istri, baik untuk ibadah seperti haji atau tidak. Hal itu menggugurkan nafkahnya karena ia melanggar kewajibannya. (Kecuali jika) rumah itu (hampir runtuh), maka itu bukan nusyuz karena ada uzur.
Peringatan: Pengecualian ini mungkin dipahami terbatas pada situasi ini, padahal tidak demikian. Istri memiliki uzur dalam situasi lain, di antaranya:
- Jika ia dipaksa keluar dari rumahnya secara zalim.
- Jika lingkungan tempat tinggalnya rusak dan rumahnya tinggal sendiri, sehingga ia khawatir akan keselamatannya.
- Jika rumah itu bukan milik suami, lalu pemiliknya mengeluarkannya.
- Jika ia keluar untuk menemui hakim untuk menuntut haknya dari suami.
- Jika suami mengalami kesulitan keuangan dalam memberikan nafkah, baik istri menerima kesulitan itu atau tidak.
- Jika ia keluar ke kamar mandi atau kebutuhan lain yang menurut kebiasaan orang seperti dirinya keluar untuk itu, dengan maksud segera kembali, karena kebiasaan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar.
- Jika ia keluar untuk meminta fatwa yang tidak bisa diwakilkan oleh suaminya.
- Jika ia keluar ke rumah ayahnya untuk berkunjung atau menjenguk orang sakit, sebagaimana akan dijelaskan kemudian.
- Jadi, jika dikatakan ‘kecuali karena uzur’, maka itu mencakup semua situasi tersebut.”

الأشباه والنظائر ج ١ ص ٨٣
[القاعدة الرابعة: الضرر يزال] أصلها قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني، ومن حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت.

Al-Asybah wa al-Nazha’ir, Jilid 1, Halaman 83:
“[Kaidah Keempat: Kemudaratan Harus Dihilangkan] Asal kaidah ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain.’ Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatha’ dari ‘Amr bin Yahya dari ayahnya secara mursal. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Baihaqi, dan Ad-Daraquthni, dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dan ‘Ubadah bin Shamit.”

بغية المسترشدين : ص ٢٤٢
ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ

Bughyah al-Mustarsyidin, Halaman 242:
“Jika suami menghilang dan tidak diketahui kekayaan atau kemiskinannya karena terputusnya kabar, dan dia tidak memiliki harta dalam jarak dua marhalah, maka istri boleh mengajukan pembatalan pernikahan dengan syaratnya, sebagaimana ditegaskan dalam kitab An-Nihayah, karya Zakaria, Al-Muzjad, As-Sunbathi, Ibnu Ziyad, dan (Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas ar-Ramli) al-Kurdi, serta banyak ulama lainnya. Ibnu Hajar berkata bahwa pendapat ini masuk akal secara penalaran, bukan hanya berdasarkan riwayat. Bahkan, banyak ulama memilih dan Ibnu ‘Ujail, Ibnu Kaban, Ibnu Shabbagh, dan Ar-Ruyani berfatwa bahwa jika nafkah dari suami tidak dapat diperoleh dalam tiga hari, maka istri boleh mengajukan pembatalan pernikahan, baik suami hadir maupun tidak. Ibnu Shalah memperkuat pendapat ini, dan Ibnu Ziyad, Ath-Thunbadawi, Al-Muzjad, pengarang kitab Al-Muhadzdzab dan Al-Kafi, serta ulama lainnya menguatkannya, terutama jika suami menghilang dan nafkah tidak dapat diperoleh, bahkan dengan pengaduan. (Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas ar-Ramli) berkata, ‘Pendapat ini lebih utama daripada hanya hilangnya harta suami yang membolehkan pembatalan nikah.'”

روضة الطالبين ج ٩ ص٧٢

فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه ، فالذي نص عليه الشافعي – رضي الله عنه – في كتبه قديما وجديدا أنها بالخيار إن شاءت صبرت ، وأنفقت من مالها ، أو اقترضت ، وأنفقت على نفسها ، ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر ، وإن شاءت طلبت فسخ النكاح ، وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا : وقد قيل : لا خيار لها . وللأصحاب
طريقان : أحدهما : القطع بأن لها حق الفسخ ، وهذا أرجح عند ابن كج والروياني ، وأصحهما : إثبات قولين ، المشهور منهما أن لها الفسخ ، والثاني : لا . فالمذهب ثبوت الفسخ ، فأما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان ، أحدهما : لها الفسخ لتضررها ، وأصحهما : لا فسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان ،

Raudhah ath-Thalibin, Jilid 9, Halaman 72:
“Jika suami tidak mampu memenuhi nafkah istri yang wajib baginya, maka yang ditegaskan oleh Imam Syafi’i dalam kitab-kitabnya, baik yang lama maupun yang baru, adalah bahwa istri memiliki pilihan. Jika dia mau, dia bersabar dan menafkahi dirinya sendiri dari hartanya, atau berhutang dan menafkahi dirinya sendiri, dan nafkahnya tetap menjadi tanggungan suami sampai dia mampu. Jika dia mau, dia boleh meminta pembatalan nikah. Dalam beberapa kitabnya, setelah menyebutkan hal ini, Imam Syafi’i berkata, ‘Ada yang mengatakan: Istri tidak memiliki pilihan.’ Para ulama memiliki dua pendapat: Pertama, mereka memastikan bahwa istri memiliki hak untuk membatalkan nikah, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat menurut Ibnu Kaj dan Ar-Ruyani. Kedua, mereka menetapkan dua pendapat, yang paling terkenal adalah istri memiliki hak untuk membatalkan nikah, dan yang kedua adalah tidak. Jadi, mazhab yang dianut adalah penetapan hak pembatalan nikah. Adapun jika suami menolak memberikan nafkah padahal dia mampu, maka ada dua pendapat: Pertama, istri boleh membatalkan nikah karena dia dirugikan. Kedua, yang lebih sahih, istri tidak boleh membatalkan nikah karena dia bisa mendapatkan haknya melalui penguasa.”

روضة الطالبين ج ٧ ص ٣٧٠

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَتَعَدَّى الرَّجُلُ، فَيُنْظَرُ، إِنْ مَنَعَهَا حَقًّا كَنَفَقَةٍ أَوْ قَسْمٍ، أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ تَوْفِيَةَ حَقِّهَا. وَلَوْ كَانَ يَسِيءُ خُلُقُهُ وَيُؤْذِيهَا وَيَضْرِبُهَا بِلَا سَبَبٍ، فَفِي «التَّتِمَّةِ» أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْهَاهُ. فَإِنْ عَادَ، عَزَّرَهُ. وَفِي «الشَّامِلِ» وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ يُسْكِنُهُمَا بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَنْظُرُهُمَا، وَيَمْنَعُهُ مِنَ التَّعَدِّي، وَالنَّقْلَانِ

Raudhah ath-Thalibin, Jilid 7, Halaman 370:
“Keadaan kedua: Jika suami melampaui batas, maka dilihat dulu. Jika dia menahan hak istri seperti nafkah atau giliran, maka penguasa mewajibkannya untuk memenuhi hak istrinya. Jika dia buruk akhlaknya, menyakiti istrinya, dan memukulnya tanpa sebab, maka dalam kitab At-Tatimmmah disebutkan bahwa penguasa melarangnya. Jika dia mengulangi, maka dia diberi hukuman ta’zir. Dalam kitab Asy-Syamil dan kitab lainnya disebutkan bahwa penguasa menempatkan mereka berdua di dekat orang yang terpercaya untuk mengawasi mereka dan mencegah suami dari melampaui batas, dan kedua riwayat ini sahih.”

بغية المسترشدين ص :٢١٥
مزوجة إذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح واذا خرجت من بيته سكن روعها لم يلزمها التسليم للضرر لكن تسقط مؤنتها.

Bughyah al-Mustarsyidin, Halaman 215:
“Seorang istri yang ketika masuk ke rumah suaminya merasa sesak, sedih, dan berteriak, tetapi ketika keluar dari rumahnya merasa tenang, maka dia tidak wajib taat kepada suami karena adanya mudarat, tetapi nafkahnya gugur.”

b) Andaikan terjadi Hakim memutuskan Putusannya manakala Farida tidak menyetujui walaupun dipaksa atas putusan Hakim maka putusannya tidak sah .Karena Fasakh itu adalah Hak Istri/ Farida bukan hak orang tua bahkan bukan juga hak hakim karena hakim sebenarnya memutuskan perkaranya manakala disetujui oleh sipunya hak Fasakh.

Dengan demikian putusan Hakim tidak sah dan Hubungan Farida dan Ahmad tidak putus. Dan pernikahan Umar dengan Farida dianggap tidak sah. Berikut penjelasan ketidak absahan putusan fasakh orang tua atau hakim

Referensi:

المكتبة الشاملة
كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
[البجيرمي]
الرئيسيةأقسام الكتب الفقه الشافعي

فصول الكتاب
ج: 4 ص: 118
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب [كتاب النفقات] [فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة]

فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا فَسْخَ بِمَنْعِ مُوسِرٍ (إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ) لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ، وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ فَلَهَا الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ وَاجِبِهَا بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهِ بِالْإِعْسَارِ، وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ (، وَكُلِّفَ إحْضَارَهُ) عَاجِلًا، أَمَّا إذَا كَانَ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ فَلَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ. نَعَمْ لَوْ قَالَ أَنَا أُحْضِرُهُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (، وَلَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ) يَسَارًا، وَإِعْسَارًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضَى، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَ…………

(، وَلَا) فَسْخَ (لِوَلِيٍّ) ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ، وَالطَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ لَا دَخْلَ لِلْوَلِيِّ فِيهِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا قَبْلَ النِّكَاحِ.

(، وَلَا) فَسْخَ (فِي غَيْرِ مَهْرٍ لِسَيِّدِ أَمَةٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِالْإِعْسَارِ لِذَلِكَ، وَوَاجِبُهَا وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لَهُ لَكِنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَهَا، وَيَتَلَقَّاهُ السَّيِّدُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَا تَمْلِكُ (بَلْ لَهُ) إنْ كَانَتْ غَيْرَ صَبِيَّةٍ، وَمَجْنُونَةٍ (إلْجَاؤُهَا إلَيْهِ بِأَنْ يَتْرُكَ وَاجِبَهَا وَيَقُولَ) لَهَا (افْسَخِي، أَوْ اصْبِرِي) عَلَى الْجُوعِ، أَوْ الْعُرْيِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ أَمَّا فِي الْمَهْرِ فَلَهُ الْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ كَمَا مَرَّ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.

Tidak ada hak untuk memfasakh bagi walinya ( bapaknya ) perempuan. Alasannya ialah karena fasakh itu berhubungan dengan syahwatnya perempuan dan tabiatnya perempuan.Jadi fasakh itu adalah haknya perempuan.

(، وَلَا) فَسْخَ (قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارَةِ) بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ (عِنْدَ قَاضٍ) فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ (فَيُمْهِلُهُ) ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ، أَوْ غَيْرِهِ (، وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ) مَثَلًا بِكَسْبٍ، أَوْ سُؤَالٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا (، وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ) إلَى مَسْكَنِهَا (لَيْلًا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدِّعَةِ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ (ثُمَّ) بَعْدَ الْإِمْهَالِ (يَفْسَخُ الْقَاضِي، أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ، وَلَا مُحَكَّمٌ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ (فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتُهُ فَلَا) فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَقَةَ يَوْمٍ، وَتَوَافَقَا عَلَى جَعْلِهَا مِمَّا مَضَى فَفِي الْفَسْخِ احْتِمَالَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ، وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَفِي الْمَطْلَبِ الرَّاجِحُ مَنْعُهُ.

(فَإِنْ أَعْسَرَ) بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ (بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ) عَلَى الْمُدَّةِ، وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي (كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ) ثُمَّ أَعْسَرَ فِي الرَّابِعِ

ــ

[حاشية البجيرمي]

أَوْ غَيْرِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ لَا تُفْسَخُ زَوْجَتُهُ بِامْتِنَاعِهِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ فَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ لَفْظَةَ الْمُتَوَسِّطِ لَأَمْكَنَ حَمْلُ الْمُوسِرِ فِي كَلَامِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى الْمُؤْنَةِ، وَلَوْ مُؤْنَةَ الْمُعْسِرِينَ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَهُوَ أَعَمُّ إلَخْ) تَعْبِيرُ الْأَصْلِ أَوْلَى كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ بِأَنْ يُرَادَ بِالْمُوسِرِ فِي كَلَامِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْمُؤْنَةِ، وَلَوْ مُؤْنَةَ الْمُعْسِرِينَ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُهُ: فَإِنْ انْقَطَعَ إلَخْ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِي الْأَوْلَى عَدَمُ زِيَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ لِلْخَوْفِ لَمْ تَنْفَسِخْ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ لَمْ تَنْفَسِخْ مُعْتَمَدٌ، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ زَمَنُ الْخَوْفِ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الِاقْتِرَاضِ، وَنَحْوِهِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الْإِمْهَالِ) أَيْ: إمْهَالِ الْمُعْسِرِينَ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ إجَابَتُهُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: مَنْ جُهِلَ حَالُهُ) أَيْ: وَلَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا أَيْ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُقْتَضِي بَلْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا لَمْ تُفْسَخْ مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ، وَإِنْ عُلِمَ اسْتِنَادُهَا لِلِاسْتِصْحَابِ م ر

(قَوْلُهُ: لِوَلِيٍّ) أَيْ: وَلِيِّ امْرَأَةٍ حَتَّى صَغِيرَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) . لَا يُقَالُ هَذَا يُشْكِلُ عَلَى مَا يَأْتِي أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ تِلْكَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ الْفَسْخِ فَلَمْ تَجِبْ لَهَا عَلَى الْقَرِيبِ نَفَقَةٌ بِخِلَافِ هَذِهِ فَكَانَ عَدَمُ تَمَكُّنِهَا عُذْرًا فَتَأَمَّلْ. شَوْبَرِيٌّ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ) أَيْ: فِيمَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ الْفَسْخُ عَلَى الْإِعْسَارِ، وَذَلِكَ فِي الْحَاضِرِ، وَمَنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ فِيمَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِتَحَقُّقِ إعْسَارِهِ أَيْ: بِالْمَهْرِ، وَالْمُؤْنَةِ كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ، وَالتَّصْحِيحِ مِنْ عَدَمِ الْإِمْهَالِ فِي الْمَهْرِ ح ل (قَوْلُهُ: عِنْدَ قَاضٍ) مِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا فِي م ر، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْغَالِبِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَجَازَ تَحْكِيمُ اثْنَيْنِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةَ) وَلَوْ فِي الْمَهْرِ، وَلَا يَجْرِي هَذَا فِي الْغَائِبِ كَمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ سم عَنْ الشَّارِحِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: نَفَقَةٍ مَثَلًا) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا تُفْسَخُ بِهِ، وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّ لَهَا الْخُرُوجَ زَمَنَ الْمُهْلَةِ، وَلَوْ غَنِيَّةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَقْتَ الدَّعَةِ) أَيْ: الرَّاحَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ تَحْصِيلُهَا عَلَى مَبِيتِهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ:، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ إلَخْ) فَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ فِي زَمَنِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ فَغَيْرُ نَاشِزَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَنَاشِزَةٌ فَلَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتَهُ) أَيْ: قَدَرَ عَلَيْهَا ح ل. (قَوْلُهُ: مِمَّا مَضَى) أَيْ: قَبْلَ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ ح ل. (قَوْلُهُ: الرَّاجِحُ مَنْعُهُ) ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: بَنَتْ عَلَى الْمُدَّةِ) أَيْ: بَنَتْ الْفَسْخَ عَلَى الْمُدَّةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِالْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ أَيْ: مُدَّةِ الْإِمْهَالِ، وَتُفْسَخُ الْآنَ كَمَا فِي ح ل

Jawaban No 2

Jika Hubungan Umar dan farida sudah dianggap sah sebagaimana jawaban pada No.1 . Maka solusinya Farida harus Fasakh atau Khuluk, sehingga hubungan Umar dan Farida menjadi terputus ( cerai ). Setelah resmi baru Farida bisa menikah lagi dengan Ahmad setelah habisnya Iddah.
Jika Walinya ( bapak Farida tidak mau menjadi wali) Jika nikah kembali (Farida dengan Ahmad,) maka Solusinya adalah Wali Hakim. Alasannya karena bapaknya menjadi wali adlal ( Wali yang tidak mau menikahkan anaknya) Jadi karena bapak sudah adlal maka solusinya untuk menghilangkan kedhaliman orang tua yang keadlalan ( kedzaliman ) adalah melalui Wali Hakim.

Lalu timbul pertanyaan baru.

Bagaimana jika perkawinan Umar dan Farida hanya sebatas Nikah sirri sahkah ? sedangkan Farida setelah pernikahannya dengan Umar hanya ditempuh 3 hari kemudian ia kembali lagi kepada Ahmad, artinya bagaimana cara cerainya..?

Jawaban .

Nikah sirri sebenarnya sah menurut Agama dengan catatan syarat rukun nikahnya sudah terpenuhi, namun tidak sah menurut pemerintah karena belum tercatat pernikahan dalam catatan negara.
Dan apabila terjadi perceraian /talak atau fasakh maka hukumnya sah menurut agama tetapi tanpa melalui pengadilan pemerintahan. Mengapa demikian ..? Karena mencatatan pernikahan dalam catatan negara itu bukan menjadi syarat dan rukunya nikah . Atau dengan kata lain pernikahanya tidak sah menurut pemerintah karena belum tercatat atau belum tercantum dalam catatan pememerintan. Dengan demikian jika keduanya cerai cukup suami mengatakan talak kepada istrinya begitu juga istrinya mengatakan cerai kepada suaminya dengan ucapan Fasakh beserta adanya saksi. Namun jika terjadi fasakh tetap mengikuti aturan Islam yaitu terdapat Iddah.

Referensi :

بغية المسترشدين، 2 ;3)

(مَسْأَلةٌ: ي)

فِيْ فَسْخِ النِّكَاحِ خَطَرٌ، وَقَدْ أَدْرَكْنَا مَشَايِخَنَا الْعُلَمَاَء وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الدَّيْنِ لَا يَخُوْضُوْنَ فِيْهِ، وَلَا يَفْتَحُوْنَ هَذَا الْبَابَ لِكَثْرَةِ نُشُوْزِ نِسَاءِ الزَّمَانِ، وَغَلَبَةِ الْجَهْلِ عَلَى الْقُضَاةِ وَقَبُوْلِهِمْ الرِّشَا، وَلَكْنَ نَقُوْلُ: يَجُوْزُ فَسْخُ الزَّوْجَةِ النِّكَاَح مِنْ زَوْجِهَا حَضَرَ أَوْ غَابَ بِتِسْعَةِ شُرُوْطٍ: إِعْسَارُهُ بِأَقَلِّ النَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَالْمَسْكَنِ لَا الْأُدُمِ، بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ أَصْلاً، أَوْ لَا يَفِيْ بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ، أَوْ بِهِ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَسْبِ ثَلَاثاً: أَوْ لَهُ كَسْبٌ غَيْرُ لَاِئقٍ أَبَى أَنْ يَتَكَلَّفَهُ، أَوْ كَانَ حَرَاماً أَوْ حَضَرَ هُوَ وَغَابَ مَالُهُ مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ كاَنَ عَقَاراً أَوْ عَرْضاً أَوْ دَيْناً مُؤَجَّلاً أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مَغْصُوْباً، وَتَعَذَّرَ تَحْصِيْلُ النَّفَقَةِ مِنَ الْكُلِّ فِيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَثُبُوْتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِعِلْمِهِ، أَوْ بِيَمِيْنِهَا الْمَرْدُوْدَةِ إِنْ رُدَّ الْيَمِيْنُ، وَحَلَفِهَا مَعَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً، وَمُلَازَمَتِهَا لِلْمَسْكَنِ، وَعَدَمِ نُشُوْزِهَا، وَرَفْعِ أَمْرِهَا لِلْحَاكِمِ، وَضَرْبِهِ مَهْلَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَعَلَّهُ يَأْتِيْ بِالنَّفَقَةِ، أَوْ يَظْهَرُ لِلْغَائِبِ مَالٌ أَوْ نَحْوُ وَدِيْعَةٍ، وَأَنْ يَصْدُرَ الْفَسْخُ بِلَفْظٍ صَحِيْحٍ بَعْدَ وُجُوْدِ مَا تَقَدَّمَ، إِمَّا مِنَ الْحَاكِمِ بَعْدَ طَلَبِهَا، أَوْ مِنْهَا بِإِذْنِهِ بَعْدَ الطَّلَبِ بِنَحْوِ: فَسَخْتُ نِكَاحَ فُلَانٍ، وَأَنْ تَكُوْنَ الْمَرْأَةُ مُكَلَّفَةً، فَلَا يَفْسَخُ وَلِيُّ غَيْرِهَا، وَلَوْ غَابَ الزَّوْجُ وَجُهِلَ يَسَارُهُ وَإِعْسَارُهُ لِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ فَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضاً بِشَرْطِهِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فَيْ النِّهَايَةِ وَزَكَرِيَّا وَالْمزجد واَلسنباَطِيُّ وَابنُ زِيَادٍ و (س م) الْكُرْدِيُّ وَكَثِيْرُوْنَ، َوقَاَل ابْنُ حَجَرٍ وَهُوَ مُتَجَّهٌ مَدْرَكاً لَا نَقْلاً، بَلِ اخْتَارَ كَثِيْرُوْنَ وَأَفْتَى بِهِ ابنُ عُجَيْلٍ وَابْنُ كَبْنٍ وَابن الصَّبَاغِ وَالرُّوْيَانِيُّ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ تَحْصِيْلُ النَّفَقَةِ مِنَ الزَّوْجِ فِيْ ثلَاثَةِ أَيَّامٍ جَازَ لَهَا الْفَسْخُ حَضَرَ الزَّوْجُ أَوْ غَابَ، وَقَوَّاُه ابنُ الصَّلَاحِ، وَرَجَّحَهُ ابنُ زِيَادٍ وَالطَّنْبَدَاوِيُّ وَالْمزجد وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْكَافِيْ وَغَيْرُهُمْ، فِيْمَا إِذَا غَابَ وَتَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ مِنْه وَلَوْ بِنَحْوِ شِكَايَةٍ، قَاَل (س م): وَهَذَا أَوْلَى مِنْ غَيْبَةِ مَالِهِ وَحَدَِّهِ الْمُجَوِّزِ لِلْفَسْخِ، أَمَّا الْفَسْخُ بِتَضَرُّرِهَا بِطُوْلِ الْغَيْبَةِ وَشَهْوَةِ الْوِقَ اعِ فَلَا يَجُوْزُ اتِّفَاقاً وَإِنْ خَاَفتِ الزِّنَا، فَإِنْ قدت الحاكم أو المحكم أَوْ عَجَزَتْ عَنِ الرَّفْعِ إِلَيْهِ كَأَنْ قَالَ: لَا أَفْسَخُ إِلَّا بِمَالٍ وَقَدْ عَلِمَتْ إِعْسَاَرهُ وَأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ لِلَّنفَقَةِ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِلضَّرُوْرَةِ، كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَإِمَامُهُ، وَرَجَّحَهُ فِيْ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغِيْرِهِمَا، كَمَا لَوْ عَجَزَتْ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ وَعَلِمَتْ إِعْسَاَرُه وَلَوْ بَخَبَرِ مَنْ وَقَعَ فِيْ قلَبْهَا صِدْقُهُ فَلَهَا اْلفَسْخُ أَيْضاً، نَقَلَهُ الْمَلِيْبَارِيُّ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ بِشَرْطِ إشْهَادِهَا عَلىَ الْفَسْخِ اهـ. وَذَكَر غاَلِبُ هَذِهِ الشُّرُوْطِ فِيْ تَعَذُّرِ النَّفَقَةِ بِغَيْبَةِ الزَّوْجِ فِيْ (ج) َوفِيْ (ش) أَيْضاً نَحْوَ مَا مَرَّ وَزَادَ: فَحِيْنَئِذٍ إِذَا قَضَى بِالْفَسْخِ بِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ بِالْغَيْبَةِ وِالْاِمْتِنَاِع شَافِعِيٌّ لِتَرْجِيْحِهِ عِنْدَهُ، لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ رَأَى تَضَرُّرَ الْمَرْأَةِ نَفَذَ ظَاهِراً وَكَذَا بَاطِناً فَلَا يَجُوْزُ نَقْضُهُ، وَيَجُوْزُ الْإِفْتَاُء وَالْعَمَلُ بِهِ لِلضَّرُوْرَةِ، إِذِ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ تَتَبُّعِ الرُّخَصِ، نَعَمْ لَوِ ادَّعَى الزَّوْجُ بَعْدُ أَنَّ لَهُ مالاً بِاْلبَلَدِ خِفِيَ عَلىَ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ، وَأَنَّ الزَّوْجَةَ تَعْلَمُهُ وَتَقْدِرُ عَلَيْهِ وَأَقَاَم بِذَلِكَ بَيِّنَةً باَنَ بُطْلَانُ الْفَسْخِ إِنْ تَيَسَّرَ تَحْصِيْلُ النَّفَقَةِ مِنْهُ لَا كَعَقَارٍ وَعَرْضٍ.

(إعانة الطالبين، 4/438)

( وَالْحَاصِلُ: الّذِيْ يُسْتَفَاُد مِنْ هَذِهِ النُّقُوْلِ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوْبِ الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِيْ أَوِ المُْحَكَّمِ وَثُبُوْتَ الْاِعْسَارِ عِنْدَهُ عِنْدَ الْاِمْكَانِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِفَقْدِ الْقَاِضْي أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ لِطَلَبِهِ مَالًا أَوْ لِفَقْدِ الشُّهُوْدِ أَوْ غَيْبَتِهِْم جَازَ لَهَا الَْفَسْخُ بِنَفْسِهَا مَعَ الْاِشْهَاد ِعلَيْهِ.

Begitulah dampak nigatifnya dari nikah sirri sehingga mudah menceraikan hubungan suami istri karena tanpa ada hubungan atau keterikatan dengan pemerintah yaitu tanpa adanya pengadilan, Maka berhati-hatilah dengan nikah sirri karena jika terjadi perceraian yang menjadi korban adalah seorang wanita. Oleh karena itu pemerintah mulai dari pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten Sampai pemerintah pusat sangat menekankan kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan nikah sirri tanpa adanya melengkapi persyaratan berkas yang lengkap diajukan oleh pihak pemerintah kepada Cantin laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi nikah sirri.

Referensi:

الفتوى الشرعية.ص ١٨٣
عقد الزواج اذا ستوفى أركانه وشروطه تحل به المعاشرة بين الزوجين ، وليس من شرائطه الشرعية اثباته كتابة فى وثيقة رسمية ولاغير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام اجابته اللواح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود. والله أعلم بالصواب

Wallahu A’lam bisshowab