PERTANYAAN : Assalamualaikum. Wahai kiyai, benarkah muslimah diharamkan memakai celana panjang dan harus selalu memakai rok / gamis ? karena jika pakai celana panjang dikatakan menyerupai laki-laki (terlarang bagi perempuan yang menyerupai laki-laki begitu juga sebaliknya). Mohon penjelasannya. Terimakasih.
JAWABAN : Waalaikumsalam. Melihat bentuk celananya terlebih dahulu : ·Bila celana tersebut model celana yang khusus / kebanyakan dipakai pada kalangan wanita maka tidak terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki-laki yang diharamkan. ·Bila celana yang memang khusus dipakai untuk pria / kebanyakan pria maka berarti terjadi tasyabbuh (penyerupaan) dengan laki-laki yang di haramkan. ·Bila bentuk celana tersebut masih sama umumnya dipakai oleh lelaki dan wanita juga masih tidak dikatakan tasyabbuh(penyerupaan)
Referensi:
(مسألة : ي) : ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة ، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر ، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.
Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Fiqh dalam kitab Fath aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, Batasannya adalah : “bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak di gunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut”. [ Bughyah Almustarsyidiin 604 ].
Macam-macam unsur tasyabbuh (penyerupaan wanita pada pria dan sebaliknya
Dalam GAYA Bertingkah laku seperti wanita. Maksud bertingkah laku seperti wanita adalah menyerupai wanita dalam gaya, berbicara, cara berjalan, pakaian, perhiasan yang umumnya di lakukan/di pakai oleh wanita, pelarangan ini bertendensi pada hadits riwayat Ibnu Abbas Ra : ”Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan para wanita yang bertingkah laku seperti pria” (HR. Bukhori) Dalam riwayat lain : ”Nabi Muhammad SAW melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai pria” (HR. Bukhori) Imam Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fath Albaari “Larangan ini berlaku bagi orang yang sengaja bertingkah laku semacam itu, sedang bagi orang yang memang dari penciptaannya memang demikian maka tuntutan kewajibannya adalah merobah sedikit demi sedikit, bila orang tersebut tidak mau berusaha merubahnya dengan pelan-pelan apalagi terkesan dalam dirinya tumbuh rela dengan keberadaannya maka dirinya berdosa. [ Mausuu’ah alFiqhiyyah alKuwaitiyyah XI/63 ].
Dalam Pakaian dan perhiasan Sama dalam keterangan di atas, dan yang ada di dokumen
(مسألة : ي) : ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة ، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر ، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.
Masalah : Batasan penyerupaan yang di haramkan pada kasus penyerupaan orang laki-laki pada perempuan dan sebaliknya adalah apa yang diterangkan oleh Ulama Fiqh dalam kitab Fath aljawaad, Tuhfah, Imdaad dan kitab syun alghooroh. Imam Romli juga mengikutinya dalam kitab Annihaayah, Batasannya adalah “bila salah satu dari lelaki atau wanita tersebut berhias memakai barang yang dikhususkan untuk lainnya atau pakaian yang jamak digunakan pada tempat tinggal lelaki dan wanita tersebut”. [ Bughyah Almustarsyidiin 604 ].
Yang menjadi pertimbangan dalam masalah bisa dikatakan pakaian / perhiasan itu tasyabbuh atau tidak adalah KEBIASAAN TEMPAT DIMANA DIA BERDOMISILI BUKAN TEMPAT LAIN. Wallaahu A’lamu Bis Showaab
Fatawi Al-Azhar :
فتاوى الازهر روى أحمد والطبرانى أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه رأى أم سعيد بنت أبى جهل متقلدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال ” . يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحل الحرمة إذا تحقق أمران : أولهما : أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال ، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها ، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم اللّه لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية ، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه ، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك . وهذا ما يعنيه لفظ “تشبه ” ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد . والأمر الثانى :أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين ، وإما أن يكون هو الطبع نفسه ، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان ، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب ، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه ، ولا يعد تشبها مذموما
Fatwa Al-Azhar
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani bahwa Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu ‘anhu melihat Ummu Sa’id binti Abu Jahal membawa pedang sambil berjalan dengan gaya laki-laki. Lalu ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Bukan dari golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan.'”
Dari hadis-hadis ini diambil kesimpulan tentang keharaman seseorang dari kedua jenis kelamin menyerupai jenis kelamin lainnya.
Keharaman ini berlaku jika terpenuhi dua syarat:
1. Adanya Niat dan Kesengajaan: Yaitu seorang laki-laki sengaja melakukan sesuatu yang merupakan kebiasaan perempuan, atau perempuan sengaja melakukan sesuatu yang merupakan kebiasaan laki-laki. Kesengajaan ini bertujuan untuk mengaburkan atau melemahkan karakteristik masing-masing jenis kelamin. Padahal, yang seharusnya adalah karakteristik setiap jenis kelamin harus tetap kuat dan jelas, karena ini merupakan pembagian dan pengaturan dari Allah dalam penciptaan-Nya demi kemaslahatan umat manusia. Adapun jika kesamaan terjadi tanpa ada niat atau kesengajaan, maka tidak ada dosa di dalamnya. Karena ada banyak hal yang secara alami sama di antara manusia, seperti penggunaan alat makan, naik pesawat, dan hal-hal serupa. Inilah yang dimaksud dengan kata “tasyabbuh” (menyerupai), yang mengandung unsur tindakan dan niat. Jika niat itu tidak ada, maka yang terjadi adalah kemiripan (tasyabuh), bukan penyerupaan (tasyabbuh), dan tidak ada dosa dalam kemiripan yang tidak disengaja.
2. Penyerupaan dalam Hal yang Khas bagi Jenis Kelamin Lain: Yang menentukan kekhususan ini bisa berasal dari agama, naluri alami (fitrah) yang Allah ciptakan dalam diri manusia, atau adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Banyak kasus penyerupaan terjadi pada tahap awal dengan adanya niat, kesengajaan, dan kekaguman. Namun, seiring berjalannya waktu, hal tersebut menjadi sesuatu yang lumrah dan tidak lagi dianggap sebagai penyerupaan yang tercela.
HUKUNYA DARAH YANG KELUAR KARENA KEGUGURAN 1 BULAN MASA KEHAMILAN
PERTANYAAN :
Assalaamu’alaikum. Orang hamil 1 bulan lalu keguguran. Apakah darah yang keluar disebut darah nifas ? Dan umur berapakah kandungan itu bisa di sebut ‘ALAQOH(segumpal darah)?
Wa’alaikumussalaam warahmatullah wabarakaatuh.
Jawaban
Darah wanita yang keluar setelah keguguran hamil 1 bulan bukanlah darah nifas, darah tersebut dihukumi darah haidl bila memenuhi syarat-syarat darah haidl. Umur kandungan yang baru berumur 1 bulan (30 hari / 4 minggu) adalah masih berupa titik kecil yang menempel di dalam rahim, sedangkan batas minimal kandungan yang ketika keluar (dan atau keguguran), jika keluar darah setelahnya dinamakan nifas adalah kandungan yang minimal sudah berupa ‘alaqoh yakni berumur 40 hari (5 minggu lebih 5 hari). Oleh karena itu jika ada kandungan keluar sudah berwujud ‘alaqoh( segumpal darah)atau wujud setelahnya, jika ada darah yang keluar setelah wiladah(setelah melahirkan)tidak melebihi 15 hari maka disebut darah nifas, dan jika darah keluar setelah 15 hari maka disebut darah haidl (bukan nifas).
Hasyiyah Al-Bajuri I / 109 :
(والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة) فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاساً
Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar bersamaan dengan anak atau sebelum keluarnya anak tidak disebut nifas.
(قوله عقب الولادة) أي بأن يكون قبل مضي خمسة عشر يوما منها ، فهذا ضابط العقبية وإلا كان حيضا ولا نفاس لها لكن لو نزل عليها الدم بعد عشرة أيام مثلا كانت تلك العشرة من النفاس عددا لا حكما ، فيجب عليها الصلاة ونحوها فيها كما قاله البلقيني واعتمده الرملي وكان الأولى أن يقول عقب فراغ الرحم من الحمل ليخرج ما بين التوأمين ومثل الولادة إلقاء علقة وهي الدم الغليظ المستحيل من المني سميت بذلك لأنها تعلق بما لاقته ، ومضغة وهي القطعة من اللحم المستحيلة من العلقة سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ ـ اهـ الباجوري الجزء الأول ص ١٠٦
Dikatakan nifas dengan catatan keluarnya itu sebelum lewatnya 15 hari dari melahirkan, dan ini merupakan batas dari “setelah”, jika tidak demikian maka itu adalah haidl bukan nifas, akan tetapi jika darah turun atas perempuan setelah 10 hari dari melahirkan misalkan, maka 10 hari tersebut termasuk nifas dalam segi hitungan bukan hukum, maka wajib bagi perempuan untuk melaksanakan sholat dan semacamnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bulqiniy dan dibuat pedoman /dikuatkan oleh Imam Ar-Romliy. dan yang lebih utama adalah mengatakan “setelah kosongnya rahim dari kehamilan” agar mengeluarkan waktu yang berada di antara dua bayi kembar .
Termasuk dari wiladah (melahirkan) adalah keguguran ‘alaqoh yaitu darah yang kental (menggumpal) yang berubah dari mani, disebut ‘alaqoh karena bergantung pada sesuatu yang darah itu melekat padanya, dan juga mudlghoh yaitu sepotong daging yang berubah dari ‘alaqoh, disebut mudlghoh karena seukuran sesuatu yang dikunyah.
Deskripsi Masalah : Di dalam sebuah desa sebut saja Desa kemusu, sudah marak yang namanya jual beli sepeda motor gelap, sebagian tidak tau persis apa sepeda motor itu bekas curian, telat pajak, ataupun yang lainnya. Yang jelas selain harganya murah , barang masih layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sebagian ada suratnya Namun mati dan pemiliknya diketahui.
Pertanyaan : 1.Apakah hukum jual beli diatas melihat barang tersebut belum diketahui dengan jelas?
2.Bagaimana hukum uang yang dihasilkan dari sepeda motor tersebut semisal dibuat mengojek?
3.Langkah apa yang harus dilakukan si pembeli bila sudah terlanjur membeli barang tersebut?
Waalaikum salam.
Jawaban
-Hukumnya transaksi jual beli sepeda motor bodong itu di tafshil:
Jawaban No.1
Sah jika ahmad membeli sepeda motor bodong kepada muhammad,sedangkan sepeda motor itu adalah miliknya muhammad, tapi surat-suratnya sepeda motor itu sudah mati ( kadaluarsa ), atau surat-suratnya sepeda motor itu hilang. Maka Ahmad yang membeli sepeda motor bodong dari muhammad itu hukumnya sah.
Tidak sah jika barangnya tidak jelas .Karena bukan milik yang sempurna seperti sepeda gelap ( tidak dilengkapi surat- surat / dokumen resmi kepemilikan sepeda motor) sebagian tidak tau persis apa sepeda motor itu bekas curian, telat pajak, ataupun yang lainnya. Seperti halnya Andi membeli sepeda motor bodong kepada yuliadi, sedangkan sepeda motor itu diperoleh oleh yuliadi dengan cara mencuri. Maka andi yang membeli sepeda motor bodong dari yuliadi itu hukumnya tidak sah dan hukumnya haram.
Jawaban No.2
Halal
Jawaban No 3
Solusi bagi pembeli adalah mengembalikan pada pemilik sebelumnya. Apabila tidak diketahui maka dikembalikan pada ahli waris Apabila sama sekali tidak ditemukan , maka menjadi milik baitul mal dan ditashorrufkan (di bagikan ) untuk maslahatul muslimin ( kemanfaatan kaum muslimin).
Referensi:
(غاية البيان على شرح زبد ابن رسلان،صحيفة ١٨٣)
(ملك لذي العقد)اي ان يكون مملوكا لصاحب العقد الواقع وهو العاقد او موكله او موليه اي يكون مملوكا لاءحد الثلاثة فلا بصح بيع الفضولي (قوله فلا يصح بيع الفضولي)اي هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا)
Dalil diwajibkannya rakyat untuk membayar pajak kendaraan bermotor milik rakyat.
Referensi:
(بغية المسترشدين ص 92 دار الفكر)
(مسألة : ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم تجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً والا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباج بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر ه ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
المجموع شرح المهذب (9/ 350)
فرع)قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها فإن سكنها بأجرة وكسب شيئا بطريق شرعي كان عاصيا بسكناه ولا يحرم كسبه وللناس أن يشتروا منه ولكن إن وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها أولى لأن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيب في سكناها وكثرة أجرتها والله سبحانه وتعالى أعلم
الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (7/ 182)
سُئِلَ عن مَغْصُوبٍ تَحَقَّقَ جَهْلُ مَالِكِهِ هل هو حَرَامٌ مَحْضٌ أو شُبْهَةٌ وَهَلْ يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فيه كَاللُّقَطَةِ أو كَغَيْرِهَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فيه ما دَامَ مَالِكُهُ مَرْجُوَّ الْوُجُودِ بَلْ يُوضَعُ عِنْدَ قَاضٍ أَمِينٍ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَعَالِمٌ كَذَلِكَ فَإِنْ أَيِسَ من مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ صَارَ من جُمْلَةِ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كما في شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فإنه قال ما مُلَخَّصُهُ من معه مَالٌ حَرَامٌ وَأَيِسَ من مَعْرِفَةِ مَالِكِهِ وَلَيْسَ له وَارِثٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ في الْمُصَالَحِ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالْمَسَاجِدِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ على فَقِيرٍ أو فُقَرَاءَوَيَتَوَلَّى صَرْفَهُ الْقَاضِي إنْ كان عَفِيفًا وَإِلَّا حَرُمَ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ وَضَمِنَهُ الْمُسْلِمُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا من أَهْلِ الْبَلَدِ دَيِّنًا عَالِمًا فَإِنْ فَقَدْ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَأَخْذُ الْفَقِيرِ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ على نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إنْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى من يَتَصَدَّقُ عليهم وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ منه قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَنُقِلَ عن مُعَاوِيَةَ وَأَحْمَدَ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمْ من أَهْل الْوَرَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ الْمَالِ وَلَا رَمْيُهُ في الْبَحْرِ فلم يَبْقَ إلَّا مَصَالِحَ الْمُسْلِمِينَ ا ه
بغية المسترشدين (ص: 329)
(مسألة : ب ش) : وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها ، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندباً ، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور ، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال ، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما ، وتركة من لا يعرف له وارث ، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم ، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه ، فإن كان من هو تحت يده فقيراً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها ، زاد ش : نعم قال الغزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل ، ولا يطعم غنياً إلا إن كان ببرية ولم يجد شيئاً ، ولا يكتري منه مركوباً إلا إن خاف الانقطاع في سفره اهـ. وذكر نحو هذا في ك وزاد : ولمستحقه أخذه ممن هو تحت يده ظفراً ، ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق ، ويجب على من أخذ الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه ، لئلا يسوء اعتقاد الناس فيه ، خصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً
MENJUAL BARANG YANG SUDAH MENCAPAI SATU NISOB SEBELUM HAUL(SEBELUM SAMPAI SATU TAHUN)
Deskripsi Masalah : Di antara macam-macam nya zakat ada yang harus ditunaikan setiap tahun bila mencapai nishabnya seperti zakat hewan ternak, dagangan dll dan ada pula yang tidak harus menunggu satu tahun yang penting sudah sampai pada nishabnya seperti pertanian, perkebunan dll. Namun ada sebagian masyarakat yang nakal dengan menjual barang-barang tersebut agar ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Seperti menjual hewan-hewannya yang sudah sampai nishab sebelum haulnya (sebelum mencapai satu tahun) atau menjual padinya sebelum di panin.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum menjual barang seperti deskripsi di atas?
Jawaban :
Menjual barang yang semestinya wajib dikeluarkan zakatnya sebelum sampai waktunya adalah sah, akan tetapi hukumnya adalah makruh jika bertujuan menghindar dari kewajiban mengeluarkan zakat, bahkan menurut al Imam Al Gozali dalam kitab Al Wajiz dan Ihya’ Ulumiddin hukumnya adalah dosa jika dengan tujuan tersebut dan orang yang melakukannya pada dasarnya masih berkewajiban mengeluarkan zakat.
Sedangkan menurut imam Ibnu Hajar “apabila menjualnya karena ada hajat (keperluan)dan bukan karena agar bebas dari kewajiban mengeluarkan zakat maka jual belinya di hukumi tidak makruh.
Referensi :
فتح المعين ص٢٣٢ وكره أن يزيل ملكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة بأن يقصد به دفع وجوب الزكاة لأنه فرار من القربة. وفي الوجيز: يحرم. وزاد في الإحياء: ولا يبرئ الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار. وقال ابن الصلاح: يأثم بقصده لا بفعله. قال شيخنا: أما لو قصده لا لحيلة بل لحاجة أو لها وللفرار فلا كراهة.
SHOLATNYA NABI MUHAMMAD SAW SEBELUM DIWAJIBKANNYA SHOLAT YANG LIMA WAKTU
Assalamualaikum warahmatullahi wa barokatuh nyabis pamator ust.
Pertanyaan . Sholat ponapah se elaksanaakih pertama kali Rosulullah sabelluma sholat se lema’ wakto .Nyuon penjelasnah ust.
Waalaikum salam.
Jawaban.
Sebelum Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang lima waktu Nabi Muhammad sudah menerima perintah sholat.
Adapun sholat yang dimaksud sebelum sholat yang lima waktu yang dilakukan Nabi Muhammd SAW adalah Qiyamullail ( sholat malam ) dengan tanpa batas. Inilah pertama kali sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi shollallohu alaihi wasallam, bahkan Nabi pernah melakukan sholat bersama para Nabi di Baital maqdits sebelum naik keatas langit, namun demikian ulama berbeda pendapat tentang sholat yang dilakukan Nabi Muhammad Shollallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berpendapat sholat yang dilakukan Rasulullah adalah sholat yang bangsa lughat ( secara bahasa).sholat menurut bahasa adalah do’a dan dzikir. Dan sebagian berpendapat bahwa sholat yang dilakukan Rasulullah adalah sholat yang dikenal secara istilah syara’, pendapat inilah yang paling benar .Karena lafadh mengandung kemungkinan atau mengarahkan pada makna hakikat syariat sebelum bahasa. Dan sesungguhnya lafal itu mengandung kemungkinan di maknai kepada hakekatnya lafal yang sebangsa syariat, sebelum memungkinkan memaknai lafal itu kepada bahasa. Kita memungkinkan lafal itu menurut bahasa jika lafal itu tidak bisa dimaknai menurut syariat. Artinya sesungguhnya kita bisa menanggung beban sholat secara bahasa (do’a dan dzikir ) jika adanya udzur untuk menanggung beban sholat secara istilah syara’. Akan tetapi tidak mungkin ada udzur disini, maka dari itu wajib melaksanakan sholat secara istilah syara’. Kewajiban sholat tersebut berdasarkan firman Allah surah muzammil sebagai mana ibarah berikut:
Referensi;
فتوى النووي المسمى المسائل المنثورة .ص -٢٦-٢٧
نعم ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء صلواة الله وسلامه عليهم أجمعين ليلة الإسراء ببيت المقدس ، ثم يحتمل أنه كانت الصلاة قبل صعوده إلى السماء، ويحتمل أنها بعد نزوله منها واختلف العلماء في هذه الصلاة (١)فقيل : إنها الصلاة اللغوية ، وهى الدعاء والذكر وقيل ؛ هى الصلاة المعروفة وهذا أصح ؛ لأن اللفظ يُحمل على حقيقته الشرعية قبل اللغوية ، وإنمانحمله على اللغوية إذا تعذر حمله على الشرعية ولم يتعذر هنا ؛ فوجب الحمل على الصلاة الشرعية وكانت الصلاة واجبة قبل ليلة الإسراء، وكان الواجب قيام بعض الليل كما نص الله سبحانه وتعالى عليه فى سورة المزمل ، وكان الواجب أولا ماذكره الله سبحانه وتعالى فى أول السورة بقوله تعالى ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. اوزد عليه . ثم نسخ ذلك بعد سنة بماذكره الله تعالى فى آخر السورة بقوله تعالى فاقرؤو ماتيسر منه .ثم نسخ قيام الليل ليلة الإسراء ووجبت فيها الصلاة الخمس
……………………………………………..
١ ) هى لغة الدعاء والذكر وشرعا أقول وأفعال مفتوحة بالتكبير المقرون بالنية ، مختومة بالتسليم بشرائط مخصوصة .فأقوالها الواجبة خمسة ، وأفعاله ثمانية مذكورة فى المطولاة
والحكمة فى وقوعها تلك الليلة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدس ظاهرا وباطنا حيث غسل بماء الزمزم وملئ بالإيمان والحكمة من الشأن الصلاة أن يقدمها الطهر؛ ناسب ذلك أن تفرض فيها ؛ ولم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ماوقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد وذهب بعضهم : إلى أنها مفروضة . ونقل الشافعى عن بعض أهل العلم: كانت مفروضة ثم نسخت أه بجيري بتصرف
Artinya:” Ya Sesungguhnya Nabi kita telah menetapkan sholat bersama para Nabi sholawatullah wasalamuhum Ajmaien pada malam Isra’ di Baitul maqdis . Ulama’ berbeda pandang tentang sholat ini ( sholat yang dilakukan Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan adalah sholat secara bahasa, Yaitu do’a dan Dzikir Dan ada yang mengatakan sholat yang diketahui secara syariat dan ini yang paling benar; Dengan alasan karena lafadh mengandung kemungkinan (dibebankan) pada hakikatnya syara’ sebelum lughat ( bahasa) .Dan sesungguhnya lafal itu mengandung kemungkinan di maknai kepada hakekatnya lafal yang sebangsa syariat, sebelum memungkinkan memaknai lafal itu kepada bahasa. Kita memungkinkan lafal itu menurut bahasa jika lafal itu tidak bisa dimaknai menurut syariat. Dan adanya sholat yang dilakukan Nabi adalah sebelum isra’ kewajiban sholat tersebut adalah Qiyamullail, sebagaimana firman Allh dalam surat al-Muzammil (يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا الخ) itu dimansukh setelah satu tahun dengan ayat terakhir ( فاقرؤو ماتيسر منه) yang kemudian dimansukh Qiyamullail pada malam Isra’ yang kemudian diwajikanlah sholat yang lima waktu.
Sholat secara etemologi ( bahasa) mengandung arti do’a dan dzikir sedangkan kan menurut terminologi (Istilah syar’ie) adalah perkataan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir bersamaan dengan niat dan diakhiri salam dengan persyaratan yang khusus. Maka perkataan – perkataan yang wajib dalam sholat ada lima dan pekerjaan- pekerjaannya yang wajib dalam sholat ada delapan belas yang dijelaskan dlm kitab dengan penjelasan yang panjang.
Adapun hikmah terjadinya diwajibkannya sholat pada malam Isra’ , bahwa Nabi ketika disucikan dhahir dan bathin dan dibasuh dengan air zamzam yang kemudian beliu dadanya ( hatinya ) dipenuhi dengan iman dan hikmah dari berbagai tingkah laku pekerjaan sholat didahului dengan suci itu dinisbatkan pada kewajiban sholat yang mana sebelum isra’ tidak ada perintah kewajiban sholat kecuali perintah ” Qiyamullail dengan tanpa batas . Sebagian ulama berpendapat sholat Qimullail itu adalah wajib sebagaimana Imam Syafi’ menukil ( mengutip) dari orang ahli ilmu bahwa Qiyamullail diwajibkan yang kemudian dimansukh
Kewajiban perintah sholat kepada Nabi selain yang ditegaskan dalam surat al-Muzammil tersebut juga ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daraquthni bahwa:
أن جبريل أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة
Artinya, “Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudhu’ dan shalat,” (HR Ahmad dan Ad-Daraquthni)
Menurut Ibnu Ishaq, kewajiban shalat dimulai sejak Rasulullah menerima wahyu pertama. Bahkan, Rasul dan Khadijah sudah shalat sebelum shalat yang lima waktu itu diwajibkan, bahkan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan shalat dan berbuat baik, hal ini berdasarkan hadits yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Kitab Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari. Dalam kitab itu, Ibnu Rajab menulis:
وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل، فقال يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف
Artinya, “Ibnu Abbas berkata, dari Abu Sufyan tentang hadits Herakilius, bahwa Nabi SAW memerintahkan kami shalat, jujur, dan menjaga harga diri.”
Riwayat ini terdapat dalam Shahih Al-Bukhari. Menurut Ibnu Rajab, adanya riwayat ini menunjukkan Rasulullah sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk shalat, berkata jujur, dan menjaga harga diri. Bahkan ia sendiri juga melakukan hal yang sama sebelum adanya kewajiban shalat lima waktu. Ibnu Rajab menegaskan:
والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة
Artinya, “Hadits yang menunjukkan Nabi mengerjakan shalat sebelum isra’ sangatlah banyak.”
Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa Nabi pernah melakukan sholat bersama para Nabi sebelum Isra’ di Baital maqdits, hal ini membuktikan bahwa perintah sholat sudah ada sebelum isra’ dan mi’raj diwajibkannya sholat lima waktu. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk shalat yang dikerjakan Rasulullah, berapa rakaat, dan kapan saja waktunya.
Merujuk pada penjelasan Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari, dalam hal ini ulama berbeda pendapat terkait bagaimana shalat Rasul sebelum isra’. Tetapi yang paling penting, seluruh ulama membuktikan bahwa kewajiban shalat sudah ada sebelum isra’. Ibnu Rajab menjelaskan:
لكن قد قيل: إنه كان قد فرض عليه ركعتان في أول النهار وركعتان في أخره فقط…وقال قتادة: كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي
Artinya, “Tetapi, ada yang mengatakan bahwa shalat yang diwajibkan pada Rasul pada awalnya adalah dua raka’at shubuh dan dua raka’at waktu malam… Qatadah mengatakan, ‘Shalat pertama kali adalah dua raka’at shubuh dan dua raka’at isya.’”
Dengan demikian, perintah shalat pertama kali tidak langsung lima waktu, melainkan Qiyamullail dan ada yang mengatakan hanya dua kali sehari, yaitu dua raka’at di waktu shubuh dan dua raka’at di waktu isya’ selain itu juga Nabi sholat bersama para Nabi dibaital maqdits ketika peristiwa isra’ mi’raj diantaranya kitab yang menjelaskan peristiwa isra’ dan mi’raj adalah kitab Dardir dan kitab- kitab lainnya .Berikut salah satu penggalan hadits yang menjelaskan tentang sholanya Nabi adalah:
Artinya, “Kemudian Rasul masuk masjid dan shalat dua rakaat.”
Ali Mula Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih pada saat menjelaskan hadits ini mengatakan:
أي: تحية المسجد، والظاهر أن هذه في الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء
Artinya, “Maksudnya, shalat tahiyatul masjid. Secara lahir, inilah shalat yang diikuti oleh para Nabi, sehingga Nabi Muhammad menjadi imamnya para Nabi.”
Deskripsi masalah. Ahmad mendapatkan harta warisan dari ayahnya namun jauh dari rumahnya karena Ahmad sudah berkeluarga/ hidup berumah tangga artinya bikin rumah sendiri namun rumahnya jauh dari rumah asal ketika masih bersama orang tuanya. Studi kasus ada tanah mau dijual didekat rumahnya namun dia tidak punya uang kecuali dengan menjual harta warisannya .
Pertanyaannya.
Bagaimana hukumnya menjual harta warisan orang tua?
Waalaikum salam.
Jawaban.
Menjual harta warisan (tirkat) dalam kondisi dhoruroh hukumnya boleh dengan catatan sudah dimiliki melalui pembagian warisan dengan secara sah akan tetapi sebaliknya jika belum terbagi maka tidak boleh kecuali dengan patang ridho(saling ridho). Dan apabila harta tirkatnya berupa tanah atau rumah maka sebaiknya hasil dari penjualannya dibelikan hal yang serupa bukan barang yang bergerak. Mengapa harus dibelikan barang yang serupa tak bergerak, karena (tanah, rumah) memiliki banyak manfaat dan kecil risiko, kecil kemungkinan dicuri atau dirampas orang, berbeda dengan barang bergerak. Karenanya, lebih baik bila (tanah, rumah) tak dijual. Seandainya dijual lebih baik hasil penjualannya dirupakan yang semisalnya. Adapun hukum yang dikandung, bahwa hadits Artinya“Barang siapa menjual rumah atau tanah, kemudian tidak menggunakan hasil penjualannya itu untuk membeli yang sejenisnya, maka dia tak layak mendapatkan berkah padanya” (HR. Ahmad, hadits hasan). ” ini tidak menunjukkan haramnya menjual tanah dan rumah, tapi berisi targhib (motivasi/dorongan) untuk mengelola tanah dan menjadikannya produktif. Hukum menjual tanah atau rumah ini berbeda-beda menurut situasi dan kondisi yang melatarinya. Bagi yang memiliki tanah lebih atau rumah lebih dari yang dibutuhkan untuk diri dan keluarganya, tak mengapa menjualnya, demikian pula bila hasil penjualan itu digunakan untuk membeli yang sejenis.
Ensiklopedia Fiqh – 6285/31949 Hukum Taklifi: 4 – Mengalihkan hak waris dibolehkan dengan kesepakatan bersama( sama ridho), dan dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ‘anhu menceraikan istrinya, Tumazir binti Ashbagh al-Kalbiyyah, ketika sakit keras. Kemudian ia meninggal dunia dan istrinya masih dalam masa iddah. Lalu Utsman radhiyallahu ‘anhu mewarisinya bersama tiga istrinya yang lain. Mereka kemudian berdamai dengannya (Tumazir) dengan memberikan seperempat bagian dari warisannya, yaitu sebesar tiga puluh delapan ribu. Ada yang mengatakan dalam bentuk dinar, ada yang mengatakan dalam bentuk dirham. (2)
Hakikat Takharuj (Pengalihan Hak Waris): * Dasar Hukum Takharuj adalah sebuah perjanjian damai di antara para ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang dari mereka. Namun, perjanjian ini dianggap sebagai jual beli jika imbalan yang disepakati adalah sesuatu di luar harta warisan. Dan dianggap sebagai pembagian dan pertukaran jika imbalan yang disepakati adalah dari harta warisan. Bahkan bisa dianggap sebagai hibah atau penghapusan bagian jika imbalan yang disepakati lebih kecil dari bagian yang seharusnya. (1) Dan ini adalah rangkuman umumnya. Setiap kasus memiliki syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Siapa yang Berhak Melakukan Takharuj: * Takharuj adalah perjanjian damai, dan dalam kebanyakan kasus dianggap sebagai salah satu jenis perjanjian timbal balik. Oleh karena itu, syarat bagi orang yang berhak melakukan takharuj adalah memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian, yaitu harus berakal sehat dan tidak dalam keadaan di bawah pengampuan. Sehingga takharuj yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mengerti atau orang gila dan sejenisnya tidak sah. Disyaratkan pula bahwa orang tersebut memiliki kemauan, karena takharuj didasarkan pada persetujuan. (Lihat: Paksaan). Disyaratkan pula bagi orang yang berhak melakukan takharuj adalah memiliki kepemilikan atas apa yang diperjualbelikan. Mengenai tindakan orang yang tidak berhak (fuduli), terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengizinkannya dengan syarat mendapat izin dari pemilik, yaitu mazhab Hanafi dan Maliki, dan ada yang tidak mengizinkannya, yaitu mazhab Syafi’i dan Hanbali. Hal ini memiliki penjelasan lebih lanjut dalam pembahasan tentang (fuduli). Kepemilikan untuk melakukan tindakan hukum juga bisa melalui perwakilan (wakalah), dan dalam hal ini tindakan hukum harus terbatas pada apa yang diizinkan kepada wakilnya. (Lihat: Wakalah). Kepemilikan untuk melakukan tindakan hukum juga bisa melalui perwalian syar’i seperti wali dan wasi, dan dalam hal ini tindakan mereka harus terbatas pada apa yang menguntungkan bagi orang yang diwalikan. Ibnu Farhun pernah menukil dari Mufid al-Hukkam tentang seorang ayah yang mendamaikan putrinya yang sulung dengan memberikan sebagian hak warisnya atau sesuatu yang lain, sedangkan hak putrinya sudah jelas dan tidak ada perselisihan, bahwa perdamaiannya tidak sah karena tidak ada pertimbangan (maslahat), dan sang putri berhak atas sisa bagiannya. (1) Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada: (Wasiat, Wilayah).
Syarat Sah Takharuj: Takharuj memiliki syarat-syarat umum karena ia dianggap sebagai sebuah perjanjian damai, serta syarat-syarat khusus yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk takharujnya. Syarat-syarat khusus ini akan dijelaskan pada bagian yang sesuai. Adapun syarat-syarat umumnya adalah: * a) Harta Warisan (Mahal Takharuj) Harus Diketahui: Syarat sah takharuj adalah harta warisan yang menjadi objek takharuj harus diketahui dengan jelas. Hal ini dikarenakan takharuj pada umumnya dianggap sebagai jual beli dalam bentuk perdamaian, sedangkan jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui tidak sah. Demikian pula perdamaian terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Namun, jika tidak mungkin mengetahui harta warisan tersebut, maka perdamaian terhadap sesuatu yang tidak diketahui diperbolehkan. Contohnya, seorang istri berdamai mengenai mas kawinnya, padahal baik istri maupun ahli waris tidak mengetahui jumlah pastinya. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki, Syafi’i, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Hanbali yang membolehkan perdamaian terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanbali adalah membolehkan perdamaian terhadap sesuatu yang tidak diketahui secara mutlak, baik diketahui jumlahnya atau tidak. Dalil yang mendukung perdamaian terhadap sesuatu yang tidak diketahui jika tidak mungkin diketahui adalah sabda Nabi SAW kepada dua orang yang berselisih tentang warisan yang tidak jelas, “Bagi dua dan pilihlah yang benar, lalu bersumpahlah dan saling memaafkan.” (1) Sedangkan menurut mazhab Hanafi, tidak disyaratkan bahwa benda-benda dalam harta warisan harus diketahui dengan jelas dalam hal yang tidak memerlukan penyerahan. Hal ini karena tidak ada kebutuhan untuk menyerahkannya, dan jual beli terhadap sesuatu yang jumlahnya tidak diketahui adalah sah. Contohnya, seseorang mengakui telah mengambil sesuatu secara paksa, kemudian orang yang mengakuinya menjual kembali kepada orang yang mengaku mengambil, meskipun mereka tidak mengetahui jumlahnya, maka jual beli tersebut sah. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dalam hal ini tidak menimbulkan perselisihan. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah tindakan Utsman dalam takharuj dengan istri Abdurrahman bin Auf. (1)
8- (b) Imbalan Harus Jelas: Imbalan yang diberikan sebagai ganti hak waris yang dilepaskan haruslah berupa harta yang jelas jenis, jumlah, dan manfaatnya, serta dapat diserahkan. Imbalan yang tidak jelas jenis, jumlah, atau sifatnya, atau imbalan yang tidak layak dijadikan sebagai pembayaran dalam jual beli, tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat umum, meskipun mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa jika imbalan tidak perlu diserahkan secara fisik dan tidak ada cara untuk mengetahuinya secara pasti (misalnya dalam kasus warisan yang tidak jelas), maka diperbolehkan meskipun dalam keadaan tidak pasti. (2) 9-(c) Penyerahan Seketika: Jika takharuj dilakukan dengan cara menukar satu jenis uang dengan jenis uang lainnya, atau jika kedua belah pihak sepakat atas sesuatu yang mengandung unsur riba, maka penyerahan harus dilakukan saat itu juga. Ini adalah pendapat yang disepakati secara umum, meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam hal detailnya yang akan dijelaskan kemudian saat membahas berbagai bentuk takharuj. (1) 10-(d) Memenuhi Syarat Jual Beli Utang: Jika harta warisan berupa piutang kepada pihak lain, maka syarat-syarat jual beli utang harus dipenuhi. Pendapat ini berlaku bagi mazhab Maliki dan Syafi’i yang membolehkan jual beli utang kepada pihak lain selain pemilik utang. Atau, menurut mazhab Hanafi, dapat digunakan cara-cara lain seperti pembebasan utang atau pengalihan utang untuk mencapai tujuan takharuj. Penjelasan lebih detail akan diberikan saat membahas berbagai bentuk takharuj. Bentuk-bentuk Takharuj: Mazhab Syafi’i dan Hanbali tidak menyebutkan secara rinci berbagai bentuk takharuj, sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki memberikan penjelasan yang lebih detail, namun dengan perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan ini akan dijelaskan secara terpisah untuk setiap mazhab.
Bentuk -bentuk Takharuj 11. Jika para ahli waris melakukan takharuj dengan salah seorang dari mereka dengan memberikan imbalan berupa harta, maka terdapat berbagai bentuk takharuj yang berbeda-beda tergantung pada jenis imbalan yang diberikan dan jenis harta warisan. Berikut penjelasannya: a. Harta Warisan berupa Tanah atau Barang: Jika ahli waris mengeluarkan salah seorang dari mereka dengan memberikan sejumlah uang, maka takharuj tersebut sah, baik jumlah uang yang diberikan lebih sedikit atau lebih banyak dari bagiannya. Hal ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai jual beli, dan jual beli sah dengan harga berapa pun. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembebasan utang, karena pembebasan utang atas benda tidak bergerak tidak sah. Tidak perlu diketahui secara pasti berapa bagian harta warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang dikeluarkan, karena ketidaktahuan dalam hal ini tidak membatalkan jual beli, sebab benda yang dijual tidak perlu diserahkan secara fisik. b. Harta Warisan berupa Emas dan Imbalan Perak, atau Sebaliknya: Jika harta warisan berupa emas dan diberikan imbalan berupa perak, atau sebaliknya, maka takharuj tersebut juga sah, baik jumlah imbalan lebih sedikit atau lebih banyak dari bagiannya. Hal ini karena tindakan tersebut merupakan jual beli barang yang berbeda jenis, sehingga tidak perlu persamaan nilai. Namun, penyerahan harus dilakukan saat itu juga karena tindakan ini termasuk dalam kategori tukar menukar. Kecuali jika ahli waris yang masih memegang sisa harta warisan mengingkari kepemilikannya, maka cukup dengan penyerahan simbolik. Hal ini karena penyerahan tersebut dianggap sebagai jaminan, sehingga menggantikan penyerahan dalam perjanjian takharuj. Secara umum, jika kedua penyerahan memiliki sifat yang sama, seperti penyerahan sebagai jaminan, maka salah satu dapat menggantikan yang lainnya. Namun, jika berbeda, maka penyerahan yang bersifat jaminan tidak dapat menggantikan penyerahan dalam perjanjian takharuj. Jika ahli waris yang masih memegang sisa harta waris mengakui kepemilikannya, maka harus dilakukan penyerahan secara fisik di tempat yang memungkinkan, karena penyerahan ini bersifat titipan dan tidak dapat menggantikan penyerahan dalam perjanjian takharuj. c. Harta Warisan dan Imbalan berupa Uang: Jika harta warisan dan imbalan berupa uang (dirham dan dinar), maka takharuj tersebut sah, meskipun dilakukan dengan menukar jenis uang yang berbeda, sama seperti dalam jual beli. Namun, penyerahan harus dilakukan saat itu juga karena tindakan ini termasuk dalam kategori tukar menukar. d. Harta Warisan Beragam dan Imbalan Tunai: Jika harta warisan terdiri dari emas, perak, dan barang-barang lainnya, dan diberikan imbalan berupa uang tunai, maka takharuj tersebut tidak sah kecuali jika jumlah uang yang diberikan lebih banyak dari bagiannya dalam jenis uang tersebut. Hal ini dilakukan agar orang yang dikeluarkan mendapatkan bagiannya yang setara, dan kelebihannya diberikan sebagai imbalan atas bagiannya dalam harta warisan lainnya. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya riba. Penyerahan untuk bagian yang setara harus dilakukan saat itu juga karena termasuk dalam kategori tukar menukar.
Jika imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang dikeluarkan sama dengan atau kurang dari bagiannya, maka perjanjian takharuj menjadi batal karena mengandung unsur riba. Hal ini dikarenakan: * Jika imbalan sama dengan bagiannya: Sisa harta warisan yang berbeda jenis akan menjadi kelebihan yang tidak ada imbalannya, sehingga termasuk dalam kategori riba. * Jika imbalan kurang dari bagiannya: Sisa harta warisan yang sama jenis maupun berbeda jenis akan menjadi kelebihan yang tidak ada imbalannya, sehingga termasuk dalam kategori riba. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan saling mengganti kerugian, karena akan tetap mengandung unsur riba. Pembebasan utang atas sisa harta warisan juga tidak dapat dilakukan karena pembebasan utang atas benda tidak bergerak adalah tidak sah. Demikian pula, jika bagian harta waris yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang dikeluarkan tidak diketahui jumlahnya, maka perjanjian takharuj menjadi batal karena berpotensi mengandung unsur riba. Hal ini dikarenakan kemungkinan terjadinya riba lebih besar jika imbalan yang diberikan sama dengan atau kurang dari bagiannya. Al-Hakim Abu al-Fadl berpendapat bahwa perjanjian takharuj hanya batal jika imbalan yang diberikan kurang dari bagiannya dalam kasus harta yang mengandung unsur riba dan terdapat perselisihan mengenai hak waris. Namun, jika hak waris dibantah, maka perjanjian takharuj tetap sah karena imbalan yang diberikan dianggap sebagai ganti rugi atas perselisihan atau untuk menarik kembali sumpah, atau untuk memberikan hak yang sesuai dengan jumlah yang diterima dan melepaskan hak atas sisanya. Pendapat ini sama seperti dalam kasus perdamaian utang dengan jumlah yang lebih kecil. Jika harta warisan terdiri dari berbagai jenis barang (emas, perak, barang dagangan, dan tanah) dan diberikan imbalan berupa barang dagangan, maka perjanjian takharuj sah secara mutlak, baik jumlah imbalan lebih sedikit atau lebih banyak dari bagiannya. Jika jumlah harta warisan tidak diketahui secara pasti dan imbalan diberikan dalam bentuk barang yang diukur atau ditimbang, maka terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Al-Marghiyani berpendapat bahwa perjanjian takharuj tidak sah karena berpotensi mengandung unsur riba, yaitu jika dalam harta warisan terdapat barang yang sejenis dengan barang yang diberikan sebagai imbalan, sehingga terjadi jual beli barang yang diukur dengan harga yang tidak pasti. Namun, ulama lain berpendapat bahwa perjanjian takharuj tersebut sah karena kemungkinan tidak adanya barang sejenis dalam harta warisan. Jika ada barang sejenis, mungkin saja bagian ahli waris dalam jenis barang tersebut lebih sedikit dari jumlah imbalan yang diberikan, sehingga tidak terjadi riba. Kemungkinan lain adalah bagian ahli waris sama dengan atau lebih banyak dari jumlah imbalan, namun ini adalah kemungkinan yang sangat kecil dan tidak perlu diperhitungkan.
Pendapat Abu Ja’far: Pendapat Abu Ja’far lebih tepat menurut Al-Zayla’i dan Qadhi Khan. z. Harta Warisan Tidak Diketahui dan Imbalan Terukur: Jika harta warisan tidak diketahui jumlahnya dan tidak berupa barang yang diukur atau ditimbang, sementara imbalan yang diberikan berupa barang yang diukur atau ditimbang, maka ada perbedaan pendapat: * Pendapat pertama: Perjanjian takharuj tidak sah karena dianggap sebagai jual beli terhadap sesuatu yang tidak diketahui, karena ahli waris yang dikeluarkan menjual bagiannya yang tidak diketahui dengan imbalan yang diketahui. * Pendapat yang lebih kuat: Perjanjian takharuj sah karena ketidaktahuan dalam hal ini tidak menimbulkan perselisihan, mengingat harta warisan masih berada di tangan ahli waris lainnya. Bahkan jika sebagian harta warisan berada di tangan ahli waris yang dikeluarkan, perjanjian tetap tidak sah jika ia tidak mengetahui seluruh harta yang dimilikinya, karena diperlukan penyerahan secara fisik. Bentuk-Bentuk Takharuj menurut Mazhab Maliki: Mazhab Maliki membedakan antara kasus di mana imbalan takharuj berasal dari harta warisan itu sendiri dan kasus di mana imbalan berasal dari harta di luar warisan. Pertama: Imbalan berasal dari harta warisan: * Jika harta warisan terdiri dari berbagai jenis barang (misalnya tanah, perak, dan emas) dan seorang ahli waris, misalnya seorang istri, ingin keluar dari warisan, maka perjanjian takharuj sah dalam kondisi berikut: * Imbalan kurang dari atau sama dengan bagiannya: Jika istri mengambil emas dari harta warisan sejumlah atau kurang dari bagian emasnya, atau mengambil perak sejumlah atau kurang dari bagian peraknya, maka perjanjian sah. Misalnya, jika ia mengambil 10 dinar atau kurang dari 80 dinar emas yang ada, maka perjanjian sah karena ia telah mengambil sebagian atau seluruh bagiannya dalam bentuk dinar, dan sisanya dianggap sebagai hibah dari ahli waris lainnya. Namun, syaratnya adalah semua emas atau perak yang akan diambil harus ada secara fisik. Jika ada sebagian yang tidak ada, maka perjanjian menjadi tidak sah karena akan melibatkan jual beli terhadap barang yang belum ada. * Imbalan lebih satu dinar dari bagiannya: Jika istri mengambil emas lebih satu dinar dari bagiannya, misalnya 11 dinar dari 80 dinar yang ada, maka perjanjian juga sah. Hal ini karena ia telah mengambil bagiannya dalam bentuk dinar, dan dinar tambahan dianggap sebagai pembayaran atas bagiannya dalam barang lainnya. Namun, syaratnya adalah semua harta warisan harus ada secara fisik
C. Jika terjadi perdamaian dengan diberikan emas dari harta warisan, dan apa yang dia ambil lebih banyak dari bagian emasnya sebesar lebih dari satu dinar, maka perdamaian ini sah jika dinar yang seharusnya dia dapatkan nilainya lebih sedikit dari nilai tukar satu dinar, atau nilai barang yang seharusnya dia dapatkan nilainya lebih sedikit dari nilai tukar satu dinar, atau baik dinar maupun barang nilainya lebih sedikit dari nilai tukar satu dinar. Perdamaian dalam kondisi ini sah karena jual beli dan tukar menukar hanya terjadi pada satu dinar saja. Hal ini karena tidak diperbolehkan menggabungkan jual beli dan tukar menukar dalam lebih dari satu dinar. Disyaratkan pula bahwa seluruh harta warisan diketahui dan ada. Jika dinar dan nilai barang lebih dari nilai tukar satu dinar, maka perdamaian dilarang karena akan menyebabkan terjadinya jual beli dan tukar menukar dalam lebih dari satu dinar. D. Jika terjadi perdamaian dengan diberikan barang dari harta warisan, maka perdamaian tersebut sah secara mutlak, baik apa yang dia ambil sama dengan bagiannya, lebih sedikit, atau lebih banyak. Kedua: Jika pengganti keluarnya (dari harta warisan) adalah dari selain harta warisan:
13. Jika pengganti (yang diberikan dalam perdamaian) berasal dari luar harta warisan, maka hukum perdamaian tersebut berbeda-beda tergantung pada kondisinya, yaitu:
A. Jika harta warisan terdiri dari barang, perak, dan emas, dan ahli waris didamaikan dengan emas dari luar harta warisan, atau dengan perak dari luar harta warisan, maka perdamaian ini tidak sah, baik dia mengambil sedikit atau banyak dari bagiannya. Hal ini karena ini merupakan jual beli emas, perak, dan barang dengan emas atau perak, dan ini termasuk riba fadhl, dan di dalamnya terdapat riba nasaa’ jika seluruh atau sebagian harta warisan tidak ada. Hal ini karena hukumnya sama dengan hukum tunai jika disertai dengan tunai. B. Jika harta warisan seperti yang disebutkan dalam kondisi sebelumnya, dan ahli waris mendamaikan istri dengan barang dari luar harta warisan, maka perdamaian ini sah dengan syarat-syarat sebagai berikut: * Seluruh harta warisan diketahui oleh para pihak yang berdamai agar perdamaian dilakukan secara jelas. * Seluruh harta warisan benar-benar ada secara fisik atau secara hukum dalam bentuk utang yang segera dapat dicairkan, sehingga dianggap sama dengan yang ada. * Perdamaian dilakukan berdasarkan pengakuan. * Debitor mengakui utangnya jika dalam harta warisan terdapat utang. * Debitor hadir pada saat perdamaian karena jika dia tidak hadir, maka dikhawatirkan dia akan mengingkari. * Debitor harus mampu menanggung akibat hukum dari perbuatannya. C. Jika harta warisan terdiri dari dirham, barang, atau emas dan barang, maka perdamaian dengan emas dari luar harta warisan atau dengan perak dari luar harta warisan diperbolehkan dengan syarat tidak terjadi penggabungan jual beli dan tukar menukar dalam jumlah lebih dari satu dinar.
Mazhab Syafi’i: 14.Mazhab Syafi’i membedakan antara perdamaian yang dilakukan berdasarkan pengakuan dan yang dilakukan berdasarkan penolakan. Jika perdamaian dilakukan berdasarkan pengakuan dan penggantinya bukan dari harta yang dipermasalahkan, maka ini dianggap sebagai jual beli yang berlaku hukum jual beli, seperti syarat penyerahan jika kedua belah pihak sepakat mengenai hal yang membatalkan riba, dan syarat kesetaraan jika barang tersebut termasuk jenis yang terkena riba dan sebagainya. Jika perdamaian hanya dilakukan pada sebagian harta yang dipermasalahkan, maka ini dianggap sebagai hibah (pemberian) kepada sebagian pihak, dan berlaku hukum hibah. Ini berlaku untuk perdamaian berdasarkan pengakuan. Adapun perdamaian berdasarkan penolakan, menurut mereka, adalah batal. Namun, mereka membuat pengecualian untuk perdamaian antara ahli waris dalam keadaan darurat, dengan syarat apa yang diberikan kepada pihak yang berdamai berasal dari harta warisan itu sendiri, bukan dari luar. Perdamaian ini boleh dilakukan baik secara sama maupun tidak sama. Mazhab Hanbali:
15. Mazhab Hanbali tidak menyebutkan bentuk-bentuk khusus dalam perdamaian, tetapi mengikuti kaidah umum perdamaian yang bisa berupa jual beli, hibah, atau pembebasan utang.
Pengganti (yang diberikan dalam perdamaian) boleh sejenis dengan harta yang dipermasalahkan atau berbeda jenis. Jika sejenis dan nilainya sama, maka ini merupakan pelunasan utang. Jika nilainya kurang, maka ini merupakan pelunasan sebagian utang dan sisanya dibebaskan, baik dengan cara pembebasan utang atau hibah. Jika pengganti berbeda jenis, maka ini dianggap sebagai jual beli yang berlaku hukum jual beli, dan syarat-syarat tukar menukar harus diperhatikan jika dilakukan dengan uang tunai dan sebagainya. Jika perdamaian dilakukan berdasarkan penolakan, maka pihak yang berdamai tidak boleh mengambil harta sejenis dengan haknya dalam jumlah yang lebih dari haknya karena kelebihannya tidak ada timbal baliknya, sehingga dia dianggap zalim. Berbeda halnya jika dia mengambil harta yang berbeda jenis, karena ini dianggap sebagai jual beli bagi pihak yang mengklaim haknya, karena dia menganggapnya sebagai ganti rugi, dan dianggap sebagai pembebasan utang bagi pihak yang mengingkari, karena dia memberikan harta untuk menebus sumpahnya dan menghindari kerugian /kemudhoratan darinya (1)
Adanya Utang dalam Harta Warisan sebelum Perdamaian: Jika sebagian harta warisan merupakan utang dari orang lain dan para ahli waris berdamai dengan salah satu dari mereka dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan melunasi utang dan menjadi milik mereka, maka para ulama berbeda pendapat mengenai sah tidaknya perdamaian tersebut, yaitu: * Mazhab Hanafi: Perdamaian ini batal baik untuk utang maupun harta benda lainnya. Untuk utang, karena ini berarti memindahkan kepemilikan utang – yang merupakan hak ahli waris yang berdamai – kepada orang lain tanpa persetujuan si berutang, yaitu para ahli waris lainnya. Sedangkan untuk harta benda lainnya, karena transaksi ini tunggal, baik disebutkan bagian utang atau tidak, menurut pendapat Abu Hanifah dan mayoritas pendapat kedua sahabatnya. Namun, Mazhab Hanafi menyebutkan beberapa kondisi yang dapat membuat perdamaian ini sah, yaitu: * Para ahli waris mensyaratkan agar orang yang berdamai membebaskan kreditur dari bagian utangnya, karena dengan demikian ini menjadi penghapusan utang atau pemindahan kepemilikan utang dari si berutang yang diperbolehkan. * Para ahli waris segera membayar bagian utang dari orang yang berdamai sebagai hadiah dan menggantinya dengan bagian harta lainnya. Kedua cara di atas merugikan ahli waris lainnya, karena pada cara pertama mereka tidak dapat menuntut kembali kepada kreditur sebesar bagian yang telah didamaikan, dan pada cara kedua, uang tunai lebih baik daripada piutang. * Mazhab Hanbali: Sama seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali juga tidak memperbolehkan penjualan utang kepada orang lain selain si berutang. Namun, diperbolehkan untuk membebaskan si berutang dari utang atau memindahkan utang tersebut kepadanya. * Mazhab Maliki: Mazhab Maliki memperbolehkan penjualan utang kepada orang lain selain si berutang dengan beberapa syarat, dan dengan demikian perdamaian atas utang yang dimiliki orang lain juga diperbolehkan jika penjualan utang tersebut diperbolehkan. Perdamaian atas utang diperbolehkan jika utang tersebut berupa hewan, barang, atau makanan yang dipinjamkan, dengan syarat si berutang hadir, mengakui utang, dan mampu menanggung kewajibannya. * Mazhab Syafi’i: Pendapat yang paling kuat dalam Mazhab Syafi’i adalah tidak sahnya penjualan utang kepada orang lain selain si berutang. Namun, pendapat yang lebih diterima adalah memperbolehkan penjualan utang dengan syarat si berutang mampu membayar, mengakui utang, dan utang tersebut sudah jatuh tempo. Al-Nawawi menyatakan bahwa jika seorang ahli waris mengatakan kepada orang lain, “Saya berdamai denganmu atas bagianku dari baju ini”, maka jika harta warisan berupa utang kepada orang lain, maka ini merupakan penjualan utang kepada orang lain selain si berutang. Jika harta warisan terdiri dari barang dan utang kepada orang lain, dan penjualan utang kepada orang lain tidak diperbolehkan, maka perdamaian untuk bagian utang batal, sedangkan untuk bagian barang ada dua pendapat mengenai pemisahan transaksi. Jika seseorang meninggal dan meninggalkan dua orang anak, dan harta warisan terdiri dari 1000 dirham dan 100 dinar yang merupakan utang dari orang lain, dan salah satu anak berdamai dengan saudaranya dengan imbalan 2000 dirham untuk bagian utangnya, maka perdamaian ini sah. Hal ini karena utang yang belum ditagih tidak memerlukan perhitungan nilai yang pasti, sehingga salah satu anak dianggap telah menerima 1000 dirham dan mengganti 1000 dirham lainnya dengan dinar.
Referensi:
سنن ابن ماجه | كتاب الرهون باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله (حديث رقم: 2490 )
2490- عن سعيد بن حريث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله، كان قمنا أن لا يبارك فيه»
“Barang siapa menjual rumah atau tanah, kemudian tidak menggunakan hasil penjualannya itu untuk membeli yang sejenisnya, maka dia tak layak mendapatkan berkah padanya” (HR. Ahmad, hadits hasan).
حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن أخيه سعيد بن حريث، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وقد اختلف عليه فيه. وعد الذهبي في ترجمته من “الميزان” هذا الحديث من مناكيره. وأخرجه أحمد (١٨٧٣٩) عن وكيع، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. قوله: “كان قمنا” بفتح فكسر، أو بفتخين، أي: لائقا حقيقا. إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه أحمد (١٥٨٤٢)، والدارمي (٢٦٢٥)، والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” (٣٩٤٩)، وأبو يعلى (١٤٥٨)، والبيهقي ٦/ ٣٤ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٤ من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السكري، عن عبد الملك بن عمير، به. ومحمد بن ميمون ثقة، لكن في السند إليه محمد بن موسى بن حاتم، وقد تكلموا فيه. وأخرجه أحمد (١٦٥٠) من طريق قيس بن الربيع، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد مرفوعا. وقيس بن الربيع ضعيف، وقد وهم في اسم الصحابي فجعله من حديث سعيد بن زيد، والمحفوظ سعيد بن حريث، وأخطأ الشيخ الألباني في “الصحيحة” (٢٣٢٧) في عد حديث سعيد بن حريث شاهدا لحديث سعيد بن زيد هذا. وأدى به هذا الخطأ إلى تحسين هذا الحديث بهذا الشاهد المتوهم. وفي الباب عن حذيفة، وهو الآتي بعده. وعن أبي ذر عند الطبراني في “الأوسط” (٧١٠٨)، قال الهيثمي في “مجمع الزوائد” ٤/ ١١١: فيه جماعة لم أعرفهم. تنبيه: سبق لنا أننا ضعفنا حديث سعيد بن زيد في “المسند” (١٦٥٠)، وحسنا حديث سعيد بن حريث فيه (١٥٨٤٢)، والصواب أنه ضعيف، وقد بينا سبب الضعف هنا، فاقتضى التنبيه.
شرح حديث (من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه )
Hadis: “Barang siapa menjual rumah atau tanah, lalu tidak menjadikan hasilnya untuk membeli yang serupa, maka tidak akan diberkahi.”
Sanad Hadis:
Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Isma’il bin Ibrahim bin Muhajir, dari Abdul Malik bin Umair, dari Sa’id bin Huraith, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:
“Barang siapa menjual rumah atau tanah, lalu tidak menjadikan hasil penjualannya untuk membeli yang serupa dengannya, maka ia layak tidak diberkahi.”
Keterangan Sanad:
Sanad hadis ini lemah karena kelemahan Isma’il bin Ibrahim bin Muhajir. Para ulama seperti Al-Bukhari dan Abu Dawud menilainya lemah. Hadis ini juga termasuk dalam daftar hadis-hadis munkar yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Mizan.
Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini (nomor 18739) melalui sanad yang sama. Dalam riwayat lain, terdapat tambahan periwayatan dari Muhammad bin Maimun as-Sakkari, yang dinilai tsiqah, tetapi sanadnya mengandung perawi bernama Muhammad bin Musa bin Hatim, yang diperselisihkan kredibilitasnya.
Penjelasan Makna Hadis:
Frasa “Falam yaj’alhu fī mithlihi” (lalu tidak menjadikannya untuk membeli yang serupa dengannya) berarti seseorang yang menjual rumah seharusnya membeli rumah lain dengan hasil penjualannya. Jika ia tidak melakukannya, maka ia tidak akan diberkahi.
Kata “qaminan” berarti layak atau pantas. Menurut sebagian ulama, ini berasal dari bentuk kata sifat, sementara sebagian lainnya memahaminya sebagai bentuk kata benda.
Kritik Hadis:
Para ulama hadis menyatakan bahwa hadis ini tidak memiliki dasar yang kuat karena:
1. Perawi utamanya, Isma’il bin Ibrahim bin Muhajir, dinilai lemah oleh ulama seperti Al-Bukhari dan lainnya.
2. Hadis ini juga menyebut nama Sa’id bin Huraith, yang tidak dikenal memiliki riwayat lain dalam kitab-kitab hadis utama selain hadis ini.
Kesimpulan:
Hadis ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam penetapan hukum secara langsung karena kelemahan sanadnya. Namun, maknanya dapat dipahami sebagai bentuk peringatan untuk menjaga harta yang diberkahi dan tidak digunakan untuk hal-hal yang kurang maslahat.
Referensi tambahan:
المكتبة الشاملة
كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
[جمال الدين الملطي]
الفقه الحنفي:
فهرس الكتاب كتاب جامع مما ليس في المؤطا في بيع التالد
[في بيع التالد] روي مرفوعا: “من باع تالدا سلط الله عليه تالفا” وما من عبد يبيع تالدا إلا سلط الله عليه تالفا التالد عند العرب هو القديم والمعنى والله أعلم أن من متعه الله بشيء طال مكثه عنده فقد أنعم عليه بذلك فإذا أباعه فقد استبدل به ضد ما أنعم الله عليه به فيسلط الله عز وجل عليه عقوبة له متلفا لما استبدل به لأن معنى تالف متلف قال العجاج: ومنزل هالك من تعرجا أي مهلك ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من باع دارا أو عقارا ثم لم يجعل ثمنه في مثله وفي رواية من ثمنه في مثله لم يبارك له فيه وفي رواية فمن أن لا يبارك له فيه” قال ابن عيينة في قوله تعالى: {وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا} يعني: الأرض فكان من باع عقارا باع ما بارك الله عز وجل فيه فعاقبه إذا استبدل بغيره وإن يجعله غير مبارك له فيه.
Bab tentang Jual Beli Barang Lama (Tālid)
Diriwayatkan secara marfu’ (langsung dari Nabi): “Barang siapa menjual barang lama (tālid), maka Allah akan menimpakan padanya sesuatu yang merusak (tālif).” Tidak ada seorang hamba pun yang menjual barang lama kecuali Allah akan menimpakan padanya sesuatu yang merusak (tālif).
Barang lama (tālid) menurut orang Arab adalah barang yang sudah lama dimiliki. Maknanya, wallāhu a‘lam, bahwa siapa saja yang telah diberi kenikmatan oleh Allah dengan sesuatu yang sudah lama bersamanya, maka itu adalah bentuk karunia dari Allah. Jika ia menjualnya, berarti ia telah menggantinya dengan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Oleh karena itu, Allah akan menimpakan padanya hukuman berupa kerusakan pada apa yang ia ganti, karena makna “tālif” adalah “sesuatu yang merusak”. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-‘Ajjāj: “Dan tempat tinggal yang binasa bagi orang yang mendatanginya,” yang berarti tempat yang membawa kehancuran.
Demikian pula, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ: “Barang siapa menjual rumah atau tanah, lalu tidak menjadikan hasil penjualannya untuk membeli yang serupa dengannya—dalam riwayat lain: dari hasilnya untuk membeli yang serupa dengannya—maka tidak akan diberkahi baginya. Dalam riwayat lain: sehingga tidak diberkahi baginya.”
Ibnu ‘Uyainah menjelaskan tentang firman Allah: “Dan Dia memberkahinya dan menetapkan di dalamnya kadar kebutuhan (penghidupan) mereka” (QS. Fushshilat: 10), bahwa yang dimaksud adalah bumi. Maka, siapa saja yang menjual tanah atau properti, berarti ia telah menjual sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah. Sebagai bentuk hukuman, ia diganti dengan sesuatu yang tidak diberkahi.
Persaingan ekonomi semakin ketat, ini secara tidak langsung merupakan dampak dari pangsa pasar atau yang lebih dikenal dengan istilah market share merupakan bagian total permintaan terhadap sebuah produk oleh kelompok konsumen tertentu. Kelompok konsumen ini biasanya dibagi berdasarkan kategori tertentu, seperti usia, jenis kelamin, kelas ekonomi atau pendapatan, dan lain-lain. Namun demikian seorang pengusaha tidak bisa dengan mudahnya melakukan distribusi produksinya atau melakukan operasi pasar tanpa adanya suatu jaminan untuk produknya seperti status barang, apakah halal atau harom, masih layak dipakai (baca: konsumsi) ataukah sudah kadaluwarsa dan seterusnya, meski begitu pada realitasnya masih terdapat juga pedagang yang menjual barang yang sudah melewati masa layak pakai (kadaluwarsa) yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan seperti jamu yang tanggal penggunaannya sampai tanggal 10 Juni 2005 tapi pada bulan Agustus pun ternyata masih dijual kepada konsumen, dengan suatu alasan bahwa barang tersebut masih bisa dikonsumsi, konsekwensinya kedua orang yang bertransaksi saling menjustifikasi pendapat masing-masing, pihak pembeli mengatakan bahwa barang ini sudah kadaluwarsa dan tidak bisa dimanfaatkan, sementara si penjual menolak pendapatnya dengan mengatakan bahwa sekalipun barang ini sudah kadaluwarsa tapi masih dapat digunakan atau dikonsumsi.
Pertanyaan :
Bolehkah menjual barang yang sudah melewati batas waktu penggunaannya tapi masih bisa dikonsumsi?
Apakah penjual diperbolehkan mengklaim bahwa barangnya masih bisa dikonsumsi padahal secara defacto (kenyataannya) sudah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan?
Siapakah yang dibenarkan pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah tersebut?
Jawaban : No.1 Menjual barang yang sudah kadaluarsa hukumnya ditafshil:
Bila barang itu sudah tidak bisa di manfaatkan lagi, maka penjualannya tidak sah
Bila barang itu masih bisa dimanfaatkan, maka jika hal itu tidak diberitahukan oleh penjual maka hukumnya haram dan jual belinya sah.
Jawaban. No 2
Klaim ( tuntutan pengakuan ) yang dilakukan oleh penjual di perbolehkan, selama tidak ada unsur كذب, تغرير, مبالغة ( berlebihan, menipu, bohong ) yang dilakukan dalam rangka menawarkan dagangan.
Jawaban. No.3
Dalam kaitan ini penjual bisa dibenarkan,kecuali bila pembeli mempunyai dasar-dasar penguat semisal:
– Aib yang ada ternyata lebih parah – Didukung pendapat orang yang ahli (ahli Khubroh) maka pembeli bisa dibenarkan.
Referensi :
الأشباه والنظائر 227
الحادي عشر: اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب ؟ قال في التهذيب: يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الردا
تنوير القلوب 248
الثاني أن يكون منتفعا به ولو مألا كجحش صغير إن ام يعد تفريقا بينه وبين أمه فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه -إلى أن قال- ولا يصح بيع ما أسقط الشرع منفعته كآلة لهو محرم نحو طنبور ومزمار وقانوة وناي وعود وكتب كفر وفلسفة وتنجيم
أنوار المسالك 161
فصل من علم بالسلعة عيبا لزمه أن يبينه فإن لم يبين فقد غش والبيع صحيح فإذا أطلع المشتري على عيب كان عند البائع فله الرد
حاشية الجمل 3/26
وهل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني اهـ ع ش عليه
حاشية الجمل 3/92
(قوله والمعنى في تحريمه الإيذاء) تنبيه قال في العباب في باب الشهادات والصغيرة ككذا إلى أن قال وكالنجش والاحتكار والبيع والسوم والخطبة على بيع أو سوم أو خطبة غيره وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتصرية وبيع معيب لم يذكر عيبه إلى آخر ما ذكر اهـ
المهذب 1 /397
فصل والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيئ رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس
حواشي الشرواني ج: 4 ص: 389
قال حج في الزواجر الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو يتحقق عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اهـ ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث
بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اهـ
إسعاد الرفيق 1 / 137
ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو سلعة من نحو بائع او مشتر فيها أشياء لو اطلع عليها ما يريد اخذها ما اخذها بذاك المقابل ويجب عليه أن يعلمه به ليدخل في اخذه على بصيرة ويجب على اجنبي علم أن السلعة عيبا أن يخبر به مريدا اخذها وان لم يسأله عنه كما يجب عليه إذا رأى انسانا يخطب امراة ويعلم بها او به عيبا او رأى انسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة او صدقة او قراءة نحو علم وعلم أن بأحدهما عيبا أن يخبر به وان لم يستتر فيه
إحياء علوم الدين 2 / 76
فكل ما يستضرّ به المعامل فهو ظلم وانما العدل ان لا يضروا لأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحبوا الا ما يحبوا لنفسه الى أن قال فأما تفسيره ففي أربعة امور أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها وان لايكتم عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلا وان لايكتم في وزنها ومقدارها شيئا وان لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل لامتنع عنه أما الأول فهو ترك الثناء وان وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كاذب فان قبل المشتري ذلك فهو تدليس وظلم مع كونه كاذبا اهـ
اعانة الطالبين ج: 3 ص: 26
ولا خيار للمشتري إن غبن فيه وإن واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النجش (قوله لتفريط المشتري) علة لعدم الخيار قوله بالكذب قال ع ش قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله أي النجش وهو ظاهر اهـ (قوله وشرط التحريم في الكل) أي الاحتكار وما بعده وقوله علم النهي حتى في النجش أي لقول الشافعي من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله وفي النهاية لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله وإن قصر في التعلم والظاهر مراد اهـ قوله ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع وهي الاحتكار وما ذكر بعده اهـ
الفقه الإسلامية 2/218
التدليس أو التغرير هو إغراء العاقد وخدعته ليقدم على العقد -إلى أن قال- وأما التدليس القولي فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر هذا الشيئ يساوي أكثر ولا مثل له في السوق أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل ونحو ذلك من المغيرات الكاذبة وأما التدليس بكتمان الحقيقة وهي الصورة المشهورة في الفقه باسم التدليس فهو إخفاء عين في أحد العوضين كأن يكتم البائع عيبا في المبيع كتصدع في جدران الدار وطلائها بادهان أو الجص وكسر في محرك السيارة ومرض في الدابة المبيعة أو يكتم المشتري عيبا في النقود كقون الورقة النقدية باطلة التعامل أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها
روضة الطالبين ج: 3 ص: 489
فرع لو زعم المشتري أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله ولو اختلفا في هل هو عيب فالقول قول البائع مع يمينه وهذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما قال في التهذيب إن قال واحد من أهل المعرفة به إنه عيب ثبت الرد واعتبر في التتمة شهادة اثنين ولو ادعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول المشتري
التهذيب 3 / 458
لو اختلفا في صفة به هل هي عيب ام لا فإن قال واحد من اهل العلم به إنه عيب رده والا فالقول قول البائع إنه ليس بعيب والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية بما ينقص القيمة او العين نقصا يفوت به غرض صحيح
المجموع شرح المهذب الجزء الحادي عشر ص:548
قال المصنف رحمه الله تعالى (والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا فإن خفي منه شيء رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس) (الشرح) لما تقدمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه فعقد هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيب ولما كانت الأمثلة لا تنحصر قدم عليها الضابط فيها وما ذكره من الضابط سديد فإن المدرك في ذلك العرف ولولا ذلك واقتضى العرف سلامة المبيع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرد فلذلك جعل ضابطه راجعا إلى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبا كان عيبا وما لا فلا ولكن الإحالة على العرف قد يقع فيها في بعض الأوقات إلباس فلأجل ذلك ضبطه غير المصنف بضابط أبين وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام رحمه الله ولخصه الرافعي أن يقال: ما ثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه وأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ويغلب على أمثاله عدمه وبعضهم قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامة قال الرافعي: فإنما اعتبرنا نقصان
العين بمسألة الخصي يعني فإنه يرد به وإن لم
ينقص القيمة لكنه نقص العين وإنما لم يكتف بنقص العين واشترط فوات غرض صحيح لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيئا ولا يفوت غرض لا يثبت الرد قال: ولهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد وإلا فلا وفيه احتراز أيضا عما إذا وجد العبد والجارية مختونين فإنه فات جزء من أصل الخلقة لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل ; إلى أن قال- قول المصنف رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس قال صاحب التهذيب: إن قال واحد من أهل العلم به: إنه عيب ثبت الرد به وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدة واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين: ولو اختلفا في بعض الصفات هل هو عيب ؟ وليس هناك من يرجع إليه فالقول قول البائع مع يمينه
الفتاوى الكبرى 2 / 251
(وسئل) عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال إنما رضيت لأني ظننته العيب الفلاني وقد بان خلافه فهل تقبل دعواه ؟ (فأجاب) بقوله إن أمكن الاشتباه وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا رد وإن كان أعلى منه فله الرد
إعانة الطالبين ج: 3 ص: 46
وإذا اختلف العاقدان فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر حلف مدعي صحة العقد غالبا تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود وقد يصدق مدعي الفساد كأن قال البائع لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ (قوله وقد يصدق مدعي الفساد إلخ) محترز قوله غالبا قوله كأن قال البائع لم أكن بالغا إلخ أي أو كنت مجنونا أو محجورا علي وعرف له ذلك ففي الجميع يصدق البائع (وقوله واحتمل ما قاله البائع) أي أمكن ما قاله البائع فإن لم يحتمل ما قاله كأن كان البيع من منذ خمسة أشهر وبلوغه من منذ سنة فلا يصدق بل يصدق المشتري
HUKUMNYA ORANG TUA MEMBAGI HARTANYA KEPADA ANAK-ANAKNYA SECARA BAGI RATA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Deskripsi masalah. Dari sekian banyak anak seorang mahmud dan Ahmad membagi hartanya kepada anak-anaknya ketika keduanya masih hidup, itu semua dikarenakan hawatir ketika ia meninggal timbul percekcokan antara anak yang satu dengan yang lainnya namun demikian pembagian harta yang diberikan kepada anaknya itu disama ratakan Mahmud membagikan harta ia masih sehat sedangkan Ahmad membagi hartanya sedang sakit , menurut hukum warisan kalau anak laki-laki dan anak perempuan beda pembagiannya.
Pertanyaannya. Bolehkan orang tua yang masih sehat atau dalam kondisi sakit (Keras) membagi hartanya kepada anaknya disama ratakan lalu disebut apakah dalam Islam pembagian tersebut?
Waalaikum salam.
JAWABAN :
Hukumnya boleh dan SAH, orang tua membagi hartanya dalam kondisi hidup dan sehat . Dalam Islam pemberian orang tua dalam kondisi sehat disebut HIBAH. Akan tetapi berbeda dengan pembagian harta manakala orang tua sakit parah, trus harta baru dibagi-bagi, kemudian orang tua wafat karena sakit itu. Maka ini tidak sah. Hukumnya hanya jadi wasiat, artinya jika diberikan pada non ahli waris maksimal hanya 1/3 harta. Jika pada ahli waris maka batal, tidak sah, maka harus tetap dibagi secara faroid.
Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, hlm. 6/317, menyatakan:
….عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي
Artinya: Pemberian orang yang sakit parah (penyebab wafatnya) pada sebagian ahli waris hukumnya tidak sah. Karena hibah saat sakit parah itu sama dengan wasiat dari arti dianggap 1/3 (sepertiga) apabila dihibahkan (diwasiatkan) pada selain ahli waris dan tidak sah apabila diberikan pada ahli waris. Ibnu Mundzir berkata: Ulama’ sepakat bahwa hukum hibah pada saat sakit yang menyebabkan kematian penghibah itu hukumnya sama dengan wasiat , ini madzhab ulama Madinah, Imam Syafi’i dan Kufah.
Jika orang tua masih waras bedigas maka mustahab(disunnatkan) memberikan pemberian yang sama bagi anak-anaknya
Jadi ada 3 keadaan pemberian orang tua pada anak dalam hal ini, yaitu:
Hibah tatkala orang tua sehat
Dianggap wasiat tatkala orang tua sedang sakit yang jadi lantaran wafat.
Tatkala orang tua wafat maka jadi harta tirkah(harta tinggalan mayyit). Setelah dikurangi hutang orang tua,wasiat dan biaya pengurusan jenazah, barulah jadi harta al-irts(harta waris) yang siap dibagi untuk ahli waris.
No 2 dan no 3 : wajib dibagi secara faroid.
Jika sudah dibagi secara faroid, kemudian pihak anak laki-laki memberikan bagiannya pada saudarinya agar sama rata maka itu sah.
Berpatut ( bagi rata) hukumnya boleh asal sama senang dan diberitahu bagian masing masing.
Wallohu a’lam.
Referensi :
يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها، فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها، ولهذا قال تعالى: { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً} ثم قال: { والصلح خير} أي من الفراق، وقوله: { وأحضرت الأنفس الشح} أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق، ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك (ذكر الرواية بذلك): عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه: لا تطلقني واجعل يومي لعائشة، ففعل ونزلت هذه الآية: { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليها} الآية. قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز “”أخرجه الطيالسي والترمذي
(مسألة: ب): لا تجب التسوية في عطية الأولاد، سواء كانت هبة أو صدقة أو هدية أو وقفاً أو تبرعاً آخر، نعم يسن العدل كما يسن في عطية الأصول، بل يكره التفضيل، وقال جمع: يحرم سواء الذكر وغيره ولو في الأحفاد مع وجود الأولاد إلا لتفاوت حاجة أو فضل فلا كراهة، فإن كان ذلك وصية فلا بد من إجازة بقيتهم.
حاشية البجيرمي على المنهج
( وكره ) لمعط ( تفضيل في عطية بعضه ) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والأمر بتركه في الفراغ كما في الصحيحين قال في الروضة : قال الدارمي : فإن فضل في الأصل فليفضل الأم ، ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتي
فتح الوهاب
(وكره) لمعط (تفضيل في عطية بعضه) من فرع أو أصل وإن بعد سواء الذكر وغيره لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والامر بتركه في الفرع كما في الصحيحين، قال في الروضة: قال الدارمي: فإن فضل الاصل فليفضل الام، ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة، والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الاصل من زيادتي.
تحفة المحتاج
( ويسن للوالد ) أي : الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده ) أي : فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه وفاقا لغير واحد وخلافا لمن خصص الأولاد سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع يحرم ، والأصل في ذلك خبر البخاري { اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم } وخبر أحمد أنه صلى الله عليه وسلم { قال لمن أراد أن يشهده على عطية لبعض أولاده لا تشهدني على جور لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم } .
وفي رواية لمسلم { أشهد على هذا غيري ، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا } إذن فأمره بإشهاد غيره صريح في الجواز وأن تسميته جورا باعتبار ما فيه من عدم العدل المطلوب فإن فضل البعض أعطى الآخرين ما يحصل به العدل وإلا رجع ندبا للأمر به في رواية نعم الأوجه أنه لو علم من المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه لم يسن الرجوع ولم يكره التفضيل كما لو أحرم فاسقا لئلا يصرفه في معصية ، أو عاقا ، أو زاد أو آثر الأحوج ، أو المتميز بنحو فضل كما فعله الصديق مع عائشة رضي الله تعالى عنهما ، والأوجه أن تخصيص بعضهم بالرجوع في هبته كهو بالهبة فيما مر وأفهم قوله كغيره عطية أنه لا يطلب منه التسوية في غيرها كالتودد بالكلام وغيره .
لكن وقع في بعض نسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في القيل أي للمميزين وله وجه إذ كثيرا ما يترتب على التفاوت في ذلك ما مر في الإعطاء ومن ثم ينبغي أن يأتي هنا أيضا استثناء التمييز لعذر ويسن للولد أيضا العدل في عطية أصوله فإن فضل كره خلافا لبعضهم نعم في الروضة عن الدارمي فإن فضل فالأولى أن يفضل الأم وأقره لما في الحديث أن لها ثلثي البر وقضيته عدم الكراهة إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه إنه أولى من بعض بل في شرح مسلم عن المحاسبي الإجماع على تفضيلها في البر على الأب وإنما فضل عليها في الإرث لما يأتي أن ملحظه العصوبة ، والعاصب أقوى من غيره ، وما هنا ملحظه الرحم وهي فيه أقوى ؛ لأنها أحوج وبهذا فارق ما مر أنه يقدم عليها في الفطرة ؛ لأن ملحظها الشرف كما مر ويسن على الأوجه العدل بين نحو الإخوة أيضا لكنها دون طلبها في الأولاد وروى البيهقي خبر { حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده } وفي رواية { الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب } وإنما يحصل العدل بين من ذكر ( بأن يسوي بين الذكر ، والأنثى ) لرواية ظاهرة في ذلك في الخبر السابق ولخبر ضعيف متصل وقيل الصحيح إرساله { سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء وفي نسخة البنات } ( وقيل كقسمة الإرث ) وفرق الأول بأن ملخص هذا العصوبة وهي مختلفة مع عدم تهمة فيه وملحظ ذاك الرحم وهما فيه سواء مع التهمة فيه وعلى هذا ، وما مر في إعطاء أولاد الأولاد مع الأولاد تتصور التسوية بأن يفرض الأسفلون في درجة الأعلين نظير ما يأتي في ميراث الأرحام على قول
Assalaamualaikum. Deskripsi masalah. Ketika tiba bulan Ramadhan terkadang disebagian daerah sudah lumrah membacakan tarhim itu semua untuk mengingatkan waktu sahur atau hampirnya waktu subuh .
Pertanyaannya. Bagaimana hukumnya tarhim sebelum subuh baik dibulan ramadhan ataupun selain bulan Ramadhan.?
Jawab :
Wa alaikumus salaam.
Jawaban:
Tarkhim sebelum subuh hukumnya boleh baik dibulan ramadhan atau selain bulan Ramadhan, dengan beberapa catatan :
Ada unsur mengingatkan untuk beribadah (التنبيه في العبادة) seperti yang terjadi pada bulan Ramadhan.
Tidak berdampak negatif secara syari’at, semisal mengganggu kenyamanan orang yang sedang tidur dll.
Digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Referensi : Al-Fiqh Alal Madzahib Al Arba’ah Juz: 1 / Hal: 326, Fatawi Al Imam An-Nawawi Hal: 31, Bughyatul Mustarsyidin Juz: 1 / Hal: 66, Al Fiqh Al Islami Wa Adillatihi Juz: 4 / Hal: 394
وفي الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 1 / ص 326) ما نصه : أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال : إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن عليها ضرر شرعي والأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم.
وفي فتاوى الامام النووي (ص 31) ما نصه : (مسألة) جماعة يقرؤن القرآن في الجامع يوم الجمعة جهراً وينتفع بسماع قراءتهم ناس ويشوّشون على بعض الناس هل قرأتهم افضل ام لا ؟ إن كانت المصلحة فيها وانتفاع الناس بها أكثر من المفسدة المذكورة فالقراءة أفضل وإن كانت المفسدة أكثر كرهت.
وفي بغية المسترشدين (ج 1 / ص 66) ما نصه : (مسألة ك) لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه ومنه قراءة القرآن إلا إن شوس على مصل أو آذى نائما بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ كما لو جلس بعد الأذان بذكر الله تعالى وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوس على المصلين فإن لم يكن ثم تشويس أبيح بل لنحو تعليم إن لم يخف رياء.
& وفي الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 4 / ص 394) ما نصه : القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق، ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر. كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان.
Dalil tarhim ada kitab fathul bary ibnu rojab (4/235) :
وخرج الترمذي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، ان النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا ذهب ثلثا الليل قام، فقال: ((يأيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه)).وقال: حديث حسن. وفيه دلالة على ان الذكر والتسبيح جهرا في آخر الليل لا بأس به؛ لايقاظ النوام.وقد انكره طائفة من العلماء، وقال: هو بدعة، منهم: ابو الفرج ابن الجوزي. وفيما ذكرناه دليل على انه ليس ببدعة
Nabi shollallohu alaihi wasallam dulu ketika telah lewat dua pertiga malam beliau bangun dan bersabda : “Wahai, sekalian manusia, berdzikirlah kepada Allah, Pasti datang tiupan sangkakala pertama yang diikuti dengan yang kedua, datang kematian dengan kengeriannya, datang kematian dengan kengeriannya”. Hadis hasan riwayat imam turmudzi.
Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa dzikir dan tasbih secara jahr di akhir malam itu tidak masalah, tujuannya untuk membangunkan orang yang tidur. Sebagian ulama’ mengingkarinya dan menganggap bid’ah, misalnya ibnul jauzy, sedangkan hadis yang kami sebutkan menunjukkan bahwa itu bukanlah bid’ah. Wallohu a’lam bisshowab
Ketika saya melihat orang -orang mensholatkan mayyit ada yang satu shof ada yang dua shof bahkan ada yang lebih. Pertanyaannya Wahai Kiyai.
Bagaimana sebenarnya shof (barisan ) mennsholatkan mayyit apa seperti sholat berjamaah atau berbeda..?
Wa alaikumussalam.
Jawaban:
“Disunnahkan, jika jamaah shalat jenazah enam orang atau lebih, menjadikan shaf mereka hingga tiga shaf atau lebih”. Ini berdasarkan hadis shahih: “Barangsiapa shalat atas jenazah tiga shaf, maka dia diampuni”.Maksudnya adalah dilarang kurang dari tiga shaf, sedangkan melebihi dari tiga shaf tidak dilarang.
Dijelaskan dalam kitab Asnal Matholib sunnah dijadikan tiga shof bahkan lebih dari tiga shof dalam sholat jenazah itu adalah lebih utama.
Di sisi lain, terdapat sebuah hadits sahih yang menerangkan bahwa Nabi pernah mengimami sholat janazah untuk putra Abu Thalhah yang bernama Umair dengan jamaah kurang dari 3 shaf. Sholat yang dipimpin oleh Nabi hanya terdiri dari dua orang makmum, yaitu Abu Thalhah dan istrinya Ummmu Sulaim. Hadits tersebut adalah:
عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه: أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبى طلحة حين توفى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه فى منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِى طَلْحَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ (رواه الطحاوى و الطبرانى وحبيك الحبيك الحبيك الحب
Artinya : “Diriwayatkan d ari Ishaq ibn Abdullah ibn Abu Thalhah dari ayahnya: bahwasanya Abu Thalhah pernah meminta maaf kepada Rasulullah (untuk mensholati janazah) Umair ibn Abu Thalhah ketika ia wafat. Rasulullah mendatangi janazah Umair dan mensholatinya di rumah mereka. Rasulullah maju (berada di posisi imam). Abu Thalhah di belakang beliau. Ummu Sulaim di belakang Abu Thalhah. Tidak ada jamaah selain mereka.” Hadits ini ditakhij oleh al-Thahawi (w. 321 H) dalam Syarh Ma’anil Astar , al-Tabrani (w. 360 H) dalam al-Mu’jam al-Kabir , al-Hakim (w. 405 H) dalam al -Mustadrak dan al-Baihaqi (w. 458 H) dalam Sunan al-Baihaqi ).
Perhatikankah juga dua hadits Nabi yang sahih berikut ini:
عن ابن عباس قال: فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه (رواه مسلم).
Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: sebenarnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: kapan seorang muslim meninggal dunia, lalu empat puluh orang berdiri mensholati janazahnya, mereka tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan Allah memberikan syafaat melalui mereka pada orang yang meninggal tersebut ” (HR. Muslim)
عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه (رواه مسلم).
Artinya : “Diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam . Beliau bersabda: seorang Muslim meninggal dunia, lalu sekumpulan orang mensholatinya, jumlah mereka mencapai seratus orang, mereka mendoakan orang yang meninggal tersebut, melainkan (Allah akan) memberikan syafaat melalui mereka pada orang yang meninggal tersebut ” ( HR. Muslim).
Referensi :
Al Mustadrok :
ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا أوجبته
Sabda kanjeng Nabi SAW : Tidaklah berbaris tiga baris dari muslimin atas jenazah kecuali ia diampuni. Maksudnya keutamaan shof yang terdiri dari tiga baris adalah diampuninya dosa jenazah.
