Kategori: Uncategorized

Polemik Penampakan Sedekah: Pendapat Ulama tentang Santunan untuk Duafa’ dan Anak Yatim

Assalamualaikum
Deskripsi masalah.
Telah terjadi polemik antara ulama perihal menampakan sedekah atau zakat pada duafa’ dan anak yatim dengan memajang mereka dimuka umum ( dalam acara ) santunan anak yatim pada 2 bulan yang lalu ( 10 muharrom) Menurut sebagian mereka lebih utama tidak dinampakkan karena dinampakkan dapat menyakiti hati mereka sebagian lebih utama dinampakkan.
Bagaimana menanggapi hukum hal tersebut menurut perspektif ulama fiqih ( apakah lebih utama tidak dinampakkan sedekah atau sebaliknya).

Waalaikumsalam.

Jawaban

Perdebatan mengenai menampakkan sedekah atau zakat, terutama yang diberikan kepada duafa’ dan anak yatim, memang menjadi isu yang kompleks di kalangan ulama. Terdapat dua pandangan utama dalam masalah ini:

1. Menampakkan Sedekah atau Zakat
   Sebagian ulama berpendapat bahwa menampakkan sedekah atau zakat, terutama dalam konteks acara santunan, bisa bermanfaat untuk beberapa alasan:

• Memberi Motivasi kepada Masyarakat: Menampilkan bantuan dapat menginspirasi orang lain untuk berpartisipasi dalam amal, sehingga dapat meningkatkan kepedulian sosial.
• Mengangkat Martabat Penerima: Dalam beberapa konteks, memperlihatkan penerima zakat atau sedekah dapat membantu mengangkat martabat mereka dan memberikan mereka pengakuan sebagai bagian dari masyarakat.
• Transparansi: Menampakkan penerima sedekah dapat memberikan transparansi dalam distribusi bantuan, memastikan bahwa sumbangan digunakan dengan tepat. Ini berdasarkan pada apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Madzhab Syafi’i beliau Imam Nawawi berkata: “Yang lebih utama dalam zakat adalah menampakkan penyerahannya agar dilihat orang lain, sehingga mereka dapat menirunya, dan juga agar tidak disangka buruk terhadapnya. Ini sama halnya dengan salat wajib yang dianjurkan untuk ditampakkan, sedangkan yang dianjurkan untuk disembunyikan adalah salat dan puasa sunnah.” (Al-Majmu’: 6/233. Lihat juga: Fiqh Imam Ja’far: 2/96, di mana disebutkan dalam riwayat: “Menampakkan lebih baik daripada menyembunyikan.”)
  Hal ini karena zakat adalah salah satu syiar Islam yang dengan menampakkannya, memuliakannya, dan melakukannya secara terang-terangan dapat memperkuat agama dan menegaskan identitas kaum Muslimin. Seorang pemberi zakat harus memiliki motivasi untuk menjaga makna-makna luhur ini, bukan untuk pamer di hadapan manusia yang dapat merusak niat, mencemari amal, dan menghilangkan pahala di sisi Allah.
  Adapun berusaha untuk menampakkan syiar-syiar Islam, memuliakannya, dan membuat orang mencintainya, ini adalah tanda-tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Allah berfirman: “Demikianlah, dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati.” (QS. Al-Hajj: 32).
  Mungkin inilah yang dimaksud dengan sikap sombong (bangga diri) yang disukai oleh Allah dalam hal sedekah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi: “Sikap sombong yang disukai oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah bangga diri seorang lelaki ketika dalam peperangan dan saat bersedekah.” (Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dalam As-Sunan, Kitab Zakat: 5/79). Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta’ala: “Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah hal yang baik.” (QS. Al-Baqarah: 271).

2. Tidak Menampakkan Sedekah atau Zakat
   Di sisi lain, banyak ulama yang berpendapat bahwa lebih baik tidak menampakkan sedekah atau zakat. Alasan-alasan mereka antara lain:

• Menghindari Rasa Malu atau Tertekan pada Penerima: Memajang penerima bantuan di muka umum dapat membuat mereka merasa tertekan, kehilangan harga diri, atau malu. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan individu.
• Mencari Ridha Allah: Dalam Al-Qur’an, Allah menyebutkan bahwa sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi lebih baik daripada yang diumumkan (Q.S. Al-Baqarah: 271-273). Ini menunjukkan bahwa tujuan utama sedekah adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk menunjuk-nunjukkan.
• Prinsip Keikhlasan: Keikhlasan dalam beramal menjadi terganggu ketika amal tersebut ditujukan untuk menunjukkan diri kepada orang lain.Ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Imam Malik bahwa tidak menampakkan itu lebih baik karena menampakkan hal itu hukumnya makruh, karena dapat menyakiti hati orang miskin

Kesimpulan
Menanggapi perdebatan ini, perspektif ulama fiqih bisa berbeda-beda tergantung pada konteks dan tujuan amal itu sendiri. Jika menampakkan sedekah bertujuan untuk mendorong amal dan tidak merugikan penerima, maka bisa dipertimbangkan. Namun, jika ada risiko menyinggung perasaan penerima atau menimbulkan rasa malu, maka lebih utama untuk menyembunyikan sedekah tersebut.
Sebagai langkah bijaksana, tentang keutamaan keutamaannya adalah sebaiknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan stuasi dan kondisi penerima dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, seperti menjaga martabat, keikhlasan, dan niat baik. Sebuah pendekatan yang bijaksana dan penuh empati harus diutamakan.

Referensi:

فقه الزكاة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الجزء الثانى ص ٦٤٢-٦٤٣
إظهار إخراج الزكاة
قال الإمام النووي:
الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها ليراه غيره، فيعمل عمله، ولئلا يساء الظن به، وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب إظهارها، وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم (المجموع: ٦/٢٣٣، انظر: فقه الإمام جعفر: ٢/٩٦، حيث قال في رواية: “الإعلان أفضل من الإسرار “.
وذلك أن الزكاة من شعائر الإسلام التي في إظهارها وتعظيمها والمعالنة بها تقوية للدين وتأكيد لشخصية المسلمين، ويجب أن يكون الحرص على هذه المعاني الكريمة رائد المزكي، لا مراءاة الناس التي تفسد النية، وتلوث العمل، وتحبط الأجر عند الله.
أما الحرص على إظهار شعائر الإسلام وتعظيمها وتحبيبها إلى الناس، فهذا من دلائل الإيمان، وأمارات التقوى. قال تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). (الحج: ٣٢).
ولعل هذا هو المراد بالاختيال الذي يحبه الله في الصدقة الذي جاء به الحديث النبوي: (والاختيال الذي يحبه الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة) (رواه النسائي في السنن، كتاب الزكاة: ٥/٧٩)، وأصل ذلك قوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعما هي). (البقرة: ٢٧١).
هل يخبر الفقير بأنها زكاة؟
إذا لم تكن الحكومة المسلمة هي التي تتولى أمر الزكاة جباية وتوزيعًا، وكان الأفراد هم الذين يقومون بصرفها على مستحقيها -كما هو الشأن في معظم البلاد الإسلامية اليوم- فالأولى لمن يخرج الزكاة: ألا يخبر الفقير أن ما يعطيه إياه زكاة فقد يؤذى الآخذ ذلك القول -وخاصة إذا كان من المستورين الذين يتعففون عن أخذ الصدقات- ولا حاجة إليه.
قال في “المغنى”: “وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرًا، لم يحتج إلى إعلامه أنه زكاة، قال الحسن: أتريد أن تقرعه؟! لا تخبره.
وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول: هذا من الزكاة أو يسكت؟
قال: “ولم يبكته بهذا القول؟! يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى أن يقرعه”؟! (المغنى: ٢/٦٤٢).
بل قال بعض المالكية: يكره، لما فيه من كسر قلب الفقير (بلغة السالك وحاشية الصاوي: ١/٣٣٥)

Menampakkan Penyerahan Zakat
Imam Nawawi berkata: “Yang lebih utama dalam zakat adalah menampakkan penyerahannya agar dilihat orang lain, sehingga mereka dapat menirunya, dan juga agar tidak disangka buruk terhadapnya. Ini sama halnya dengan salat wajib yang dianjurkan untuk ditampakkan, sedangkan yang dianjurkan untuk disembunyikan adalah salat dan puasa sunnah.” (Al-Majmu’: 6/233. Lihat juga: Fiqh Imam Ja’far: 2/96, di mana disebutkan dalam riwayat: “Menampakkan lebih baik daripada menyembunyikan.”)
Hal ini karena zakat adalah salah satu syiar Islam yang dengan menampakkannya, memuliakannya, dan melakukannya secara terang-terangan dapat memperkuat agama dan menegaskan identitas kaum Muslimin. Seorang pemberi zakat harus memiliki motivasi untuk menjaga makna-makna luhur ini, bukan untuk pamer di hadapan manusia yang dapat merusak niat, mencemari amal, dan menghilangkan pahala di sisi Allah.
Adapun berusaha untuk menampakkan syiar-syiar Islam, memuliakannya, dan membuat orang mencintainya, ini adalah tanda-tanda keimanan dan bukti ketakwaan. Allah berfirman: “Demikianlah, dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati.” (QS. Al-Hajj: 32).
Mungkin inilah yang dimaksud dengan sikap sombong (bangga diri) yang disukai oleh Allah dalam hal sedekah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi: “Sikap sombong yang disukai oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah bangga diri seorang lelaki ketika dalam peperangan dan saat bersedekah.” (Diriwayatkan oleh An-Nasa’i dalam As-Sunan, Kitab Zakat: 5/79). Dasar dari hal ini adalah firman Allah Ta’ala: “Jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah hal yang baik.” (QS. Al-Baqarah: 271).

Apakah orang miskin diberitahu bahwa itu adalah zakat?
Jika pemerintah Muslim tidak mengurus pengumpulan dan distribusi zakat, dan individu-lah yang memberikan kepada yang berhak—seperti yang terjadi di sebagian besar negara Islam saat ini—maka sebaiknya orang yang mengeluarkan zakat tidak memberitahu orang miskin bahwa yang diberikan adalah zakat, karena hal itu bisa menyakiti perasaan penerima, terutama jika mereka adalah orang yang tertutup dan enggan menerima sedekah.
Dalam kitab “Al-Mughnī”, disebutkan: “Dan jika dia memberikan zakat kepada seseorang yang dia anggap miskin, tidak perlu untuk memberitahunya bahwa itu adalah zakat.” Al-Hasan berkata: “Apakah kamu ingin mempermalukannya? Jangan beri tahu dia.”
Ibn al-Hasan berkata: “Aku bertanya kepada Ahmad: Apakah seorang lelaki memberikan zakat kepada seorang lelaki dan berkata: Ini dari zakat, atau dia diam saja?” Ahmad menjawab: “Mengapa dia harus mempermalukannya dengan ucapan itu?! Dia memberinya dan diam saja. Apa perlunya untuk mempermalukannya?” (Al-Mughnī: 2/642).
Bahkan, beberapa ulama Maliki mengatakan bahwa hal itu tidak hukumnya makruh, karena dapat menyakiti hati orang miskin (dalam Bahjat al-Salik dan Hasyiah al-Sawi: 1/335).Wallahu A’lam

HUKUM HILAH DALAM ZAKAT

Dalam konteks zakat, “hilah” mengacu pada upaya manipulatif untuk menghindari kewajiban membayar zakat atau menyalurkannya kepada pihak yang tidak sah menurut syariat. Beberapa contoh hilah dalam zakat termasuk:

1. Menyalurkan Zakat kepada Orang Tua Melalui Orang Lain:
   Jika seseorang ingin memberikan zakat kepada orang tuanya — yang tidak diperbolehkan karena adanya hubungan nafkah — ia akan memberikan zakatnya kepada orang miskin. Kemudian, orang miskin tersebut diminta atau diarahkan untuk memberikan uang tersebut kepada orang tua. Ini adalah bentuk hilah karena zakat dialihkan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya.
2. Menjual Bagian dari Harta Sebelum Haul:
   Seseorang yang memiliki emas yang mencapai nishab, tetapi belum genap satu tahun (haul), menjual sebagian kecil emasnya (misalnya 3 gram) untuk mengurangi jumlah emas sehingga zakat tidak wajib baginya.

Pertanyaan yang Diajukan:
Apakah diperbolehkan untuk menghindari atau melarikan diri dari kewajiban zakat? Dan apakah diperbolehkan menggunakan hilah untuk menghindari kewajiban zakat bagi mereka yang wajib membayarnya?

Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh

Jawaban:

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah hilah dalam zakat:

1. Pandangan Ibn Taimiyah:
   Dalam bukunya “Al-Qawa’id An-Nuraniyah,” Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa Abu Hanifah membolehkan penggunaan hilah untuk menghindari zakat. Namun, ada perbedaan di kalangan pengikutnya: Muhammad bin Hasan menganggapnya makruh, sementara Abu Yusuf tidak.
2. Pandangan Imam Malik:
   Imam Malik melarang penggunaan hilah untuk menghindari zakat dan tetap mewajibkan zakat meskipun ada hilah.
3. Pandangan Imam Syafi’i:
   Imam Syafi’i menganggap hilah dalam menghindari zakat adalah makruh.
4. Pandangan Imam Ahmad:
   Imam Ahmad sependapat dengan Imam Malik, yakni penggunaan hilah untuk menggugurkan kewajiban zakat adalah haram, dan zakat tetap wajib dikeluarkan meskipun ada hilah.

Pandangan Abu Yusuf dalam kitabnya “Al-Kharaj” juga menyatakan bahwa penggunaan hilah untuk menggugurkan zakat adalah haram. Beliau menegaskan bahwa tidak boleh menggunakan hilah untuk menggugurkan zakat dalam kondisi apapun.

Mazhab Hanafi membedakan antara beberapa bentuk hilah yang makruh dan yang tidak makruh. Sebagai contoh, penggunaan hilah untuk menyalurkan zakat kepada orang tua yang miskin dengan cara memberikan zakat kepada orang lain kemudian diarahkan kepada orang tua adalah makruh. Namun, hilah untuk menyalurkan zakat kepada hal-hal seperti pembangunan masjid atau pengurusan jenazah dianggap sah.

Mazhab Malikiyah dan Hanabilah mengharamkan hilah secara umum. Dalam mazhab Malik, jika seseorang mencoba menghindari kewajiban zakat dengan menjual atau menukar harta sebelum haul, zakat tetap wajib dikeluarkan dari harta yang ditukar.

Pandangan Mazhab Zaidiyah:

• Sebelum zakat wajib: Jika seseorang sengaja mengurangi nishab sebelum haul untuk menghindari zakat, hal ini dianggap tidak diperbolehkan dan merupakan dosa.
• Setelah zakat wajib: Jika zakat diberikan kepada fakir miskin dengan syarat agar dikembalikan, maka hal ini dianggap tidak sah dan dilarang.

Kesimpulan:
Hilah dalam zakat, atau upaya manipulatif untuk menghindari kewajiban zakat atau menyalurkannya secara tidak sah, adalah masalah yang diperdebatkan di kalangan ulama. Namun, pandangan yang lebih kuat adalah bahwa penggunaan hilah untuk menghindari zakat tidak diperbolehkan, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa ini adalah dosa. Seorang Muslim seharusnya melaksanakan kewajiban zakat dengan niat yang tulus tanpa mencoba menghindarinya melalui hilah.

1. Referensi Fiqih Zakat Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, jilid 2, halaman 622.
2. Al-Jami’u Li Ahkamil Qur’an 9/236.
3. Al-Furu’: 4/138. Berikut ibarat dalam kitab tersebut:
   

هل يجوز التهرب أو الفرار من الزكاة؟ وبعبارة أخرى: هل يجوز الاحتيال لإسقاط الزكاة عمن وجبت عليه؟
اختلاف الفقهاء:
ذكر ابن تيمية في “القواعد النورانية” أن أبا حنيفة يجِّوز الاحتيال لإسقاط الزكاة، قال: واختلف أصحابه: هل هو مكروه أم لا، فكرهه محمد، ولم يكرهه أبو يوسف.
قال: وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها، وأوجبها مع الحيلة، وكره الشافعي الحيلة في إسقاطها.
وأما أحمد فقوله في الاحتيال كقول مالك: يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة، كما دلت عليه سورة (ن). (يقصد قصة أصحاب الجنة، كما سيأتي ذلك في كلام ابن قدامة)، وغيرها من الدلائل (القواعد النورانية ص ٨٩).
وما ذكره ابن تيمية عن أبى يوسف يخالف ما صرح به في كتابه “الخراج” حيث قال ما نصه بالحرف: “لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة، ولا إخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره، ليفرقها بذلك، فتبطل عنه الصدقة، بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا تجب فيه الصدقة، ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب ” (الخراج لأبى يوسف ص ٨).
وهذا الكلام واضح الدلالة على أن الإمام أبا يوسف يحرم الاحتيال لإسقاط الزكاة وإبطالها بأي وجه أو سبب.
فلعل الذي ذكره ابن تيمية واشتهر عن أبى يوسف: أن الحيل تنفذ قضاء، وإن كانت لا تجوز ديانة.
والمنصوص في كتب الحنفية: أن بعض الحيل يكره وبعضها لا يكره.
فقد قالوا: يكره أن يحتال في صرف الزكاة إلى والديه المعسرين بأن تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقير إليهما، وهى شهيرة مذكورة في غالب الكتب.
وحين ذكروا: أن الزكاة لا تصرف لبناء مسجد، ولا إلى كفن ميت وقضاء دينه ونحو ذلك، قالوا: والحيلة في الدفع إلى هذه الأشياء مع صحة الزكاة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمره بفعل هذه الأشياء، ويكون له ثواب الزكاة، وللفقير ثواب هذه القرب، كما قالوا هنا: إن للفقير أن يخالف أمره إن شاء؛ لأنه مقتضى صحة التمليك، والظاهر أنه لا شبهة فيه؛ لأنه ملكه إياه عن زكاة ماله وشرط عليه شرطًا فاسدًا، والهبة والصدقة لا يفسدان بالشرط الفاسد (الدر المختار وحاشيته: ٢/٦٩).
ولكن يلاحظ أن هذه الحيل – ما يكره منها وما لا يكره – في صرف الزكاة. أما في إسقاط الزكاة عن مالك النصاب، فلم أجد في كتب الحنفية التي راجعتها من صرح بجوازه.
المالكية يحرمون الحيل ويبطلون أثرها:
وعند المالكية: لا تجوز الحيل ديانة ولا تنفذ قضاء.
ولهذا قالوا: من كان عنده نصاب من مال تجب فيه الزكاة، كالماشية مثلاً، فأبدله كله أو بعضه بعد الحول أو قبله بقليل، كشهر، بماشية أخرى من نوعها كأن أبدل خمسة من الإبل بأربعة، أو من غير نوعها، كأن يبدل الإبل بغنم أو عكسه، سواء أكانت الأخرى نصابًا أم أقل من نصاب، أو أبدلها بعروض أو نقود، أو ذبح ماشيته، أو نحو ذلك، وعلم أنه فعل ذلك فرارًا من الزكاة، وتهربًا من وجوبها – ويعرف ذلك بإقراره، أو بقرائن الأحوال، فإن ذلك الإبدال أو غيره من التصرفات لا يسقط عنه زكاة المال المبدل، بل يؤخذ بزكاته معاملة له بنقيض قصده، ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر؛ لأن البدل لم تجب فيه زكاة لعدم مرور الحول عليه.
وذلك لما تقرر في المذهب: أن الحيل لا تفيد في العبادات ولا في المعاملات.
قالوا: ولا يكون فارًا إلا إذا كان مالكًا للنصاب.
قالوا: ومن الحيل الباطلة: أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب الحول ليأتي عليه الحول ولا زكاة عليه، ثم يعتصره أو ينتزعه منه، ليكون – بزعمه – ابتداء ملكه، وقد يقع ذلك للزوج مع زوجته ثم يقول لها: ردى إلى ما وهبته لك، بقصد إسقاط الزكاة عنه! فتؤخذ منه ويجب إخراجها (انظر: بلغة السالك وحاشيته: ١/٢١٠).
الحنابلة كالمالكية:
وقال ابن قدامة في “المغنى”: ” قد ذكرنا أن إبدال النصاب بغير جنسه يقطع الحول، ويستأنف حولاً آخر، فإن فعل هذا فرارًا من الزكاة لم تسقط عنه، سواء أكان البدل ماشية أو غيرها من النصب، وكذا لو أتلف جزءًا من النصاب قصدًا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط، وتؤخذ الزكاة منه في آخر الحول، إذا كان إبداله وإتلافه قرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس بمظنة الفرار.
” وبما ذكرناه قال مالك والأوزاعي وابن الماجشون وإسحاق وأبو عبيد
وقال أبو حنيفة والشافعي: تسقط عنه الزكاة؛ لأنه نقص قبل تمام حوله، فلم تجب فيه الزكاة، كما لو أتلف لحاجته.
قال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم).(القلم: ١٧ – ٢٠). فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه (يعنى الفقراء والمستحقين). فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مرض موته، ولأنه لما قصد قصدًا فاسدًا، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده، كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه عاقبه الشرع بالحرمان (المغنى المطبوع مع الشرح الكبير: ٢: ٥٣٤ – ٥٣٢)، وهذا بخلاف ما إذا أتلف بعض ماله لحاجته، فإنه لم يقصد قصدًا فاسدًا فلا يستحق العقاب.
الزيدية يحرمون الحيل:
وعند الزيدية في ذلك بعض تفصيل، حيث قالوا: لا يجوز التحيل لإسقاط الزكاة، وفى ذلك صورتان: إحداهما قبل الوجوب (وبتعبير أدق: قبل حصول الشرط وهو الحول)، والثانية: بعده.
أما قبل الوجوب، فنحو أن يملك نصابًا من نقد، فإذا قرب حولان الحول عليه، اشترى به شيئًا لا تجب فيه الزكاة كالطعام، قصدًا للحيلة في إسقاطها. فذلك لا يجوز، فإن فعل أثم وسقطت.
ومن فقهائهم من قال: إنه مباح.
وأما الصورة التي بعد الوجوب، فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد نحو أن يقول: قد صرفت إليك هذا عن زكاتي، على أن ترده على، فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزئ، بلا خلاف في المذهب.
فإن تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة – قبل الصرف – على الرد، ثم صرفها إليه من غير شرط مما تواطآ عليه، فالمذهب أن ذلك لا يجوز ولا يجزئ، وقال بعضهم تجزئ مع الكراهة التحريمية

“الجامع لأحكام القرآن” (٩ / ٢٣٦)

يجوز للرجل أن يبيع ماله قبل حلول الحول إذا احتاج إلى ذلك ، ما لم يقصد الفرار من الزكاة
قال القرطبي رحمه الله :
” أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة ” انتهى

فإذا كان هذا المال معدا للتجارة فباعه : فإذا بلغ النصاب على رأس الحول زكّاه ، وإذا لم يبلغ إلا بضمه إلى ماله الذي عنده ، أو لم يبلغ ماله الذي عنده النصاب إلا بضمه إليه ضمه إليه وزكاه ؛ لأن العبرة فيما أعد للتجارة قيمته المالية .

“الفروع” (٤/١٣٨).

قال ابن  مفلح رحمه الله :
” وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد ، من الذهب والفضة ، جزم به صاحب المستوعب ، والشيخ وعلله بأنه يُقَوَّم بكل واحد منهما ، وقال : لا أعلم فيه خلافا . قال : ولو كان ذهب وفضة وعروض ، ضم الجميع في تكميل النصاب ” . انتهى والله أعلم بالصواب

.

HUKUM MENUNDA PEMGELUARAN ZAKAT

Assalamualaikum

Deskripsi Masalah:

Seorang muslim memiliki harta yang telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun hijriah (haul), yang berarti zakat atas harta tersebut telah wajib ditunaikan. Namun, karena suatu alasan, ia menunda pembayaran zakatnya hingga beberapa bulan setelah jatuh tempo. Alasan penundaan ini bisa bermacam-macam, seperti menunggu waktu yang lebih tepat, seperti bulan Ramadan, menunggu kerabat yang lebih membutuhkan, atau kesulitan dalam menemukan mustahik (penerima zakat). Dari kasus ini muncul sebuah pertanyaan :

1. Apakah diperbolehkan menunda pembayaran zakat dengan alasan tertentu, seperti menunggu bulan Ramadan atau kesulitan distribusi? Menurut pandangan ulama’ fiqih dan ulama kontemporer seperti Dr.Yusuf al-Qardhawi?

Masalah ini penting untuk dibahas agar umat Islam memahami batasan penundaan zakat, sehingga mereka tidak terjebak dalam kelalaian dalam menunaikan kewajiban zakat.

Waalaikum salam.
Jawaban

Hukum Menunda Pengeluaran/Pembayaran Zakat Mal

Menunda pembayaran zakat mal (setelah satu tahun berlalu atau setelah mencapai nisab) adalah hal yang sering ditanyakan oleh umat Islam. Berikut adalah penjelasan hukum syar’i terkait dengan penundaan pembayaran zakat mal menurut para ulama fikih serta pandangan dari Dr. Yusuf al-Qaradawi:

1. Pendapat Para Ulama

   Menurut para ulama fikih, hukum menunda pembayaran zakat setelah waktu wajibnya (yakni setelah mencapai nisab dan melewati satu tahun hijriah) umumnya tidak diperbolehkan tanpa alasan yang syar’i, kecuali dalam keadaan darurat atau ada kebutuhan mendesak yang membenarkan penundaan. Berikut beberapa pandangan:

   – Mazhab Syafi’i: Zakat harus segera dikeluarkan setelah satu tahun penuh (haul) dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang syar’i, seperti menunggu waktu tertentu atau menunda karena alasan pribadi.

   – Mazhab Hanafi: Sama seperti dalam mazhab Syafi’i, zakat wajib segera dibayar ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, jika ada alasan syar’i seperti sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat, maka diperbolehkan menunda asalkan tidak terlalu lama.

   – Mazhab Maliki dan Hanbali: Kedua mazhab ini juga mewajibkan pembayaran zakat segera setelah satu tahun berlalu. Namun, mereka memperbolehkan penundaan jika ada alasan yang kuat, seperti kesulitan dalam distribusi zakat atau adanya keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menunda pembayaran zakat mal (dengan alasan menunggu waktu tertentu seperti bulan Ramadan)” diharamkan“. Ini karena kebutuhan orang yang berhak menerima zakat tidak dapat ditunda. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Zakariya al-Ansari:

أَدَاؤُهَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ لِلْأَمْرِ بِهِ مَعَ نِجَازِ حَاجَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ

“Pembayaran zakat pada waktunya, ketika mampu, wajib segera karena diperintahkan dengan adanya kebutuhan mendesak dari para mustahik.”

Namun, jika penundaan dilakukan karena alasan yang sah, seperti menunggu kerabat, tetangga, atau orang yang lebih membutuhkan, maka tidak apa-apa. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari:

إن أخر لانتظار قريب، أو جار، أو أحوج، أو أصلح، لم يأثم

“Jika penundaan dilakukan karena menunggu kerabat, tetangga, atau orang yang lebih membutuhkan atau lebih tepat, maka tidak berdosa.”

Ini berlaku jika mustahik yang ada tidak dalam kondisi darurat. Namun, jika kondisinya sangat mendesak, maka tidak boleh menunda zakat. Syekh al-Bakri ibn Shaṭṭa mengatakan:

محله ما لم يشتد ضرر الحاضرين، وإلا أثم بالتأخير، لأن دفع ضررهم فرض، فلا يجوز تركه لحيازة الفضيلة.

“Penundaan diperbolehkan untuk menunggu kerabat, orang yang lebih membutuhkan, atau tetangga jika kondisi mustahik yang ada tidak darurat. Jika kondisinya sangat mendesak, maka haram menunda karena membantu menghilangkan kesulitan mereka adalah kewajiban, dan tidak boleh ditinggalkan demi mengejar keutamaan.”

Secara umum, para ulama sepakat bahwa menunda zakat tanpa alasan syar’i tidak diperbolehkan, dan orang yang menundanya dianggap lalai dalam menunaikan kewajiban zakat. Zakat harus segera dikeluarkan karena itu adalah hak bagi fakir miskin.

2. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi

   Dalam bukunya Fiqh al-Zakat, Dr. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan hukum penundaan pembayaran zakat. Beliau merinci sebagai berikut:

   – Jika zakat sudah wajib dan mencapai haul, maka harus segera dikeluarkan. Tidak boleh ditunda kecuali jika ada alasan darurat. Menunda zakat tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak fakir miskin dan kelalaian dalam menunaikan kewajiban.
  
   – Dr. al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan hak fakir miskin yang harus segera dipenuhi. Menunda pemberian hak ini tanpa alasan syar’i adalah tidak dapat diterima dalam syariat.

   – Namun, jika ada alasan syar’i untuk menunda pembayaran zakat, seperti menunggu waktu yang tepat untuk distribusi atau kesulitan dalam menemukan mustahik, atau dalam keadaan darurat, maka boleh menunda sementara hingga masalah tersebut teratasi. Zakat harus segera dikeluarkan begitu alasan tersebut hilang.

Kesimpulan
– Hukum Asal: Menunda pembayaran zakat setelah tiba waktunya (haul) tidak diperbolehkan/haram , kecuali jika ada alasan syar’i seperti keadaan darurat atau kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat, atau alasan lainnya yang dibenarkan syariat.
  
– Jika Ditunda Tanpa Alasan: Penundaan ini dianggap sebagai kelalaian dalam menunaikan kewajiban, sehingga disarankan untuk segera mengeluarkan zakat sesegera mungkin guna menghindari tanggungan lebih besar dalam kewajiban syar’i.

– Pandangan Dr. Yusuf al-Qardhawi: Penundaan tidak diperbolehkan kecuali ada alasan syar’i. Jika ada alasan syar’i, maka penundaan harus bersifat sementara, dan zakat harus segera dikeluarkan setelah alasan tersebut hilang.

Dengan demikian, jika zakat ditunda tanpa alasan yang sah, maka harus segera dikeluarkan untuk menghindari tanggungan akibat kelalaian ini.

Wallahu a’lam.
Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penjelasan mengenai hukum penundaan zakat:

1. Zakarīyā al-Anṣārī, Asna al-Matalib :
   Buku ini adalah salah satu referensi penting dalam mazhab Syafi’i. Dalam Asna al-Matalib, al-Anṣārī menjelaskan bahwa pembayaran zakat harus dilakukan segera setelah mencapai nisab dan melewati haul, kecuali ada alasan syar’i. [Asna al-Matalib, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid 4, Halaman 481].

2. Zainuddin al-Malibari, “Fath al-Mu’in“:
   Karya ini banyak digunakan dalam kajian fikih Syafi’i. Al-Malibari memperbolehkan penundaan zakat dalam keadaan tertentu, seperti menunggu kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, namun melarang penundaan jika mustahik dalam keadaan darurat. [Fath al-Mu’in, Semarang, Thoha Putra, Edisi Ketiga, 2001, Halaman 76].

3. Syekh al-Bakri ibn Shaṭṭa,” I’ana al-Thalibin“:

Dalam kitab ini, al-Bakri ibn Shaṭṭa menjelaskan bahwa menunda zakat hanya diperbolehkan jika tidak ada orang yang sangat membutuhkan. Jika ada yang mendesak, maka menunda zakat tidak diperbolehkan. [*I’ana al-Thalibin*, Beirut, Dar al-Fikr, Edisi Pertama, 1997, Jilid 2, Halaman 200].

4. Dr. Yusuf al-Qardjawi, “Fiqh al-Zakat Juz 2:

Kitab ini adalah salah satu karya modern terkemuka mengenai fikih zakat. Dalam Fiqh al-Zakat, Dr. al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat harus segera dikeluarkan begitu zakat wajib, dan penundaan hanya diperbolehkan dengan alasan syar’i. [Fiqh al-Zakat, Dr. Yusuf al-Qardhawi].

5. Ibnu al-Humam, “Fath al-Qadir” (Mazhab Hanafi):

Dalam karya ini dijelaskan bahwa zakat harus segera dibayar setelah wajib, namun penundaan diperbolehkan jika ada alasan syar’i. [Fath al-Qadir].

6. Ibnu Qudamah,” Al-Mughni (Mazhab Hanbali):

Ibnu Qudamah juga menyebutkan bahwa zakat wajib dibayar segera setelah mencapai nisab dan haul, namun ada toleransi untuk penundaan jika ada kesulitan atau keadaan darurat. [Al-Mughni].

7. Ibnu Rusyd, “Bidayat al-Mujtahid” (Mazhab Maliki):

Dalam kitab ini, Ibnu Rusyd juga membahas bahwa zakat harus dibayar segera setelah memenuhi syarat, dan menunda pembayaran tanpa alasan syar’i tidak diperbolehkan. [*Bidayat al-Mujtahid*].

Referensi-referensi ini menjelaskan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai pentingnya menunaikan zakat tepat waktu dan ketentuan penundaan dengan alasan syar’i.Wallahu A’lam bisshowab.

حكم تأخير الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوصف:

مسلم يمتلك مالًا قد بلغ النصاب، ومرت عليه سنة هجرية (الحول)، مما يعني أن الزكاة على هذا المال قد وجبت. ومع ذلك، لأسباب معينة، قام بتأجيل دفع الزكاة لعدة أشهر بعد استحقاقها. قد تتنوع أسباب التأخير، مثل انتظار وقت أفضل مثل شهر رمضان، أو انتظار أحد الأقارب الذين يحتاجون الزكاة، أو صعوبة العثور على المستحقين للزكاة.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز تأخير دفع الزكاة لأسباب معينة، مثل انتظار شهر رمضان أو وجود صعوبة في التوزيع؟ وفقًا لرأي علماء الفقه والعلماء المعاصرين مثل الدكتور يوسف القرضاوي.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الجواب

حكم تأخير إخراج الزكاة

تأخير إخراج الزكاة بعد مرور الحول والوصول إلى النصاب هو مسألة يتساءل عنها كثير من المسلمين. وفيما يلي توضيح الحكم الشرعي بشأن تأخير إخراج الزكاة وفقًا لآراء علماء الفقه وكذلك رأي الدكتور يوسف القرضاوي:

آراء الفقهاء
وفقًا للفقهاء، فإن حكم تأخير إخراج الزكاة بعد وقت وجوبها (أي بعد وصول النصاب ومرور الحول) عمومًا غير جائز دون عذر شرعي، إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة التي تبرر التأخير. وفيما يلي بعض الآراء:

١.المذهب الشافعي
   يجب إخراج الزكاة فورًا بعد مرور الحول، ولا يجوز تأخير دفع الزكاة دون عذر شرعي، مثل انتظار وقت معين أو التأجيل لأسباب شخصية.

٢. المذهب الحنفي
   مثل المذهب الشافعي، تجب الزكاة فورًا عند تحقق الشروط. ومع ذلك، إذا كان هناك عذر شرعي مثل صعوبة العثور على المستحقين، يجوز التأخير بشرط ألا يطول.

٣. المذهب المالكي والحنبلي
   يوجبان إخراج الزكاة فورًا بعد مرور الحول، لكنهما يسمحان بالتأخير إذا كان هناك عذر قوي، مثل صعوبة في التوزيع أو وجود ضرورة ملحة لا يمكن تجنبها.

من خلال هذه الآراء، يُفهم أن تأخير إخراج الزكاة (بنية انتظار وقت معين كرمضان) حرام ، لأن حاجة المستحقين للزكاة لا يمكن تأجيلها. كما قال الشيخ زكريا الأنصاري:

“أداؤها في وقتها عند التمكن منه واجب على الفور للأمر به مع نجاز حاجة المستحقين.”

ومع ذلك، إذا تم التأخير بسبب عذر شرعي، مثل انتظار قريب أو جار أكثر حاجة، فلا بأس. كما قال الشيخ زين الدين المليباري:

“إن أخر لانتظار قريب، أو جار، أو أحوج، أو أصلح، لم يأثم.”

ولكن إذا كانت حاجة المستحقين ملحة، فيحرم التأخير. كما قال الشيخ البكري بن شطة:

“محله ما لم يشتد ضرر الحاضرين، وإلا أثم بالتأخير، لأن دفع ضررهم فرض.”

عمومًا، يتفق العلماء على أن تأخير الزكاة بدون عذر شرعي غير جائز، ومن يؤخرها يعتبر مقصرًا في أداء واجب الزكاة.
رأي الدكتور يوسف القرضاوي
في كتابه “فقه الزكاة”، يوضح الدكتور يوسف القرضاوي حكم تأخير إخراج الزكاة بالتفصيل، حيث يؤكد ما يلي:

١. إذا وجبت الزكاة وبلغت الحول، فيجب إخراجها فورًا، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان هناك عذر شرعي. يعتبر تأخير إخراج الزكاة بدون سبب مشروع تعديًا على حقوق الفقراء وتقصيرًا في أداء الواجب.

٢. يوضح الدكتور القرضاوي أن الزكاة ليست مجرد واجب مالي، بل هي حق للفقراء والمساكين يجب الوفاء به فورًا. تأخير إعطاء هذا الحق بدون عذر شرعي غير مقبول في الشريعة.

٣. ومع ذلك، إذا كان هناك عذر شرعي لتأخير إخراج الزكاة، مثل انتظار الوقت المناسب للتوزيع أو صعوبة العثور على المستحقين، أو في حالة الضرورة، يجوز التأخير بشكل مؤقت حتى يتم حل المشكلة. ويجب إخراج الزكاة فور زوال العذر.

الخلاصة

– الحكم الأصلي: تأخير دفع الزكاة بعد استحقاقها (الحول) غير جائز، إلا إذا كان هناك عذر شرعي مثل حالة ضرورة أو صعوبة العثور على مستحقي الزكاة.

–إذا تم التأخير دون عذر: يعتبر هذا التأخير تقصيرًا في أداء الواجب، لذلك ينصح بإخراج الزكاة فورًا لتجنب الوقوع في مخالفة شرعية.

–رأي الدكتور يوسف القرضاوي:** لا يجوز تأخير الزكاة إلا إذا كان هناك عذر شرعي، وإذا وجد عذر شرعي فيجب أن يكون التأخير مؤقتًا، وتجب المبادرة بإخراج الزكاة فور زوال العذر.

والله أعلم

فيما يلي المراجع المستخدمة في الشرح حول حكم تأخير الزكاة:

١. زكريا الأنصاري، أسنى المطالب 
   هذا الكتاب من المراجع الهامة في المذهب الشافعي. في أسنى المطالب، يوضح الأنصاري أن الزكاة يجب أن تؤدى فور بلوغ النصاب ومرور الحول، إلا إذا كان هناك سبب شرعي. [أسنى المطالب، بيروت، دار الكتب العلمية، الجزء ٤، الصفحة ٤٨١].

٢. زين الدين المليباري، فتح المعين
   هذا العمل يستخدم كثيرًا في دراسة الفقه الشافعي. المليباري يسمح بتأخير الزكاة في ظروف معينة، مثل انتظار الأقارب أو الأشخاص الأكثر حاجة، ولكنه يحرم التأخير إذا كان المستحقون في حالة طارئة. [*فتح المعين*، سمارة، طهى بن بطرس، الطبعة الثالثة، ٢٠٠١، الصفحة ٧٦].

٣. الشيخ البكري بن شطة، إعانة الطالبين
   في هذا الكتاب، يوضح البكري بن شطة أن تأخير الزكاة جائز فقط إذا لم يكن هناك شخص في حاجة ماسة. وإذا كان هناك مستحقون في حاجة عاجلة، فلا يجوز تأخير الزكاة. [*إعانة الطالبين*، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٩٩٧، الجزء ٢، الصفحة ٢٠٠٠].

٤. الدكتور يوسف القرضاوي، فقه الزكاة الجزء الثاني
   هذا الكتاب من الأعمال المعاصرة الهامة حول فقه الزكاة. في فقه الزكاة، يوضح الدكتور القرضاوي أن الزكاة يجب أن تؤدى فور وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا بسبب شرعي. [فقه الزكاة، الدكتور يوسف القرضاوي الجزء الثانى].

٥. ابن الهمام، فتح القدير (المذهب الحنفي)
   في هذا العمل، يوضح أن الزكاة يجب أن تؤدى فور وجوبها، ولكن يسمح بالتأخير إذا كان هناك سبب شرعي. [فتح القدير].

٦. ابن قدامة، المغني (المذهب الحنبلي)
   يشير ابن قدامة إلى أن الزكاة يجب أن تؤدى فور بلوغ النصاب ومرور الحول، ولكنه يسمح بالتأخير إذا كانت هناك صعوبة أو ضرورة. [المغني].

٧.ابن رشد، بداية المجتهد (المذهب المالكي)
   في هذا الكتاب، يناقش ابن رشد أن الزكاة يجب أن تؤدى فور استيفاء الشروط، وأن تأخير دفعها بدون سبب شرعي غير جائز. [*بداية المجتهد*].

توضح هذه المراجع آراء الفقهاء التقليديين والمعاصرين حول أهمية أداء الزكاة في وقتها وشروط التأخير بعذر شرعي.

Assalamu’alaikum

Deskripsi Masalah:

Seorang suami, karena merasa tidak mendapatkan nafkah batin dari istrinya, mengucapkan kalimat “aku seperti tidak punya istri.” Namun, suami tidak memiliki niat atau perasaan untuk menceraikan istrinya ketika mengucapkan kalimat tersebut. Suami timbul tanda tanya yaitu:
Apakah ungkapan ini dianggap sebagai talak atau tidak.?

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pertanyaan ini berkaitan dengan talak kinayah (talak yang tidak secara tegas menggunakan kata talak) yang memerlukan niat sebagai syarat terjadinya talak. Dalam kasus ini, suami mengatakan kepada istrinya, “aku seperti tidak punya istri“, tanpa niat atau perasaan untuk menceraikan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat beberapa hal secara rinci:

1. Pengertian Talak Kinayah

Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas langsung menunjukkan maksud cerai, seperti kalimat “aku seperti tidak punya istri“. Kalimat ini bisa bermakna banyak hal, tergantung pada niat dan konteksnya. Berbeda dengan talak sharih (talak yang jelas), seperti mengatakan “aku ceraikan kamu”, di mana tidak diperlukan niat untuk terjadinya talak.

2.Niat dalam Talak Kinayah
Dalam talak kinayah, niat sangat penting. Jika suami tidak ada niat untuk menceraikan istrinya ketika mengucapkan kalimat tersebut, maka talak tidak terjadi. Ulama sepakat bahwa dalam kasus kalimat-kalimat kinayah, niatlah yang menjadi penentu apakah talak terjadi atau tidak

3. Konteks Kalimat

Jika suami mengucapkan kalimat “aku seperti tidak punya istri” hanya sebagai ungkapan rasa kecewa atau kekecewaan karena kurangnya nafkah ( menafkai) batin tanpa bermaksud menceraikan, maka itu tidak dianggap sebagai talak. Sebaliknya, jika kalimat ini diucapkan dengan niat talak, maka talak bisa terjadi.

4. Hukum dalam Kasus Ini
Berdasarkan informasi yang Anda berikan, jika suami tidak ada niat untuk menceraikan, maka talak tidak terjadi. Kalimat tersebut hanya menjadi ekspresi emosional tanpa efek hukum dalam bentuk perceraian. Dalam Islam, talak adalah tindakan yang sangat serius dan harus dilakukan dengan niat yang jelas, terutama dalam talak kinayah.

5. Solusi untuk Masalah Nafkah Batin
Jika masalah utama dalam pernikahan adalah kurangnya nafkah ( menafkai ) batin, maka disarankan untuk mencoba mencari solusi bersama melalui komunikasi yang baik, nasihat, atau bahkan konsultasi dengan ahli atau pihak ketiga yang dapat membantu. Islam mendorong penyelesaian masalah dalam rumah tangga dengan cara yang baik sebelum mengambil langkah-langkah drastis seperti talak.

Kesimpulan: Dalam kasus ini, jika suami tidak berniat menceraikan dan hanya mengucapkan kalimat tersebut sebagai ungkapan kecewa, talak tidak terjadi. Namun, penting untuk mencari solusi bagi masalah yang ada agar hubungan rumah tangga tetap harmonis.

Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan.

Wallahu a’lam.

Referensi mengenai hukum talak kinayah dan pentingnya niat dalam menentukan terjadinya talak dapat ditemukan dalam berbagai kitab fikih klasik dan kontemporer, di antaranya:

1. Al-Mughni oleh Ibn Qudamah (mazhab Hanbali):
   Dalam kitab ini, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa talak kinayah memerlukan niat yang jelas agar talak dianggap sah. Jika suami mengucapkan kalimat yang samar, niat menjadi syarat untuk menetapkan apakah talak terjadi atau tidak.
2. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili:
   Kitab ini menjelaskan perbedaan antara talak sharih (jelas) dan talak kinayah (samar). Dalam bab tentang perceraian, beliau menekankan bahwa talak kinayah hanya sah jika ada niat menceraikan.
3. Fath al-Bari oleh Ibn Hajar al-Asqalani:
   Dalam syarah Shahih al-Bukhari ini, Ibn Hajar menjelaskan tentang berbagai jenis talak dan pentingnya niat dalam talak kinayah berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW.
4. Al-Muhazzab oleh Imam al-Shirazi (mazhab Syafi’i):
   Kitab ini membahas hukum talak, termasuk talak kinayah. Dijelaskan bahwa ungkapan samar seperti “aku seperti tidak punya istri” atau yang serupa, tidak dianggap talak kecuali ada niat menceraikan.
5. Kifayatul Akhyar oleh Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini (mazhab Syafi’i):
   Kitab ini juga menjelaskan hukum talak, termasuk talak kinayah dan pentingnya niat dalam kasus-kasus ungkapan yang tidak tegas mengarah pada perceraian.
6. Al-Hidayah oleh Al-Marghinani (mazhab Hanafi):
   Dalam kitab ini, dijelaskan bahwa talak kinayah tidak sah tanpa niat. Kata-kata samar tidak dapat dianggap sebagai talak kecuali disertai dengan maksud yang jelas dari suami.
7. Fathul Qorib
8. Fathul Whhab.
   فتح الوهاب

BERIKUT CONTOH UNGKAPAN KINAYAH

انت خلية برية من الزوج:

Kamu adalah seorang yang terputus dari suami.

انت بتة (أي مقطوعة الوصلة)

Kamu adalah wanita yang terputus (dari suami).

اعتدي، استبرئي رحمك (أي لأني طلقتك):

Berhati-hatilah, bersihkan dirimu (karena aku telah menceraikanmu).

الحقي بأهلك (أي لأني طلقتك):

Kembalilah kepada keluargamu (karena aku telah menceraikanmu).

حبلك على غاربك (أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه
-وهو ما تقدم من ظهره)

Kamu bebas (seperti unta yang dilepas di padang pasir dengan tali yang terlepas).

لا انده سربك (أي لا اهتم بشأنك)

: Jangan aku pedulikan urusanmu.

اعزبي (أي من الزوج :

Jadilah wanita mandiri (tanpa suami).

-دعيني (أي اتركيني، أي لأني طلقتك):

Biarkan aku (karena aku telah menceraikanmu).

-اغربي (أي صيري غريبة بلا زوج):

Menjauhlah (jadilah asing tanpa suami).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصف المشكلة:

زوج يشعر بالإحباط بسبب عدم حصوله على النفقة الجنسية من زوجته، فقام بقول عبارة: “أنا كأني ليس لدي زوجة“. لكنه لم يكن ينوي الطلاق أو يشعر بذلك عندما قال هذه العبارة. الزوج يتساءل: هل تعتبر هذه العبارة طلاقًا أم لا؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذه المسألة تتعلق بـطلاق الكناية (الطلاق الذي لا يُستخدم فيه لفظ الطلاق بشكل صريح)، والذي يتطلب نية لكي يقع الطلاق. في هذه الحالة، قال الزوج لزوجته: “أنا كأني ليس لدي زوجة” دون أن يكون لديه نية أو شعور بطلاق زوجته. للإجابة على هذا السؤال، يجب علينا توضيح عدة نقاط بالتفصيل:

١. تعريف طلاق الكناية
طلاق الكناية هو الطلاق الذي يُقال بعبارات لا تدل بشكل صريح على الطلاق، مثل عبارة “أنا كأني ليس لدي زوجة“. هذه العبارة يمكن أن تحتمل عدة معانٍ، وتختلف حسب النية والسياق. يختلف هذا النوع عن الطلاق الصريح الذي يستخدم فيه ألفاظ واضحة مثل قول الزوج “أنت طالق”، حيث لا يحتاج الطلاق الصريح إلى نية لكي يقع.

٢. النية في طلاق الكناية
في طلاق الكناية، النية ضرورية جدًا. فإذا لم يكن لدى الزوج نية لطلاق زوجته عند نطق العبارة، فإن الطلاق لا يقع. اتفق العلماء على أن العبارات الغامضة في طلاق الكناية تحتاج إلى نية لكي يقع الطلاق.

٣. سياق العبارة
إذا قال الزوج عبارة “أنا كأني ليس لدي زوجة” كنوع من التعبير عن الإحباط أو خيبة الأمل بسبب نقص النفقة الجنسية دون أن يكون هناك قصد للطلاق، فإن ذلك لا يُعتبر طلاقًا. ولكن إذا قال هذه العبارة بنية الطلاق، فإن الطلاق يمكن أن يقع.

٤. الحكم في هذه الحالة
بناءً على المعلومات المقدمة، إذا لم يكن لدى الزوج نية لطلاق زوجته، فإن الطلاق لا يقع. هذه العبارة تكون مجرد تعبير عن مشاعر الإحباط دون أثر قانوني من حيث الطلاق. في الإسلام، الطلاق مسألة جدية ويجب أن يُنطق به بنية واضحة، وخاصة في حالة طلاق الكناية.

٥. حل لمشكلة النفقة الجنسية
إذا كان سبب المشكلة الرئيسي هو نقص النفقة الجنسية، يُنصح الزوجان بمحاولة إيجاد حل مشترك من خلال التواصل الجيد، أو طلب النصيحة من شخص مؤهل أو طرف ثالث يمكن أن يساعد. الإسلام يشجع على حل المشكلات داخل الأسرة بطريقة حسنة قبل اللجوء إلى الطلاق كخيار نهائي.

وفى قول الأخر في التعبير عن الطلاق، قسم مذهب الشافعي الطلاق إلى نوعين: الطلاق الصريح والطلاق الكنائي. والفرق بينهما هو:

فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح.

بمعنى: “الطلاق الصريح هو التعبير الذي لا يحتوي على معنى سوى الطلاق. بينما الطلاق الكنائي هو التعبير الذي يحتوي على معنى آخر بجانب الطلاق.” (ابن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب، [بيروت، دار ابن حزم: ٢٠٠٥]، الصفحة ٢٤١).

أما الطلاق الكنائي فيجب أن يكون مصحوبًا بالنية، فإذا لم توجد نية الطلاق فلا يقع الطلاق.

والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا.

بمعنى: “الطلاق الكنائي هو كل قول يحمل معنى الطلاق ومعاني أخرى، وهذا يحتاج إلى النية. فإذا نوى الطلاق بعبارة الطلاق الكنائي فإنه يقع (الطلاق)، وإذا لم تكن هناك نية (طلاق) فإنه لا يقع (الطلاق).” (ابن قاسم الغزي، ٢٤١).

الخلاصة: في هذه الحالة، إذا لم يكن الزوج ينوي الطلاق وقال هذه العبارة فقط كتعبير عن إحباط، فالطلاق لا يقع. ومع ذلك، من المهم إيجاد حل للمشكلة القائمة لضمان استمرار العلاقة الزوجية بشكل سليم.

نرجو أن يكون هذا التوضيح مفيدًا.
إذا كان لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في طرحه.

والله أعلم.

المراجع:

توجد مراجع عديدة في كتب الفقه الكلاسيكية والمعاصرة حول أحكام طلاق الكناية وأهمية النية في وقوع الطلاق، ومنها:

١. المغني لابن قدامة (المذهب الحنبلي):
شرح ابن قدامة في هذا الكتاب أن طلاق الكناية يتطلب نية واضحة لكي يكون الطلاق صحيحًا. إذا نطق الزوج بعبارة غامضة، فإن النية تصبح شرطًا لتحديد ما إذا كان الطلاق قد وقع أم لا.

٢. الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي:
يوضح الكتاب الفرق بين الطلاق الصريح (الواضح) والطلاق الكنائي (الغامض). في باب الطلاق، يؤكد الزحيلي أن الطلاق الكنائي لا يقع إلا إذا كانت هناك نية للطلاق.

٤. فتح الباري لابن حجر العسقلاني:
في شرح صحيح البخاري، يوضح ابن حجر أنواع الطلاق وأهمية النية في طلاق الكناية بناءً على الأحاديث النبوية.

٤. المهذب للإمام الشيرازي (المذهب الشافعي):
يناقش الكتاب أحكام الطلاق، بما في ذلك طلاق الكناية. يوضح أن العبارات الغامضة مثل “أنا كأني ليس لدي زوجة” لا تُعتبر طلاقًا إلا إذا كانت هناك نية للطلاق.

٥. كفاية الأخيار لأبي بكر بن محمد الحسيني (المذهب الشافعي):
يناقش الكتاب أيضًا أحكام الطلاق، بما في ذلك طلاق الكناية وأهمية النية في العبارات غير الصريحة التي قد تدل على الطلاق.

٦. الهداية للمرغيناني (المذهب الحنفي):
يوضح هذا الكتاب أن طلاق الكناية لا يكون صحيحًا إلا بوجود نية. لا يمكن اعتبار الكلمات الغامضة طلاقًا إلا إذا كانت هناك نية واضحة من الزوج.
٧. فتح الوهاب
انت خلية برية من الزوج
انت بتة(اي مقطو عة الوصلة)
اعتدي،استبرءي رحمك(اي لاءني طلقتك) الحقي باءهلك(اي لاءني طلقتك) حبلك على غاربك(اي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه وهو ما تقدم من ظهره) لا انده سربك(اي لا اهتم بشاءنك) اعزبي(اي من الزوج)
دعيني (اي اتركيني،اي لاءني طلقتك)اغربي(اي صيري غريبة بلا زوج).

٨.(ابن قاسم الغزي، فتح القريب المجيب، [بيروت، دار ابن حزم: ٢٠٠٥]، الصفحة ٢٤١).(ابن قاسم الغزي، ٢٤١).

تشرح هذه المراجع أن النية في طلاق الكناية هي العامل الأساسي الذي يحدد ما إذا كان الطلاق يقع أم لا. إذا لم تكن هناك نية، فالطلاق لا يقع.والله أعلم بالصواب

Hukum Bermakmum kepada Khuntsa Musykil dan Khuntsa yang Telah Dioperasi Menjadi Laki-Laki

Assalamualaikum

Latar Belakang Masalah:

Shalat berjamaah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama bagi kaum laki-laki. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai aturan yang mengatur siapa yang dapat menjadi imam dan siapa yang dapat menjadi makmum. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai hukum bermakmum kepada seseorang yang berstatus khuntsa musykil, yaitu orang yang memiliki dua alat kelamin dan sulit dibedakan apakah lebih cenderung sebagai laki-laki atau perempuan.

Permasalahan ini menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam mengenai keabsahan shalat ketika seorang laki-laki bermakmum kepada khuntsa musykil. Hal ini dikarenakan imam memiliki peran penting dalam memimpin shalat, dan kejelasan status gender imam menjadi salah satu syarat penting dalam menentukan sah atau tidaknya shalat berjamaah.

Selain itu, perkembangan sosial dan budaya di era modern ini telah menambah kompleksitas isu terkait gender, terutama dalam hal pemahaman tentang khuntsa musykil. Meskipun pembahasan tentang khuntsa telah lama ada dalam literatur fikih klasik, masih banyak umat Islam yang belum memahami secara mendalam mengenai hukum-hukum yang mengatur interaksi dan ibadah yang melibatkan orang yang berstatus khuntsa, terutama dalam konteks shalat berjamaah.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mendalam dan pemahaman yang jelas tentang aturan bermakmum kepada khuntsa musykil, agar umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan sesuai dengan tuntunan syariat. Pemahaman ini penting tidak hanya untuk menghindari kebingungan, tetapi juga untuk menjaga keabsahan shalat berjamaah, yang menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan beragama.

Pertanyaannya.
Bagaimana hukumnya bermakmum kepada banci muskil begitu juga bermakmam kepada banci yang sudah dioprasi menjadi kelamin laki-laki?

Waailaikum salam

Jawaban:
Dalam ajaran agama Islam ada aturan terkait dengan shalat berjamaah siapa yang berhak dan dianggap sah menjadi imam dan juga sah shalat jamaahnya berikut keterangan dalam kitab Iqnaa’ Li as-Syarbiny I/167, tidak sah bagi seorang laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak yang sudah tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk), serta bagi khuntsa musykil (orang yang memiliki dua alat kelamin yang sulit dibedakan apakah cenderung kepada laki-laki atau perempuan), untuk bermakmum kepada imam wanita, baik wanita dewasa maupun anak perempuan yang sudah tamyiz. Selain itu, tidak sah juga bermakmum kepada khuntsa musykil.

Terdapat sembilan gambaran terkait imam dan makmum, yang dibagi menjadi dua kelompok:

1. Gambaran yang sah:

• Laki-laki bermakmum kepada laki-laki.
• Khuntsa bermakmum kepada laki-laki.
• Wanita bermakmum kepada laki-laki.
• Wanita bermakmum kepada khuntsa.
• Wanita bermakmum kepada wanita.

2. Gambaran yang tidak sah:

• Laki-laki bermakmum kepada khuntsa.
• Laki-laki bermakmum kepada wanita.
• Khuntsa bermakmum kepada khuntsa.
• Khuntsa bermakmum kepada wanita.

Penjelasan lebih lanjut:
Tidak sah bagi seorang laki-laki untuk bermakmum kepada:

1. Wanita.
2. Khuntsa (orang yang memiliki dua alat kelamin, baik yang sudah jelas sifatnya atau yang musykil).
3. Khuntsa bermakmum kepada wanita.
4. Khuntsa bermakmum kepada khuntsa lainnya.

Jika seseorang bermakmum kepada khuntsa musykil, hukumnya terbagi menjadi dua kondisi:

• Jika sifat laki-lakinya diketahui setelah selesai bermakmum, maka shalatnya tidak sah.
• Jika sifat laki-lakinya sudah diketahui sebelum bermakmum, maka shalatnya sah.

Namun, jika setelah shalat baru diketahui bahwa khuntsa tersebut lebih condong sifatnya sebagai laki-laki, maka shalatnya dianggap tidak sah karena hal ini menimbulkan keraguan dalam keabsahan shalat makmumnya. Tetapi jika sifat laki-lakinya diketahui sebelum bermakmum, maka shalatnya sah. (Al-Bajuri 1/196).

Dalam kitab Safinatun Najah pada bab dua puluh dua, dijelaskan bahwa ada lima golongan yang sah dalam berjamaah:

1. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki.
2. Wanita bermakmum kepada laki-laki.
3. Khuntsa bermakmum kepada laki-laki.
4. Wanita bermakmum kepada khuntsa.
5. Wanita bermakmum kepada wanita.

Kesimpulan
Jika seorang banci sudah dioprasi menjadi laki-laki sesekali dengan keterangan diatas sahnya seseorang bermakmum kepada banci jika sudah diketahui tinggalnya atau keadaannya seperti orang laki-laki maka sah begitu juga setelah dioprasi karenanya sudah nampak berjenis lelaki maka sah.

Wallahu a’lam.

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

خلفية المشكلة:

إن صلاة الجماعة هي من العبادات التي يُحثّ عليها في الإسلام، وخاصةً بالنسبة للرجال. ومع ذلك، فإن هناك قواعد عديدة تنظّم من يجوز له أن يكون إمامًا ومن يمكن أن يكون مأمومًا. إحدى القضايا التي تُطرح كثيرًا هي حكم الاقتداء بشخص يحمل صفة الخنثى المشكل، وهو الشخص الذي لديه عضوان تناسليان ولا يمكن تحديد ما إذا كان يميل أكثر إلى الذكورة أو الأنوثة.

تثير هذه المسألة تساؤلات لدى المسلمين حول صحة الصلاة عندما يأتم الرجل بالخنثى المشكل. ذلك لأن الإمام يلعب دورًا مهمًا في قيادة الصلاة، وأن وضوح جنس الإمام يُعدّ أحد الشروط المهمة لتحديد صحة صلاة الجماعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الاجتماعية والثقافية في العصر الحديث زادت من تعقيد قضايا الجنس، خاصة فيما يتعلق بفهم الخنثى المشكل. ورغم أن دراسة الخنثى قد طُرحت منذ زمن طويل في كتب الفقه الكلاسيكية، إلا أن هناك الكثير من المسلمين الذين لا يزالون غير مدركين تمامًا للأحكام التي تنظم التفاعل والعبادات التي تشمل الخنثى، خاصة في سياق صلاة الجماعة.

ومن ثم، فإن هناك حاجة إلى دراسة معمقة وفهم واضح للقواعد المتعلقة بالاقتداء بالخنثى المشكل، حتى يتمكن المسلمون من أداء العبادة بطمأنينة ووفقًا لأحكام الشريعة. وهذا الفهم ضروري ليس فقط لتجنب الالتباس، ولكن أيضًا للحفاظ على صحة صلاة الجماعة، التي تعدّ من ركائز الحياة الدينية.

السؤال:
ما حكم الاقتداء بالخنثى المشكل وكذلك الاقتداء بالخنثى الذي أجرى عملية تحويل إلى ذكر؟

الجواب:

وفقًا لتعاليم الإسلام، هناك قواعد تتعلق بصلاة الجماعة وتحديد من له الحق ومن يُعدّ اقتداءه صحيحًا. وفيما يلي توضيح الحكم من كتاب إقناع للشربيني(١٦٧/١)

لا يصح للرجل، سواء كان بالغًا أو صبيًا مميزًا (الذي يميز بين الخير والشر)، وكذلك لا يصح للخنثى المشكل (الشخص الذي لديه عضوان تناسليان ولا يمكن تحديد ما إذا كان يميل أكثر إلى الذكورة أو الأنوثة)، أن يأتم بإمام أنثى، سواء كانت امرأة بالغة أو فتاة مميزة. وكذلك لا يصح الاقتداء بالخنثى المشكل.

هناك تسع حالات تتعلق بالإمام والمأموم، مقسمة إلى مجموعتين:

١. الحالات الصحيحة:

اقتداء الرجل بالرجل.✔

اقتداء الخنثى بالرجل.✔

اقتداء المرأة بالرجل. ✔

اقتداء المرأة بالخنثى.✔

اقتداء المرأة بالمرأة.✔

٢. الحالات غير الصحيحة:

اقتداء الرجل بالخنثى.✔

اقتداء الرجل بالمرأة. ✔

اقتداء الخنثى بالخنثى.✔

اقتداء الخنثى بالمرأة.✔

توضيح إضافي:
لا يصح للرجل أن يأتم بـ:
١. امرأة.
٢. خنثى (سواء كان معروفًا جنسه أو مشكوكًا فيه).
٣. خنثى يأتم بامرأة.
٤. خنثى يأتم بخنثى آخر.

إذا ائتم الشخص بالخنثى المشكل، فالحكم يختلف حسب الحالتين التاليتين:

إذا تم معرفة جنس الإمام بعد الصلاة، فإن الصلاة غير صحيحة

إذا كان جنس الإمام معروفًا قبل الصلاة، فالصلاة صحيحة.

ومع ذلك، إذا تم معرفة أن الخنثى يميل إلى الذكورة بعد الصلاة، فإن الصلاة تُعدّ غير صحيحة، لأن هذا يثير الشك في صحة صلاة المأمومين. لكن إذا كان جنس الإمام معروفًا قبل الصلاة، فإن الصلاة تكون صحيحة. (البيجوري ١٩٦/١ ).

وفي كتاب سفينة النجاة، في الباب الثاني والعشرين، ذُكر أن هناك خمس فئات من الأشخاص الذين يُعتبر اقتداؤهم صحيحًا في صلاة الجماعة:
١. الرجل يأتم بالرجل.
٢. المرأة تأتم بالرجل.
٣. الخنثى يأتم بالرجل.
٤. المرأة تأتم بالخنثى.
٥. المرأة تأتم بالمرأة.

الخلاصة:
إذا أجرى الخنثى عملية تحويل إلى ذكر وكان معروفًا بجنسه الجديد كرجل، فإن اقتداء الآخرين به يكون صحيحًا. وكذلك، بعد العملية إذا ظهرت عليه علامات الذكورة، فإن الاقتداء به يكون صحيحًا لأنه أصبح ظاهرًا كرجل. والله أعلم.

Koreksi Pengucapan Huruf ‘Ḍād’ dalam Surat Al-Fatihah: Implikasi Makna, Hukum Tajwid, dan Keabsahan Shalat

Deskripsi Masalah:
Dalam pelaksanaan shalat, surat Al-Fatihah memiliki kedudukan penting sebagai salah satu rukun yang harus dibaca. Namun, seringkali terjadi kesalahan pengucapan dalam lafadz المغضوب, khususnya pada huruf ض (Ḍād). Hal itu terjadi ketika shalat dilaksanakan secara berjamaah yang mana seorang Imam membaca huruf ض tersebut dibaca dengan  pendek. Dalam kondisi bacaan salah (Dhodl dibaca pendek ) didengar oleh makmum ketika shalat  isya’ sampai dua kali sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pengaruhnya terhadap makna, hukum tajwid, dan keabsahan shalat.

Pertanyaan:

1. Apakah pengucapan huruf ض yang pendek merubah makna lafadz المغضوب?

2. Bagaimana hukum kesalahan pengucapan ini menurut ilmu tajwid?

3. Apakah kesalahan dalam pengucapan tersebut mempengaruhi sah atau tidaknya shalat?

Waalaikum salam

Jawaban. No.1

Pengucapan huruf ض Dalam surat al-Fatihah yang semestinya dibaca panjang  lalu dibaca pendek  maka dalam hal ini Iya sedikit merubah pada  makna lafadz  المغضوب karena Kata المغضب (al-maghḍab) berasal dari akar kata غضب yang berarti marah. المغضب secara harfiah berarti “orang yang dimarahi” atau “orang yang dikenakan kemarahan.”

Namun, perlu dicatat bahwa dalam Al-Qur’an, yang digunakan adalah lafaz المغضوب (al-maghḍūb) yang artinya “orang yang dimurkai” atau “mereka yang mendapatkan murka,” khususnya dalam ayat غير المغضوب عليهم dalam Surah Al-Fatihah.

Adapun perbedaan antara المغضب dan المغضوب adalah pada bentuk pasif dari kata tersebut:

– المغضب berarti “orang yang dibuat marah” atau “orang yang dimarahi.”

– المغضوب berarti “orang yang dimurkai” dalam konteks kemarahan dari Allah SWT.

Jawaban. No 2. 

Kesalahan dalam pengucapan tersebut diatas Hukumnya adalah dosa. Sebagaimana Syaikh Al-Jazary   berkata melalui baik syair  dalam Buku Pedoman Bimbingan Tilawatil Kur’an oleh Alimunir yang dikutip dalam Sekripsi Abd.Ggani , dengan Judul Pengaruh metode At-Tanzil terhadap kelancaran membaca Al-Qur’an h. 26.

والأخذ بالتجويد ختم لازم #
من يجود القرآن فهو آثم
لأنه به الإله أنزل # وهكذا منه إلينا وصلا

“Dan mengambil ( mengaplikasikan / mempraktikkan )  tajwid itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi  # Siapa yang membaca Al-Qur’an tanpa tajwid, maka ia berdosa . Karena Al-Qur’an diturunkan dengan tajwid dari Allah  # Dan demikianlah ia sampai kepada kita (melalui periwayatan).”

Tajwid adalah aturan yang harus diikuti dalam membaca Al-Qur’an, karena merupakan cara yang tepat dalam menyampaikan bacaan sebagaimana diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad ﷺ dan diteruskan kepada umat.
Rasulullah SAW bersabda

سمّى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقا

Orang yang membaca Al-Qur’an tanpa dengan memakai tajwid maka hukumnya disebut fasik ( Alimunir Perdoman Bimbingan Tilawatil Qur’an ) yang dikutip dalam karya tulis Skripi Abd.Ghani  dengan Judul Pengaruh metode At-Tanzil terhadap kelancaran membaca Al-Qur’an.h.28

Jawaban .no.3
Lalu bagaimana hukum shalat jika bacaannya salah maka dalam hal ini Ulama beda pendapat :

Kesalahan bacaan surat Al-Quran dalam shalat dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan muridnya Syekh Muhammad berimplikasi pada keabsahan shalat. Menurut keduanya, kesalahan bacaan Al-Quran lalu kesalahan bacaan melahirkan makna yang jauh dapat membatalkan shalat.

وتبطل أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد بما له مثل في القرآن، والمعنى بعيد، ولم يكن متغيراً تغيراً فاحشاً. ولا تبطل عند أبي يوسف؛ لعموم البلوى

Artinya, “Ibadah shalat menjadi batal menurut Imam Abu Hanifah dan Syekh Muhammad karena bacaan yang memiliki kemiripan dalam Al-Quran, sedangkan makna yang muncul karena salah bacaan tersebut cukup jauh meski tidak fatal. Tetapi ibadah shalat itu tidak batal menurut Syekh Abu Yusuf karena umumul balwa,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua,  juz II, halaman 20). 

Adapun ulama madzhab Maliki menganggap kesalahan bacaan Al-Quran tanpa sengaja oleh seorang imam dalam shalat tidak mempengaruhi keabsahan shalat. Tetapi makmum yang mengikutinya berdosa bila ada orang lain yang masih layak menjadi imam.

وَ) صَحَّتْ (بِلَحْنٍ) فِي الْقِرَاءَةِ (وَلَوْ بِالْفَاتِحَةِ) إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، (وَأَثِمَ) الْمُقْتَدِي بِهِ (إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ) مِمَّنْ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَإِلَّا فَلَا

Artinya, “Shalat (dengan) bacaan (salah meski itu adalah Al-Fatihah) tetap sah jika dilakukan secara tidak sengaja. Makmum yang mengikuti imam yang salah baca (berdosa jika mendapati imam lain) yang baik bacaannya. Tetapi jika tidak ada imam lain yang baik bacaannya, maka makmum tidak berdosa,” (Lihat Syekh Ahmad bin Muhammad As-Shawi, Hasyiatus Shawi alas Syarhis Shaghir, juz II, halaman 230).

Pandangan mazhab Syafi’i berbeda lagi. Menurut mazhab ini, kesalahan bacaan Al-Quran selain Al-Fatihah yang tidak mengubah makna tidak membatalkan shalat dan tidak merusak status shalat berjamaah. Tetapi kesalahan bacaan Al-Quran yang mengubah makna bila dilakukan karena lupa juga tidak membatalkan shalat dan tidak merusak status shalat berjamaah meski makruh.

وأما السورة فإن كان اللحن لا يغير المعنى صحت صلاته والقدوة به لكنه مع التعمد والعلم حرام وإن كان يغير المعنى فإن عجز عن التعلم أو كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته والقدوة به مطلقا مع الكراهة

Artinya, “Adapun surat [selain Al-Fatihah], jika kesalahan itu tidak mengubah makna, maka sah lah shalatnya dan sah juga bermakmum kepadanya. Tetapi jika kesalahan itu dilakukan dengan sengaja dan sadar [akan larangan demikian], maka haram. Sementara jika seseorang tidak sanggup belajar, lupa atau tidak tahu, maka sah lah shalatnya dan sah juga bermakmum kepadanya secara mutlak meski makruh,” (Lihat Syekh M Nawawi Banten, Nihayatuz Zein, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2002 M/1422 H] cetakan pertama, halaman 126).

إعانة الطالبين.ج١ ص١٦٣
السابع : رعاية حروفها ، فلو أسقط منها حرفا، ولو همزة، وجبت إعادة الكلمة التى هو منها ومابعدها قبل طلوع الفصل وركوع وإلا بطلت صلاته

Ketujuh: Memelihara huruf-hurufnya (bacaan dalam shalat), maka jika seseorang menghilangkan satu huruf darinya, meskipun hanya berupa hamzah, maka wajib baginya mengulangi kata yang mengandung huruf tersebut dan apa yang setelahnya, selama belum melewati rukun yang lain seperti rukuk atau tidak sampai jeda panjang. Jika tidak (diulang), maka batallah shalatnya.

Penjelasan dengan makna dari teks tersebut. Dalam “I’anatuth Thalibin”, dijelaskan bahwa menjaga huruf-huruf dalam bacaan shalat sangat penting, dan jika terjadi pengurangan atau kesalahan dalam pengucapan satu huruf, seperti memendekkan bacaan yang seharusnya panjang, maka hal tersebut dianggap kesalahan fatal jika tidak segera diperbaiki sebelum berpindah ke rukun lain.

Jika bacaan huruf ض yang seharusnya panjang dibaca pendek, dan tidak segera diperbaiki, maka hal itu termasuk dalam pengurangan huruf, yang dapat membatalkan shalat apabila tidak diulangi sebelum rukun lain (seperti rukuk) atau jeda yang terlalu lama.

Adapun Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kesalahan bacaan surat Al-Quran selain Al-Fatihah tanpa sengaja di dalam shalat berjamaah tidak masalah. Tetapi jika kesalahan bacaan terjadi pada surat Al-Fatihah dalam shalat, itu menjadi masalah.

وقال الحنابلة : إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما. أما إن أحال المعنى في الفاتحة فتبطل الصلاة مطلقاً

Artinya, “Mazhab Hanbali mengatakan bahwa jika imam yang salah itu mengubah makna pada surat selain Al-Fatihah, maka [kesalahan] itu tidak mencegah keabsahan shalat dan keabsahan bermakmum kepadanya kecuali jika dilakukan dengan sengaja sehingga [dengan sengaja] batal shalat keduanya. Adapun jika ia mengubah makna pada surat Al-Fatihah, maka batal shalatnya secara mutlak,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua,  juz II, halaman 22). Wallahu A’lam bisshowab.

تصحيح نطق حرف ‘الضاد’ في سورة الفاتحة: تأثيره على المعنى، أحكام التجويد، وصحة الصلاة

وصف المشكلة:
في أداء الصلاة، تُعتبر سورة الفاتحة ركنًا أساسيًا يجب قراءته. ولكن غالبًا ما يحدث خطأ في نطق لفظ المغضوب، خاصة في حرف ض (Ḍād). يحدث ذلك عندما تقام الصلاة جماعة، حيث يقرأ الإمام الحرف ض قصيرًا. في حالة أن يتم سماع هذا الخطأ من المأموم مرتين خلال صلاة العشاء، يطرح السؤال حول تأثير هذا الخطأ على المعنى، حكم التجويد، وصحة الصلاة.

الأسئلة:

١. هل يؤثر نطق الحرف ض القصير على معنى لفظ المغضوب؟

٢. ما هو حكم هذا الخطأ وفقًا لعلم التجويد؟

٣. هل يؤثر هذا الخطأ على صحة الصلاة؟

الجواب على السؤال الأول:

نطق الحرف ض في سورة الفاتحة الذي يجب أن يكون طويلًا ثم يُنطق قصيرًا، نعم، يؤثر قليلًا على معنى لفظ المغضوب، لأن كلمة المغض (al-maghḍab) مأخوذة من الجذر غضب، الذي يعني الغضب. المغضب تعني حرفيًا “الشخص الذي يغضب عليه” أو “الذي يُغضب عليه”.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن في القرآن الكريم، اللفظ المستخدم هو المغضوب (al-maghḍūb) الذي يعني “المغضوب عليهم” أو “الذين غضب الله عليهم”، كما جاء في الآية غير المغضوب عليهم في سورة الفاتحة.

الفرق بين المغضب و المغضوب هو في صيغة المجهول من الكلمة:

– المغضب تعني “الشخص الذي يُغضب عليه”.

–المغضوب تعني “المغضوب عليه” في سياق غضب الله.

الجواب على السؤال الثاني

الحكم الشرعي لهذا الخطأ في النطق هو الإثم، كما قال الشيخ الجزري في شعره في كتاب “دليل إرشاد تلاوة القرآن” للمؤلف العليمونير، الذي استشهد به عبد الغني في أطروحته:

والأخذ بالتجويد حتم لازم # من يجود القرآن فهو آثم 
لأنه به الإله أنزل # وهكذا منه إلينا وصلا 

“وأخذ التجويد واجب لابد منه، ومن لم يجود القرآن فهو آثم لأنه به الإله أنزل، وهكذا وصل إلينا.”

التجويد هو قاعدة واجبة الاتباع عند قراءة القرآن لأنه الطريقة الصحيحة لنقل التلاوة كما نزلت من الله إلى النبي محمد ﷺ وانتقلت إلينا. 
قال رسول الله ﷺ:

“سمّى قارئ القرآن بغير تجويد فاسقًا.”

أي أن من يقرأ القرآن دون اتباع أحكام التجويد يعتبر فاسقًا، كما ورد في “دليل إرشاد تلاوة القرآن” الذي استشهد به عبد الغني في أطروحته.

الجواب على السؤال الثالث

اختلفت آراء الفقهاء حول تأثير الخطأ في التلاوة على صحة الصلاة:

رأي الإمام أبو حنيفة وتلميذه الشيخ محمد يتعلق بصحة الصلاة. وفقاً لهما، فإن خطأ في قراءة القرآن بحيث ينتج عنه معنى بعيد قد يؤدي إلى بطلان الصلاة

وتبطل أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد بما له مثل في القرآن، والمعنى بعيد، ولم يكن متغيراً تغيراً فاحشاً. ولا تبطل عند أبي يوسف؛ لعموم البلوى

بمعنى: “تبطل الصلاة عند الإمام أبو حنيفة والشيخ محمد بسبب القراءة التي تتشابه مع بعض ما في القرآن، إذا كان المعنى الناتج عن الخطأ بعيداً، ولو لم يكن التغيير جسيماً. ولكن الصلاة لا تبطل عند الشيخ أبو يوسف بسبب عموم البلوى.” (انظر: الشيخ وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته، بيروت، دار الفكر: ١٩٨٥ م/١٤٠٥ هـ، الطبعة الثانية، ج ٢، ص ٢٠).

أما علماء المذهب المالكي فيرون أن أخطاء قراءة القرآن غير المتعمدة من الإمام في الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة. لكن المأموم يأثم إذا كان هناك شخص آخر يصلح أن يكون إماماً.

وَ) صَحَّتْ (بِلَحْنٍ) فِي الْقِرَاءَةِ (وَلَوْ بِالْفَاتِحَةِ) إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، (وَأَثِمَ) الْمُقْتَدِي بِهِ (إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ) مِمَّنْ يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَإِلَّا فَلَا

بمعنى: “تكون الصلاة (بالقراءة الخاطئة ولو كانت في الفاتحة) صحيحة إذا لم يكن الخطأ متعمداً. ويأثم المأموم إذا وجد إماماً آخر يحسن القراءة، أما إذا لم يوجد فلا يأثم.” (انظر: الشيخ أحمد بن محمد الصاوي، *حاشية الصاوي على الشرح الصغير*، ج ٢، ص ٢٣٠).

وأما المذهب الشافعي فيرى أن أخطاء قراءة القرآن غير الفاتحة التي لا تغير المعنى لا تبطل الصلاة ولا تفسد صلاة الجماعة. ولكن إذا كان الخطأ في القراءة يغير المعنى وكان ناتجاً عن النسيان، فلا تبطل الصلاة ولا صلاة الجماعة، وإن كانت مكروهة.

وأما السورة فإن كان اللحن لا يغير المعنى صحت صلاته والقدوة به لكنه مع التعمد والعلم حرام وإن كان يغير المعنى فإن عجز عن التعلم أو كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته والقدوة به مطلقا مع الكراهة

بمعنى: “وأما السورة [غير الفاتحة]، فإذا كان الخطأ في القراءة لا يغير المعنى، فتكون صلاته صحيحة، وكذلك يجوز الاقتداء به. ولكن إذا كان الخطأ متعمداً وكان عالماً بحرمة ذلك، فهو حرام. وإذا كان الشخص غير قادر على التعلم أو نسي أو كان جاهلاً، فتكون صلاته صحيحة، وكذلك الاقتداء به، ولكن مع الكراهة.” (انظر: الشيخ محمد نووي الجاوي، *نهاية الزين*، بيروت، دار الكتب العلمية: ٢٠٠٢ م/١٤٢٢ هـ، الطبعة الأولى، ص ١٢٦).

إعانة الطالبين.ج١ ص١٦٣
السابع : رعاية حروفها ، فلو أسقط منها حرفا، ولو همزة، وجبت إعادة الكلمة التى هو منها ومابعدها قبل طلوع الفصل وركوع وإلا بطلت صلاته

---

توضيحك دقيق ومتوافق مع معنى
النص المذكور. في كتاب “إعانة الطالبين”، يُوضَّح أن المحافظة على الحروف في قراءة الصلاة أمر مهم للغاية، وإذا حدث نقصان أو خطأ في نطق حرف واحد، مثل قصر المد الذي يجب أن يكون طويلاً، فإن ذلك يُعتبر خطأً جسيماً إذا لم يتم تصحيحه فوراً قبل الانتقال إلى ركن آخر.

فإذا قُرئ حرف ض الذي يجب أن يكون ممدوداً بشكل قصير، ولم يتم تصحيح هذا الخطأ، فإنه يُعد نقصاناً في الحرف، وقد يُبطل الصلاة إذا لم يُعاد تصحيح الخطأ قبل الانتقال إلى ركن آخر (مثل الركوع) أو إذا لم يكن هناك فاصل زمني طويل.

وهذا يتماشى مع مبدأ كتاب “إعانة الطالبين”، حيث يجب تصحيح الأخطاء في تلاوة القرآن الكريم على الفور للحفاظ على صحة الصلاة.

وأما المذهب الحنبلي فيرى أن أخطاء القراءة في السورة غير الفاتحة في صلاة الجماعة غير المتعمدة لا إشكال فيها. ولكن إذا كان الخطأ في قراءة الفاتحة، فذلك يعتبر مشكلة.

وقال الحنابلة : إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمده، فتبطل صلاتهما. أما إن أحال المعنى في الفاتحة فتبطل الصلاة مطلقاً

بمعنى: “يقول الحنابلة: إذا أدى خطأ القراءة إلى تغيير المعنى في غير الفاتحة، فإن ذلك لا يمنع صحة الصلاة ولا صحة الاقتداء به، إلا إذا كان متعمداً، فتكون صلاة كل منهما باطلة. أما إذا تغير المعنى في الفاتحة، فتكون الصلاة باطلة مطلقاً.” (انظر: الشيخ وهبة الزحيلي، *الفقه الإسلامي وأدلته*، بيروت، دار الفكر: ١٩٨٥ م/١٤٠٥ هـ، الطبعة الثانية، ج ٢، ٢٢).

TATACATA  TAJHIZUL MAYIT  (Memandikan Jenazah)

Assalamualaikum

Latar belakang
Tajhizul mayit adalah rangkaian prosedur dalam syariat Islam yang mencakup memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan jenazah. Ibadah ini termasuk dalam fardhu kifayah, yang berarti jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya, kewajiban tersebut gugur bagi yang lainnya. Namun, jika tidak ada yang melaksanakan, seluruh umat Islam di daerah tersebut akan berdosa.
Secara umum, memandikan jenazah adalah salah satu bagian penting dalam tajhizul mayit. Proses ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan perhatian sebagai bentuk ibadah kepada Allah serta penghormatan terhadap jenazah sebelum dikembalikan ke tanah. Meskipun begitu, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait prosedur memandikan jenazah, seperti

1. Apakah jenazah perlu di-wudu’kan terlebih dahulu atau langsung dimandikan.
   

Waalaikum salam

Jawaban

Dalam tajhizul mayit (penyelenggaraan jenazah) sesuai ajaran Islam, terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dengan cermat agar prosesnya sesuai dengan syariat. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah jenazah harus di-wudu’kan terlebih dahulu atau langsung dimandikan. Berikut penjelasan urutannya:
1. Proses Wudu’ atau Memandikan Terlebih Dahulu:

– Wudu’ Terlebih Dahulu: Mayoritas ulama dan mazhab sepakat bahwa jenazah harus di-wudu’kan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Wudu’ jenazah dilakukan sebagaimana wudu’ orang yang masih hidup, namun dengan pengecualian seperti berkumur dan istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung). Dalam beberapa kitab fiqih disebutkan bahwa berkumur dan istinsyaq tidak dilakukan pada jenazah agar air tidak masuk ke tubuhnya.

– Setelah Wudu’, Baru Dimandikan: Setelah jenazah di-wudu’kan, langkah selanjutnya adalah memandikannya. Proses mandi dilakukan dengan membersihkan seluruh tubuh jenazah, mulai dari bagian bawah hingga ke atas.

2. Dalil dan Panduan dari Kitab-Kitab Fiqih:

– Dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah disebutkan bahwa jenazah di-wudu’kan seperti wudu’ orang yang hidup kecuali dalam berkumur dan istinsyaq, karena dikhawatirkan air masuk ke dalam tubuh jenazah dan mempercepat pembusukan.

– Dalam Roudhututthoolibiin karya Imam Nawawi dijelaskan bahwa sunnah bagi jenazah untuk melakukan berkumur dan istinsyaq, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar air tidak masuk ke tubuh. Kepala jenazah dimiringkan untuk mencegah air masuk ke tubuhnya.

3. Kesimpulan Tata Cara Memandikan Jenazah:

– **Urutan yang benar:** Jenazah di-wudu’kan terlebih dahulu seperti wudu’ orang yang hidup (kecuali berkumur dan istinsyaq), baru setelah itu dimandikan.

– Niat: Setiap tahapan, baik ketika wudu’ maupun saat memandikan, harus dilakukan dengan niat. Contoh niatnya adalah:

  – Niat wudu’ jenazah:
    – نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِهٰذَا الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (untuk laki-laki)
    – نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (untuk perempuan)
  – Niat memandikan jenazah:
    – نَوَيْتُ الْغُسْلِ لِهٰذَا الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (untuk laki-laki)
    – نَوَيْتُ الْغُسْلِ لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (untuk perempuan)
Dengan mengikuti prosedur yang benar, wudu’ dan memandikan jenazah menjadi bagian penting dari penghormatan terakhir yang dilakukan dengan hati-hati dan khidmat sesuai syariat Islam.
Berikut adalah beberapa referensi yang membahas tajhizul mayit (penyelenggaraan jenazah) dalam syariat Islam, khususnya terkait tata cara memandikan jenazah:
1. Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah

   Buku ini menjelaskan hukum-hukum fiqih menurut empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali). Bagian tentang tajhizul mayit membahas bagaimana cara memandikan dan mengurus jenazah, termasuk aturan wudu’ dan mandi jenazah. Di dalamnya disebutkan:
   “Apakah jenazah di-wudu’kan sebelum dimandikan? Disunahkan untuk me-wudu’kan jenazah seperti wudu’ orang yang hidup ketika mandi junub, kecuali berkumur dan istinsyaq. Hal ini tidak dilakukan untuk jenazah agar air tidak masuk ke dalam tubuhnya, mempercepat pembusukan, dan karena adanya kesulitan. Namun, disunahkan bagi orang yang memandikan untuk membalut jarinya dengan kain basah dan mengusap gigi serta hidung jenazah. Ini disepakati oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Adapun pandangan Malikiyah dan Syafi’iyah dapat dilihat dalam catatan kaki.”
2. Roudhututthoolibiin

   Kitab karya Imam Nawawi ini merupakan salah satu rujukan utama dalam mazhab Syafi’i. Di dalamnya dijelaskan:
   “Setelah selesai dari tahapan yang dijelaskan sebelumnya, gunakan kain lain untuk membalut tangan, masukkan jari ke dalam mulut jenazah dan gosok gigi dengan air, tanpa membuka giginya. Masukkan jari ke dalam hidung dengan air untuk menghilangkan kotoran. Kemudian, wudu’kan jenazah seperti wudu’ orang yang hidup, tiga kali dengan berkumur dan istinsyaq. Tidak cukup hanya mengusap dengan jari, karena itu seperti bersiwak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, meskipun ada pendapat yang membolehkan hanya dengan mengusap. Pendapat pertama lebih kuat. Kemudian, miringkan kepala jenazah saat berkumur dan istinsyaq agar air tidak masuk ke dalam tubuhnya.”
3. Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab

   Kitab ini juga merupakan karya Imam Nawawi, yang merupakan penjelasan dari kitab Al-Muhadzab. Di dalamnya terdapat panduan rinci tentang wudu’ dan mandi jenazah, termasuk niat dan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Imam Nawawi berkata:
   “Disunahkan untuk mendudukkan jenazah dengan lembut dan memijat perutnya dengan kuat. Karena saat jenazah Abdullah bin Abdurrahman wafat, Ibnu Umar memandikannya dengan memeras tubuhnya secara kuat sebelum mencucinya. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan apa pun yang mungkin tersisa di dalam perutnya. Jika tidak dilakukan sebelum mandi, cairan tersebut mungkin keluar setelah jenazah dikafani, yang dapat merusak kain kafannya.”
4. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

   Karya Dr. Wahbah az-Zuhaili yang membahas hukum-hukum fiqih dari perspektif yang komprehensif, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits, termasuk tata cara mengurus jenazah.
Referensi-referensi ini menjadi sumber utama dalam memahami tata cara tajhizul mayit, termasuk urutan wudu’ dan mandi jenazah serta panduan niat yang benar dalam pelaksanaannya.

**خلفية تجهيز الميت (تغسيل الجنازة)**
تجهيز الميت هو مجموعة من الإجراءات في الشريعة الإسلامية تشمل تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه ودفنه. وهذه العبادة تُعد فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بها البعض من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولكن إذا لم يقم بها أحد فإن كل المسلمين في تلك المنطقة سيأثمون.
بشكل عام، يعد تغسيل الجنازة من الأعمال الهامة في تجهيز الميت، ويتم ذلك بإحترام وعناية كبيرين، كنوع من العبادة لله وتكريمًا للجنازة قبل أن تُعاد إلى الأرض. ومع ذلك، في بعض الأحيان يتساءل الناس عن الترتيب الصحيح في تغسيل الميت، هل يتم الوضوء أولاً أم يُغسل الميت مباشرة؟
في تجهيز الميت (تغسيل الجنازة) وفقًا لتعاليم الإسلام، يجب اتباع خطوات محددة بدقة لضمان أن العملية تتم وفقًا للشريعة. ومن الأسئلة التي تُطرح غالبًا هو ما إذا كان يجب وضوء الميت أولاً أو يُغسل مباشرة. وفيما يلي توضيح الترتيب:
١. عملية الوضوء أو الغسل أولاً:

–* الوضوء أولاً: اتفق غالبية العلماء والمذاهب على أن الميت يجب أن يُوضأ أولاً قبل تغسيله. يتم وضوء الميت كما يُوضأ الشخص الحي، ولكن مع بعض الاستثناءات مثل المضمضة واستنشاق الماء في الأنف (الاستنشاق). في بعض كتب الفقه، ذُكر أن المضمضة واستنشاق الماء لا يُفعلان للميت حتى لا يدخل الماء إلى جسده.

– *بعد الوضوء يُغسل: بعد وضوء الميت، تكون الخطوة التالية هي تغسيله. يتم تغسيل الجنازة عن طريق تنظيف كامل الجسد، بدءًا من الجزء السفلي وحتى الجزء العلوي.

*٢. الأدلة والتوجيهات من كتب الفقه:

– في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ذُكر أن الميت يُوضأ كما يُوضأ الحي باستثناء المضمضة والاستنشاق، لأن دخول الماء إلى الجسد قد يُعجل بفساده.

– في روض الطالبين ذُكر أنه يُستحب للميت المضمضة واستنشاق الماء، ولكن بحذر لمنع دخول الماء إلى الجسد، حيث يُميل رأس الميت لمنع دخول الماء.

*٣. خلاصة طريقة تغسيل الميت:

– *الترتيب الصحيح: يُوضأ الميت أولاً كما يُوضأ الشخص الحي (باستثناء المضمضة والاستنشاق)، ثم يُغسل.

– *النية: في كل مرحلة، سواءً عند الوضوء أو الغسل، يجب على الشخص الذي يقوم بالتغسيل أن ينوي، على سبيل المثال:

  – نية وضوء الجنازة:
    – نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِهٰذَا الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (للرجال)
    – نَوَيْتُ الْوُضُوْءَ لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (للنساء)
  – نية تغسيل الجنازة:
    – نَوَيْتُ الْغُسْلِ لِهٰذَا الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (للرجال)
    – نَوَيْتُ الْغُسْلِ لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ لِلّٰهِ تَعَالَى (للنساء)
باتباع الطريقة الصحيحة، يُعد الوضوء وتغسيل الميت جزءًا هامًا من التكريم الأخير الذي يُنفذ بعناية وإخلاص للالتزام بالشريعة الإسلامية.
فيما يلي بعض المراجع التي تتناول تجهيز الميت (إعداد الجنازة) في الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بطريقة تغسيل الميت:
١. الفقه على المذاهب الأربعة

   يشرح هذا الكتاب أحكام الفقه حسب المذاهب الأربعة الكبرى (الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي). يتناول القسم المتعلق بتجهيز الميت كيفية تغسيله والعناية بالجنازة، بما في ذلك قواعد الوضوء والغسل للميت.
وعبارته التالية:
هل يوضأ الميت قبل غسله؟
يندب أن يوضأ كما يتوضأ الحي عند الغسل من الجنابة إلا المضمضة والاستنشاق، فإنهما لا يفعلان في وضوء الميت، لئلا يدخل الماء إلى جوفه، فيسرع فساده، ولوجود مشقة في ذلك ولكن يستحب أن يلف الغاسل خرقة على سبابته وإبهامه ويبلها بالماء ثم يمسح بها سنان الميت ولثته ومنخريه، فيقوم ذلك مقام المضمضة والاستنشاق، وهذا متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة؛ أما المالكية، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .

٢ .روض الطالبين

   هو كتاب للإمام النووي ويعتبر من أهم المراجع في المذهب الشافعي. يستعرض هذا الكتاب كيفية تجهيز الجنازة، بما في ذلك السنن التي تُتبع عند تغسيل الميت وشرحاً لكيفية الوضوء للميت.
وعبارته فرع
فإذا فرغ مما قدمناه ، لف الخرقة الأخرى على اليد ، وأدخل أصبعه في فيه ، وأمرها على أسنانه بشيء من الماء ، ولا يفتح أسنانه ، ويدخل أصبعه في منخريه بشيء من الماء ليزيل ما فيهما من أذى .
ثم يوضئه كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق ، ولا يكفي ما قدمناه من إدخال الأصبعين عن المضمضة والاستنشاق ، بل ذاك كالسواك . هذا مقتضى كلام الجمهور . وفي ( الشامل ) وغيره : ما يقتضي الاكتفاء . والأول أصح .
ويميل رأسه في المضمضة والاستنشاق ، لئلا يصل الماء باطنه . وهل يكفي وصول الماء مقاديم الشفتين والمنخرين ، أم يوصله إلى الداخل ؟ حكى إمام الحرمين فيه ترددا ، لخوف الفساد ، وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة لا تفتح .
فرع
فإذا فرغ من وضوئه ، غسل رأسه ، ثم لحيته ، بالسدر والخطمي ، وسرحهما بمشط واسع الأسنان إن كانا متلبدين ، ويرفق لئلا ينتف شعر ، فإن انتتف رده إليه .

٣. المجموع شرح المهذب 

   هذا الكتاب أيضاً للإمام النووي ويعد شرحاً لكتاب المهذب. يحتوي على إرشادات مفصلة حول كيفية الوضوء والغسل للميت، بما في ذلك النية والقواعد التي يجب اتباعها.
قال النووي
( والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ، ويمسح بطنه مسحا بليغا ، لما روى القاسم بن محمد قال ” توفي عبد الله بن عبد الرحمن فغسله ابن عمر فنفضه نفضا شديدا ، وعصره عصرا شديدا ، ثم غسله ” ولأنه ربما كان في جوفه شيء . فإذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده ، وربما خرج بعدما كفن فيفسد الكفن ، وكلما أمر اليد على البطن صب عليه ماء كثيرا ، حتى إن خرج شيء لم تظهر رائحته ، ثم يبدأ فيغسل أسافله كما يفعل الحي إذا أراد الغسل ، ثم يوضأ كما يتوضأ الحي لما روت أم عطية قالت ” { لما غسلنا ابنة رسول الله [ ص: ١٢٨ ] صلى الله عليه وسلم قال لنا : ابدءوا بميامنها ومواضع الوضوء } لأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل ،

٤. الفقه الإسلامي وأدلت 

   من تأليف الدكتور وهبة الزحيلي، ويبحث في أحكام الفقه من منظور شامل استناداً إلى الأدلة من القرآن والسنة، بما في ذلك كيفية تجهيز الميت.
هذه المراجع تعتبر مصادر رئيسية لفهم كيفية تجهيز الميت، بما في ذلك ترتيب الوضوء والغسل وأحكام النية الصحيحة في تنفيذ ذلك.

 
KEDUDUKAN KERELAAN ISTRI DALAM PROSES RUJU’: APAKAH TERMASUK SYARAT SAHNYA RUJU’

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan adalah kontrak yang sakral antara suami dan istri, yang melibatkan hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian (talak), Islam memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya selama masa ‘iddah (masa tunggu) setelah talak raj’i, yaitu talak yang masih memungkinkan untuk kembali tanpa perlu akad nikah baru.

Ruju’ adalah upaya suami untuk kembali hidup bersama istrinya setelah menjatuhkan talak pertama atau kedua. Dalam situasi ruju’ ini, muncul pertanyaan yaitu:

Apakah dalam proses ruju’, kerelaan atau persetujuan dari istri merupakan syarat sahnya ruju’, atau apakah suami dapat merujuk tanpa persetujuan istri?

Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jawaban

Dalam hal ruju’ (kembali kepada istri setelah talak satu atau dua), menurut mayoritas ulama, tidak disyaratkan adanya kerelaan atau persetujuan dari istri. Ruju’ adalah hak suami yang bisa dilakukan selama istri masih dalam masa iddah (masa menunggu setelah perceraian) dari talak yang bersifat raj’i (talak satu atau talak dua), dan selama masa iddah belum berakhir, suami memiliki hak untuk kembali tanpa perlu meminta persetujuan dari istri.

Namun, meskipun kerelaan istri tidak diwajibkan secara hukum syar’i, penting untuk mengedepankan musyawarah, saling menghormati, dan mengutamakan kebersamaan dalam rumah tangga, sehingga keputusan untuk ruju’ diambil dengan pertimbangan yang baik dan demi kebaikan bersama.

Jika masa iddah sudah berakhir dan suami ingin kembali menikah dengan mantan istrinya, maka dalam hal ini diperlukan pernikahan baru dengan mahar baru, dan tentu saja persetujuan istri diperlukan.

__________________________

Referensi mengenai ruju’ tanpa memerlukan kerelaan dari istri terdapat dalam beberapa kitab fikih dan pendapat ulama. Berikut adalah beberapa referensi yang sering digunakan:

1. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 228:
   “Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu (iddah) jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (kebaikan).”
   Dari ayat ini, dijelaskan bahwa suami memiliki hak untuk ruju’ selama istri masih dalam masa iddah.
2. Hadits Nabi ﷺ:
   Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa ruju’ adalah hak suami selama masa iddah. Istri tidak bisa menolak ruju’ selama masa iddah masih berlaku.Ibarat hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
(HR. Bukhari no. 5251, Muslim no. 1471)

Artinya: “Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata, ‘Aku menceraikan istriku ketika dia sedang haid. Hal itu dilaporkan Umar kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ marah. Lalu beliau bersabda, ‘Hendaklah dia merujuknya, kemudian menahannya hingga dia suci, lalu dia haid lagi dan kemudian suci lagi. Setelah itu, jika dia mau, boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya (berhubungan intim). Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri.'”

Hadits ini menunjukkan bahwa selama masa iddah, suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dan ini sejalan dengan syariat yang membolehkan rujuk selama iddah masih berlangsung

3.Kitab Fiqh:
a. Fathul Qarib* dan Tuhfatul Muhtaj* (kitab fikih dalam mazhab Syafi’i) menjelaskan bahwa ruju’ adalah hak suami tanpa perlu persetujuan istri selama masa iddah.
b. Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (mazhab Hanbali) juga menyebutkan bahwa ruju’ adalah hak sepihak suami yang tidak membutuhkan persetujuan dari istri.

4. Ijma’ (Konsensus Ulama):
   Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa ruju’ tidak memerlukan kerelaan atau persetujuan dari istri selama istri masih dalam masa iddah.

Namun, walaupun tidak diwajibkan secara syar’i, musyawarah dan persetujuan antara suami dan istri adalah sesuatu yang dianjurkan demi keharmonisan keluarga.

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.

خلفية المسألة:

في الإسلام، الزواج هو عقد مقدس بين الزوج والزوجة، ويشمل حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين. عندما يحدث نزاع في الحياة الزوجية يؤدي إلى الطلاق، فإن الإسلام يمنح الزوج فرصة لمراجعة زوجته خلال فترة العدة (فترة الانتظار) بعد الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يمكن خلاله العودة دون الحاجة إلى عقد زواج جديد.

المراجعة هي محاولة الزوج للعودة للعيش مع زوجته بعد الطلاق الأول أو الثاني. في هذه الحالة، يثار السؤال التالي:

هل في عملية المراجعة يُشترط رضا الزوجة أو موافقتها لصحة المراجعة، أم يمكن للزوج مراجعة زوجته دون موافقتها؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب

فيما يتعلق بالرجوع إلى الزوجة بعد الطلاق الأول أو الثاني، فإن غالبية العلماء يرون أنه لا يُشترط رضا الزوجة أو موافقتها. فالرجوع حق للزوج يمكنه ممارسته ما دامت الزوجة في فترة العدة (فترة الانتظار بعد الطلاق) في حالة الطلاق الرجعي (الطلاق الأول أو الثاني)، وخلال فترة العدة، يحق للزوج الرجوع دون الحاجة إلى موافقة الزوجة.

ومع ذلك، رغم أن رضا الزوجة ليس مطلوبًا شرعًا، فمن المهم تقديم المشورة والاحترام المتبادل، وضرورة إعلاء مصلحة الأسرة، بحيث يكون قرار الرجوع مُتخذًا بحكمة ولصالح الطرفين.

أما إذا انتهت فترة العدة، وأراد الزوج الرجوع إلى زوجته السابقة، ففي هذه الحالة يتطلب الأمر عقد نكاح جديد بمهر جديد، وبالطبع يكون رضا الزوجة ضروريًا.

---

المراجع التي تتحدث عن الرجوع دون اشتراط رضا الزوجة موجودة في عدة كتب فقهية وآراء علماء. فيما يلي بعض المراجع المعروفة:
١. القرآن الكريم :الآية “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ” سورة البقرة الآية ٢٢٨. معنى هذا الجزء من الآية هو: “وأزواجهن أحق بردهن (أي إرجاعهن إلى عصمة الزواج)…”

تتناول هذه الآية موضوع عدة المرأة التي طلقها زوجها. ففي فترة العدة (وهي فترة الانتظار بعد الطلاق التي تستمر لمدة ثلاث حيضات)، يظل الزوج الذي طلق زوجته يملك حق إرجاع زوجته إلى عصمة الزواج دون الحاجة إلى عقد نكاح جديد، طالما أن الطلاق هو طلاق رجعي (الطلاق الأول أو الثاني، وليس الطلاق الثالث).

بالتالي، المقصود من هذه الآية هو تأكيد حق الزوج في إرجاع زوجته خلال فترة العدة، إذا لم يكن الطلاق هو الطلاق النهائي.

٢. حديث النبي ﷺ:
في رواية مذكورة في صحيح البخاري ومسلم، يُذكر أن الرجوع حق للزوج ما دامت الزوجة في فترة العدة. ولا يمكن للزوجة رفض الرجوع طالما كانت فترة العدة لا تزال سارية.

٣. كتب الفقه:
أ. فتح القريب وتحفة المحتاج (كتب فقهية في المذهب الشافعي) تُوضح أن الرجوع حق للزوج دون الحاجة إلى موافقة الزوجة ما دامت في العدة.
ب. المغني لابن قدامة (المذهب الحنبلي) يشير أيضًا إلى أن الرجوع هو حق للزوج وحده ولا يتطلب
موافقة الزوجة.
٤. نهاية الزين ص٣٢٦ وعبارته التالية:
وأركانها ثلاثة محل ومرتجع وصيغة
ولا يشترط لصحة الرجعة الإشهاد عليها لأنها في حكم استدامة النكاح ومن ثم لم يحتج لولي ولا لرضاء المرأة بل يندب الإشهاد

٥. الموسوعة الفقهية الكويتية ج٢٢ ص١١٢
الرَّجْعَةُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ وَهِيَ لاَ تَحْتَاجُ لِقَبُول الْمَرْأَةِ ، لِذَلِكَ لاَ تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ لِصِحَّتِهَا

٦. الإجماع (اتفاق العلماء):
غالبية العلماء من المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية يتفقون على أن الرجوع لا يتطلب رضا أو موافقة الزوجة طالما أنها لا تزال في فترة العدة.

ومع أن هذا غير مطلوب شرعًا، فإن التشاور والموافقة بين الزوج والزوجة أمر مستحب لتحقيق انسجام الأسرة.

نأمل أن تكون هذه المراجع قد أوضحت الموضوع بشكل أفضل.

PRIORITAS NAFKAH DALAM KELUARGA : ANTARA ISTRI DAN ORANG TUA (IBU)

Assalamualaikum

Deskripsi Kasus:

Dalam sebuah rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam ajaran Islam. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup keluarga. Suami adalah pemimpin dalam keluarga dan bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan istri dan anak-anaknya.

Namun, dalam sebuah kasus, seorang suami menyatakan bahwa tujuan utamanya dalam mencari nafkah adalah untuk ibunya, bukan untuk istri dan anak-anaknya. Suami tersebut mengutamakan memberikan nafkah kepada ibunya, meskipun kebutuhan istri dan anak-anaknya belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam situasi ini, istri mengetahui bahwa berdasarkan ajaran agama, dia dan anak-anaknya memiliki hak prioritas untuk menerima nafkah dari suami. Akan tetapi, karena merasa tidak ingin menciptakan konflik atau cekcok dalam rumah tangga, istri memilih untuk ikhlas dan menerima keputusan suaminya.

Permasalahan yang Timbul/pertanyaan adalah:

1. Prioritas Penerima Nafkah: Berdasarkan ajaran Islam, siapa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam menerima nafkah seorang suami? Apakah suami memiliki hak untuk mengutamakan ibunya dibanding istri dan anak-anaknya?
2. Tanggung Jawab Suami: Apakah tindakan suami yang mengutamakan ibunya untuk menerima nafkah, sementara istri dan anak-anaknya belum terpenuhi kebutuhannya, dapat dikategorikan sebagai kelalaian terhadap kewajibannya?
3. Keikhlasan Istri: Apakah keikhlasan istri dalam menerima keadaan ini, tanpa mempermasalahkan keputusan suami, membebaskan suami dari dosa atau tanggung jawab moralnya?
4. Dampak pada Keharmonisan Rumah Tangga: Bagaimana dampak dari sikap istri yang menghindari konflik ini terhadap kelangsungan hubungan suami-istri, dan apakah tindakan ini justru memunculkan masalah baru di kemudian hari?

Waalaikum salam.

Jawaban dari No.1 sampai no 4 Sebagai berikut :

1️⃣ Prioritas Penerima Nafkah:
Berdasarkan ajaran Islam, prioritas utama dalam penerima nafkah seorang suami adalah istri dan anak-anaknya. Ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad ﷺ. Suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sebelum memberikan kepada orang lain, termasuk orang tua. Kewajiban berbakti kepada orang tua memang sangat penting dalam Islam, tetapi kewajiban nafkah kepada istri dan anak merupakan tanggung jawab yang lebih mendesak. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian kepada keluargamu.”

Jadi, jika kebutuhan istri dan anak belum terpenuhi, suami tidak boleh mengutamakan memberikan nafkah kepada ibunya. Ini sesuai  dengan fatwa Imam Nawawi dalam kitabnya ( Fatwa An-Nawawi Al-Musamma bil Masailil Mantsuroh ). Bahwa dia( Suami ) tidak berdosa dengan mengutamakan istrinya, jika telah mencukupi kebutuhan ibunya dengan cara yang wajar, terutama jika ibunya termasuk orang yang wajib dia nafkahi. Namun, yang lebih utama adalah dia berusaha menyenangkan hati ibunya dan lebih mengutamakannya. Jika harus mengutamakan istrinya, maka sebaiknya dia melakukannya tanpa menyakiti hati ibunya.
Adapun Maksud dari ungkapan Imam An-Nawawi di atas adalah:

a. Tidak berdosa mengutamakan istri: Seorang suami tidak berdosa jika ia memberikan nafkah yang lebih kepada istrinya, selama ia telah memastikan bahwa kebutuhan ibunya sudah tercukupi dengan cara yang layak dan sesuai dengan kewajiban yang ada padanya.

b. Kewajiban terhadap ibu: Jika ibu berada dalam kondisi yang membutuhkan nafkah atau perawatan, suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini disebut “كفاية الأم” yang artinya mencukupi ibu dengan cara yang baik dan sesuai dengan norma yang berlaku.

c. Yang lebih utama (afdhal): Walaupun secara hukum tidak berdosa mengutamakan istri, lebih utama bagi seorang anak untuk berusaha menyenangkan hati ibunya dan memberikan perhatian lebih kepadanya, karena kedudukan ibu dalam Islam sangat tinggi.

d. Mengutamakan istri tanpa menyakiti hati ibu: Jika seorang suami harus mengutamakan istrinya, misalnya dalam situasi yang mendesak, maka hal itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti perasaan ibunya. Ini artinya suami harus bijaksana dalam bersikap agar tidak menimbulkan konflik antara istri dan ibu.

2️⃣ Tanggung Jawab Suami:
Jika suami mengutamakan ibunya dalam pemberian nafkah sementara kebutuhan istri dan anak-anak belum terpenuhi, maka suami telah lalai terhadap kewajibannya. Islam menekankan pentingnya memenuhi kewajiban kepada istri dan anak-anak terlebih dahulu. Menyediakan nafkah untuk keluarga adalah bagian dari tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nisa: 34, “Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain…”. Dengan mengabaikan nafkah untuk istri dan anak-anak, suami telah mengabaikan amanah yang diberikan oleh Allah. Maka, tindakan ini dapat dianggap sebagai kelalaian.

3️⃣ Keikhlasan Istri:
Jika istri dengan penuh keikhlasan menerima keputusan suami tanpa memprotes atau mempermasalahkan, hal ini menunjukkan kesabarannya. Namun, **keikhlasan istri tidak otomatis membebaskan suami dari tanggung jawab moral atau dosa jika ia mengabaikan kewajibannya. Suami tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, dan walaupun istri merelakan haknya, kewajiban suami di hadapan Allah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya tetap ada. Sebab, tanggung jawab ini bukan hanya perjanjian antar manusia, tetapi juga amanah dari Allah.

4️⃣ Dampak pada Keharmonisan Rumah Tangga:
Sikap istri yang memilih menghindari konflik mungkin terlihat bijak dalam jangka pendek karena menghindari perselisihan. Namun, jika masalah nafkah ini terus berlanjut, bisa menimbulkan ketegangan di kemudian hari. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga karena kebutuhan istri dan anak-anak yang tidak terpenuhi bisa menjadi sumber ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan. Dalam jangka panjang, istri bisa merasa diabaikan dan kurang dihargai, dan hal ini bisa memicu masalah-masalah yang lebih serius dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, idealnya suami harus menyadari tanggung jawabnya dan mengutamakan kesejahteraan keluarganya.

---

Berikut adalah beberapa referensi dari Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama terkait masalah nafkah suami:

1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2:233):
   “Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf…” Ayat ini menegaskan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
2. Al-Qur’an Surat An-Nisa (4:34):
   “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Ayat ini menegaskan tanggung jawab laki-laki (suami) sebagai pemimpin yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya.
3. Hadis Riwayat Muslim:
   “Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian kepada keluargamu.” Hadis ini mengajarkan bahwa seseorang, khususnya suami, harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya sebelum membantu orang lain, termasuk orang tua.
4. Hadis Riwayat Al-Bukhari:
   Nabi Muhammad ﷺ bersabda, “Engkau tidak akan memberikan nafkah yang engkau harapkan ridha Allah darinya, kecuali engkau akan diberi pahala karenanya, bahkan terhadap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” (HR. Bukhari, No. 56). Hadis ini menegaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada istri adalah amal yang berpahala.
5. Pandangan Ulama:
   Menurut mayoritas ulama, nafkah kepada istri dan anak-anak adalah wajib, sementara memberi nafkah kepada orang tua adalah anjuran jika mampu dan jika orang tua dalam keadaan membutuhkan. Ulama seperti Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menekankan bahwa nafkah kepada keluarga inti (istri dan anak-anak) lebih utama dibanding yang lain.

Jadi, berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan pandangan ulama, prioritas nafkah seorang suami adalah kepada istri dan anak-anaknya.Namun seorang anak berusa sebisa mungkin untuk melembutkan hati seorang itu karena bagaimanapun anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua .Sebagaimana dijelaskan dalam Kaidah:

Jika seseorang dihadapi kan pada duan kemaslahat, maka dahulukan yang lebih nilainya keutamaannya# Dan bila mana dihadapkan pada dua kerusakan maka Ambillah yang lebih ringan.Wallahu A’lam bisshowab

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وصف الحالة:

في الحياة الزوجية، يكون الزوج ملزماً بتوفير النفقة للزوجة والأولاد، كما هو مقرر في تعاليم الإسلام. تشمل النفقة الحاجات الأساسية مثل الطعام، والملبس، والمسكن، وغيرها من الأمور الضرورية لاستمرار حياة الأسرة. الزوج هو القائد في الأسرة ومسؤول عن رفاهية زوجته وأولاده.

ولكن في حالة معينة، صرّح الزوج أن هدفه الأساسي من العمل وتحصيل المال هو إعالة أمه، وليس زوجته وأولاده. حيث يُفضّل الزوج تقديم النفقة لأمه رغم أن احتياجات الزوجة والأولاد لم تُلبَّى بالكامل. وفي هذه الحالة، تعلم الزوجة أن لها ولأولادها الحق الأول في نفقة الزوج بناءً على تعاليم الدين. ولكنها تختار أن تقبل قرار الزوج بصدر رحب دون أن تثير النزاع حفاظاً على استقرار الأسرة.

المسائل المطروحة/الأسئلة:

١. أولوية متلقي النفقة وفقاً لتعاليم الإسلام، من يجب أن يكون له الأولوية في تلقي نفقة الزوج؟ وهل يحق للزوج أن يُفضِّل أمه على زوجته وأولاده؟

٢. مسؤولية الزوج ، هل يمكن اعتبار تصرف الزوج في تفضيل أمه بالنفقة بينما لم تُلبى حاجات زوجته وأولاده إهمالاً لمسؤولياته؟

٣. رضا الزوجة: هل قبول الزوجة لهذا الوضع بصدر رحب دون مناقشة قرار الزوج يعفيه من الإثم أو المسؤولية الأخلاقية؟

٤. تأثير ذلك على استقرار الأسرة: كيف يمكن أن يؤثر تجنب الزوجة للصراع على استمرارية العلاقة بين الزوجين؟ وهل قد يؤدي هذا التصرف إلى مشاكل مستقبلية؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الإجابة على الأسئلة من الرقم ١ إلى ٤ كالتالي:

٣. رضا الزوجة: هل قبول الزوجة لهذا الوضع بصدر رحب دون مناقشة قرار الزوج يعفيه من الإثم أو المسؤولية الأخلاقية؟

٤. تأثير ذلك على استقرار الأسرة: كيف يمكن أن يؤثر تجنب الزوجة للصراع على استمرارية العلاقة بين الزوجين؟ وهل قد يؤدي هذا التصرف إلى مشاكل مستقبلية؟

الإجابة على الأسئلة من الرقم  ١    إلى ٤  كالتالي:

١.  أولوية متلقي النفقة:
   وفقًا لتعاليم الإسلام، الأولوية في تلقي النفقة للزوج هي الزوجة والأولاد. وقد ورد ذل في عدة آيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد ﷺ. حيث يجب على الزوج أن يقوم بتلبية احتياجات زوجته وأولاده قبل أن يقدّم لأشخاص آخرين، بما في ذلك والديه. وإن كان البر بالوالدين من أهم الواجبات في الإسلام، إلا أن النفقة على الزوجة والأولاد تُعدّ مسؤولية مباشرة وأساسية. وهذا يتماشى مع الحديث النبوي الذي رواه الإمام مسلم: “ابدأ بنفسك ثم بمن تعول”.

   وبالتالي، إذا لم تُلبَّ احتياجات الزوجة والأولاد، فلا يجوز للزوج أن يُقدِّم النفقة لأمه قبلهم.
كما قال النوى فى كتابه المسمى بالمسائل المنثوره:
*المسألة:* رجل له زوجة وأم. هل يجوز له تفضيل زوجته على أمه في النفقة، والاحتياجات، والكسوة، وغيرها من الأمور؟ وهل يأثم إذا فضّل زوجته كما ورد في المسألة؟

**الجواب:** لا يأثم إذا قام بتلبية احتياجات أمه بشكل مناسب وبما يُعرف من العرف السائد، خاصة إذا كانت الأم ممن يجب عليه نفقتها. ومع ذلك، الأفضل أن يسعى إلى إرضاء أمه وتقديمها في الأولوية. وإذا اضطر إلى تفضيل زوجته، فيجب عليه أن يقوم بذلك بطريقة لا تسيء إلى مشاعر أمه.

المقصود من العبارة أعلاه هو توضيح الأولويات بين الأم والزوجة فيما يتعلق بالنفقة والرعاية من جهة الزوج. وإليك التوضيح:

أ. لا يأثم في تفضيل الزوجة: لا يكون الزوج آثمًا إذا قدم النفقة الأكبر لزوجته، بشرط أن يكون قد ضمن تلبية احتياجات أمه بطريقة لائقة ومناسبة لواجبه تجاهها.

ب . الواجب تجاه الأم: إذا كانت الأم في حاجة إلى نفقة أو رعاية، فإن الزوج لا يزال ملتزمًا بتلبية هذه الاحتياجات. يُشار إلى هذا بـ”كفاية الأم”، أي تلبية احتياجات الأم بطريقة حسنة ومتوافقة مع العرف السائد.

ج . الأفضلية (الأفضل): رغم أنه لا إثم في تفضيل الزوجة، إلا أن الأفضل للزوج هو أن يسعى إلى إرضاء قلب أمه وإعطائها الأولوية، نظرًا لمكانة الأم العالية في الإسلام.

د . تفضيل الزوجة دون إيذاء الأم:إذا اضطر الزوج إلى تفضيل زوجته في بعض الأمور، مثل الحالات الطارئة، فإنه ينبغي أن يفعل ذلك بطريقة لا تؤذي مشاعر أمه. أي أنه يجب أن يكون حكيماً في التعامل لكي لا يتسبب في خلق نزاع بين الأم والزوجة.

بشكل عام، يؤكد النص على أهمية التوازن في تلبية حقوق كل من الزوجة والأم، مع توجيه النصيحة لتقديم الأم قدر الإمكان دون إهمال حقوق الزوجة.

٢. مسؤولية الزوج:
إذا قدّم الزوج أمه على زوجته وأولاده في النفقة بينما لم تُلبى حاجاتهم، فإن الزوج قد أهمل واجباته. يؤكد الإسلام على ضرورة تلبية احتياجات الزوجة والأولاد أولاً. توفير النفقة للأسرة هو جزء من مسؤوليات الزوج كقائد للأسرة، كما ورد في سورة النساء الآية ٣٤: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ…”.

إذا أهمل الزوج نفقة زوجته وأولاده، فقد أخل بالأمانة التي أوكلها الله إليه، وبالتالي فإن هذا التصرف يمكن اعتباره إهمالاً.

٣. رضا الزوجة:
إذا تقبلت الزوجة قرار زوجها برضا وصدر رحب دون الاعتراض عليه، فإن هذا يظهر صبرها وتحملها. ولكن، رضا الزوجة لا يعفي الزوج من المسؤولية الأخلاقية أو الإثم إذا كان قد أهمل واجباته تجاهها. يظل الزوج مسؤولاً أمام الله عن توفير النفقة لزوجته وأولاده، حتى لو تنازلت الزوجة عن حقها. لأن هذه المسؤولية ليست مجرد اتفاق بين البشر، بل هي أمانة من الله يجب الوفاء بها.

٤. تأثير ذلك على استقرار الأسرة:
قد يبدو تصرف الزوجة بتجنب النزاع حكمة على المدى القصير، لأنه يجنّب الأسرة الصراع. لكن إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة، قد يؤدي إلى توترات في المستقبل. إن عدم تلبية احتياجات الزوجة والأولاد يمكن أن يكون سببًا في خلق شعور بعدم الرضا وعدم العدالة. وعلى المدى البعيد، قد تشعر الزوجة بالإهمال ونقص التقدير، مما قد يؤدي إلى مشاكل أكبر في العلاقة الزوجية. ولذلك، ينبغي على الزوج أن يعي مسؤوليته وأن يولي رعاية واهتمامًا لرفاهية أسرته أولاً.

---

المراجع من القرآن الكريم والأحاديث وآراء العلماء حول مسألة النفقة:

١. القرآن الكريم، سورة البقرة ( ٢:٢٣٣)
“وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف…” تؤكد هذه الآية على واجب الزوج في توفير النفقة للزوجة والأولاد.

٢. القرآن الكريم، سورة النساء (٣٤:٤:):
“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ…” هذه الآية تبرز مسؤولية الرجل (الزوج) كقائد في الأسرة وضرورة إنفاقه على زوجته وأولاده.

٣. حديث رواه مسلم:
“ابدأ بنفسك ثم بمن تعول”. يُعلِّم هذا الحديث أن الشخص، وخاصة الزوج، يجب أن يبدأ بتلبية احتياجات نفسه وأسرته قبل مساعدة الآخرين، بما في ذلك والديه.

٤. حديث رواه البخاري:
قال النبي محمد ﷺ: “إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك”. (رواه البخاري، رقم ٥٦). يؤكد هذا الحديث أن النفقة التي يقدمها الزوج لزوجته تعتبر عملاً يؤجر عليه.

.٥. آراء العلماء:
   وفقًا لغالبية العلماء، النفقة على الزوجة والأولاد واجب، بينما تقديم النفقة للوالدين مستحب إذا كان الشخص قادرًا وكان الوالدان في حاجة. وأوضح علماء مثل الإمام النووي في _شرح صحيح مسلم_ أن النفقة على الأسرة الأساسية (الزوجة والأولاد) لها الأولوية على الآخرين.

٦.فتوى النووي المسمى بالمسائل المنثورة .ص ١٥٠ وعبارته

تفضيل الزوجة على الأم

مسئلة: إنسان له زوجة وأم ، هل له تفضيل الزوجة على الأم فى النفقة؟ وغيرها من المؤن والكسوة وهل يأثم بذلك؟
الجواب : لايأثم بذلك إذا قام 
بكفاية الأم إن كانت ممن يلزمه كفايتها بالمعروف: لكن الأفضل أن يستطيب قلب الأم، وأن يفضلها ، وإن كان لابد من ترجيح الزوجة فينبغى له أن يخيفه عن الأم.

بناءً على القرآن الكريم، الأحاديث النبوية، وآراء العلماء، فإن أولوية النفقة للزوج يجب أن تكون على زوجته وأولاده لكن ينبغى له أن يخيفه عن الأم. وأن يستطيب قلب أمه كماذكر فى القواعد: إذا تزامحت المصلحتان قدم الأعلى # وإذا تزامحت المفسدتان أخذ بالأخف.والله أعلم بالصواب