Penulis: admin

ANAK ANGKAT( ADOPSI ANAK) DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Assalamualaikum
Deskripsi masalah

Diera pemerintahan presiden JOKOWI banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada kaum Dhuafa’ seperti Lansea orang yang lanjut usia juga PKH bantuan untuk anak sekolah ,dll. namun hal bantuan tersebut bisa diperoleh dengan syarat harus ada KK+ KTP .Studi Kasus PASUTRI tidak punya anak asli cuman ia punya anak angkat, nah untuk mendapatkan bantuan tersebut ia dianjurkan oleh pemerintah setempat membuat KK dan KTP namun dia bingung karena Menurut Hukum syariat menisbat kan nama anak angkat kepada bapak tiri hukumnya haram begitu juga sebalinya.

Pertanyaannya.
Bagaimana cara yang benar ketika ingin membuat KK /KTP bagi anak atau orang tua angkat yang benar menurut syariat dan pemerintah? Mohon Untuk dijawab.

Waalaikum salam.
Jawaban.

Kondisi anak bisa jadi berbeda-beda. Ada yang lahir dengan orang tua lengkap, hal ini dihasilkan melalui pernikahan yang sah menurut negara, dan agama, ada pula yang hanya sah secara agama atau kepercayaan ( yang disebut nikah sirri ) hal ini telah kami bahas pada edisi sebelumnya Yaitu tentang Nikah sirri dan hukumnya serta manfaat dan mafsadatnya . Terkadang kita temuai sebagian anak lahir tanpa diketahui keberadaan orang tuanya.
Setiap Anak Harus Punya Akta Kelahiran.
Akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap keberadaan dan status hukum atas identitas si anak. Jadi, setiap anak punya hak yang sama dan harus memiliki akta kelahiran sejak ia dilahirkan.
Kemudian bagaimana terkait pembuatan KK /KTP. Sebagaimana deskripsi maka terlebih dahulu kami akan jelaskan hubungan orang tua dan anak.

A- HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK DALAM ISLAM

– ISLAM MENJAGA NASAB

Anak adalah rahasia orang tua pembawa karakternya. Anak adalah penyejuk hati orang tua dikala hidup, dan perpanjangan hidupnya dikala mati, Anak mewarisi watak dan kepribadian, karakter dan kelebihan-kelebihannya, baik karakter yang baik (bagus) maupun yang tidak baik (buruk). Anak adalah termasuk bagian dari jantung hatinya. Oleh karena itulah Allah mengharamkan zina dan memerintahkan perkawinan, dengan maksud dan tujuan agar nasab dan keturunannya dapat terpelihara, ” air ” tidak bercampur aduk, anakpun dapat diketahui siapa ayahnya dan orang tuapun dapat dikenal, siapa putra-putrinya. Dengan perkawinan, seorang perempuan hanya khusus untuk suaminya. Ia tidak boleh menghianati atas menyirami ladangnya dengan ” air ” lelaki lain .Dengan itu siapa saja yang terlahir dari rahimnya dalam mahligai rumah tangga, ia adalah anak-anak suaminya juga, tanpa memerlukan pengakuan atau pengumuman dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Karena itulah anak milik tempat tidur, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah saw.

B- AYAH TIDAK BOLEH MENGINGKARI NASAB ANAKNYA

Disinilah seorang suami tidak boleh nasab anak sementara anak itu dilahirkan oleh istrinya.Pada masa perkawinan yang sah diantara keduanya masih tertegak. Itu karena pengingkarannya akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, serta mencoreng nama baik istri dan anaknya.Karena ia tidak boleh buru-buru mengingkarinya hanya adanya keragu-raguan yang melintas, atau karena desas-desus atau kabar angin yang bisa dipertanggung jawabkan. Lain halnya manaka ia yakin bahwa istrinya telah menghianatinya berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan petunjuk-petunjuk yang tidak mungkin mengingkari. Dalam hal ini syariatpun tidak rela membiarkannya memelihara anak yang berdasarkan keyakinannya bukan anaknya, atau mewarisinya , atau minimal menjadikannya ragu sepanjang hidupnya.

Syariat menyiapkan solusi ( jalan keluar ) bagi masalah ini dengan apa yang disebut ” LI’AN “. Barang siapa yang yakin atau menduga kuat bahwa istrinya menilai tempat tidurnya dengan air mani lelaki lain, lalu melahirkan anak yang bukan anaknya, akan tetapi tidak cukup bukti baginya, maka ia berhak mengangkat masalah ini kepangadilan ( hakim ) yang nantinya akan melakukan mula’anah ( saling melaknat ) diantara mereka berdua sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat ; 6-9

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

C- ADOPSI ADALAH HARAM DALAM ISLAM

Jika seorang suami tidak boleh mengingri nasab anak yang terlahir dari istrinya, maka ia tidak boleh mengadopsi anak yang tidak berasal dari air maninya, sebagaimana bangsa lain didunia bangsa Arab Jahiliyah menisbatkan siapa saja yang dikehendaki kepada keluarga dan keturunan mereka dengan cara adopsi seorang laki-laki pada waktu itu boleh menambahkan kepada anak -anak siapapun anak yang pemuda yang dipilihnya dengan menyampaikan maklumat diahadapan khalayak jadilah ia seorang anak dan anggota keluarga yang lain dan iapun juga menyandang nama keluarga yang mengadopsinya sebagai salah satu haknya . Adopsi ini sering dapat berlangsung meskipun anak tadi memiliki bapak nasab yang dikenal juga.

Islam datang mendapati praktek adopsi meraja lela dimasyarakat Arab bahkan Nabi Muhammad saw sendiri dimasa jahiliyah mengadopsi Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang tertawan diwaktu kecilnya dalam sebuah serangan yang terjadi di Arab. Ia dibeli oleh Hakim bin Azam untuk Khatijah Bibinya .Setelah Khatijah menikah dengan Nabi Muhammad saw Zaid dihadiahkan kepadanya. Ketika ayah Zaid dan pamannya mengetahui tempat tinggal, mereka meminta kembali dari Nabi Muhammad shollallah alaihi wasallam. Menyikapi permintaan itu, Nabi menyuruh Zaid untuk memilih . Ternyata Zaid memilih Nabi Shallallahu alaihi wasallam . Lalu diangkatlah ia sebagai anak dengan dipersaksikan dihadapan mereka berdua . Dari sinilah yang kemudian diperbolehkan secara hukum agama mengambil anak angkat dalam arti “memelihara, mendidik dan mengasuh tanpa disertai pemindahan nasab” , bahkan hal yang seperti ini sangatlah dianjurkan dalam islam dengan syarat sebagai berikut:

1. Orang yang merawat dapat dipercaya
2. Seagama ( al-Diniyah)
3. Baik budi permintaan ( Husnul khuluq )
4. Ada sebuah kemaslahatan pada anak terhadao anak yang dirawat.
5. Anak tersebut tidak boleh dirawat oleh seseorang yang bisa berpotensi menghancurkan keyakinan dan agamanya.

Jadi dalam hukum islam pada prinsipnya mengambil anak angkat itu tidak dilarang sepanjang hal itu menyangkut memelihara, mendidik dan mengasuhnya akan tetapi anak angkat itu tidak dikenal bila dihubungkan atau dikaitkan dengan kedudukan hukumnya dalam hal ini apabila menjadi ahli waris atau memperoleh kewarisan

Referensi:

الحلال والحرام للشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله .ص٢٥٤-٢٥٦

٦-بين الوالدين والأولاد

الإسلام يحفم الأنساج :
الولدسِرّأبيه،وحامل خصائصه،وهوفيحياته قرةعينه،وهو
بعد مماته امتداد لوجوده ، ومظهر لخلوده . يرث منه الملامح والسمات ،والخصائص والمميزات،يرث الحَسَنَ منهاوالقبيح ، والجيد والرديء
. وهو بضعة من قلبه ، وفلذة من كبده .
لهذاحرّم االزِنَى،وفرض الزواج،حتى يصون الأنساب،ولا
تختلط المياه،ويعرف الولدُمَن أبوه،ويعرف الوالدُمَن بناتُه وبنوه؟
فبالزواج تختص المرأة برجلها ، ويحرم عليها أن تخونه ، أو تسقي زرعه بماء غيره . وبذلك يكون كل من تلدهم في فراش الزوجية أولاد
زوجها . بدون أن يحتاج ذلك إلى اعتراف أو إعلان من الأب أو دعوى من الأم ، فالولد للفراش)1(. كما قال رسول الإسلام *.
لايمو للأجن ينكر نسج ابن :
ومن هنالايحل للزوج أن ينكرنسب ولدولدته زوجُه في فِراشه،
أي : في حالة قيام زوجية صحيحة بينهما . فإن إنكاره هذا يلحق أكبر
الضرر،وأقبح العاربالزوجةوالولد،فلايُباح لهالإقدام عليه لشك
عارض ، أو وهم طارئ ، أو إشاعة خبيثة . أما إذا جزم بأن امرأته خانته بأدلة تجمعت لديه ، وقرائن لا يستطي أن يدفعها عن نفسه ، فإن شريعة الإسلام لم ترضَ أن تدعه يُربِي من يعتقدأنه ليس بابن له،ويورث من لا يرثه في رأيه ، أو على الأقل يكون فريسة للشك طول حياته وقد جعلت الشريعة له مخرجا من ذلك بما عرف في الفقه باسم

)اللِعان( فمن تأكد،أوظن ظنّا راجحًا أن زوجته قدلوث تفراشه بماء غيره ، وجاءت بولد منه ، وليس له بينة على ذلك ، فله أن يرف ذلك إلى القاضي،ويجري القاضي بينهماالملاعنةالتي فَصّلها القرآن الريم فى سورة النور

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ

وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

ثم يفرق بينهما إلى الأبد ، ويلحق الولد بأمه
التبني حرام في الإسلام :
وإذا كان الأب لا يجوز له أن ينكر نسب من وُلِد في فراشه ، فإنه لايحل له كذلك أن يتبنى من ليس بابن له من صلبه . وقد كان العرب في
الجاهلية ـ كغيرهم من األمم في التاريخ ـ يلحقون بأنسابهم وأسرهم من
شاؤوا عن طريق التبني ، فاللرجل أن يضيف إلى بنوته من يختاره من
الفتيان ، ويعلن ذلك ، فيصبح واحدا من أبنائه وأسرته ، له ما لهم ،
وعليه ما عليهم ، ويحمل بذلك اسم الأسرة ، ويكون له حقوقها . ولم
يكن يمن هذا التبني ، أن يكون للفتى المتبنَّى أب معلوم ونسبٌ معروف.
النبي * نفسه كان قد تبنى زيد بن حارثة في الجاهلية ، وهو فتى عربيٌّ جاء الإسلا م فوجد هذا التبني منتشرا في المجتم العربي ، حتى إن
، سُبيَ صغيرًا في غارة من غارات العرب في الجاهلية ، فاشتراه حكيم
بن حزام لعمته خديجة ، ثم وهبته للنبي * بعد أن تزوجته .
ولما عرف أبوه وعمه مكانَه ، وطلباه من النبي * ، خيَّره النبي * ،
فما كان منه إلا أن اختار رسولَ الله * على أبيه وعمه ، فأعتقه النبي *
وتبناه ، وأشهد على ذلك القوم . وعرف منذ ذلك الحين باسم )زيد بن
محمد ( وكان أول من آمن به من الموالي .
ماذا كان ر ي الإسلام في هذ النظام الجاهلي ؟
لقد رأى الإسلام ـ بحق ـ أن التبني تزوير على الطبيعة والواق . .
تزوير يجعل شخصًا غريبا عن أسرة فردا منها ، يخلو بنسائها على أنهن محارمه ، وهن عنه غريبات ، فال زوجةُالرجل المتبني أمَّه ، ولا
ابنتُه أختَه ، ولا أختُه عمتَه . . إنما هو أجنبي عن الجميع .
ويرث هذا الإبن المدَّعى من الرجل أو المرأة على أنه ابنهما ،
ويحجب ذوي القُربى الأصلاء المستحقين . وما أكثر ما يحقد الاقارب …………………………………………الخ

الحلال والحرام في الإسلام ص : ٢١٨

التبني بمعنى التربية والرعاية ذلك هو التبني الذي هو أبطله الإسلام هو الذي يضم فيه الرجل طفلا إلى نفسه يعلم أنه ولد غيره ومع هذا يلحقه بنسبه وأسرته ويثبت له كل أحكام النبوة وأثارها من إباحة إحتلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث، وهناك نوع يظنه الناس تبنيا وليس هو بالتبني الذي حرمه الإسلام وذلك أن يضم الرجل إليه طفلا يتيما أو لقيطا ويجعله كابنه في الحنو عليه والعناية به والتربية له فيحضنه ويطعمه ويكسوه ويعلمه ويعامله كأنه إبنه من صلبه ومع هذا لم ينسبه لنفسه ولم يثبت له أحكام النبوة المذكورة فهذا أمر محمود في دين الله يستحق صاحبه عليه المثوبة في الجنة.

Pengangkatan anak dalam pengertian pendidikan dan pengasuhan adalah pengangkatan anak yang dibatalkan oleh Islam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, namun anak tersebut mengikuti garis keturunannya. dan keluarganya, dan membuktikan kepadanya semua ketentuan kenabian dan efeknya, seperti diperbolehkannya pekerjaan ( bercampur baur) dan diharamkannya pernikahan dan hak warisan. Ada jenis yang orang anggap adopsi, tetapi itu bukan adopsi yang dilarang oleh Islam, yaitu ketika seorang laki-laki memeluk anak yatim atau anak terlantar dan menjadikannya seperti anaknya sendiri dalam kelembutan, merawatnya, dan mengasuhnya, pahala di surga

Referensi:

فتوى الإسلام سؤال جواب.ح١ص٨

التبني قسمان ممنوع ومشروع إذا طلب شخص تبنى طفلامن دار الحضانة فهل يجوز للمسؤولين إعطائه مايريد ؟

الجواب: الحمد لله التبني للأطفال على قسمين ممنوع وغير ممنوع .وأماالممنوع فهو تبنى الطفل باعتبار أنه ولد للمتبنى له أحكام الولد فهذا لايجوز وقد أبطله الله فى القرآن فى قوله تعالى وماجعل أدعياءكم أبنائكم . الأحزاب/٤ وقسم مباح وقديكون مستحبا وهو الإحسانإلى الطفل وتربية الدينية الصالحة وتوجيه السليم وتعليمهم ماينفعه فى دينه ودنياه ولكن لايجوز أن يسلم الالمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك وتحققت مصلحته الطفل عنده وأن يكون من أهل البلاد بحيث لاتذهب به إلى بلدقديكون وجوده فيهاسببا لفساد دينه فى المستقبل فعليه إذا تمت فى حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلابأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه والله يحفظكم

Dengan demikian maka anak tersebut termasuk bagian dari amanah dari Allah melalui jalan Adopsi yang harus dijaga dan dipelihara, karena bagaimanapun dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak- hak yang harus dijungjung tinggi, walaupun dia tidak punya hak warisan. Dalam masalah pewarisan, Islam tidak menjadikan untuk mereka yang diluar ikatan darah , perkawinan dan kerabatan hakiki, sebagai patokan dan konsiders perwarisan

. وألوالأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله

Artinya :” orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya ( dari pada yang bukan kerabat ) dalam kitab Allah ( QS.al-Anfal: 75).

Dalam masalah perkawinan Allah mengumumkan bahwa diantara perempuan yang haram dinikahi adalah istri anak hakiki bukan anak angkat

. وحلائل أبنائكم الذين من اصلابكم

Dan istri-istri anak-anak kandung kalian (QS.An- isa’:23)

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945, dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya pemenuhan hak-hak anak  seringkali terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan. Salah satu upaya agar semua anak Indonesia memperoleh pemenuhan hak anak adalah dengan memberi kesempatan kepada orang tua  yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan atau adopsi anak.
Banyak alasan yang mendasari pasangan suami isteri melakukan adopsi anak, diantaranya  karena tidak memiliki keturunan, rasa belas kasihan kepada seorang anak disebabkan orang tua si anak tidak dapat menafkahi secara layak atau karena si anak yatim piatu, bahkan ada juga yang dikarenakan unsur kepercayaan bahwa bagi pasangan yang telah lama menikah namun belum dikarunia keturunan maka dengan mengangkat anak dapat dijadikan pemancing untuk memperoleh anak kandung.

D- PENGANGKATAN ANAK MENURUT UU

Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Dengan demikian tujuan dari pengangkatan atau adopsi anak adalah untuk  memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak tersebut dapat berkembang dan tumbuh secara baik, sehingga apa yang diperoleh dapat mereka gunakan untuk masa depan mereka.
Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan Keputusan Pengadilan, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua angkat dengan orang tua kandung anak.

E-MEKANISME PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  19 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur tentang Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk, maka seorang anak dapat didaftarkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya dengan status hubungan dengan kepala keluarga adalah “lainnya”, dan nama ayah ibu kandungnya tetap tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu.  Apabila anak sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), selanjutnya dapat dibuatkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam akta tersebut. Hal ini untuk menjaga agar hubungan si anak tidak terputus sama sekali dengan orang tua biologisnya. Orang tua angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai mekanisme yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Apabila telah terbit penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adopsi anak tersebut, maka wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatat sipil selanjutnya membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran. Catatan pinggir yang dimaksud merupakan keterangan tambahan bahwa anak yang namanya tercantum dalam akta kelahiran telah diadopsi oleh orang tua angkatnya. Selanjutnya pengangkatan anak yang telah melalui proses pencatatan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, maka dalam Kartu Keluarga hubungan Kepala Keluarga dengan anak angkat adalah sebagai “anak”, dengan nama orang tua kandung tetap tercantum dalam kolom ayah dan ibu. 

F- PERMASALAHAN DALAM PENGANGKATAN ANAK

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan dinyatakan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Bahkan, pada pasal 6 peraturan dimaksud disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
Di masyarakat kita lazim terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Dengan motif pengangkatan anak seperti yang disebutkan di atas, orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga sebagai “anak” dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Dengan demikian telah terjadi manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal  94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.
Banyak pihak yang mungkin berkontribusi dalam terbitnya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan data yang tidak sesuai tersebut. Berdasar ketentuan yang ada, untuk penambahan anggota keluarga akibat peristiwa kelahiran pada Kartu Keluarga tentulah didasari oleh Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh pihak penolong kelahiran baik medis maupun non medis. Dalam hal ini diharapkan penerbit  Surat Keterangan Lahir mencantumkan data yang sebenar-benarnya, khususnya nama orang tua si bayi. Jangan sampai tercantum nama  orang tua angkat sebagai orang tua biologis si bayi.
Untuk penerbitan Akta Kelahiran anak, saat ini telah dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, dimana pemohon tidak perlu melampirkan pengantar RT dan Surat Keterangan Lahir dari Lurah dalam pengurusan akta kelahiran. Bahkan Permendagri tersebut juga mengatur apabila persyaratan surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka pemohon dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM ) Data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali/penanggung jawab anak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Data pokok yang termuat dalam SPTJM antara lain : nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir anak, urutan kelahiran anak, dan nama ibu kandung. Kebenaran data dalam SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan. Namun kemudahan dengan adanya SPTJM tersebut  terkadang disalahgunakan oleh oknum dengan mengisi data yang tidak benar, khususnya pada kolom nama ibu kandung. Hal seperti inilah yang memungkinkan terjadi manipulasi data sehingga adopsi  ilegalpun terlaksana.
Adalah tugas kita bersama untuk saling mengawasi, mengingatkan, dan melaporkan apabila terjadi praktek adopsi ilegal di masyarakat, karena yang paling dikhawatirkan adalah akibat dari adopsi ilegal tersebut, seperti praktek perdagangan anak, penelantaran anak, hingga kekerasan terhadap anak.

Adapun anak yang tidak ada orang tua atau tidak diketahui asal usulnya, pengurusan akta kelahiran bisa dilakukan dengan persyaratan berupa berita acara dari kepolisian. Jika tidak ada, bisa diganti dengan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran. Selain itu, perlu sertakan dua orang saksi.
Hal ini sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Dalam akta kelahiran, lanjutnya, tidak dicantumkan nama orang tua si anak karena tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya, nama anak dapat masuk dalam Kartu Keluarga (KK) pengurus panti asuhan atau orang lain yang bersedia menjadikannya sebagai anggota keluarga.
Inovasi Layanan Terintegrasi
Saat ini, penerbitan akta kelahiran di Dinas Dukcapil kabupaten/kota telah menerapkan inovasi layanan terintegrasi. Inovasi ini memungkinkan anak mendapatkan beberapa dokumen kependudukan sekaligus hanya dalam satu kali permohonan. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan gartis.
Selain akta kelahiran, anak juga akan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK). Sejumlah daerah bahkan sudah kerja sama dengan BPJS Kesehatan agar anak sekaligus mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan. Inovasi ini biasa dikenal layanan terintegrasi dokumen kependudukan. Dukcapil.

Dalil larangan memutus silaturahim. Sebagian di antaraya adalah:

وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،  إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS an-Nisâ’: 1)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

Artinya: “Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (QS Muhammad: 22-23)

Dalam hadits riwayat Abu Syekh disebutkan, suatu hari Durrah binti Abi Lahab bertanya kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik itu?” Nabi menjawab, “Mereka yang paling takwa kepada Rabb (Allah), yang paling banyak menyambung silaturahim, dan yang paling banyak amar ma’ruf nahi munkar.”

Silaturahim terdiri dari dua kata, yakni shilah (sambung) dan rahim (kandungan). Istilah ini merupakan kiasan dari hubungan nasab atau keturunan. Dengan demikian, silaturahim atau silaturahmi yang berarti tali persahabatan, dalam bahasa Arab bermakna khusus untuk konteks hubungan darah atau keluarga (kinship).
Penamaan rahim dalam Islam juga bukan tanpa maksud. Ia mencerminkan kedudukannya yang sangat istimewa karena seakar kata dengan salah satu asmâul husnâ (nama-nama Allah yang indah), ar-Rahîm (Yang Mahapenyayang). Ia menjadi penanda bahwa sesungguhnya manusia lahir dari rahim kasih sayang dan semestinya menebar kasih sayang itu selama hidup di dunia.

Hadits qudsi tentang keterkaitan silaturahim dengan silatullâh (hubungan dengan Allah) sebagia berikut: 

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا الرَّحْمَنُ ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ

Allah ‘azza wajalla berfirman, “Akulah Sang Rahman. Aku menciptakan rahim dan Aku pula yang mengambilkannya dari nama-Ku.  Barangsiapa menyambung rahim (tali kekeluargaan) maka Aku tersambung dengannya, dan barangsiapa memutusnya Aku pun terputus darinya. (HR Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud).

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan Bahwa anak secara nasap kepada orang tua asli tetap tidak putus .

Wallahu a’lam Bisshowab

HUKUM MEWAKILKAN ZAKAT MELALUI TELEPON

Assalamualaikum.
Diera modernisasi, kemajuan teknologi sekarang sudah sampai pada masa yang disebut dengan Generasi Milenial yaitu sebuah generasi yang hidup di zaman yang sedang berubah dari konvensional menjadi modern, itu sudah menjamaah keseluruh lapisan masyarakat, salah satunya adalah dalam persoalan zakat yang mulai bisa ditransefer dengan menggunakan ATM .Permasalahan ini terjadi ketika Ust Yongki misalkan seorang pengusaha Warung (toko) yang berdomisili dijawa katakan Banyuangi bertepatan Desa bengkak Kecamatan Wongsorjo.Asal madura cuman Ust Yongki sudah menetap didaerah tersebut . Pada suatu hari ia ingin mengeluarkan zakatnya (zakat dagangannya) kepada fakir miskin yang berada di Madura .Ust Yongki baru ingat bahwa ia punya teman dimadura yang bernama Ust. Umar al-Farug yang kebetulan Ustadz Umar itu menjadi Panitia zakat. Tanpa pikir panjang akhirnya Ust. Yongki memutuskan untuk mewakilkan zakatnya kepada Ust. Umar al-Farug melalui telepon. Dalam percakapannya, Ust. Yongki berkata: Kawanku Umar al-Farug..!! Aku akan transfer uang kepada rekening kamu sebagai zakatku disitu. Ust. Umar al-Farug menjawab Oh Ya akan aku laksanakan ( akan aku cairkan kepada Mustahik).

Pertanyaan.

1. Apakah perkataan/ucapan perwakilan ( bentuk sighat)dalam zakat sebagaimana kasus diatas dapat dibenarkan ( sah)?
2. Bagaimana hukum mengalokasikan zakat yang bukan daerahnya muzakki sebagaimana deskripsi

Wa alaikumussalam.

Jawaban No. 1

Hukum mewakilkan zakat boleh dan sah dengan pertimbangan sebagai berikut

1. Apabila transaksi menggunakan bahasa ajami ( bahasa selain bahasa arab) maka yang dapat dipertimbangkan adalah subtansi ( isi tujuan) dari bahasa transaksi yang bisa dimengerti melalui urff ( kebiasaan ) bukan pelafalannya.
2. Telepon sebagai media penyambung suara sehingga transaksi via telepon hukumnya bisa sah jika disertai dengan niat zakat ketika Yongki mengucapkan kalimat sighat taukil misalkan : Wakkaltuka zakatiy ( aku wakilkan kepadamu zakatku atau fawwadltuka zakatiy ( aku pasrahkan zakatku kepadamu)

Referensi:

فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي.

التوكيل في إخراج الزكاة
ولا يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه، بل أن يوكل عنه مسلمًا ثقة يخرجها نيابة عنه، والمراد بالثقة من يطمئن إلى أمانته في إخراجها إلى مستحقها؛ لأن غير الثقة لا يؤمن عليها، واشترط بعض الفقهاء أن يكون الوكيل مسلمًا؛ لأن الزكاة عبادة، وغير المسلم ليس من أهلها، وقال آخرون: يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل، وكفت نيته (انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: ١/٤٩٨).
والذي أراه ألا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم؛ إلا لحاجة، بشرط أن يكون ثقة يطمئن إلى تنفيذه رغبة موكله.
وذهب بعض المالكية إلى أن استنابة المالك من يؤدى الزكاة منه أمر مستحب بعدًا عن الرياء، وخوفًا عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس، وثناءهم عليه.
وقد تجب الاستنابة إن علم من نفسه ذلك، ولم يكن مجرد خوف، وكذلك إذا جهل من يستحق الزكاة، فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها أهلها (المرجع السابق).

Mewakilkan untuk membayar zakat seorang muslim tidak mesti harus membayar zakatnya sendiri, melainkan boleh mewakilkan atau mempercayakan kepada seorang muslim yang dapat dipercaya atas namanya untuk membayarkannya, dan yang dimaksud dengan yang dapat dipercaya adalah orang yang yakin atas amanahnya membayarkannya kepada orang yang berhak, dengan syarat orang yang menjadi wakil harus muslim, namun ada sebagian pendapat mewakilkan zakat boleh kepada orang kafir dzimmi dengan syarat ada niat dari muwakkil.Menurut Malikiyah sunnah hukumnya mewakilkan zakat untuk menjauhkan diri dari sifat riya’.

أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعادة لأخذ الزكاة

Artinya;” Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan/mengutus pada petugas penari k zakat untuk memungut zakat.

فقه الإسلامي وأدلته ج٣ص١٩٧٥

ثانيا ـ التوكيل في أداء الزكاة: اتفق الفقهاء (١) على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة، بشرط النية من الموكل أو المؤدي، فلو نوى عند الأداء أو الدفع للوكيل عند الحنفية والشافعية، أو قبل الأداء بزمن يسير عند الحنابلة، أو عند العزل لدى المالكية والحنفية والشافعية، ثم أداها الوكيل إلى الفقير بلا نية جاز؛ لأن تفرقة الزكاة من حقوق المال، فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين. وللوكيل أن يوكل غيره بلا إذن ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل، لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه، وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء، جاز.

Kedua – Perwakilan dalam Pembayaran Zakat:
Para ahli fikih sepakat bahwa diperbolehkan mewakilkan pembayaran zakat, dengan syarat adanya niat dari orang yang mewakilkan atau orang yang melaksanakan. Jika ia berniat saat pembayaran atau penyerahan kepada wakil menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i, atau sebelum pembayaran dengan waktu yang singkat menurut mazhab Hanbali, atau saat pemisahan menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi’i, kemudian wakil menyerahkannya kepada fakir miskin tanpa niat, maka hal itu diperbolehkan; karena pembagian zakat termasuk hak harta, maka diperbolehkan mewakilkan pelaksanaannya seperti utang sesama manusia. Wakil boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa izin. Jika wakil berniat dan orang yang mewakilkan tidak berniat, maka tidak diperbolehkan; karena kewajiban tersebut berkaitan dengannya, dan pelaksanaan dianggap sah darinya. Jika ia menyerahkannya kepada imam dengan niat dan imam tidak berniat saat menyerahkannya kepada fakir miskin, maka hal itu diperbolehkan.

Para Fuqaha menjadikan salah satu pijakan rumusan untuk melegalkan transaksi wakalah ( perwakilan), khususnya dalam hal penarikan zakat, hadis diatas dapat dijadikan acuan untuk memperbolehkan umat Islam mewakilkan dalam hal pengalokasian zakat, sebagaimana persoalan dalam deskripsi diatas. Meskipun demikian masih ada beberapa poin yang perlu dikaji lebih lanjut dari persoalan diatas yang terkait dengan salah satu rukun dari WAKALAH yakni SIGHAT (Bentuk kalimat yang digunakan bertransaksi/ mewakilkan ).Poin-poin tersebut adalah.

1. Sighat-Nya memakai bahasa ajami ( bukan bahasa Arab)
2. Transaksi melalui via telepon

Adapun yang dipertimbangkan dalam penggunaan bahasa transaksi adalah subtansi ( tujuan/isi ) dari bahasa yang digunakan saat bertransaksi yang bisa dimengerti umum. Oleh karenanya, tidak ada keharusan dalam transaksi ( akad) Wakalah dengan menggunakan bahasa Arab, disamping yang ditekankan dalam sighat adalah sesuatu yang dapat mengartikan kehendak dari pihak yang bertransaksi .
Transaksi saksi Wakalah dengan menggunakan media penyambung suara, seperti telepon, diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Wakalah merupakan salah satu dari dari akad selain wasiat yang tidak mengharuskan al-ittibad al-Majlis .Dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa yang dikehendaki dari al-ittibad al-Majlis adalah interaksi antara dua belah pihak untuk saling bertransaksi pada waktu yang sama dan tidak diharuskan berada dalam satu tempat atau ruang.Oleh karena itu transaksi dapat dihasilkan dengan semacam ini ( telepon) artinya apabila transaksi wakalah mengharuskan al-ittihab al-Majlis maka transaksi melalui telepon bisa diperbolehkan.

Referensi

الأشباه والنظائر : ص.٩٨

تَنْبِيهٌ:
إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَر عُرْفُهُ قَطْعًا ; إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ. فَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَيْتِ بِالْفَارِسِيَّةِ، لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْتِ الشَّعْرِ، وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَمْ يَدْخُلْ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْعَجَمِ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَرَآهُ غَيْرُهَا، قَالَ الْقَفَّالُ: إنْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الْمُعَايَنَة. سَوَاء فِيهِ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى.
قَالَ: وَالْعُرْفُ الشَّرْعِيُّ فِي حَمْلِ الرُّؤْيَةِ عَلَى الْعِلْمِ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَمَنَعَ الْإِمَامُ الْفَرْقَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ

Peringatan:
Hanya dalam bahasa Arab, makna kata dapat dipengaruhi oleh penetapan awalnya (wadh‘) dan kebiasaan penggunaannya (‘urf). Adapun dalam bahasa non-Arab, makna kata ditentukan secara mutlak oleh kebiasaan penggunaannya, karena tidak ada penetapan awal yang bisa dijadikan rujukan.

Sebagai contoh:

• Jika seseorang bersumpah atas nama “البيت” (al-bayt) dalam bahasa Persia, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika yang dimaksud adalah rumah dan bukan kemah atau tenda (بيت الشعر).
• Jika seseorang berwasiat untuk “kerabatnya” (aqāribuh), maka dalam kebiasaan Arab, kerabat dari pihak ibu tidak termasuk, sedangkan dalam kebiasaan non-Arab, mereka termasuk dalam wasiat.

Jika seseorang berkata kepada istrinya:
“Jika engkau melihat hilal, maka engkau tertalak,”
lalu orang lain yang melihatnya, bagaimana hukumnya?

Menurut Imam al-Qaffāl:

• Jika pernyataan itu diucapkan dalam bahasa non-Arab, maka yang dimaksud adalah melihat dengan mata langsung, baik bagi orang yang memiliki penglihatan maupun yang buta.
• Sedangkan dalam syariat Islam, kebiasaan yang berlaku dalam bahasa Arab adalah bahwa melihat dapat bermakna memperoleh pengetahuan (seperti dalam konsep rukyat hilal). Namun, makna ini hanya berlaku dalam bahasa Arab.

Imam (asy-Syafi‘i) menolak perbedaan hukum antara dua bahasa ini.

:
 
إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَر عُرْفُهُ قَطْعًا إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ.

 
Artinya, “Tarik ulur antara makna asli dengan ‘urf hanya ada dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa non-Arab, yang dipertimbangkan adalah ‘urf menurut kesepakatan ulama, karena tidak ada makna asli yang menjadi tolak ukur.” (Lihat: al-Imam as-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, hal.95).

الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ٤ / ص ٤٦٣)

كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة : ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد، لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر، إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد ، فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد (2) ، وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس -الى أن قال- ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو المحادثة الهاتفية. اهـ لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود، بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها، كما تقدم. هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائط الاتصال الحديثة.زمن إتمام العقد في التعاقد بين غائبين : أجمع الفقهاء على أن العقد ينعقد بين الغائبين كما في آلات الاتصال الحديثة بمجرد إعلان القبول، ولا يشترط العلم بالقبول بالنسبة للطرف الموجب الذي وجه الإيجاب .فلو كان المتعاقدان يتحدثان بالهاتف أو بالاسلكي، وقال أحدهما للآخر: بعتك الدار أو السيارة الفلانية، وقال الآخر: قبلت، انعقد العقد، بمجرد إعلان القبول، ولو لم يعلم الموجب بالقبول، بأن انقطع الاتصال بينهما. ولو وجهّ أحد العاقدين خطاباً أو برقية إلى آخر أو تلكساً أو فاكساً، وفيها إيجاب ببيع شيء، أو بإبرام عقد زواج، انعقد العقد بعد وصول البرقية أو الخطاب ونحوهما، وإعلان الآخر قبوله، دون حاجة إلى علم الموجب أو سماعه بالقبول لكن إبعاداً لكل لبس أو غموض، وتمكيناً من إثبات العقد، وتأكيداً لإبرامه اهـ الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط جمع و تقديم علي بن حسن باهارون ص : ٢٤٦ التلفون كناية في العقود كالبيع والسلم والإجارة , فيصح ذلك بواسطة التلفون , أما النكاح فلا يصح بالتلفون لأنه يشترط فيه لفظ صريح , والتلفون كناية وأن ينظر الشاهد إلى العاقدين وفقد ذلك إذا كان بالتلفون أو ما هذا معناه اهـ

Bagaimana Cara Melakukan Akad Melalui Telepon, Radio, dan Sarana Komunikasi Modern Lainnya

Bukanlah syarat dalam kesatuan majelis (ittihad al-majlis) yang diperlukan dalam setiap akad, sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa kedua belah pihak harus berada di tempat yang sama. Hal ini karena bisa saja salah satu pihak berada di tempat yang berbeda dengan pihak lainnya, asalkan terdapat perantara komunikasi antara mereka, seperti akad yang dilakukan melalui telepon, radio, atau melalui surat-menyurat (tulisan).

Yang dimaksud dengan kesatuan majelis adalah kesatuan waktu atau masa ketika kedua belah pihak sedang sibuk dengan akad tersebut. Oleh karena itu, majelis akad adalah kondisi di mana kedua belah pihak sedang terlibat dalam negosiasi terkait akad. Mengenai hal ini, para ulama berkata: “Majelis itu mengumpulkan yang terpisah-pisah.”

Dengan demikian, majelis akad dalam percakapan telepon atau radio adalah selama masa percakapan yang membahas akad berlangsung. Jika pembicaraan beralih ke topik lain, maka majelis akad dianggap telah berakhir.

Adapun majelis akad bagi pihak yang tidak hadir secara langsung, maka itu adalah saat surat atau pesan diterima, atau saat percakapan telepon terjadi. Namun, pengirim atau penulis surat berhak untuk menarik kembali ijabnya di hadapan saksi, asalkan dilakukan sebelum pihak lain menyatakan penerimaannya atau sebelum surat atau pesan tersebut sampai.

Menurut mayoritas ulama Malikiyah, pihak yang menyampaikan ijab tidak berhak menarik kembali ijabnya sebelum memberikan kesempatan kepada pihak penerima untuk mempertimbangkan, di mana jangka waktu ini ditentukan oleh adat yang berlaku.

Meskipun kesatuan majelis tidak berlaku dalam media komunikasi modern, syarat-syarat lain dalam ijab dan qabul tetap harus dipenuhi.

Waktu Terjadinya Akad dalam Akad Jarak Jauh

Para ulama sepakat bahwa akad antara dua pihak yang tidak hadir secara langsung, seperti melalui alat komunikasi modern, terjadi begitu qabul diumumkan. Tidak disyaratkan bahwa pihak yang mengajukan ijab harus mengetahui bahwa qabul telah diberikan.

Sebagai contoh, jika dua orang sedang berbicara melalui telepon atau radio, lalu salah satu berkata: “Saya menjual rumah atau mobil ini kepadamu,” lalu yang lain menjawab: “Saya terima,” maka akad dianggap telah terjadi seketika setelah qabul diucapkan, meskipun pihak yang melakukan ijab tidak mengetahui hal itu karena sambungan terputus.

Demikian pula, jika salah satu pihak mengirim surat, telegram, telex, atau faks yang berisi penawaran jual beli atau pernikahan, maka akad terjadi setelah surat atau pesan itu sampai dan pihak lain mengumumkan penerimaannya, tanpa perlu pihak yang mengajukan ijab mengetahui atau mendengar qabul tersebut.

Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, memastikan kejelasan akad, dan mempermudah pembuktian akad, perlu dilakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap akad yang telah terjadi.

Hukum Akad Melalui Telepon dalam Beberapa Transaksi

Dalam kitab al-Fawaid al-Mukhtarah li-Salik Tariq al-Akhirah karya al-‘Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smiṭ, yang disusun oleh Ali bin Hasan Ba Harun (hal. 246), disebutkan bahwa:

Telepon dapat digunakan sebagai media akad dalam transaksi seperti jual beli, salam (jual beli dengan pembayaran di muka), dan ijarah (sewa menyewa), sehingga akad melalui telepon sah dalam kasus-kasus tersebut. Namun, dalam akad nikah, telepon tidak dapat dijadikan sebagai sarana sah untuk akad. Sebab, dalam akad nikah disyaratkan lafaz yang sharih (tegas), sedangkan telepon termasuk dalam kategori kinayah (kiasan). Selain itu, saksi dalam akad nikah harus melihat kedua calon pengantin secara langsung, sedangkan hal ini tidak dapat terpenuhi jika akad dilakukan melalui telepon atau sarana komunikasi serupa.

Wallahu a’lam.

.بغية المسترشدين صـ ١٨٦

( مسئلة ب )

مذهب الشافعى أن مجرد الكتابة فى سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية , فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها نحو الوصية مع النية ولو من ناطق. اهـ

Hukum Akad melalui Tulisan dan Sarana Komunikasi Modern dalam Mazhab Syafi’i 1. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Akad melalui Tulisan

Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin (hal. 186) disebutkan:

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa sekadar tulisan dalam berbagai akad, pemberitahuan, dan pernyataan hukum tidak dianggap sebagai hujjah syar’iyyah (dalil yang sah secara syariat). Para ulama mazhab Syafi’i menjelaskan bahwa tulisan hanya termasuk dalam kategori kinayah (kiasan), sehingga akad yang dilakukan melalui tulisan seperti wasiat sah jika disertai dengan niat, meskipun dilakukan oleh seseorang yang mampu berbicara.

الفقه على مذاهب الأربعة الجزء : ٣ صـ :١٠٠ الشافعية : وإذا وقع العاقدان على عقد مكتوب كالمتعارف فى زماننا فإنه يصح ويقوم التوقيع على المكتوب مقام التلفظ بالصيغة ويكون من باب الكناية. ومثل ذلك كل عقد مكتوب فالكتابة تقوم مقام الصيغة اللفظية على أنها من باب الكناية . اهـ

Dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah (jilid 3, hal. 100), disebutkan:

Menurut mazhab Syafi’i, jika kedua belah pihak menandatangani akad tertulis sebagaimana yang lazim di zaman ini, maka akad tersebut sah. Dalam hal ini, tanda tangan pada akad tertulis dianggap menggantikan pelafalan akad, dan termasuk dalam kategori kinayah. Hal yang sama berlaku untuk setiap akad yang ditulis, di mana tulisan berfungsi menggantikan shighah lafdziyyah (ucapan akad), tetapi tetap dikategorikan sebagai kinayah.

شرح الياقوت النفيس صـ ٣٥٦ للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري

وأما البيع والشراء بالمكاتبات والتوقع عليهما وبواسطة وسائل الاتصال الحديثية كالتلفون والتلسكي وغيرهما فإن هذه الأجهزة أصبح جريان التعامل بواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول وقد أوضح الفقهاء الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل من طرفي العقد بالقول الملفوظ والمكتوب وانعقاده بالإشارة والعبرة ففي العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ – الى أن قال- والكتابة مع النية والتوضع عليها معتمدة ولايعتمد ولايقبل قول القائل إنني لم أتلفظ ولم أنو فهذا يعد من التلاعب بحقوق الناس والاساءة الى الاسلام ؟ وعن البيع والشراء بواسطة التلفون والتلسكي والبرقيات كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل والقرضاوي ذكر في كتابه فقه الزكاة كلاما جميلا حول العقود في باب زكاة الأوراق المالية نقلا عن الفقه على المذاهب الأربعة ونقلا عن الشافعية ان كل ما يتعارف عليه في العقد يعد صيغة ويعد كاللفظ وأحكام الرشيعة تقتفي ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ” لاضرر ولاضرار” اهـ

Dalam kitab Syarh al-Yaqut an-Nafis (hal. 356) oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, dijelaskan:

Jual beli yang dilakukan melalui surat-menyurat, penandatanganan kontrak, atau melalui sarana komunikasi modern seperti telepon dan radio telah menjadi kebiasaan umum dalam transaksi di berbagai negara. Para ulama fiqih telah menjelaskan berbagai cara untuk mengekspresikan kehendak dalam akad, baik melalui ucapan, tulisan, maupun isyarat, karena dalam akad yang menjadi perhatian adalah substansi makna, bukan bentuk lafalnya.

Tulisan yang disertai dengan niat dan tanda tangan dianggap sah dalam akad. Tidak dapat diterima pernyataan seseorang yang mengatakan: “Saya tidak melafalkan atau tidak berniat,” karena hal itu dianggap sebagai bentuk main-main terhadap hak orang lain dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan melalui telepon, radio, telegram, dan sejenisnya telah diterima dan digunakan secara luas dalam praktik jual beli saat ini. Syaikh Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah juga mengutip pendapat dari al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah dan mazhab Syafi’i bahwa segala bentuk yang telah menjadi kebiasaan dalam transaksi dianggap sebagai shighah akad dan diperlakukan seperti ucapan akad. Hal ini sejalan dengan prinsip syariat yang menghindari mudarat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah ﷺ:”Tidak boleh ada bahaya (yang ditimbulkan) dan tidak boleh membahayakan (orang lain).”

Hukum Akad melalui Tulisan dan Sarana Komunikasi Modern dalam Mazhab Syafi’i 1. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Akad melalui Tulisan

Hukum Wakalah (Perwakilan) dalam Akad melalui Tulisan penjelasannya sebagaimana berikut dalam Hasyiah Bujairamiy

حاشية البجيرمي على شرح الخطيب – (ج ٣ / ص ١٣٦

ويشترط أن يقبل نيابة فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح كإحياء واصطياد واستيفاء عقوبة –الى أن قال- وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه ما يشعر برضاه كوكلتك في كذا أو بع كذا كسائر العقود والأول إيجاب والثاني قائم مقامه أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم رد الوكالة فلا بد منه فلو رد فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس قوله : ( كوكلتك في كذا ) أو فوّضت إليك كذا ، سواء كان مشافهة له أو كتابة أو مراسلة . ولا يشترط العلم بها ، فلو وكله وهو لا يعلم صحت حتى لو تصرف قبل علمه صح كبيع مال أبيه يظنّ حياته ، اه م د على التحرير . قوله : ( الأوّل ) وهو وكلتك في كذا إيجاب ، والثاني وهو بع كذا . قوله : ( فلا يشترط قبوله لفظاً ) قضيته اشتراط الإيجاب . وليس مراداً ، فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الآخر كما في العارية ، شوبري وق ل على التحرير . وعبارة المدابغي عليه : لكن لايشترط أي في وكالة بغير جعل القبول لفظاً ، بل الشرط أن لايرد ، فالشرط اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر ، وقد يشترط القبول لفظاً كما لو كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل الموهوب له من هي بيده من المستأجر أو المستعير أو الغاصب في قبضها له لا بد من قبوله لفظاً لتزول يده عنها به ، ولا يكتفي بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه ؛ اه شرح م ر اه . قوله : ( أو نحوه ) من إشارة الأخرس والكتابة ، ويشترط القبول لفظاً فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقوله : بع هذا ولك درهم ، فلا يشترط القبول وكان عمل الوكيل مضبوطاً لأنها إجارة اهـ س ل اهـ

Dalam Hasyiyatul Bajirami ‘ala Syarh al-Khatib (jilid 3, hal. 136) dijelaskan:

Diperbolehkan melakukan akad melalui wakil, baik dalam transaksi jual beli, hibah, atau pembatalan akad seperti iqalah (pembatalan jual beli) dan khiyar ‘aib (pembatalan karena cacat). Perwakilan juga berlaku dalam urusan hukum seperti pengaduan dan jawaban dalam persidangan, serta kepemilikan seperti perburuan dan eksploitasi sumber daya.

Dalam akad wakalah, disyaratkan adanya pernyataan dari pemberi kuasa yang menunjukkan kerelaannya, misalnya dengan mengatakan:”Saya mengangkatmu sebagai wakil dalam urusan ini.” “Jualkan barang ini untuk saya.”

Pernyataan tersebut bisa dilakukan secara langsung, melalui tulisan, atau melalui surat-menyurat. Tidak disyaratkan penerima kuasa (wakil) harus menyatakan penerimaan secara eksplisit, tetapi jika ia menolak secara terang-terangan, maka akad wakalah batal. Selain itu, penerimaan wakalah tidak harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak harus segera dijawab. Jika pemberian kuasa dilakukan melalui tulisan atau isyarat bagi orang yang bisu, maka hal itu sah. Namun, jika akad wakalah terkait dengan transaksi yang melibatkan ganti rugi, seperti sewa atau pengalihan barang, maka dalam kondisi tertentu penerimaan wakil harus dilakukan secara eksplisit.

Akad Nikah melalui Tulisan dan Sarana Komunikasi Modern disebutkan dalam hasyiah Jamal berikut:

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج ٤ / ص ١٥٩)

وليقل وكيل ولي لزوج زوجتك بنت فلان فيقبل و ليقل ولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها (قوله وليقل وكيل ولي) ولو كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ما ذكر اهـ شرح م ر قوله فيقول قبلت نكاحها له المراد به هنا الإنكاح وهو التزويج لأنه هو الذي يقبله الزوج لأن النكاح المركب من الإيجاب والقبول يستحيل قبوله كما تقدم عن شرح م ر قوله إذا علم الشهود أي ولو بإخبار الوكيل في هذه والتي بعدها انتهى شيخنا قوله إذا علم الشهود والزوج الوكالة أي ولو بإخبار الوكيل كما يعلم من كلامه وإنما لم يكتف بإخبار الرقيق أن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات الولاية لنفسه لا يقال هذا بعينه جار في التوكيل لأنا نقول الوكيل لم تثبت وكالته بقوله بل هي ثابتة بغير قوله بخلاف الرقيق اهـ ح ل ومثله في شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله لأن الوكيل لم تثبت وكالته بقوله إلخ أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي قوله وإلا فيحتاج الوكيل إلخ أي لجواز المباشرة وإلا فيصح العقد مع الجهل بالوكالة ويحرم وقوله فيهما أي الصورتين اهـ س ل وعبارة حج تنبيه ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الأمر فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غير ا هـ .

Dalam Hasyiyatul Jamal ‘ala al-Minhaj oleh Syaikh Zainuddin al-Malibari (jilid 4, hal. 159), dijelaskan:

Jika seorang wali atau wakil wali mengatakan: “Saya menikahkan putriku dengan Fulan,” maka wakil dari pihak suami harus menjawab: “Saya terima pernikahan ini untuknya.” Jika wakil dari pihak suami hanya berkata: “Saya terima pernikahan ini,” tanpa menyebutkan “untuknya,” maka akad tidak sah, meskipun ia meniatkan untuk majikannya (suami yang diwakilinya). Hal ini karena para saksi tidak dapat mengetahui niat tersebut.

Dalam kasus pernikahan yang dilakukan melalui wakil, disyaratkan agar para saksi dan pihak yang terlibat mengetahui bahwa akad dilakukan oleh seorang wakil.

Jika para saksi tidak mengetahui hal ini, maka wakil harus menyatakan secara eksplisit bahwa ia bertindak sebagai wakil dalam akad tersebut.Sebagian ulama berpendapat bahwa akad nikah melalui tulisan atau sarana komunikasi modern tidak sah, karena dalam akad nikah harus ada lafaz yang sharih (jelas) dan saksi harus dapat melihat kedua belah pihak yang berakad.

Oleh karena itu, akad nikah tidak dapat dilakukan melalui telepon atau surat-menyurat, karena dalam akad nikah niat saja tidak cukup tanpa adanya kejelasan dalam lafal akad.Kesimpulan Jual beli dan transaksi umum dapat dilakukan melalui tulisan, telepon, atau sarana komunikasi modern lainnya, karena akad dalam muamalah didasarkan pada makna, bukan bentuk lafal.

Akad wakalah (perwakilan) dapat dilakukan melalui tulisan atau surat-menyurat, selama terdapat pernyataan yang menunjukkan persetujuan. Akad nikah tidak sah jika dilakukan melalui tulisan, telepon, atau sarana komunikasi modern, karena dalam akad nikah disyaratkan adanya lafaz yang jelas dan saksi harus dapat melihat kedua pihak yang berakad.Wallahu a’lam.

JAWABAN :No.2

Hukum zakatnya Ust. Yongki dengan mentransferkan Uangnya Ke Ust.Umar untuk diberikan kefakir miskin yang berada dimadura Sumenep, maka dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan dan dikaji adalah tentang Naql al-Zakat ( Hukum memindahkan zakat) maka ulama terdapat perbedaan pendapat sebagaimana berikut;

1. Menurut pendapat yang adzhar tidak diperbolehkan memindahkan zakat dari Jawa Banyuangi ke Madura Sumenep ( Menurut mayoritas ulama madzhab Syafiiyah tidak memperbolehkan), pendapat ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرآئهم Artinya:” :” Zakat itu diambilkan dari orang-orang yang kaya kemudian dikembalikan ( diberikan ) kepada orang-orang fakir dari mereka
2. Diperbolehkan (sah) menurut Ibnu sholah , Ibnu Farkah, dan Ibnu Ujail al-Yamani dari kalangan Ulama Syafiiyah

Referensi

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء ٣ صحيفة :٢٠٤ مكتبة دار إحياء الكتب العربية

( وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ { صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } ، وَالثَّانِي : يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ ، ( وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَوَجَبَ النَّقْلُ ) إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ – إلى أن قال – قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .

Menurut qoul adzhar tidak boleh memindah zakat dari tempat diwajibkannya mengeluarkan zakat seraya wujudnya orang-orang yang berhak menerima zakat, dipindah ke daerah lain yang juga ada orang-orang yang berhak menerimanya. Semisal, zakat tersebut diberikan kepada mereka (mustahiq zakat yang berada didaerah lain), maka hukumnya diharamkan dan tidak mencukupi, karena berdasarkan hadits Bukhorî dan Muslim. “Shodaqoh (Zakat) itu diambilkan dari orang-orang yang kaya, kemudian zakat tersebut dikembalikan (diberikan) kepada orang-orang faqir dari golongan mereka”.
Sedangkan menurut pendapat yang kedua “Boleh memindah zakat dan sudah dianggap mencukupi karena berdasarkan kemutlakan firman Allah”. Dan apabila disebuah daerah tidak ditemukan ashnâf yang menerima zakat, maka zakat wajib pindah kedaerah yang paling terdekat.

Pendapat yang ke-dua ini telah dipilih oleh segolongan ulama’ dari ashâb imam Syafi’I, seperti Ibnu Sholah, Ibnu Al-Farkâh dan ulama’ yang lainnya. Syaikhunâ (Zakaria Al-Anshôrî) berkata dengan mengikuti terhadap pendapat guru kami imam Ar-Romlî, diperbolehkan bagi seseorang mengamalkan pendapat tersebut untuk dirinya sendiri, begitu pula mengamalkan semua hukum-hukum dengan berpijak terhadap pendapat ulama’ yang dapat dipercaya dari beberapa ulama’. Seperti imam Al-Adzrô’I, Al-Subukî dan imam Al-Isnâwî menurut qoul mu’tamad “.

حاشية إعانة الطالبين الجزء ٢ صحيفة : ٢١٢ مكتبة دار الفكر
(إِعْلَمْ) رَحِمَكَ اللهُ إِنَّ مَسْأَلَةَ نَقْلِ الزَّكَاةِ فِيْهَا اخْتِلاَفٌ كَثِيْرٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْمَشْهُوْرُ فِيْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا إِذَا وُجِدَ الْمُسْتَحِقُّوْنَ لَهَا فِيْ بَلَدِهَا. وَمُقَابِلُ الْمَشْهُوْرُ جَوَازُ النَّقْلِ، وَهُوَ مَذْهَبَ الْاِمَامِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ، مِنْهُمُ اْلاِمَامُ الْبُخَارِيُّ – إِلَى أَنْ قَالَ – قَالَ شَارِحُهُ الْقَسْطَلاَنِىُّ: ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَلِّفُ يَخْتَارُ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ. وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْاَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ: اِنْتَهَى.اهــ

Ketahuilah, Semoga Allah memberkatimu “Sesungguhnya masalah memindah zakat terdapat khilafiyah diantara ulama’. Menurut Pendapat yang masyhûr dalam madzhab syâfi’i adalah melarang memindah zakat pada daerah lain, apabila pada daerah tersebut ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan menurut muqôbil masyhûr yang memperbolehkan memindah zakat, itu adalah madzhab imam Abu Hanifah ra, dan segolongan ulama’ dari para mujtahid, diantara mereka adalah imam Al-Bukhôrî.
Menurut pengarang syârih (Al-Qostholânî), menurut dzohirnya ibarat diatas, bahwa pengarang “Î’anah Al-tholibîn” memilih memperbolehkan memindah zakat dari daerah harta zakat, itu adalah juga pendapat madzhab Hanifiah. Sedangkan menurut pendapat yang ashoh madzhab Syâfi’î dan Malikiyyah tidak memperbolehkannya”.

بغية المسترشدين ١٠٥-

١٠٦ في باب الزكات مكتبة دار الفكر
اَلرَّاجِحُ فِى الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكاَتِ وَاخْتَارَ جَمْعُ الْجَوَازَ كَابْنِ عُجَيْلٍ وَابْنِ الصَّلاَحِ وَغَيْرِ هِمَا قَالَ أَبُو مَخْرَمَةَ وَهُوَ الْمُخْتاَرُ إِذاَ كاَنَ لِنَحْوِ قَرِيْبٍ وَاخْتَارَهُ الرَّوْياَنِى وَنَقَلَهُ الْخَطَّابِى عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَماَءِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَتِيْق فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ هَؤُلاَءِ (مَسْأَلَةٌ ي ك) لاَيَجُوْزُ نَقْلُ الزَّكاَتِ وَالْفِطْرَةِ عَلىَ اْلأَظْهَرِ مِنْ أَقْوَالِ الشَّافِعِى نَعَمْ أُسْتُثْنِيَ فِى التُّحْفَةِ وَالنِّهَاَيَةِ مَا يَقْرُبُ مِنَ الْمَوْضِعِ وَيُعَدُّ مَعَهُ وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ عَنِ السُّوْرِ. زَادَ ك وح. قَالَ فَالْمَوْضِعُ الَّذِى حَالَ الْحَوْلِ وَالْمَالُ فِيْهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجِ زَكاَتِهِ هَذَا إِنْ كَانَ قَارًّا بِبَلَدٍ وَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَلَمْ يَكُنْ نَحْوُ الْمَالِكِ مَعَهُ جَازَ تَأْخِيْرُهَا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالشَّخْصُ بِهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجِ فِطْرِهِ. اهــ

Pendapat madzhab (syafi’i) yang paling unggul tidak memperbolehkan pemindahan zakat ke (daerah lain). Sekelompok ulama memilih di perbolehkan pemindahan zakat, seperti pendapat Ibnu ‘Ujail dan Ibnu Shalah. Yang lebih baik menurut Ibnu Makhromah adalah (kebolehan memindah zakat) untuk daerah yang dekat. Pendapat ini juga di anut oleh Imam Al-Rauyani, Al-khathabi, Ibnu ‘Atiq dan sebagian besar ulama, maka boleh mengikuti mereka itu.

Menurut salah satu pendapat Imam Syafi’i yang lebih shahih, tidak diperkenankan memindahkan zakat (maal) dan (fitrah). Dalam karya Tuhfah dan Nihayah terdapat pengecualian untuk tempat yang berdekatan dan masih dianggap satu walaupun berada di luar perbatasan.
Daerah tempat perputaran harta merupakan tempat pengeluaran zakatnya. Hal ini jika menempati di suatu tempat, sedangkan kalau bepergian, maka boleh mengakhirkan zakat sehingga sampai ke tempat yang dituju. Dan daerah tempat terbenamnya matahari dan orang yang berada di sana merupakan tempat pengeluaran zakat fitrahnya “. Wallohu a’lam.

 Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi dimasa sekarang ini sedikit berbeda dengan masa-masa terdahulu .Di antara waqiiyah yang terjadi dimasyarakat pada masa lalu sudah terbiasa ketika seseorang meninggal di kuburkan atap kuburannya memakai kayu sedangkan sekarang hampir mayoritas masyarakat memakai atap kuburannya dengan memakai cor ( bata yang dicor dengan alat semin ) entah tujuan agar kuburan itu tidak mudah ambruk atau karena lebih praktis dan tahan lama.

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya papan kuburan memakai cor tidak memakai kayu ?

Waalaukum salam

Setelah mayat selesai dimandikan dan dibungkus serta dishalati maka kewajiban yang harus dilakukan adalah menguburkan dan sebagaimana biasanya setelah mayat dimasukkan keliang Lahat lalu tali ikatannya dibuka juga sunnah dipinggir punggungnya diberi lubellu ( batu kecil) agar mayat tidak terbentang karena posisi mayat harus dimiringkan dan dihadapkan kearah kiblat. Setelah itu dibuatkan papan sebagai penahan tanah di dalam kuburan agar tanah tidak langsung mengenai tubuh jenazah. Biasanya papan penahan itu terbuat dari kayu dan LABIN BUKAN LABAN , Labin adah batu bata, namun di sebagian daerah ada yang terbuat dari balok yang dicor dengan menggunakan semin dan ada sebagian dalam cor tersebut terdapat besi dan ada memakai bambu sebagai penguat atap buatan tersebut. Sebenarnya, bagaimana hukum membuat papan penahan tanah kuburan dengan balok yang dicor ini dengan semen dan besi atau bambu, apakah boleh sebagaimana yang telahbdilakun oleh masyarakat ?
Menurut para ulama fiqh, membuat lubang untuk mayat itu adalah sunnah dengan memakai bata ( artinya kuburan itu ditutup dengan bata sebelum diratakan dengan tanah ) sehingga didalam kubur ada ruang atau diistilahkan dibuat papan atau atap sebagai penahan tanah di kuburan dan sejenisnya yang berfungsi untuk menghalangi jenazah agar tidak tertimbun tanah secara langsung hukumnya sunnah , hal itu agar tidak seperti halnya kita mengubur binatang,
Papan yang dibuat bertujuan sebagai penyanggah tanah di kuburan ini dianjurkan agar menggunakan kayu ataupun lainnya yang tidak pernah tersentuh oleh api. Misalnya, batu bata yang tidak pernah dibakar api, kayu, bambu, dan lainnya. Adapun jika papan penahan terbuat dan tersentuh api, misalnya besi, semen dan lainnya, maka hukumnya makruh dijadikan papan penyanggah tanah di kuburan.
Oleh sebab itu, balok yang terbuat dari coran semen dan besi hukumnya makruh dijadikan papan penyanggah tanah di kuburan. Jika masih ada bahan lain yang tidak tersentuh api, maka sebaiknya balok yang dicor menggunakan semen dan besi tidak dijadikan papan penyanggah tanah di kuburan. Ini karena semen dan besi pernah dibakar oleh api.
Ini sebagaimana disebutkan dalam Darul Ifta’ Al-Mishriyah berikut;

وأما إذا كانت الأرض رخوة استحب أن يكون القبر شقاً، وهو أن يحفر شقاً في وسط القبر يوضع فيه الميت ثم ينصب عليه اللبن. والأولى عدم استعمال أي مادة مسّتها النار في مكونات القبر، كالإسمنت والحديد، واستعمال الحجارة والطين ونحوها من المواد.

Adapun jika tanah kuburan gembur, maka disunnahkan kuburan digali bagian tengahnya untuk dijadikan tempat mayit. Kemudian diletakkan batu bata di atasnya. Yang lebih utama tidak menggunakan bahan yang pernah tersentuh api di dalam kuburan, seperti semen, besi, dan juga batu dan tanah (yang sudah dibakar dengan api, Akan terapi jika tanahnya memang lembur atau mudah gusur maka tidak apa- memakai atap bahan dari cor .

المفتي
عبد اللطيف حمزة.
جمادى الأولى ١٤٠٥ هجرية – ٢٧ يناير ١٩٨٥ م
المبادئ
١ – الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة.
٢ – يكره دفن الميت ولو صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والأفضل دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك
السؤال
من السيد / سيد بطلبه المقيد برقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٤ م المتضمن بيان الحكم الشرعى فيمن يدفنون موتاهم فى ساحتهم الملاصقة لدورهم التى يسكنون فيها من جميع النواحى ليتبارك الناس بموتاهم
الجواب
قال تعالى {قتل الإنسان ما أكفره.
من أى شىء خلقه. من نطفة خلقه فقدره.
ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره} عبس ١٧ – ٢١، من مفهوم هذه الآيات الكريمة يتبين أن أقبر الانسان أى دفنه فى القبر من تكريم الله له ومن نعم الله عليه، وأقل القبر حفرة توارى الميت وتمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذى الأحياء ولا يتمكن من نبشها سبع ونحوه وأكمل القبر اللحد وهو حفرة فى جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت المسقف ينصب اللبن عليه (البن هو الطوب النئ) والدفن فى اللحد مستحب بالاجماع لقول عائشة رضى الله علينها (لما مات النبى صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى اللحد والق حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند النبى صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا فأرسلوا إلى الشقاق واللاحق جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ورجاله ثقات وأحاديث أخرى دلت على أن الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة لينة يخاف منها انهيار اللحد فيصار إلى الشق وهو حفرة مستطيلة فى وسط القبر وتبنى جوانبها باللبن أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف عليه باللبن والخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، أما اذا كانت الأرض صلبة فالدفن فى الشق مكروه.

الموسوعة الفقهية – 3631/31949

إلحاد الميت:
– إلحاد الميت في القبر سنة عند الحنفية والحنابلة لقوله عليه الصلاةوالسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا (1) ولما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ” الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن، كما صنع برسول الله ” صلى الله عليه وسلم (2) .وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مستحب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحافر: أوسع من قبل رأسه، وأوسع من قبل رجله. (3) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد: احفروا، وأوسعوا، وعمقوا (4) ولما روى ابن ماجه عن أنس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا النبي صلى الله عليه وسلم (5) وهذا عند الجميع إذا كانت الأرض صلبة، أما إذا كانت رخوة فإنه يصار إلى الشق بدون خلاف ويكون أفضل، ويكون اللحد إلى جهة القبلة بقدر الميت. (1) .

Kemudian bagaimana halnya tikar atau sejenisnya yang diletakkan diatasnnya papan tersebut . Dalam hal tikar atau senisnya jika tidak dibutuhkan diletakkan diatasnya papan jika tujuan agar kuburan tidak dijatuhi tanah yang halus maka boleh- boleh saja asalkan sudah layu berbeda dengan tikar atau karpet yang diletakkan dibawahnya mayat maka hukumnya makruh .Alasannya karena mayat /manusia harus menyentuh tanah dan harus tidak ada penghalang antara mayat dengan tanah , hal itu karena asalnya manusia dibuat dari tanah dan kembali kepada tanah. Sedang meletakkan tikar yang sudah layu diatasnya papan itu boleh, tetapi kalau tikar atau karpet itu masih baru dan masih dibutuhkan maka hukumnya melakukan hal yang sedemikian termasuk mubadzzir ( menghambur-hamburkan harta). Maka makhruh hukumnya membuat penghalang antara mayat dan tanah. DR. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan:

وَيُكْرَهُ اَنْ يُجْعَلَ تَحْتَهُ فُرْشٌ أَوْمِضْرَبَةٌ أَوْ مِخَدَّةٌ اَوْثَوْبٌ أَوْحَصِيْرٌلِمَارُوِيَ عَنْ عُمَرَرضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ”اِذَا اَنْزَلْتُمُوْ نِي فِي اللَّحْدِ فَافْضُوْابِخَدِّي إِلَي الْاَرْضِ”. وَعَنْ أَبِي مُوْسَي ر ضي الله عنه” لاَ تَجْعَلُوْابَيْنِيْ وَبَيْنَ الْاَرْضِ شَيْأً. (الفقه الاسلامي

وادلته،ج٢ص٥٣٣)

”Dimakhruhkan hukumnya meletakkan dibawah mayit sebuah alas,selimut tebal, bantal, baju atau pembatas (antara mayit dan tanah). Karena ada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Umar RA bahwa beliau berkata, “Jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah”. Dan juga ada hadist yang diriwayatkan dari Abi Musa RA “Janganlah  kamu jadikan antara aku dan tanah sebuah penghalang.” (Al-Fiqh al_Islami wa Adillatuh, juz II hal 533)
Maka demikian juga dengan penggunaan peti mayat. Hal itu makhruh karena mayat tidak dapat disentuhkan secara langsung ke tanah.

Di samping itu, hal tersebut merupakan perbuatan mubadzir, membuang-buang harta untuk sesuatu yang tidak perlu. Imam Nawawi al-Bantani menyebutkan dalam kitabnya Nihayah  al-Zain:

وَيُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُ فُرْشٌ وَمِخَدَّةٌ وَصُنْدُوْقٌ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ لِأَنْ فِيذَلِكَ إِضَاعَةَ مَالٍ،وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَالَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ مَحْجُوْرٍعَلَيْهِ وَإِلاَّحَرُمَ. وَمِنْ حُصُوْصِ الْاَنْبِيَاءِ جَوَازُالْفُرْشِ لَهُمْ فِي قُبُوْرِهِمْ بِلاَ كَرَاهَةٍ لِاَنَّهُمْ اَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ. أَمَّاإِذَاا حْتِيْجَ إِلَى صُنْدُوْقٍ لِنَدَاوَةٍ أَوْنَحْوِهَا فَلاَيُكْرَهُ.( هايةالزين،١٥٤)

“Dimakhruhkan membuat alas, bantal, atau peti yang tidak dibutuhkan di dalam kuburan karena perbuatan itu termasuk membuang-buang harta secara percuma. Hukum makhruh ini berlaku jika barang-barang tersebut tidak dibelanjakan dari harta mahjur alayh (harta orang-orang yang ada dibawah pengawasan seseorang). Jika digunakan dari harta orang itu, hukumnya menjadi haram. Diantara keistimewaan para Nabi adalah, tidak dimakhruhkan untuk memberikan alas pada kubur mereka, karena mereka selalu hidup dalam kuburnya. Namun, jika peti sangat dibutuhkan untuk proses penguburan, misalnya karena tanahnya terlalu gembur atau semacamnya, maka tidak makhruh menggunakan peti mati.”(Nihayah al-Zain, 154).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menggunakan Papan yang terbuat dari balok cor dan juga lama’ atau tikar yang menyebabkan terhalangnya mayat tersentu dengan tanah hukumnya makruh , sedangkan meletakkan tikar diatasnya papan agar menjadi penghalangnya buburnya tanah agar tidak jatuh kepada mayyit hukumnya boleh dengan catatan tikarnya sudah tidak bisa digunakan lagi (dibutuhkan), tetapi jika masih dapat dipakai maka hukumnya tidak boleh karena termasuk mubadzzir .Demikian Wallahu A’lam

HUKUM SHALATNYA IMAM DAN MAKMUM KETIKA DIKETAHUI  SETELAH SHALAT IMAM INGAT HADATSNYA 

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah.

Ketika suara adzan mulai dikumandankan dimasjid atau dimusholla sang Imam rawawatib mulai berangkat menuju Masjid /musholla setelah sampai dimasjid mulailah seorang Muadzzin dengan  beriqomah, semua makmum sudah berbaris dengan merapatkan shofnya dan sholat berjamaah dimulai oleh imam dengan takbir dan semua rukun-rukunnya sholat pun selesai diakhiri dengan salam. Sang Imam biasa melakukan wiridan ( dzikir) selesai dzikir  ditutup dengan do’a.Kemudian sang Imam pulang begitu  sampai dirumahnya ia  ingat beneran bahwa dirinya tidak punya wudhu (  aku  sholat tidak punya wudhu karena saya tadinya hadats keluar angin atau  saya dalam kondisi junub).

Pertanyaannya.
Apa yang harus sang Imam hendak lakukan terhadap dirinya dan juga terhadap orang yang bermakmum ? ( sahkah sholatnya makmum )

Waalaikum salam.

Jawaban
Yang harus dilakukan seorang ( imam ) adalah mengulangi sholatnya, alasannya karena shalatnya dilakukan dalam kondisi hadats ( tidak sah ) . Sedangkan shalatnya makmum  termasuk ma’dzur dihukumi sah karena mereka tidak mengetahui  ( artinya shalatnya Imam batal/ tidak sah sedangkan shalatnya makmum sah ), ini menurut pendapat ulama yang  kuat, sebagaimana  dijelaskan dalam  sebuah hadits dan juga  oleh Ibnu Qudamah  dan Al-Imam Nawawi rahimahullah , dalam kitabnya sebagai berikut   “Kalau Imam shalat berjamaah dalam kondisi berhadas atau junub sementara dia tidak mengetahui hadatsnya, dia dan para makmumnya tidak mengetahui sampai selesai dari shalanya, maka shalat mereka sah dan shalat imam batal. Hal itu diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Umar radhiallahu anhum dan ini pendapat Malik dan Syafi’i.
Diriwayatkan Ibnu Umar radhiallahu anhu beliau shalat subuh bersama orang-orang, kemudian didapati di bajunya bekas bermimpi, maka beliau mengulangi dan (para makmum) tidak mengulangi. Utsman radhiallahu nahu shalat subuh dengan orang-orang, ketika pagi hari dan mulai siang, ternyata ada bekas janabat, maka beliau mengulangi shalat dan tidak memerintahkan mereka mengulanginya.
Dari Ali radhiallahu anhu beliau berkata, “Kalau orang junub shalat dengan kaum, kemudian telah sempurna shalatnya. Diperintahkan dia untuk mandi dan mengulangi (shalat). Dan tidak memerintahkan mereka untuk mengulanginya.
Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma bahwa beliau shalat zuhur dengan mereka, kemudian beliau teringat shalat tanpa berwudu. Maka beliau mengulangi dan mereka tidak mengulangi (shalat). Diriwayatkan oleh Atsram (Al-Mughni dengan disingkat, 1/419).
Lajnah Daimah Llil Ifta’ ditanya tentang seseorang shalat menjadi imam shalat zuhur dan asar sementara dalam kondisi junub, dimana dia tidak mengetahui junubnya. Maka dijawab, “ Kamu harus mengulangi shalat zuhur dan asar setelah mandi janabat. Dan kamu harus bersegera akan hal itu. Sementara orang yang shalat di belakangmu dari beberapa shalat, mereka tidak diharuskan mengulanginya. Karena Umar radhiallahu anhu mengimami shalat dengan orang shalat fajar dalam kondisi junub karena lupa. Maka beliau mengulangi shalat fajar dan tidak menyuruh orang yang shalat di belakangnya untuk mengulanginya. Karena mereka ada uzur tidak mengetahui hadats anda.” selesai (Fatawa Lajanah Daimah, (6/266).
Wallahu a’lam.

Referensi: Hadits

لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم إذا أَحْدثَ حتى يتوضَّأَ

Allah tidak akan menerima shalat orang yang berhadats, sampai dia berwudhu. (HR. Bukhari 6954).

Hadis tersebut diatas menjelaskan, bahwa wudhu merupakan salah satu syarat sah shalat.
Kemudian para ulama sepakat, orang yang shalat tanpa wudhu karena lupa, shalatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka,
Imam An-Nawawi mengatakan,

أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله , وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه

Kaum muslimin sepakat keharamannya shalat bagi orang yang berhadats. Mereka juga sepakat bahwa tidak shalat shalat tanpa wudhu, baik dia tahu hadatsnya atau tidak tahu, atau lupa. Hanya saja, jika dia shalat karena tidak tahu sedang hadats atau lupa berwudhu, maka tidak ada dosa untuknya.
Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadats dan tahu terlarangnya shalat dalam keadaan hadats, berarti dia telah melakukan dosa besar, yang tidak sampai kafir menurut madzhab kami (syafiiyah), kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan, ‘Dia kufur karena mempermainkan agama.’
(al-Majmu’ Syarh Muhadzab, 2/67).
Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rusyd,

واتفقوا على أنّ من صلى بغير طهارة أنّه يجب عليه الإعادة عمداً أو نسياناَ وكذلك من صلى لغير القبلة عمداَ كان ذلك أو نسيانا

Ulama sepakat bahwa orang yang shalat tanpa bersuci, dia wajib mengulang shalatnya. Baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang shalat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. (Bidayah al-Mujtahid, 1/151)

Referensi.

المغني لابن قدامة الحنبلي: ص.

أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا, أو جنبا, غير عالم بحدثه , فلم يعلم هو ولا المأمومون , حتى فرغوا من الصلاة , فصلاتهم صحيحة , وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وابن عمر رضي الله عنهم , وبه قال الحسن , وسعيد بن جبير , ومالك , والأوزاعي , والشافعي , وسليمان بن حرب , وأبو ثور.
وعن علي أنه يعيد ويعيدون . وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة , وأصحابه ; لأنه صلى بهم محدثا , أشبه ما لو علم.
ولنا , إجماع الصحابة رضي الله عنهم , روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم خرج إلى الجرف , فأهرق الماء , فوجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي , أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة . فقال : كبرت والله , كبرت والله , فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا .
وعن علي , أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد , ولا آمرهم أن يعيدوا . وعن ابن عمر , أنه صلى بهم الغداة , ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء , فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله الأثرم . وهذا في محل الشهرة , ولم ينقل خلافه , فكان إجماعا.
ولم يثبت ما نقل عن علي في خلافه , وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا صلى الجنب بالقوم , أعاد صلاته , وتمت للقوم صلاتهم } . أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني , في ” جزء ” . ولأن الحدث مما يخفى , ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام , فكان معذورا في الاقتداء به , ويفارق ما إذا كان على الإمام حدث نفسه ; لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا يحل . وكذلك إن علم المأموم , فإنه لا عذر له في الاقتداء

Referensi

[المجموع شرح المهذب ٢٥٦/٤]

وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ غَيْرَ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ نَوَى مُفَارَقَتَهُ وَأَتَمَّ *وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَدَثِهِ أَمَارَةٌ فَعُذِرَ فِي صَلَاتِهِ خَلْفَهُ*

الموسوعة الفقهية – 3684/31949

ح – السَّلاَمَةُ مِنْ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ:
12 – يُشْتَرَطُ فِي الإِْمَامِ السَّلاَمَةُ مِنْ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ كَالطَّهَارَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ مُحْدِثٍ وَلاَ مُتَنَجِّسٍ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، لأَِنَّهُ أَخَل بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلاَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِْتْيَانِ بِهِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ وَالأَْصْغَرِ، وَلاَ بَيْنَ نَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ عِلْمَ الْمُقْتَدِي بِحَدَثِ الإِْمَامِ بَعْدَ الصَّلاَةِ مُغْتَفَرٌ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنِ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا أَعَادَ صَلاَتَهُ. (1)
وَفَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: لَوْ جَهِلَهُ الْمَأْمُومُ وَحْدَهُ وَعَلِمَهُ الإِْمَامُ يُعِيدُونَ كُلُّهُمْ، أَمَّا إِذَا جَهِلَهُ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُونَ كُلُّهُمْ حَتَّى قَضَوُا الصَّلاَةَ صَحَّتْ صَلاَةُ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ (2) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ
بِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلاَتَهُ وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلاَتُهُمْ. (1) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (طَهَارَة) .

Wallahu A’lam bisshowab

STATUS ANAK TIRI DITINGGAL MATI ORANG TUA ANGKAT , APAKAH TERMASUK YATIM?

Assalamualaikum.
Ada pasangan suami istri sejak menikah hingga bertahun- tahun tidak mempunyai anak, padahal keduanya normal artinya yang laki-laki tidak impoten dan yang perempuan tidak mandul, karena tidak saking lamanya menunggu tidak punya anak akhirnya ia mengambil anak susuan , namun tidak lama selang 4 tahun bapak tirinya meninggal dunia.

Pertanyaannya.

Bagaimana status anak angkat yg di tinggal mati oleh ayah angkatnya ?
Apakah termasuk yatim ?

Waalaikum salam

Jawaban
Anak tiri yang ditinggal mati oleh orang tua angkatnya tidak termasuk anak Yatim, karena yang dimakan Yatim itu adalah anak yang ditinggal mati orang tua asli ( orang tua kandung ) dan belum baligh. Dan begitu juga halnya anak yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya tidak dinamakan yatim, melainkan dinamakan piatu ( ko’ong :red ). Dan jika anak yang belum baligh ditinggalkan kedua orang tuanya ( bapak dan ibu kandungnya ) maka ia disebut Yatim piatu.

Referensi

الموسوعة الفقهية – 29895/31949

يتيم
التعريف:
1 – اليتيم في اللغة: الفرد وكل شيء يعز نظيره واليتيم بضم الياء وفتحها: الانفراد أو فقدان الأب، والأنثى يتيمة والجمع أيتام ويتامى.
قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم. (1)
وفي الاصطلاح: عرف الفقهاء اليتيم بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ. (2) لحديث: ” لا يتم بعد احتلام ” (3) .
(1) لسان العرب، والصحاح والقاموس المحيط.
(2) رد المحتار على الدر المختار 5 / 440، كافية الطالب الرياني 2 / 206، ومطالب أولي النهى 4 / 361، وأسنى المطالب 3 / 88.
(3) حديث: ” لا يتم بعد احتلام ” أخرجه الطبراني في الكبير (4 / 14) من حديث حنظلة بن حذيم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 266) : رجاله ثقات.

Referensi

التعريفات

اليتيم: هو المنفرد عن الأب؛ لأن نفقته عليه لا على الأم

Yatim adalah orang yang ditinggal mati bapak kandungnya karena nafkahnya wajib ditanggung bapaknya, bukan ibunya.
Kedua, masih belum baligh. Jika sudah baligh, meskipun bapaknya meninggal, maka tidak disebut anak yatim. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab :

المجموع شرح المهذب – 9364/979

(فصل)
وأما سهم اليتامى فهو لكل صغير فقير لا أب له فأما من له أب فلا حتى له فيه لان ال تيم هو الذى لا أب له وليس لبالغ فيه حق، لانه لا يسمى بعد البلوغ يتيما.
والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لايتم بعد الحلم، وليس للغنى فيه حق ومن أصحابنا من قال للغنى فيه حق، لان اليتيم هو الذى لا أب له غنيا كان أو فقيرا، والمذهب الاول، لان غناه بالمال أكثر من غناه بالاب فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق فلان لا يكون لمن له مالى أولى.

الموسوعة الفقهية – 29904/31949

أن الوصي لو أوصى ليتامى بني فلان، فإن كان يتاماهم يحصون جازت الوصية؛ لأنهم إذا كانوا يحصون وقعت الوصية لهم بأعيانهم لكونهم معلومين فأمكن إيقاعها تمليكا لهم فصحت الوصية، كما لو أوصى ليتامى هذه السكة أو هذه الدار.
ويستوي في الوصية لليتامى الغني والفقير عند الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين، لأن اليتيم في اللغة اسم لمن مات أبوه ولم يبلغ الحلم، وهذا لا يتعرض للفقر والغنى قال الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا (1) } ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ” ابتغوا بأموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة ” (2) . فقد سموا يتامى وإن كان لهم مال فكل صغير مات أبوه يدخل تحت الوصية ومن لا فلا.

Wallahu A’lam bisshowab

BISNIS KOLAM PEMANCINGAN DAN KEBUN APEL

Assalamualaikum.
Deskripsi masalah

Sebagaimana yang kita maklum bersama disetiap daerah perkotaan kerap terdapat tempat-tempat pariwisata tak terkecuali di Daerah kota Sumenep yang diantaranya Wisata Pantai 9 yang berada dikecamatan Giligenting, Wisata Pantai Lombang Kecamatan Batang-batang, juga ada Wisata Waterpak dikecamatan Kota Sumenep dll.)
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Misalkan ada sebuah Wisata bernama “ANDIKA MAJU ” dan wisata itu milik pribadi yang mana didalamnya terdapat berbagai layanan fasilitas yang disediakan oleh pemilik usaha, misalkan banyak anika ragam hewan-hewan peliharaan bahkan tidak cuma itu, didalamnya terdapat kolam renang dan juga tempat kolam pemancingan dan itu merupakan satu- satunya usaha bisnis yang dilakukan atau paling yang digeluti oleh sebagian masyarakat adalah pemancingan dengan mekanisme misalkan sebagai berikut:

a) Setiap pengunjung yang masuk pada tempat Wisata / Areya pemancingan diharuskan membayar 20.000/jam

b) Ikan yang didapatkan berhak untuk dimiliki dan tidak dipungut biaya lagi

Adapun bentuk usaha yang hampir sama ada usaha penyewaan kebun apel dengan sistem seperti sebagaimana dibawah ini;

a) Bagi yang masuk perkebunan membayar Rp 14.000

b) Selama benda didalam boleh memakan apel sepuasnya
c) Apel tidak boleh dibawa keluar

Dari kedua bentuk usaha contoh di atas barang yang dijadikan ( Objek) bisnis adalah ikan dan buah apel

Pertanyaannya .
1- Termasuk akad apakah bentuk usaha diatas dan bagaimana hukumnya ?
2- Jika tidak sah bagaimana solusinya?

Walaikum salam

Jawaban. No. 1

Kedua bentuk usaha diatas termasuk Akad ijarah fasidah ( sewa menyewa yang rusak/ cacat hukum).
Meskipun demikian Menurut pendapat dikalangan Hanabilah ( Madzhab Ibnu Hambal) praktek usaha Wisata ( pemancingan diatas) dan Penyewaan kebun Apel diatas Hukumnya boleh dan sah.

Jawaban. No.2

÷Solusi untuk praktek yang tidak sah sebagaimana berikut:

Untuk pemilik pemancingan adalah dengan menyewakan lokasinya dan bernadzar ikannya akan menjadi milik para pemancing bila mana mereka mendapatkannya serta waktunya harus dibatasi dan diketahui.
÷Sedangkan untuk pengusaha kebun solusinya adalah dengan menyewakan kebun atau tanahnya dan mendermakan buah apelnya pada pada penyiwa serta waktunya harus dibatasi dan diketahui. Bisa juga mengikuti pendapat dari Imam Taj al-Din al-Subki yang memperbolehkan menyewakan pohon yang tujuannya untuk diambil buahnya, akan tetapi harus tetap dibatasi dengan waktu.

Penjelasan.
Transaksi ijarah ( sewa-menyewa) adalah merupakan sebuah bentuk transaksi yang dimaksudkan pada pemanfaatan barang atau jasa yang disewa, dengan syarat menggantinya dengan upah .
Adapun barang yang disewa ada kalanya berupa barang yang bisa dibawa atau dipindahkan , seperti sepeda motor, mobil , pakaian dan sebagainya .Ada juga yang tidak bisa dibawa atau dipindahkan seperti, tanah, pohon dan sebagainya .
Diperbolehkannya transaksi ijarah merupakan kesepakatan ulama ( ijma‘) dengan berdasarkan dalil ayat;

فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورنا

Maka apabila mau (menyewakan diri ) untuk menyusui kepada (bayi) kalian maka berikanlah upah kepada mereka ( Qs.At-Thoriq : 65:06 )

Kronologi menyusui dalam ayat tersebut diatas adalah penyusuan yang dilakukan oleh istri yang telah ditalak oleh suaminya.Karena kewajiban bayi ( anak sendiri ) adalah menjadi tanggung jawab seorang suami dalam rangka menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Wajar apabila seorang suami mempekerjakan istri ( mantan istrinya) untuk menyusui anaknya dengan imbalan mendapatkan upah. Oleh karenanya,suami wajib menyerahkan upah tersebut kepada mantan istrinya karena telah menggunakan jasanya untuk merawat dan menyusui anaknya yang merupakan tanggung jawab seorang suami ( mantan suami).

Konsep sewa – menyewa adalah pemanfaatan barang tanpa mengurangi barang tersebut. Jika transaksi sewa menyewa tersebut tidak diperbolehkan . Hal ini dilatar belakangi karena dalam transaksi seperti ini terdapat unsur penipuan, yakni barang yang akan diambil tidak diketahui secara pasti , baik oleh penyewa atau orang yang menerima sewaan. Berbeda halnya dengan masalah menyewakan diri untuk menyusui bayi yang diperbolehkan karena adanya hadits yang menjelaskannya selain karena adanya kebutuhan ( hajat).

Dalam akad ijaroh Para ulama merumuskan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan manfaat atau jasa yang disewa yang harus dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar pelaku transaksi tidak ada yang dirugikan yang disebabkan oleh adanya unsur penipuan adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Barang sewaan ( yang di akad) murni manfaat atau jasa
2. Manfaat atau jasa yang disewakan menurut syariat patut dihargai , bukan barang atau jasa yang berupa najis atau barang-barang yang yang dinilai tidak berharga menut syariat .
3. Bentuk kadar pemanfaatannya jelas ( bisa diketahui)
4. Bisa diketahui oleh penyewa
5. Pemanfaatannya barang atau jasa yang digunakan harus tidak kurang ( mengurangi) merusak sebagian atau keseluruhan barang.

Ketika akad ijarah tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka transaksi tersebut tidak sah atau fasidah ( rusak) . Hal ini sebagaimana yang terjadi pada persoalan diatas, yang tidak memenuhi persyaratan pertama dan kelima. Praktek diatas adalah menyewa atau menyewakan kebun apel dan memancing dengan tujuan utama mengambil dan menikmati ikan dan buahnya ( apel). Selain tidak memenuhinya syarat kelima, cacat yang syarat ketiga juga terjadi pada kedua transaksi bisnis tersebut. Meskipun dalam memancing ditetapkan setiap jamnya membayar 20.000 akan tetapi aturan ini belum belum cukup untuk membatasi waktu. Hal ini dikarenakan akhir dari kegiatan memancing tidak bisa dipastikan, karena dalam kenyataannya memancing bisa menghabiskan waktu satu jam , dua jam atau bisa jadi lebih .

Namun menurut pendapatnya Imam Hambal memberikan kelonggaran dalam menerapkan syarat kelima menurut mereka praktek yang sedemikian dianggap sah karena disamakan dengan menyewa sumur orang lain yang bertujuan untuk diambil airnya. Dengan alasan karena awang-awang sumur beserta kedalamannya merupakan bentuk kemanfaatan yang dapat dinikmati dengan menjulurkan timba ( ngolor tembeh: red) kedalam sumur. Adapun airnya, karena orang yang menyewakan tahu bahwa orang yang menyewa membutuhkan air maka dengan persetujuan yang ditandai dengan adanya akad, air dalam sumur dijadikan sebagai barang ibahah (barang yang diperbolehkan untuk dimiliki secara gratis ). Sedangkan bentuk pemanfaatan dalam pemancingan adalah pergerakan dari alat pancing awang ( diatas ) dan didalam kolam, dan status ikannya adalah barang ibahah.
Selanjutnya terkait dengan ketentuan tariff berupa uang sebesar Rp 20.000 per jam oleh Madzhab Hambali juga dinilai sah, dengan pertimbangan bahwa penyebutan nominal dalam jangka waktu per jam sudah cukup dikatakan sebagai hal yang maklum ( diketahui) . Selain itu, yang terpenting dari bentuk akad yang telah disebutkan adalah diketahuinya nominal pembayaran per jam, sehingga untuk per jam selanjutnya disamakan. Namun, manakala waktunya tidak genap per satu jamnya, maka pembayarannya adalah dengan UJRAH MITSLI ( Harga yang pantas menurut keumuman ).

SOLUSI UNTUK MELEGALKAN PRAKTEK SEWA MENYEWA SEBAGAIMANA DESKRIPSI

• Mengikuti pendapatnya Imam Taj al-Din al-Subki yang mengatakan bahwa menyewa pohon untuk diambil buahnya hukumnya sah dalam kerangka hajat, disamping praktek ini sering terlalu dan sulit untuk dihindari. Akan tetapi, tetap harus dibatasi dengan waktu ( awal penyewaan dan akhirnya diketahui dengan pasti).
• Solusi lain yang bisa digunakan dan dianggap sah menurut madzahab Syafiiyah adalah dengan menyewakan kebun atau pohonnya untuk dinikmati pemandangannya. Adapun buah apel yang terdapat dalam kebutuhan tersebut hanyalah sebagai pemberian dari orang yang menyewakan.
• Sedangkan solusi yang bisa dijadikan alternatif untuk praktek pemancingan adalah dengan menyewakan lokasinya dan bernadzar bahwa ikan yang ada di kolam akan menjadi milik para pemancing bila mereka mendapatkannya. Contoh Nadzarnya adalah seperti halnya perkataan ” AKU BERNADZAR BAGI PARA PEMANCING, bahwa ikan hasil pancingan mereka bisa menjadi milik mereka ” atau ” ikan yang mereka dapatkan Kuberikan kepada mereka yang mau menyewa tanahku.

إعانة الطالبين ج٣ص ١٣٥-١٣٦

فإن قلت: صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه.
قلت: هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له، ولا كذلك ثم، ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة وصححناه: احتاج للنية فيما يظهر أولا لمطلقها، كالقراءة بحضرته لم يحتج لها، فذكر القبر مثال، انتهى ملخصا.
وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها، فلا يصح اكتراء بستان لثمرته، لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا، ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره، صحة إجارة
الاشجار لثمرها، وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: وبغير متضمن الخ)

معطوف على بمتقومه، أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين، ما تضمن استيفاءها: أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين، كاستئجار الشاة للبنها، وبركة لسمكها، وشمعة لوقودها، وبستان لثمرته، فكل ذلك لا يصح.
وهذا مما تعم به
البلوى، ويقع كثيرا (قوله: لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا) أي بخلافها تبعا، كما في اكتراء امرأة للإرضاع، فإنه يصح.
لأن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه، وبيان ذلك: ان الإرضاع هو الحضانة الصغرى، وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي، وعصره له لتوقفه عليها، فهي المعقود عليه، واللبن تابع إذا بالإجارة موضوعة للمنافع، وإنما الأعيان تتبع للضرورة.
ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع، ومحله، من بيته، أو بيت المرضعة، وتعيين الرضيع بالرؤية، أو بالوصف، لاختلاف الأغراض باختلاف حاله، وكما يصح الاستئجار للإرضاع الذي هو الحضانة الصغرى، يصح للحضانة الكبرى، ولهما معا والحضانة الكبرى: تربية صبي بما يصلحه، كتعهده بغسل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاجه (قوله: ونقل التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله: صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله: وصرحوا) أي الفقهاء.
(وقوله: بصحة استئجار قناة) عبارة الروض وشرحه، ويجوز للشخص استئجار القناة، وهي الجدول المحفور للزراعة، بمائها الجاري إليها من النهر، لا إستئجار القرار منها دون الماء، بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل، لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة.

Referensi

حاشية قليوبي وعميرة ج٣ص٧٨

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ عَلَى وَرَّاقٍ) 

أَيْ نَاسِخٍ (وَخَيَّاطٍ وَكَحَّالٍ) فِي اسْتِئْجَارِهِمْ لِلنَّسْخِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْكَحْلِ، وَالثَّانِي يَجِبُ مَا ذُكِرَ لِحَاجَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ كَاللَّبَنِ

---

[حاشية قليوبي]
عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ وَتَصِحُّ فِي الصَّوْمِ عَنْهُ مِنْ قَرِيبِهِ. قَوْلُهُ: (وَدَفْنِهِ) عَطْفٌ خَاصٌّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِبُ وَحْدَهُ كَمَا فِي حَرْبِيٍّ يُؤْذِي رِيحُهُ. قَوْلُهُ: (وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ) وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَى الْمُعَلِّمِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَيْ أَصَالَةً، وَفِي الشَّرْحِ الْجَوَابُ عَنْ تَكْرَارِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هُنَا مَعَ مَا سَبَقَ وَإِذَا عَلَّمَ وَلَوْ جُنُبًا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْأَجِيرِ، كَمَا مَرَّ وَلَوْ تَرَكَ الْأَجِيرُ بَعْضَ آيَاتٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا لَا الِاسْتِئْنَافُ، وَدَخَلَ فِي الْقُرْآنِ مَنْسُوخُ الْحُكْمِ. قَالَ شَيْخُنَا م ر وَكَذَا مَنْسُوخُ التِّلَاوَةِ أَوْ هُمَا مَعًا وَفِيهِ نَظَرٌ فَرَاجِعْهُ.
قَوْلُهُ: (وَنُقَدَّرُ بِالْمُدَّةِ) لَا بِالْمَحَلِّ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ: (تَعْيِينُ الرَّضِيعِ) بِالرُّؤْيَةِ وَكَذَا بِالْوَصْفِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسَوَاءٌ كَانَ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ كَلْبًا مُحْتَرَمًا وَسَوَاءٌ فِي الْإِرْضَاعِ اللِّبَأُ وَغَيْرُهُ وَسَوَاءٌ فِي الْمُرْضِعَةِ الصَّغِيرَةِ، وَلَوْ دُونَ تِسْعٍ أَوْ الْكَبِيرَةُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ كَمَا مَرَّ، وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ وَسَوَاءٌ وَقَعَ الِاسْتِئْجَارُ مِنْهَا أَوْ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا وَلَوْ أَرْضَعَتْهُ لَبَنَ غَيْرِهَا، كَجَارَتِهَا أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ فَإِنْ كَانَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ اسْتَحَقَّتْ الْأُجْرَةَ أَوْ الْعَيْنَ فَلَا وَتُكَلَّفُ تَنَاوَلَ مَا يُزِيدُ اللَّبَنَ أَوْ يُصْلِحُهُ وَتَرْكَ مَا يَضُرُّ، وَلَوْ وَطْىَ حَلِيلِهَا وَإِذَا امْتَنَعَتْ أَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا أَوْ نَقَصَ ثَبَتَ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ. قَوْلُهُ: (وَالْحَضَانَةُ) مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحِضْنِ بِكَسْرِ الْحَاءِ لِضَمِّ الْحَاضِنَةِ الطِّفْلَ إلَيْهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْإِبِطِ وَالْكَشْحِ. قَوْلُهُ: (حِفْظُ إلَخْ) عَبَّرَ فِيهِ بِالْمَصَادِرِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْأَفْعَالُ، وَأَمَّا الْأَعْيَانُ كَالدُّهْنِ وَالْكُحْلِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ فِيهِمَا فَعَلَى الْوَلِيِّ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِخِلَافِهِ، وَقَالَ الْخَطِيبُ تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ كَمَا فِي حِبْرِ النَّاسِخِ الْآتِي. قَوْلُهُ: (وَدَهْنِهِ وَكَحْلِهِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا كَمَا مَرَّ. قَوْلُهُ: (وَالْإِرْضَاعُ) وَيُسَمَّى الْحَضَانَةَ الصُّغْرَى. قَوْلُهُ: (وَيَتْبَعُ) فَلَوْ نُفِيَ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَصِحَّ.
قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا م ر وَهَذَا كُلُّهُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ إلَّا تَسْلِيمُ نَفْسِهِ أَوْ الدَّابَّةِ عَارِيَّةً فَقَطْ إلَّا فِي السَّرْجِ فَيَجِبُ مُطْلَقًا كَالْبَرْذعَةِ. قَوْلُهُ: (حِبْرٌ) هُوَ إمَّا مِنْ الْحُبَارِ بِالضَّمِّ، وَهُوَ التَّأْثِيرُ لِتَأْثِيرِهِ فِي الْوَرَقِ أَوْ مِنْ التَّحْبِيرِ، وَهُوَ التَّحْسِينُ؛ لِأَنَّهُ يُحَسَّنُ بِهِ الْكُتُبُ وَالْقَلَمُ وَلِدَوَاةٍ كَالْحِبْرِ وَتَقَدَّمَ مَا يَجِبُ ذِكْرُهُ لِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَمَا يَلْزَمُهُ إذَا غَلِطَ مَثَلًا. قَوْلُهُ: (وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ) ، وَكَذَا صِبْغُ الصَّبَّاغِ وَطَلْعُ الْمُلَقِّحِ وَإِبْرَةُ الْخَيَّاطِ وَمَرْدُودُ الْكَحَّالِ وَذَرُورُهُ، وَمَرْهَمُ الْجَرَائِحِيِّ وَصَابُونُ الْغَسَّالِ.

---

[حاشية عميرة]
تَدْرِيسُ الْعِلْمِ، فَإِنْ كَانَ عَامًّا امْتَنَعَ، أَوْ مَسَائِلَ مَخْصُوصَةً لِأَشْخَاصٍ مُعَيَّنِينَ جَازَ لِانْضِبَاطِهِ.
فَرْعٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إخْرَاجُ أَهْلِ الْمَنْطِقِ مِنْ الْمَدَارِسِ.
فَرْعٌ: يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ، وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِصِحَّةِ اسْتِئْجَارِ رَجُلٍ يُحْبَسُ مَكَانَهُ فِي الْحَبْسِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ.
قَوْلُهُ: (وَيَجِبُ تَعْيِينُ الرَّضِيعِ) أَيْ فَلَا يَكْفِي فِيهِ الْوَصْفُ. قَوْلُهُ: (دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ لِئَلَّا تَصِيرَ الْعَيْنُ مَقْصُودَةً بِالْإِجَارَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْخِلَافُ فِي الْحَضَانَةِ الْكُبْرَى، وَأَمَّا الصُّغْرَى فَتَدْخُلُ فِي الرَّضَاعِ قَطْعًا. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْحَضَانَةُ) أَيْ السَّابِقَةُ فِي كَلَامِهِ وَهِيَ الْكُبْرَى. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَدَهْنُهُ) هُوَ بِالْفَتْحِ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَفِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى الْأَبِ وَالثَّانِي اتِّبَاعُ الْعَادَةِ. قَوْلُهُ: (وَيَتْبَعُ إلَخْ) أَيْ فَالْمَنْفَعَةُ أَصْلٌ، وَاللَّبَنُ تَابِعٌ، وَالْمُرَادُ بِالْمَنْفَعَةِ هِيَ الْإِلْقَامُ لِلثَّدْيِ، وَوَضْعُ الصَّغِيرِ فِي الْحِجْرِ، وَعَصْرُهُ لَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الْحَضَانَةُ الْحَضَانَةَ الصُّغْرَى. فَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا سَلَفَ؛ لِأَنَّ تِلْكَ حَضَانَةٌ كُبْرَى. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالْمَذْهَبُ إلَخْ) الَّذِي فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ أَنَّا إنْ قُلْنَا: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ اللَّبَنُ وَالْحَضَانَةُ تَابِعَةٌ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ، فَلَا وَيَتَخَيَّرُ أَوْ هُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ. انْفَسَخَ فِي الرَّضَاعِ وَفِي الْحَضَانَةِ قَوْلًا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، فَحِينَئِذٍ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِالْمَذْهَبِ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَضَانَةِ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ صُوَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ. وَفِيهِ طَرِيقَانِ: إحْدَاهُمَا: قَوْلًا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَالثَّانِيَةُ: الْقَطْعُ بِالتَّفْرِيقِ، وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَ الشَّارِحِ وَجَدْته أَشَارَ إلَى هَذَا.
فَرْعٌ: لَوْ أَرْضَعَتْهُ جَارِيَتُهَا قَالَ ابْنُ كَجٍّ: إنْ شَرَطَ إرْضَاعَهَا بِنَفْسِهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ، وَإِذَا أَطْلَقَ اسْتَحَقَّتْ. قَوْلُهُ: (وَبَقَاءُ الْحَضَانَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَسْقُطُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يَجِبُ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا أَعْيَانٌ، وَاغْتُفِرَ اللَّبَنُ لِلضَّرُورَةِ وَمِثْلُ هَذَا الصِّبَاغُ. فِي الْإِرْضَاعِ وَدُفِعَ بِأَنَّ دُخُولَ اللَّبَنِ لِلضَّرُورَةِ، وَالثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْت صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ) قَالَ (فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ (فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَم) وَعَبَّرَ فِي هَذَا بِالْأَشْبَهِ وَفِي الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّرِ، بِالْمَشْهُورِ وَحَكَى فِي الشَّرْحِ الْخِلَافَ طُرُقًا.
فَصْلٌ: يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِي (تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ) الدَّارِ إلَى الْمُكْتَرِي. (لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا) (وَعِمَارَتُهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ) كَبِنَاءٍ وَتَطْيِينِ سَطْحٍ وَوَضْعِ بَابٍ، وَمِيزَابٍ وَإِصْلَاحِ مُنْكَسِرٍ، وَغَلْقٍ يَعْسُرُ فَتْحُهُ: (فَإِنْ بَادَرَ وَأَصْلَحَهَا) فَلَا خِيَارَ (وَإِلَّا فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ) لِتَضَرُّرِهِ بِنَقْصِ الْمَنْفَعَةِ.
(وَكَسْحُ الثَّلْجِ عَنْ السَّطْحِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ) ؛ لِأَنَّهُ كَعِمَارَةِ الدَّارِ (وَتَنْظِيفُ عَرْصَةِ الدَّارِ عَنْ ثَلْجٍ وَكُنَاسَةٍ عَلَى الْمُكْتَرِي) أَمَّا الْكُنَاسَةُ فَلِحُصُولِهَا بِفِعْلِهِ إذْ فَسَّرُوهَا بِمَا يَسْقُطُ مِنْ الْقُشُورِ وَالطَّعَامِ وَنَحْوِهِ، وَأَمَّا الثَّلْجُ فَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَيْسَ الْمُرَادُ، أَنَّهُ
ــ
[حاشية قليوبي]
وَمَاؤُهُ، وَحَطَبُ الْخَبَّازِ. قَوْلُهُ: (الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَتَى وَجَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَدَفَعَهُ لِلْأَجِيرِ فَإِنْ كَانَ نَحْوَ الصِّبْغِ وَالْخَيْطِ وَالْحِبْرِ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْكُحْلِ وَمَاءِ الْأَرْضِ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ. كَذَا فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَمْلِكُهُ الْأَجِيرُ بِأَخْذِهِ، فَيَرُدُّ مَا فَضَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُوجَدْ إعْرَاضٌ عَنْهُ، وَمَا وَجَبَ عَلَى الْأَجِيرِ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِوَضْعِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ فَلَوْ دَفَعَ لَهُ نَحْوَ كُحْلٍ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِاسْتِعْمَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْرَاضٌ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ.

Referensi

المجموع شرح المهذب جزء ١٦ص٢٦٥-٢٦٦

فإن قيل : مورد عقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان ولهذا لا يصح استئجار الطعام ليأكله والماء ليشربه وأما إجارة الظئر فعلى المنفعة وهي وضع الطفل في حجرها وإلقامه ثديها واللبن يدخل ضمنا وتبعا فهو كنقع البئر في إجارة الدار ويغتفر فيما دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات
قيل : الجواب عن هذا من وجوه
أحدها : منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة فإن هذا ليس ثابتا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع وغايته قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل والماء للشرب وهذا من أفسدالأقيسة فإن الخبز تذهب عينه ولايستخلف مثله بخلاف اللبن فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيأ فشيأ كان بمنزلة المنافع ثانيها أن الثمرة يجري مجرى المنافع والفوائد الوقف والعارية ونحوها وهذا تبرع بنماء المال وفائدته فمن دفع عقاره إلى من يسكنه فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها أو
شجرة إلى من يستثمرها وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشرب لبنها فهذه الفوائد
تدخل في عقود التبرع وكذلك تدخل في عقد الإجارة

Referensi

المجموع شرح المهذب – 4759/9792

(فرع)
قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لأخذ السمك منها لأن الأعيان لا تملك بالإجارة فلو استأجر البركة ليحبس فيها الماء ليجتمع فيها السمك ويصطاده فوجهان
(أحدهما)
لا يجوز قاله الشيخ أبو حامد (وأصحهما) عند الأصحاب جوازه وبه قطع صاحب الشامل وآخرون لأن البركة يمكن الاصطياد بها فجازت إجارتها كالشبكة قالوا وقول الشافعي لا تجوز إجارة البركة للحيتان أراد به إذا حصل فيها سمك وأجرها لأخذ ما حصل فيها وهذه الإجارة باطلة لأنها إجارة لأخذ الغير فأما البركة الفارغة (1) والله أعلم

Referensi

بغية المسترشدين ص ٢٠٤

( مسألة ي)

استأجر بستانا لأخذ ثمره لم يصح لورود الإجارة على غير مقصود إذ الأعيان لاتملك قصدا بعقد الإجارة فحينئذ يكون الثمر مِضمونا على صاحبه بأقصى القيم وأسهل الطرق إلى تصحيح هذه المعاملة أن بأجره أرض البستان بأجره معلومة وينذر له بالثمر تلك المدة إذ يصح النذر بالمجهول والمعلوم ولايتوقف على قبض إه

Referensi

حاشية قليوبي وعميرة ج٣ص٧٣

قَوْلُهُ: (أَوْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً) وَأَنْ يَقُولَ أَجَرْتُكَهَا لِلسُّكْنَى سَنَةً أَوْ لِتَسْكُنَهَا سَنَةً فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك لَمْ تَصِحَّ. قَالَ شَيْخُنَا هَذَا إنْ كَانَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ صَحَّتْ. كَمَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ إنَّهُ لَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتهَا لِأَسْكُنَهَا وَحْدِي صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَيْسَ لَهُ سُكْنَى زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْأُجْرَةِ، فَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ لَمْ تَصِحَّ إلَّا فِي اكْتِرَاءِ الْإِمَامِ لِلْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا هَذَا الشَّهْرَ بِدِينَارٍ وَمَا بَعْدُ بِحِسَابِهِ أَوْ آجَرْتُكهَا شَهْرًا بِدِينَارٍ فَإِذَا مَضَى فَقَدْ آجَرْتُك شَهْرًا آخَرَ بِحِسَابِهِ صَحَّتْ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَقَطْ، وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكَهَا شَهْرًا ثَلَاثِينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ بَانَ بُطْلَانُهَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ، كَذَا قِيلَ وَالْوَجْهُ حَمْلُ الشَّهْرِ عَلَى الْعَدَدِيِّ لَا الْهِلَالِيِّ، إلَّا إنْ صَرَّحَ بِاسْمِهِ كَشَهْرِ كَذَا، وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا سَنَةً كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ وَيَكْفِي فِي تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَةِ فِي السُّكْنَى تَقْدِيرُ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَلَوْ دُونَ يَوْمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنَافِعَ الْعَقَارِ وَالثِّيَابِ وَالْأَوَانِي وَنَحْوِهَا، لَا تُقَدَّرُ بِالزَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ فِيهَا وَكَذَا الْإِرْضَاعُ وَالِاكْتِحَالُ وَالْمُدَاوَاةُ وَالتَّجْصِيصُ وَالتَّطْيِينُ وَنَحْوُهَا لِاخْتِلَافِ أَقْدَارِهَا.

Referensi

تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى ج ٦ ص١٤٣

فإن لم تعلم كآجرتكما كل شهر بدينار لم يصح

 (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ) أَيْ الْمَنْفَعَةُ كَأَجَّرْتُكَهَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قَالَ هَذَا الشَّهْرَ وَكُلَّ شَهْرٍ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ آجَرَ شَهْرًا وَأَطْلَقَ صَحَّ وَجَعَلَ مِنْ حِينَئِذٍ لَا شَهْرًا مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا غَيْرُهُ وَآجَرْتُك مِنْ هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَاسِدٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ كُلَّ شَهْرٍ مِنْهَا لَا هَذِهِ السَّنَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَ أَجَرْتُك هَذَا الشَّهْرَ بِدِينَارٍ وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ صَحَّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَيْعِ الْغَرَرِ اجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ شَهْرًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ بَطَلَ، كَمَا لَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَتْ تِسْعِينَ مَثَلًا انْتَهَى أَيْ فَيَسْقُطُ الْمُسَمَّى وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ أَيْ بِمَحَلِّهِ)

Referensi

المجموع شرح المهذب جزء ١٥ ص ٣٨٨

ولو أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده ان بقى والا فبدله كما قاله الاصطخرى، فإن كان فعلها حل، أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الاصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب إذا كان فيه كلفة، خلافا لما يوهمه كلام الاذرعى وغيره هنا

Referensi

كشاف القناع الجزء الثالث ص : ٥٦٣ الحنابلة

قال ابن عقيل: يجوز إستئجار البئر ليستقى منه أياما معلومة أو يستقى منها دلاء معلومة -إلى أن قال- لأنه إنما يملك بالحيازة كما تقدم قال فى المغنى: وهذا التعليل يقتضى أنه يجوز أن يستأجر منه بركته ليصطاد منها السمك مدة معلومة إنتهى وهو واضع إذا لم تعمل للسمك لأهواء البركة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد والسمك يؤخذ على الإباحة وأما إذا علمت للسمك فإنه يملك بحصوله فيها كما يأتى فى الصيد فلاتصح الإجارة لأخذه لكن إن أجّرها قبل حصول السمك بها لمن يصطاده منها مدة معلومة صح فإذا حصل فيها فله صيده

Referensi

شرح الكبير لابن قدامة ج٦ص٢٢ الحنابلة

– مسألة: (وإن أكْراه دابَّةً عَشَرَةَ أيام بعَشَرَةِ دَراهِمَ، فما زادَ فله بكلِّ يوم دِرْهَمٌ، فقال أحمدُ) في رِوايةِ أبي الحارِثِ (هو جائِزٌ)

ونَقَل ابنُ منصورٍ عنه في مَن اكْتَرَى دابَّةً مِن مَكةَ إلى جُدَّةَ بكذا، فإن ذَهَب إلى عَرَفاتٍ بكذا. فلا بَأسَ. ونَقَل عبدُ اللهِ عنه، لو قال: أكْرَيتُكَها (١) بعَشَرَةٍ. فما حَبَسَها فعليه في كلِّ يوم عَشَرَة، أنَّه يَجُوزُ. وهذه الرِّواياتُ تَدُلُّ على أن مَذْهَبَه، أنَّه متى قَدَّرَ لكلِّ عَمَل مَعْلُوم أجْرًا مَعْلُومًا، صَح. وتَأوَّلَ القاضِي هذا كُلَّه، على أنه يَصِح في الأوَّلِ ويَفْسُدُ في الثانِي؛ لأنَّ مُدَّتَه غيرُ مَعْلُومةٍ، فلم يَصِحَّ العَقْدُ فيه، كما لو قال: اسْتَأجَرْتُكَ لتَحْمِلَ لي هذه الصُّبْرَةَ، وهي عَشَرَةُ أقْفِزَةٍ بدِرْهَم، وما زادَ فبِحِسابِ ذلك. قال شيخُنا (٢): والظّاهِرُ عن أحمدَ خِلافُ هذا، فإنَّ قَوْلَه: فهو جائِزٌ. عادَ إلى جَمِيعِ ما ذَكَرَ (٣) قبلَه، وكذلك قولُه: لا بَأسَ. ولأنَّ لكلِّ عَمَلٍ عِوَضًا مَعْلُومًا، فَصَحَّ، كما لو اسْتَقَى له كل دَلْو بتَمْرَةٍ، وقد ثَبَت الأصْلُ بالخَبَرِ الوارِدِ فيه [على ما نَذْكُرُه] (٤). ومَسائِلُ الصُّبْرَةِ لا نَصَّ فيها عن الإمامِ، وقِياسُ نُصُوصِه صِحَّةُ الإجارَةِ، وإن سُلِّمَ فَسادُها؛ فلأنَّ القُفْزانَ التي شَرَطَ حَمْلَها (٥) غيرُ مَعْلُومةٍ بتَعْيِينٍ ولا صِفَةٍ، وهي مُخْتَلِفةٌ، فلم يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لجَهالتِها، بخِلافِ الأيامِ، فإنَّها مَعْلُومة.- إلى ان قال –
– مسألة: (وإن سَمَّى لكل يوم شَيئًا مَعْلُومًا، فجائِزٌ) وقال الشافعي: لا يَصِحُّ؛ لأنَّ مُدَّةَ الإجارَةِ مَجْهُولةٌ. ولنا، أن عَلِيًّا، رَضِيَ الله عنه، أجَر نَفْسَه كُلَّ دَلْو بتَمْرةٍ، وكذلك الأنْصارِيُّ، فلم يُنْكِرْه النبي – صلى الله عليه وسلم – (١). ولأنَّ كلَّ يَوْم مَعْلُومٌ مُدَّتُه وأجْرُه، فصَحَّ، كما لو أجَرَه شَهْرًا كُلَّ يَوْمٍ بدِرْهم، أو اسْتَأجَرَه لنَقْلِ صُبْرَةٍ مَعْلُومَةٍ كُلَّ قَفِيز بدِرْهَمٍ إذا ثَبَت هذا، فلا بُدَّ مِن تَعْيِينِ ما يَسْتَأجرُ له، مِن رُكُوبٍ، أو حَمْلٍ مَعْلُوم (٢). ويَسْتَحِقُّ الأجْرَ المُسَمَّى لكلِّ يوم، سواء أقامَتْ أو سارَتْ؛ لأنَّ المنافِعَ ذَهَبت في مُدَّتِه، أشبَهَ ما لو اكْتَرَى دارًا وغَلَقها ولم يَسْكُنها

WallahuA’lambisshowab.

HUKUM MEMBAYAR ZAKAT KARENA TERKECOH ( MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT )

Assalamualaikum.

Deskripsi masalah
Diantara 8 golongan orang orang yang berhak menerima zakat Adalah Amil zakat. Amil yaitu orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat,
orang yang menulis harta zakat yang diberikan oleh pemberi, orang yang membagikan harta zakat kepada para mustahik.
Setudi kasus: Dimasyarakat terkadang ada orang kaya namun penampilannya seperti orang Miskin ( tidak menampakkan orang kaya ) dalam kondisi yang sedemikian ia menerima zakat dari Amil zakat atau dari orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat sementara sipenerima tidak mengetahui bahwa yang diterimanya itu adalah zakat

Pertanyaannya.

1. Bagaimana Hukumnya penerima zakat yang tidak mengetahui bahwa yang diterima zakat.( sahkah zakatnya sebagaimana deskripsi)
2. Bagaimana hukumnya jika sipenerima zakat bukanlah orang yang berhak menerima zakat.

Walaikum salam.

JAWABAN. No 1

Jika seseorang menerima zakat sedangkan ia tidak tahu bahwa yang diterimanya itu adalah zakat, maka dalam hal ini zakatnya tetap sah

Referensi

إعانة الطالبين ج ٢ ص ١٦٣

يجوز دفعها لمن لايعلم أنها زكاة لان العبرة بنية المالك محله عند عدم الصارف من الآخذ، أمامعه كان قصد بالأخذ جهة الأخرى فلا، وبهذا أنه يعلم أن المكس لايجزء عن الزكاة إن أخذه الإمام أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أوتقليد صحيح مطلقا، خلافا لمن وهم فيه إه

JAWABAN. No.2

Jika zakatnya diberikan sendiri atau melalui wakilnya, maka jika saat memberikan sudah menyebutkan bahwa itu zakat, maka zakat tersebut ( atau gantinya ) boleh diminta kembali. Jika zakatnya sudah habis sementara yang menerima tidak punya pengganti, maka menurut sebagian ulama zakatnya sudah dianggap sah.

Referensi

المجموع شرح المهذب -٩٧٩٢ /٣١٤٢

{فإن دفع الامام الزكاة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه غني لم يجزئ ذلك عن الفرض فان كان باقيا استرجع ودفع الي فقير وان كان فانيا اخذ البدل وصرفه الي فقير فان لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب علي رب المال ضمانه لانه قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الامام ولا يجب علي الامام لانه امين غير مفرط فهو كالمال الذى تلف في يد الوكيل وان كان الذى دفع رب المال فان لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن يرجع لانه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان متهما فلم يقبل قوله ويخالف الامام فان الظاهر من حاله انه لا يدفع الا الزكاة فثبت له الرجوع وان كان
قد بين انها زكاة رجع فيها ان كانت باقية وفي بدلها ان كانت فانية فان لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان
(أحدهما)
لا يضمن لانه دفع بالاجتهاد فهو كالامام
(والثانى)
يضمن لانه كان يمكنه ان يسقط الفرض بيقين بان يدفعه إلى الامام فإذا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الامام وان دفع الزكاة الي رجل ظنه مسلما فكان كافرا أو الي رجل ظنه حرا فكان عبدا فالمذهب أن حكمه حكم مالو دفع الي رجل ظنه فقيرا فكان غنيا ومن أصحابنا من قال يجب الضمان ههنا قولا واحدا لان حال الكافر والعبد لا يخفى فكان مفرطا في الدفع اليهما وحال الغنى قد يخفي فلم يكن مفرطا

{الشرح} قال أصحابنا إذا دفع رب المال الزكاة إلى الإمام ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يجز عن الزكاة فيسترجع منه المدفوع سواء بين الإمام حال الدفع أنها زكاة أم لا والظاهر من الإمام أنه لا يدفع تطوعا ولا يدفع إلا واجبا من زكاة واجبة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك فإن تلف فبدله ويصرف إلى غيره فإن تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الإمام ولا على رب المال لما ذكره المصنف وإن بان المدفوع إليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال وهل يجب على الإمام فيه ثلاث طرق (أصحها) فيه قولان (أصحهما) لا ضمان عليه (والثاني) يضمن (والطريق الثاني) يضمن قطعا لتفريطه فإن هؤلاء لا يخفون إلا بإهمال
(والثالث) لا يضمن قطعا لأنه أمين ولم يتعمد هذا كله إذا فرق الإمام فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وهو الجديد يجب (والقديم) لا يجب والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع ام لم يبين ومنعنا الاسترجاع ولو دفعها رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخر فإن تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما
(المذهب) أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج ثانيا ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان امرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضي أبو الفتوح وحكاه صاحب البيان عنه قال البغوي وغيره وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لانه وجب وجب عليه برضى مستحقه والقاعدة أن ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته والله تعالى أعلم

}

HUKUM MENGQODHO'(MENGGANTI) SHOLATNYA ORANG YANG MENINGGAL DUNIA

Assalamualaikum 

Deskripsi Masalah

Shalat lima waktu adalah kewajiban utama bagi setiap Muslim yang mukallaf. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit orang yang, karena kesibukan duniawi, usia lanjut, atau kondisi kesehatan, lalai atau lupa melaksanakan shalat. Ketika mereka meninggal dunia, tanggungan shalat yang belum ditunaikan ini menjadi persoalan bagi ahli warisnya, khususnya anak-anak yang ingin berbakti kepada orang tua.

Anak-anak sering bertanya apakah mereka dapat menggantikan kewajiban shalat orang tua yang telah meninggal. Beberapa ulama memberikan pandangan bahwa qadha shalat dapat dilakukan berdasarkan analogi dengan qadha puasa yang dibolehkan oleh syariat. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa shalat tidak bisa diqadha oleh orang lain karena merupakan ibadah badaniyah murni. Sebagai alternatif, mereka menganjurkan pembayaran fidyah atau amal ibadah lain untuk mempersembahkan pahala kepada orang tua.

Persoalan ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama dalam memahami pandangan ulama yang berbeda. Selain itu, perbedaan ini juga memengaruhi bagaimana anak-anak menjalankan niat mereka untuk berbakti kepada orang tua sesuai dengan tuntunan agama.

Pertanyaan

1. Bagaimana hukum menqadha shalat orang yang meninggal dunia /orang tua ? Jika tidak dapat diqadha, apa bentuk pengganti yang dianjurkan oleh syariat?

2. Bagaimana pandangan ulama dari mazhab  fiqih utamanya madzhab Syafi’i mengenai permasalahan ini?

3. Apakah pembayaran fidyah atau amal kebaikan lain dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan tanggungan ibadah shalat orang yang meninggal  atau orang tua?

Waalaikum salam 

Jawaban kami satukan sebagai berikut:

Ulama Syafi’iyah berbeda pendapat tentang shalat yang ditinggalkan oleh seseorang di masa hidup,  apakah dapat diqadha’i(di ganti)oleh orang lain atau digantikan fidyah ;

• Pendapat pertama menyatakan bahwa ibadah shalat mayit (orang yang sudah wafat) tidak dapat  diqadha’i oleh siapa pun, serta tidak dapat digantikan dengan pembayaran fidyah berupa menyedekahkan makanan pokok
• Pendapat kedua menyatakan bahwa shalat yang ditinggalkan oleh mayit semasa hidup dapat diqadha’i(di ganti). Sebagaimana uraian dalam qaul qadim Imam As-Syafi’i yakni bahwa jika mayit meninggalkan harta warisan (tirkah) maka wajib bagi wali mayit (anak, saudara, dll) untuk mengqadha’i(mengganti )shalatnya

1. pendapat terakhir yang banyak diikuti oleh ulama mazhab Syafi’I menyebutkan bahwa setiap shalat yang ditinggalkan oleh mayit digantikan dengan pembayaran fidyah (pemberian makanan pokok) kepada fakir miskin sebesar satu mud (6,75 gram/dibulatkan 7 ons )

NB:                   
1 Mud : 1⅓ Ritl Baghdad, 1 Kg Mesir : ½ Cangkir dari makanan pokok Daerahnya dan selaras dengan 675 gram

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ١/‏٣٣ — البكري الدمياطي (ت ١٣١٠) باب الصلاة
ونص عبارته هناك: (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية.
وفي قول – كجمع مجتهدين – أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه.
ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلى عنه، كالصوم.
وفي وجه – عليه كثيرون من أصحابنا – أنه يطعم عن كل صلاة مدا.
وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل، واجبة أو مندوبة.

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ٢/‏٤٠١ — البجيرمي (ت ١٢٢١)
(والكَفّارَةُ) أنْ تُخْرِجَ (عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا وهُوَ) كَما سَبَقَ رَطْلٌ وثُلُثٌ بِالعِراقِيِّ أيْ البَغْدادِيِّ وبِالكَيْلِ نِصْفُ قَدَحٍ بِالمِصْرِيِّ، ومَصْرِفُ الفِدْيَةِ الفُقَراءُ والمَساكِينُ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الأصْنافِ الثَّمانِيَةِ المارَّةِ فِي قِسْمِ الصَّدَقاتِ لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿وعَلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة ١٨٤] والفَقِيرُ أسْوَأُ حالًا مِنهُ، فَإذا جازَ صَرْفُها إلى المِسْكِينِ فالفَقِيرُ أوْلى، ولا يَجِبُ الجَمْعُ بَيْنَهُما

المجموع شرح المهذب ٦/‏٣٦٤ — النووي (ت ٦٧٦)
ولو اخَّرَ القَضاءَ مَعَ الإمْكانِ حَتّى ماتَ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضانَ قَبْلَ أنْ يَقْضِيَ وقُلْنا المَيِّتُ يُطْعَمُ عَنْهُ فَوَجْهانِ مَشْهُورانِ حَكاهُما المُصَنِّفُ فِي الفَصْلِ الَّذِي بَعْدَ هَذا (أصَحُّهُما) عِنْدَ الأصْحابِ يَجِبُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّانِ مِن تَرِكَتِهِ مُدٌّ عَنْ الصَّوْمِ ومُدٌّ عَنْ التَّأْخِيرِ قالَ الماوَرْدِيُّ وهَذا مَذْهَبُ الشّافِعِيِّ وسائِرِ أصْحابِنا سِوى ابْنِ سُرَيْجٍ
(والثّانِي)
يَجِبُ مُدٌّ واحِدٌ لِأنَّ الفَواتَ يُضْمَنُ بِمُدٍّ واحِدٍ كالشَّيْخِ الهَرِمِ قالَ الماوَرْدِيُّ هَذا غَلَطٌ

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٣/‏١٧٣٧ — وهبة الزحيلي (معاصر)
المد: رطل وثلث بالرطل البغدادي، وبالكيل المصري: نصف قدح من غالب قوت بلده ويساوي ٦٧٥ غم

1. I’anatuth Thalibin ‘ala Halli Alfadzi Fathil Mu’in (1/33) — Al-Bakri Ad-Dimyathi (w. 1310 H), Bab Shalat

Teks di dalamnya berbunyi:
(Faedah):
Barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan kewajiban shalat, maka tidak ada qadha dan tidak ada fidyah atasnya.
Namun, dalam pendapat lain—sebagaimana pendapat banyak mujtahid—shalat tersebut dapat diqadha berdasarkan hadis Bukhari dan lainnya. Oleh karena itu, sejumlah ulama dari kalangan kami memilih pendapat ini, dan Imam As-Subki melakukannya terhadap sebagian kerabatnya.
Ibnu Burhan meriwayatkan dari pendapat lama (Imam Syafi’i) bahwa wali (ahli waris) wajib mengqadha shalat tersebut jika mayit meninggalkan harta, sebagaimana kewajiban qadha puasa.
Ada pendapat lain yang dianut oleh banyak ulama dari kalangan kami, yaitu wajib memberi makan satu mud untuk setiap shalat yang ditinggalkan.
Imam Al-Muhib Ath-Thabari mengatakan:
“Setiap bentuk ibadah, baik wajib maupun sunnah, dapat sampai pahalanya kepada mayit.”

2. Hasyiyatul Bajirmi ‘ala Syarhil Khatib (2/401) — Al-Bajirmi (w. 1221 H)

(Kaffarah):
Dikeluarkan untuk setiap hari (puasa yang ditinggalkan) satu mud, yaitu, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, satu rathl (satuan berat) dan sepertiga dengan timbangan Irak (Baghdad), atau setara setengah qadaḥ dengan ukuran Mesir.
Adapun penerima fidyah adalah fakir dan miskin saja, tidak termasuk golongan delapan lainnya yang berhak menerima zakat, berdasarkan firman Allah Ta’ala:
“Dan atas orang-orang yang tidak mampu (berpuasa), maka wajib memberi fidyah dengan memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).
Adapun fakir keadaannya lebih buruk daripada miskin. Maka jika diperbolehkan memberikannya kepada miskin, terlebih lagi fakir lebih utama. Tidak wajib membagi fidyah secara merata di antara keduanya.

3. Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab (6/364) — An-Nawawi (w. 676 H)

Jika seseorang menunda qadha puasa dengan alasan mampu melakukannya, kemudian ia meninggal dunia setelah masuk Ramadan berikutnya sebelum mengqadha puasanya, maka ada dua pendapat masyhur yang disebutkan oleh penulis kitab ini:

1. Pendapat yang paling sahih menurut para ulama mazhab adalah wajib membayar dua mud dari harta warisannya, satu mud sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan dan satu mud lagi sebagai pengganti keterlambatan qadha. Pendapat ini dinyatakan oleh Al-Mawardi dan menjadi mazhab Imam Syafi’i dan mayoritas ulama pengikutnya, kecuali Ibnu Suraiyij.

2. Pendapat kedua mengatakan cukup membayar satu mud saja karena kerugian (kegagalan) cukup dijamin dengan satu mud, sebagaimana pada kasus orang tua renta. Namun, Al-Mawardi menganggap pendapat ini keliru.

4. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (3/1737) — Wahbah Az-Zuhaili (kontemporer)

Mud:
Beratnya adalah satu rathl dan sepertiga menurut ukuran Baghdad, atau setara setengah qadaḥ dengan takaran Mesir. Jika diukur dalam berat modern, satu mud setara dengan 675 gram dari makanan pokok yang lazim di daerah tersebut.

WallahuA’lambisshowab.

MEMBELI SAMBIL BERAMAL SEDEKAH

Assalamu Alaikum.
Pertanyaan:
Demi memajukan pesantren banyak hal yang dilakukan khusus nya oleh pengurus pesantren, mulai dari peningkatan kualitas koperasi, seperti contoh ketika menjelang liburan pesantren ada yang mewajibkan para santrinya untuk membeli seperti buku,karya ilmiah dan kalender yang mana itu semua produk dari pesantren tersebut, ironisnya hal tersebut menjadi syarat pulang, terpaksa para santrinya membelinya, karena takut tidak diperbolehkan pulang.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum transaksi sebagaimana dalam deskripsi?

Wa alaikumussalam.
Jawaban
Santri yang diwajibkan oleh pengurus pesantren untuk membeli buku,kalender,dan karya ilmiyah,itu bisa dibenarkan secara syariat.
Alasannya ialah: Karena begitu santri itu dipasrahkan kepada pengasuh pesantren,santri itu berjanji akan mematuhi terhadap peraturan dan kebijakan pesantren.
Menurut imam Al Mundziri:Santri itu wajib memenuhi janji santri itu kepada pengasuh pesantren,tapi dengan syarat jika janji itu adalah janji yang diperbolehkan oleh syariat,dan bukan janji yang diharamkan oleh syariat.

Referensi:

سراج المنير ج 3 ص 406
المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعًا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة* وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجازة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم إلا شرط حرم حلالًا أو حلل حرامًا يعني فإنه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغي وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة

Berikut dalil dan hadits yang menjelaskan tentang beramal infak

Pertama : Allah berfirman QS At-Talaq ayat 7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq: 7)

Kedua , Surat Saba’ ayat 39

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗوَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚوَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ – ٣٩

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki.” (QS. Saba’: 39)

Kedua ayat al-Qur’an tersebut diatas menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah; mencukupi kebutuhan keluarganya. Dijelaskan menarik oleh Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, memberi nafkah adalah kewajiban bagi seroang suami tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rizkinya. Jika ia kaya maka ia menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaannya, tetapi jika ia miskin ia menafkahi keluarganya sesuai dengan rizkinya. Dan nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada yang berlaku di masyarakat setempat. Dan tidak ada yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam memberi nafkah kecuali dirinya, karena itulah ia sendiri yang bisa menyesuaikan dengan kondisinya dalam memberi nafkah kepada keluarganya.
Meski memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan dan dirisaukan oleh seorang suami yang menjadi kepala rumah tangga. Sebab sebagaimana dijelaskan Allah swt dalam al-Qur’an surat Saba ayat 39 diatas bahwa rizki itu sudah ditentukan Allah swt; lapang dan sempitnya. Dan menariknya, Allah telah berjanji bahwa segala nafkah atau infak yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah swt yang maha pemberi rezeki.
Tidak hanya itu, memberi nafkah kepada keluarga merupakan infak terbaik yang dikeluarkan seseorang dari pada infak yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah.

Ketiga : Dijelaskan Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsauban berikut

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك».

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,: “Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”. (Shahih Muslim, Kitab al-Zakat Bab Fadl al-Nafaqah ‘ala al-‘Iyal, no. 995)

Keempat:

عن ثوبان – رضي الله عنه- مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-:

«َأفضل دينار ينُفِقُهُ الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دَابَّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله».

Abu Abdurrahman Tsauban bin Bujdud, maula (santri dalem) Rasulullah saw meriwatkan, Rasulullah saw bersabda,: “Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya, dinar yang ia infakkan untuk berjuang di jalan Allah, dan dinar yang ia infakkan untuk kawan-kawan seperjuangannya di jalan Allah”. (HR. Muslim, Kitab al-Zakat Bab Fadl al-Nafaqah ‘ala al-‘Iyal, no. 994)

Adapun orang yang mampu memberi nafkah, atau orang yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya merupakan hal yang dilarang dan mendapat dosa. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rauslullah saw dalam hadisnya:
Khaitsamah meriwayatkan, Ketika kami sedang duduk Bersama Abdullah bin Amru, datang kepadanya seorang wakilnya. Ia pun lalu masuk dan berkata,: “apakah kamu sudah memberi makan budak kalian?”. Orang yang ditanyai menjawab,: “Belum”. Abdullah bin Amru lalu berkata kepadanya,: “kembalilah dan beri mereka makanan!”. Rasulullah saw telah bersabda,: “Cukuplah seseorang berdosa jika seseorang menahan makanan (tidak memberi makanan) kepada orang yang menjadi tanggungannya”.
Intinya, menafkahi keluarga merupakan perintah dari Allah yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga, dan dinilai sebagai infak terbaik yang akan mendapat pahala yang besar dari Allah serta menjadi jalan dilapangkan rezeki. Dan pastinya pemberian nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Kelima: Hadits Rasulullah

مانقص مال من صدقة بل يزدد بل يزدد

“Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, bahkan bertambah.”

Sehingga menjadi sangat wajar apabila seorang yang sudah bersedekah maka Allah akan membukakan pintu rezeki yang lebih banyak. Artinya seseorang apabila sadar dan mengetahui bahwa cara dan jalan pintas untuk menjadi kaya adalah dengan bersedekah dan infak di jalan Allah.

KESIMPULAN

Santri yang diwajibkan oleh pengurus pesantren untuk membeli buku, kalender,dan karya ilmiyah, itu bisa dibenarkan secara syariat.
Alasannya ialah: Karena begitu santri itu dipasrahkan kepada pengasuh pesantren, santri itu berjanji akan mematuhi terhadap peraturan dan kebijakan pesantren.

Adapun bershadaqah lewat membeli merupakan perbuatan mulia, karena jika kita memberikan uang Rp 1000 atau 2000 kepada seseorang atau penjual, kadang banyak yang minder untuk menerimanya bahkan mungkin ada yang tersinggung dan menolak atau bahkan merasa tidak ada harga diri. Muncul di pikiran,  alangkah hinanya menerima Rp 1000.
 
Tetapi berbeda hal jika kita bershadaqah dengan membeli barangnya meski Rp 1000 atau Rp 2000 bahkan lebih dari itu pasti akan diterima. Ini merupakan siasat yang baik dalam bershadaqah.Hal ini  saya coba mengutip perkataan dua ulama tanah air, yakni Syekh Abdul Ghouts (Abah Aos), seorang Mursyid Thariqah Qadiriyyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Sirnarasa Tasik Malaya, Jawa Barat dan KH Bahauddin Nur Salim (Gus Baha), seorang kiai pengasuh pondok pesantren Tahfidul Qur’an LP3IA. Keduanya mengatakan bahwa secara tidak langsung membeli merupakan aktivitas bershadaqah, yakni shadaqahnya seorang pembeli kepada penjual.

Jadi seluruh santri, Patuhilah undang-undang Pesantren dan bantulah walau dengan cara membeli berupa buku karya ilmiya ataupun al-mana’ (Kalendir) Karena dengan cara tersebut kita secara tidak langsung telah bershadaqah kepada Pondok pesantren.
 
Begitu juga halnya santri membeli diKoperasi pesantren ini sangatlah membantu dalam rangka untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dipondok pesantren karena bagaimanapun juga hasil dari penjualannya akan kembali kepada lembaga itu sendiri

Demikianlah, manusia dianjurkan bershadaqah  semampunya, bisa secara langsung, bisa dengan membeli karya buku ilmiyah, kalender membeli dikoprasi pesanteren , atau memberi upah jasanya dll..
Wallahu A’lam bisshowab