Deskripsi masalah. Produk makanan olahan lazim mencampurkan bahan tambahan yang secara medis dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan memicu penyakit yang membuat jadi menderita. Contoh boraks, bleng, formalin, melamin, zat pewarma tekstil. Bahan tambahan tersebut berfungsi untuk pengawetan, pembangkit selera (emulsion), pengembang adonan dan sebagainya.
Pertanyaan: Bagaimana hukum memproduksi dan, menjual makanan olahan dengan campuran bahan tambahan yang secara medis berbahaya bagi kesehatan atau memicu penyakit tertentu?
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan masjid semakin meningkat, sehingga panitia sering menggalang dana dengan berbagai cara agar pembangunan dapat segera terealisasi. Salah satu metode yang umum digunakan adalah meminta sumbangan di jalan raya atau tempat umum. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa fenomena yang menimbulkan pertanyaan hukum, seperti:
Sebagian petugas penggalang dana mengambil persentase dari hasil sumbangan sebagai upah. Misalnya, dalam satu hari mereka mengumpulkan Rp1.000.000, lalu 10% dari jumlah tersebut mereka ambil untuk diri sendiri.
Seseorang meminta-minta di jalanan, padahal secara finansial ia termasuk orang yang mampu. Fenomena ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang yang sebenarnya memiliki kecukupan harta tetap meminta sumbangan dengan alasan tertentu.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum meminta sumbangan di jalan raya atau tempat umum, baik untuk kepentingan pembangunan masjid maupun kepentingan pribadi?
b. Bagaimana status hukum uang “persenan” yang diambil oleh petugas penggalang dana dari hasil sumbangan, baik untuk pembangunan masjid maupun madrasah?
Jawaban :
a. Boleh dengan syarat :
Tidak ada Dloror(bahaya).
Tidak Idza’ (menyakiti orang yang lewat baik fisik atau perasaan).
Tidak ada fitnah (seperti memandang perempuan yang bukan mahrom-nya)
Tidak ada تضييق (mempersempit jalan).
Referensi :
Dalilul Falihin Juz I Hal . 375 – 376.
Hawasyi Syarwani Juz VI Hal.216
Nihayah Juz IV Hal 392.
السابع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال اياكم والجلوس فى الطرقات فقالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر، وكف الأذى ، ورد السلام والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر متفق عليه .(قال : غض البصر) أي كفه عن النطر ، (وكف الأذى) أي الإمتناع عن أذى المارة . وقال الحافظ فى فتح الباري أشار بالأول الى السلامة من التعرض للفتنة لمن يمر عليه من امرأة ونحوها .وبالثاني الى السلامة من الإحتقار والغيبة وبقوله (ورد السلام) الى اكرام المار (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الى الإستعمال جميع ما يشرع (متفق عليه ) اهـ (دليل الفالحين الجزء ١ ٣٧٥ – ٣٧٦ )
ويجوز الجلوس والوقوف به ولو لذمي لاستراحة ومعاملة ونحوهما كانتظار اذا لم يضيق على المارة لخبر لاضرر ولاضرار فى الإسلام وصح النهي عن الجلوس فيه لنحو حديث الا أن يعطيه حقه من غض بصر ومن أذى وأمر بالمعروف .اهـ (حواشي الشرواني الجزء ٦ ص ٣٢٦)
( منفعة الشارع ) الأصلية ( مرور ) فيه ( وكذا جلوس ) ووقوف ولو بغير إذن الإمام ( لنحو حرفة ) كاستراحة وانتظار رفيق ( إن لم يضيق ) على المارة فيه عملا بما عليه الناس بلا إنكار إهـ . (بجيرمي على المنهج الجزء ٣ ص ١٩٥ )
Hadis Ketujuh: Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:
“Berhati-hatilah kalian dari duduk di jalan-jalan!”
Mereka (para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat duduk kami di mana kami biasa berbincang-bincang di dalamnya.”
Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Jika kalian tetap ingin duduk, maka berikanlah hak jalan.”
Mereka bertanya, “Apa hak jalan itu, wahai Rasulullah?”
Beliau menjawab, “Menahan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran.” (Muttafaqun ‘alaih).
Penjelasan: Sabda beliau (Menahan pandangan) maksudnya adalah menahan diri dari melihat sesuatu yang haram.
(Tidak mengganggu orang lain) maksudnya adalah tidak menyakiti para pejalan kaki.
Al-Hafizh dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa pada perintah pertama (menahan pandangan), Rasulullah ﷺ memberi isyarat untuk menghindari fitnah akibat melihat wanita atau hal lain yang dapat menimbulkan godaan.
Pada perintah kedua (tidak mengganggu orang lain), beliau menunjukkan pentingnya menghindari penghinaan dan ghibah.
Dengan sabda beliau (Menjawab salam), beliau menekankan penghormatan kepada para pejalan kaki.
Dengan sabda beliau (Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), beliau menegaskan kewajiban menerapkan semua ajaran yang disyariatkan.
(Muttafaqun ‘alaih).
(Diriwayatkan dalam Dalilul Falihin, Juz 1, hlm. 375–376).
Diperbolehkan duduk dan berdiri di jalan, bahkan bagi non-Muslim dzimmi, untuk beristirahat, berdagang, atau keperluan lain seperti menunggu seseorang, selama tidak menghalangi pejalan kaki. Hal ini berdasarkan hadis “Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh menimbulkan mudarat dalam Islam.”
Hadis yang sahih melarang duduk di jalan kecuali jika memberikan haknya, seperti menahan pandangan, tidak mengganggu orang lain, serta memerintahkan kebaikan. (Hasyiyah Asy-Syarwani, Juz 6, hlm. 216).
(Manfaat Jalan Raya) Pada dasarnya, manfaat utama jalan raya adalah sebagai tempat lalu lintas pejalan kaki. Namun, duduk dan berdiri di jalan juga diperbolehkan, bahkan tanpa izin dari pemerintah, untuk keperluan seperti berdagang, beristirahat, atau menunggu teman, selama tidak menghalangi pejalan kaki. Hal ini didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung tanpa ada penolakan. (Bujairimi ‘ala al-Minhaj, Juz 3, hlm. 195).
(الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ) ( قوله المارة ) أي جنسهم وسيعلم ما هنا وفي الجنايات ان الضرر المنفي مالا يصبر عليه مما لا يعتاد لا مطلقا إهـ حج وكتب عليه سم : يفهم منه انه لا إعتبار بما لا يصبر عليه مما إعتيد فليراجع إهـ. أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على ان المشقة فيه قوية .( منهاج الطالبين مع حاشية الشبر مليسي على النهاية الجزء ٤ ٤٩٢ )
“(Jalan umum yang tembus tidak boleh digunakan dengan cara yang membahayakan para pejalan kaki.)”
(Sabda beliau “para pejalan kaki”) maksudnya adalah semua golongan mereka. Akan dijelaskan dalam pembahasan jinayah bahwa mudarat yang dilarang adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi dan bukan hal yang sudah menjadi kebiasaan.
Al-Haj (pengarang) berkata, dan atasnya As-Sam menulis: “Dapat dipahami dari pernyataan ini bahwa sesuatu yang dapat ditoleransi karena sudah menjadi kebiasaan tidak dianggap sebagai mudarat. Maka hendaknya ditinjau kembali.”
Saya (penulis) mengatakan: Yang tampak adalah hal ini bukanlah maksud sebenarnya, karena sesuatu yang biasanya tidak dapat ditoleransi menunjukkan bahwa kesulitannya sangat berat.
“Seseorang yang terus meminta-minta kepada manusia, kelak pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya.” (HR. Bukhari No. 1405 dan Muslim No. 1040)
Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan keras bagi orang yang meminta-minta tanpa alasan yang sah.
Bolehnya Mengemis dalam Keadaan Darurat
Dalam Islam, keadaan darurat dapat mengubah hukum asal suatu perkara. Jika seseorang benar-benar dalam keadaan miskin dan tidak memiliki cara lain untuk bertahan hidup, maka meminta-minta diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan dan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang:
Seseorang yang menanggung hutang besar, maka ia boleh meminta hingga ia bisa melunasinya. Seseorang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka ia boleh meminta sampai ia mendapatkan penghidupan yang layak. Seseorang yang tertimpa kemiskinan hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya bersaksi bahwa dia memang miskin, maka ia boleh meminta sampai ia mendapatkan penghidupan yang layak.
Selain dari tiga hal itu, meminta-minta adalah haram, dan orang yang melakukannya berarti memakan harta haram.” (HR. Muslim No. 1044)
Jawaban : sub.b
Statusnya ongkosnya orang yang meminta amal untuk masjid:
Statusnya ujroh(upah)nya itu termasuk upah amal dari akad yang fasid (rusak). Alasannya ialah : sebab ongkosnya tidak di ketahui. Dengan akibat,bahwa upah tersebut harus disesuaikan dengan ujroh mitsil (ongkos sepadan), bila ongkosnya kurang maka harus ditambahi dan bila ongkosnya lebih maka dikembalikan pada fihak masjid.
Referensi :
Bughyatul Mustarsyidin Hal 168. Syarqowy Juz II Hal. 85
انكسر مركب فى البحر فامر صاحبه ان كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فان كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بان شاهده قبل الغرق او وصفه له صح العقد واستحق المسمى والا فسد واستحق اجرة المثل ( بغية ص . ١٦٨ )
(والأجرة) أي وعلمهما بالأجرة فلا تصح الإجارة مع الجهل بها وتجب أجرة المثل بنحو أرضيك او ما ترى الا ما يسرك اولا تخشى من شيء ( الشرقاوي الجزء ٢/ ٨٥ ).
Sebuah kapal pecah di laut, lalu pemiliknya memerintahkan bahwa setiap orang yang berhasil menyelamatkan barang dari kapal akan mendapatkan seperempatnya, misalnya.
Jika barang yang dijanjikan tersebut sudah diketahui oleh pemberi janji—baik karena ia melihatnya sebelum tenggelam atau karena barang itu telah dideskripsikan kepadanya—maka akad tersebut sah, dan orang yang menyelamatkan barang berhak atas bagian yang telah ditentukan.
Namun, jika barang yang dijanjikan itu tidak diketahui oleh pemberi janji, maka akad menjadi tidak sah, dan orang yang menyelamatkannya hanya berhak atas upah sepadan (ujrah al-mitsl).
(Bughyah, hlm. 168).
“(Dan upah)” maksudnya adalah bahwa upah harus diketahui dengan jelas. Maka, akad ijarah (sewa-menyewa) tidak sah jika terdapat ketidakjelasan dalam besaran upah. Dalam kasus seperti ini, yang berlaku adalah pembayaran upah sepadan (ujrah al-mitsl), seperti dalam pernyataan: “Aku menyewakan kepadamu tanah ini dengan apa yang engkau anggap pantas,” atau “Aku menyewakan kepadamu tanpa ada kekhawatiran apa pun.”
(Syarh Asy-Syarqawi, Juz 2, hlm. 85).
KESIMPULAN
Adapun kesimpulan sebagaimana mujawwib telah jelaskan, bahwa hukum meminta sumbangan amal pembangunan masjid atau madrasah dijalan selama menuhi syarat-syarat tersebut, maka boleh tetapi sebaliknya jika tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas maka tidak boleh, misalkan membahayakan pada pengendara sepeda atau mobil dan orang lain, menimbulkan fitnah dan menyakiti orang yang lewat baik fisik atau perasaan serta menyempitkan jalan ). Wallahu A’lam bisshowab.
Assalamualaikum. Deskripsi masalah. Seseorang berprofesi sebagai petani pada suatu hari dia berkata; Jika saya sukses panen dan untung maka saya akan memberikan sapi kepada Kiyai Fulan, Namun setelah sukses panennya niatan sipenadzar berubah yakni nadzarnya itu akan dialihkan keacara lain.
Pertanyaannya. Assalamualaikum. Bolehkah orang yang bernadzar (ingin bersedekah sapi kepada Kiyai)namun dialihkan keacara lain.(nadzarnya tetap berupa sapi) tapi dialihkan kearah lain..?
Jawaban : Tidak boleh mengalihkan fungsi nadzar kepada yang lainnya alasannya sighat nadzar sudah ditentukan dengan tempatnya, hal ini sama dengan orang yang ingin melakukan i’tikaf ditempat masjidil Haram sementara ia melakukan i’tikaf dilain masjid yang telah ditentukan maka dalam hal ini hukum i’tikafnya tidak sah walaupun melakukan i’tikaf.Oleh karena itu penting mengetahui rukun-rukun Nadzar sebagaimana berukut;
sighat (ucapan yang menunjukkan nadzar)’ Dalam masalah sighat, adalah adanya lafal (ucapan) yang menunjukkan adanya penetapan dan dalam pengertian penetapan (mewajibkan) ini adalah keterangan bab dlaman (tanggungan). Yaitu seperti kata ‘Demi Allah wajib atasku perkara seperti ini atau wajib atasku perkara seperti ini. Maka sighat tidak sah hanya sekedar niat (tanpa diucapkan), sebagaimana juga tidak sah semua aqad hanya dengan niat. Juga tidak sah sighat yang tidak menunjukkan penetapan (mewajibkan) seperti ucapan: ‘Saya melakukan seperti ini’. Kitab Tadzhib halaman 254: … وَشَرْعًا الوَعْدُ بِالخَيْرِ خَاصَّةُ أو اِلْتِزَامُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ بِأصْلِ الشَّرْعِ… وَالثَّانِى أنْ يَكُونَ غَيْرَ مُعَلَّقٍ كَأنْ يَقُولَ للهِ عَلَيَّ صَوْمٌ أو حَجٌّ أو غَيْرُ ذَلِكَ.ٌ و َجٌّ و َيْرُ َلِكَ.. ‘Pengertian nadzar secara syara’ berarti janji melakukan kebaikan tertentu atau menetapkan (mewajibkan dirinya) melakukan perkara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang perkara tersebut pada hukum asalnya tidak wajib’ Yang kedua: adanya nadzar tersebut tidak diambangkan/digantungkan pada sesuatu seperti ucapan: ‘Demi Allah, wajib bagiku puasa atau haji atau yang lainnya.
Referensi tidak diperbolehkannya mengalihkan fungsi mandzur.(barang yang dinadzarkan)
الموسوعة الفقهية – 26216/31949
أ – نذر الاعتكاف في المسجد الحرام: 41 – من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فلا خلاف في أنه يجزئه أن يعتكف فيه. وإنما الخلاف بين الفقهاء في تعين هذا المسجد للاعتكاف المنذور بحيث لا يجزئ غيره من المساجد، أو عدم تعينه لذلك، على اتجاهين: الاتجاه الأول: يرى أن من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجز له أن يعتكف فيما سواه، قال به زفر من الحنفية وإليه ذهب المالكية، وهو ما عليه مذهب الشافعية، والذي قطع به جمهورهم، وإليه ذهب الحنابلة (1) ، واستدلوا بالسنة النبوية والمعقول. أما السنة النبوية فبما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفبنذرك (1) ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه بالوفاء بما نذر من الاعتكاف في المسجد الحرام، ولو كان يجزئ الاعتكاف في غيره من المساجد لبينه له، كما بين لمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أنه يجزئه أن يصلي ما نذره في مسجد مكة؛ لحديث جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صل ههنا، ثم أعاد عليه، فقال: صل ههنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنك إذن (2) ، فدل هذا على أنه لا يجزئ الناذر أن يعتكف في غيره من المساجد. وأما المعقول فقالوا: إن المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد، فلا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه (3) . وقالوا: إن الناذر قد أوجب على نفسه الاعتكاف في مكان مخصوص، فإذا أدى في غيره لم يكن مؤديا ما عليه، فلايخرج عن(1) عهدة الواجب
PESTA PANITIA QURBAN Deskripsi Masalah Di Daerah Perkotaan dan hampir setiap daerah ada panitia Qurban (wakil) memakan daging hewan qurban untuk di masak dan di makan bersama².
Pertanyaan Apakah diperbolehkan panitia Qurban memakan daging qurban tanpa sepengetahuan orang yang ber qurban (muwakkil)?
Jawaban Hukum memakan daging kurban oleh panitia sebagaimana deskripsi di atas adalah TIDAK BOLEH kecuali apabila panitia sudah mendapat izin dari si mudhohi (orang yang berkurban).
NB: Izin bisa dilakukan secara lafdi (ucapan) atau urf (kebiasaan) yang berlaku.
Referensi
Apabila kurban wajib, maka hukumnya tidak diperbolehkan kecuali apabila sudah mendapatkan izin dan panitia merupakan golongan faqir. – Kadar daging yang boleh dimasak adalah sewajarnya, kecuali sudah ditentukan kadarnya oleh orang yang berkurban seperti satu kilo dan seterusnya.
. {الباجوري، ج ١ ص ٣٨٧}.١ ولا يجوز له أخذ شيئ الأ ان عين له الموكل قدرا منها
٢. {المجموع شرح المهذب، ج ١ ص ٣٥٠} ولايملك الوكيل من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من جهة العرف
٤. [روضة الطالبين، ٣/٥٢٣] وَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ، وَلِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ وَكِيلًا لِغَيْرِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ. وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ: يَصِحُّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِغَيْرِهِ. ٥. [مغني المحتاج، ٦/ ١٣٤ } والأضحية الواجبة لا يجوز له الأكل منها، فإن أكل منها شيئا غرم بدله ٦. {موهبة ذى الفضل، ج ٤ ص ٦٩٨ } (قوله فلا يجوز له) اى للناذر تفريع المتن (قوله اكل شيئ منها) اى من الاضحية المنذورة وما الحق بها ولا اطعام الاغنياء منها كما بحثه ابن قاسم ٧. توشيخ ابن قاسم (٢/١٥٣) ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدرا منها لكن قال بعضهم يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منهقدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء لأن العادة تتسامح بذلك
Idzin bertanya, wahai kiyai , di kampung kami semua orang mendapat daging kurban, walaupun non muslim(orang kafir). Apa dasar non muslim(orang kafir)dapat daging kurban? Mohon pencerahan dan ibaroh nya. Wassalamu’alaikum warahmatullah
Wa alaikumussalam.
Jawaban: DIKALANGAN ULAMA’ MADZHAB YANG EMPAT BERBEDA PENDAPAT
Pengikut Madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal (عند الحنابلة)
BOLEH karena berkurban itu merupakan sedekah. Sedangkan tidak ada larangan untuk memberikan sedekah kepada pihak non-Muslim. Namun kebolehan memberikan daging kurban kepada non-Muslim tidak bisa dipahami secara mutlak. Tetapi harus dibaca dalam konteks non-Muslim yang bukan harbi (non-Muslim yang tidak memusuhi orang Islam). Dan bukan kurban wajib, tetapi kurban sunnah.
✅Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisiy Al Hanbaliy rahimahullahu ta’ala menjelaskan dalam kitabnya Al Mughniy :
فَصْلٌ : وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا .وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَقَالَ مَالِكٌ : غَيْرُهُمْ أَحَبُّ إلَيْنَا .وَكَرِهَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ إعْطَاءَ النَّصْرَانِيِّ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ طَعَامٌ لَهُ أَكْلُهُ فَجَازَ إطْعَامُهُ لِلذِّمِّيِّ ، كَسَائِرِ طَعَامِهِ ، وَلِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِّيَّ وَالْأَسِيرَ ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ .فَأَمَّا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْهَا ، فَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا إلَى كَافِرٍ لِأَنَّهَا صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ ، فَأَشْبَهَتْ الزَّكَاةَ ، وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ [انظر كتاب المغني : ج ٩ ص ٤٥٠ / مسألة الاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها / فصل يجوز إطعام الكافر من الأضحية / للإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (٥٤١ – ٦٢٠ ه) على مختصر: أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (المتوفى ٣٣٤ ه) / الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: الأولى، (١٣٨٨ هـ = ١٩٦٨ مـ) – (١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ مـ)].
(Pasal): DAN BOLEH MEMBERIKAN MAKAN DARI HEWAN KURBAN KEPADA ORANG KAFIR. Inilah pandangan yang yang dikemukakan oleh Al-Hasanul Bashri, Abu Tsaur, dan kelompok rasionalis (ashhabur ra’yi). Imam Malik berkata, ‘Selain mereka (orang kafir) lebih kami sukai’. Menurut Imam Malik dan Al-Laits, makruh memberikan kulit hewan kurban kepada orang Nasrani. Sedang menurut kami, itu adalah makanan yang boleh dimakan karenanya boleh memberikan kepada kafir dzimmi sebagaimana semua makanannya, [Lihat Kitab Al Mughniy : Juz 9 Hal 450. Karya Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisiy Al Hanbaliy].
✅Menurut Pengikut Madzhab Imam Malik (عند المالكية)
MAKRUH memberikan daging kurban kepada kafir dzimmi ataupun yang lainnya kecuali mereka masih kerabatnya
✅Imam Al Kharsyi Al Malikiy rahimahullahu ta’ala menjelaskan dalam kitabnya Syarhu Al Kharsyi ‘Ala Mukhtashar Khalil :
الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يُطْعِمَ الْكَافِرَ سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ وَهَلْ مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ أَيْ كَرَاهَةِ إطْعَامِ الْكَافِرِ مِنْهَا إذَا بَعَثَ لَهُ مِنْهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَمَّا إنْ كَانَ فِي عِيَالِ الْمُضَحِّي كَالظِّئْرِ وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ أَوْ وَلَدِهِ النَّصْرَانِيِّ فَلَا كَرَاهَةَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ أَوْ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا [انظر كتاب شرح الخرشي على مختصر خليل : ج ٣ ص ٤١ / للامام أبو عبد الله محمد الخرشي المالكي / الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، الطبعة: الثانية، ١٣١٧ هـ].
Pandangan mazhab yang terkenal adalah tidak disukainya orang yang menyembelih kurban untuk memberi makan orang kafir, baik dia dzimmi atau orang lain dari kurbannya, karena itu termasuk ibadah dan dia bukan salah satu dari kerabat
Dan objek makruh yaitu makrooh memberi makan sebagian kepada orang kafir jika sebagian dikirim kepadanya ke rumahnya, tetapi jika ada di antara anak-anak kurban seperti lumbung dan budaknya yang beragama Kristen atau anak laki-lakinya yang beragama Kristen , maka tidak ada makruh, kata Ibnu Habib atau makruh sama sekali
a).MUTLAQ TIDAK BOLEH (BAIK DARI QURBAN SUNAT MAUPUN WAJIB), sebab, hewan kurban adalah jamuan Allah (dhiyafatullah) untuk mereka kaum muslimin yang fakir miskin pada hari raya Idul Adha.
Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Nihayatul Muhtaj Ila Syarhi Al Minhaj oleh Imam Syamsuddin Ar Ramliy Asy Syafi’iy :
لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا , وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إعْطَاءِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ , إذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهَا ضِيَافَةُ اللَّهِ لَهُمْ فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ [انظر كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ج ٨ ص ١٤١ / كتاب الأضحية / للإمام شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي الشافعي (ت ١٠٠٤هـ) / الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة – ١٤٠٤هـ/١٩٨٤مـ].
“Apabila seseorang berkurban untuk orang lain atau ia menjadi murtad, maka ia tidak boleh memakan daging kurban tersebut sebagaimana tidak boleh memberikan makan dengan daging kurban kepada orang kafir SECARA MUTLAK. Dari sini dapat dipahami bahwa orang fakir atau orang (kaya, pent) diberi yang kurban tidak boleh memberikan sedikitpun kepada orang kafir. Sebab, tujuan dari kurban adalah memberikan belas kasih kepada kaum Muslim dengan memberi makan kepada mereka, karena kurban itu sendiri adalah jamuan Allah untuk mereka. Maka tidak boleh bagi mereka memberikan kepada selain mereka. AKAN TETAPI MENURUT PENDAPAT KETENTUAN MADZHAB SYAFI’I CENDERUNG MEMBOLEHKANYA,” [Lihat Kitab Nihayatu Al Muhtaj ila Syarhi Al Minhaj : Juz VIII, Hal 141. Karya Imam Syamsuddin Ar Ramliy Asy Syafi’iy].
Pendukung pendapat ini adalah bahwa tujuan kurban itu sendiri adalah untuk menunjukkan belas kasih kepada orang-orang Muslim dengan cara memberi makan kepada mereka. Sebab, hewan kurban adalah jamuan Allah (dhiyafatullah) untuk mereka pada hari raya Idul Adha. Konsekuensi logis dari cara pandangan seperti ini adalah TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBERIKAN DAGING KURBAN KEPADA NON-MUSLIM.
Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al Haitamiy Asy Syafi’iy rahimahullahu ta’ala dalam kitabnya Tuhfatu Al-Muhtaj:
( وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَرْتَدَّ إذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ [انظر كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ج ٩ ص ٣٦٣ / كتاب الأضحية / للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الشافعي/ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر: ١٣٥٧ هـ – ١٩٨٣ مـ].
(Dan baginya) yaitu, orang yang berkurban atasnama dirinya sendiri, selama dia tidak murtad, karena orang kafir TIDAK BOLEH MEMAKANNYA SAMA SEKALI (SECARA MUTLAK), yang diambil dari sembelihannya, dan diambil dari situ bahwa orang miskin dan orang yang diberikan hadiah kepadanya tidak boleh makan darinya, dan niatnya adalah untuk mengikat umat Islam untuk memakannya, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk memberikan kesempatan/celah kemungkinan orang lain memakannya.
b).BOLEH JIKA DARI KURBAN SUNNAH, BANGET(SANGAT) KEFAKIRANNYA, dan BOLEH memberikan makanan kepada para tawanan, karena hal itu baik, dan pahala bisa diharapkan.
Yang memperbolehkan disyaratkan orang kafirnya harus faqiier sekali jikalau tidak memakannya bisa mati
Sebagaimana penjelasan Syaikh Sulaiman Al Bujairamiy Asy Syafi’iy rahimahullahu ta’ala dalam kitab Hasyiyyahnya :
(قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ) دَخَلَ فِي الْإِطْعَامِ مَا لَوْ ضَيَّفَ الْفَقِيرُ أَوْ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْغَنِيُّ كَافِرًا فَلَا يَجُوزُ، نَعَمْ لَوْ اضْطَرَّ الْكَافِرُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ إلَّا لَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِنْهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ وَيَضْمَنُهُ الْكَافِرُ بِبَدَلِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ لَهُ غَنِيًّا كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْبَدَلِ، وَلَا تَكُونُ الضَّرُورَةُ مُبِيحَةً لَهُ إيَّاهُ مَجَّانًا (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا مَنْدُوبَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ [انظر كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب : ج ٤ ص ٣٤٠ / كتاب الصيد والذبائح / فصل في الأضحية / للإمام سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (ت ١٢٢١هـ) / الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: ١٤١٥هـ – ١٩٩٥مـ].
Akan tetapi dalam kitab Al Majmu’ disebutkan ketentuan Madzhab Asy Syafi’iy adalah BOLEH memberikan daging kurban kepada non-Muslim
“Pendapat yang mengatakan non muslim tidak boleh diberikan qurban, larangan tersebut termasuk juga ketika orang faqir atau orang muslim kaya yang diberikan hadiah daging qurban kedatangan tamu orang kafir maka dilarang memberikan jamuan qurban kepadanya. Tetapi bila orang kafir tersebut bertamu dan ia kelaparan sampai tidak ada makanan untuk menolong nyawanya melainkan daging qurban, maka BOLEH DIBERIKAN KEPADANYA SEUKURAN YANG DAPAT MENOLONG IA AGAR TIDAK MATI. Dan si non muslim tersebut harus memberikan ganti rugi uang sebesar harga daging yang ia makan, sekalipun yang memberikan makan kepadanya orang kaya. Sebagaimana orang yang mengalami dharurat (terpaksa) mencuri atau makan makanan orang lain tanpa izin, maka ia harus berikan ganti rugi (untuk menghalalkannya). Kondisi darurat (terpakasa) yang dialami seseorang tidak begitu saja menjadikan gratis barang yang ia makan. Perkataan kafir dilarang secara mutlak, yang dimaksud kafir adalah seluruhnya baik ia faqir atau kaya. Baik qurban sunnah atau juga qurban wajib.
✅Menurut Pengikut Madzhab Imam Abu Hanifah (عند الحنفية)
TIDAK BOLEH mengalokasikan denda kifarat, nadzar, sedekah zakat fitrah, dan daging kurban kepada orang kafir harbi (orang kafir yang memerangi Islam). Dan BOLEH MEMBERIKAN KEPADA KAFIR DZIMMI (kafir yang tidak memerangi orang Islam).
Imam ‘Alauddin Al Kasaniy Al Hanafiy rahimahullahu ta’ala menjelaskan dalam kitabnya Badai’u Ash Shanai’ Fi Tartibi Asy Syarai’ :
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا – رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: أَشْبَهُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةِ إلَى الْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْحِرَابِ، وَيَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى الذِّمِّيِّ؛ لِأَنَّا مَا نُهِينَا عَنْ بِرِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ [انظر كتاب بدائع الصنائعفي ترتيب الشرائع : ج ٧ ص ٣٤١ / فصل في شرائط ركن الوصية / الشرط الذي يرجع إلى الموصى له / للامام علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت ٥٨٧ هـ) ، الطبعة: الأولى ١٣٢٧ – ١٣٢٨ هـ].
Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullahu bahwa itu tidak diperbolehkan, dan narasi ini sesuai dengan kata-kata sahabat kita (Hanafiyyah) – rahimahumullahu -: Mereka berkata: TIDAK BOLEH mengalokasikan denda kifarat, nadzar, sedekah zakat fitrah, dan daging kurban kepada orang kafir harbi (orang kafir yang memerangi Islam) yang diharapkan keamanannya, karena hali itu bisa membantu mereka memerangi (orang Islam). Dan BOLEH MEMBERIKAN KEPADA KAFIR DZIMMI (yang tidak memerangi orang Islam), karena kami tidak dilarang untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang kafir dzimmi. [Lihat Kitab Badai’u Ash Shanai’ Fi Tartibi Asy Syarai’ : Juz 7 Hal 347. Karya Imam ‘Alauddin Al Kasaniy Al Hanafiy].
Didalam kitab Al-Fatawa Al-‘Alamgiriyya atau Al-Fatawa Al-Hindiyya, dijelaskan :
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيُطْعِمَ مِنْهَا غَيْرَهُ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ وَيَتَّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافَةً لِأَقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ، وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمَ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ جَمِيعًا، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. وَيَهَبُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ. [انظر كتاب الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية : ج ٥ ص ٣٠٠ / كتاب الأضحية وفيه تسعة أبواب الباب السادس في بيان ما يستحب في الأضحية والانتفاع بها / المؤلف: جماعة من العلماء برئاسة الشيخ: نظام الدين البرنهابوري البلخي بأمر السلطان: محمد أورنك زيب عالمكير، الطبعة: الثانية، ١٣١٠ هـ / الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر – بدون السنة]
“DISUNNAHKAH agar dia memakan sendiri kurbannya dan memberikan kepada orang lain. Yang paling afdhol adalah dia bersedekah dengan sepertiganya, mengambil sepertiganya lagi untuk memberi makan tamu dan keluarganya, dan menyimpan sepertiga lagi. Dia juga boleh memberikannya kepada yang kaya maupun miskin, demikian dari kitab Al-Bada`i’. Atau dia BOLEH MEMBERIKANNYA SEMAUNYA DIA KEPADA ORANG FAKIR DAN KAYA, MUSLIM MAPUN DZIMMI.” [Lihat kitab Al-Fatawa Al-‘Alamgiriyya atau Al-Fatawa Al-Hindiyya, dijelaskan : Juz 5 Hal 300. Disusun Oleh Para Ulama’ India Yang Diketuai Oleh Al-Sheikh Nizam Al-Din Al-Balkhi Dengan Perintah Sultan Abu Al-muzaffar Muhammad Aurangzeb Alamgiriyya. Ia Adalah Fatwa Yang Berlandaskan Madzhab Hanafiy].
Referensi :
فقه الزكاة دكتور يوسف القرضاوى الجزء الثانى
إعطاء أهل الذمة من الصدقات أما أهل الذمة وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين، حيث دخلوا في ذمتهم، وخضعوا لسلطان دولتهم، وقبلوا جريان أحكام الإسلام عليهم، واكتسبوا بذلك التبعية لدار الإسلام، أو ما يشبه “الجنسية” بلغة عصرنا، فهؤلاء في صرف الزكاة والصدقات إليهم، خلاف وتفصيل، نوضحه فيما يلي: الإعطاء من صدقة التطوع: لا جناح على المسلم أن يعطي غير المسلم من أهل الذمة مما يتطوع به من الصدقات رعاية للرابطة الإنسانية، ولحرمة العهد الذي بينهم وبين المسلمين. وكفرهم بالإسلام لا يمنع من البر بهم والإحسان إليهم – ما داموا غير محاربين للمسلمين – قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين) (الممتحنة: 8).
وقد نزلت هذه الآية ردًا على تحرج بعض المسلمين من برِّ أقاربهم المشركين. وقبل هذا ما رواه عن ابن عباس: أنهم كانوا يكرهون الصدقة على أنسابهم وأقربائهم من المشركين، فسألوا فرخِّص لهم، ونزلت هذه الآية (ابن كثير: 4/349 – طبع الحلبي). (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) (البقرة: 272). ومعنى (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) – كما قال ابن كثير (الجزء الأول ص 224)- أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: ألبرٍّ أو فاجر؟ أو مستحق أو غيره؟ وهو مثاب على قصده، ومستند هذا تمام الآية: (وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون). وقد مدح الله الأبرار من عباده بقوله: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا) (الإنسان: 8). وقد كان الأسرى حينئذ من أهل الشرك، كما جاء عن الحسن وغيره (مصنف ابن أبي شيبة: 4/39-40).
Memberi sedekah kepada para dhimmi, (Kristen dll) Memberikan sedekah kepada orang kristen ,Ahli Kitab dan orang-orang yang serupa dengan mereka, yang hidup di tengah-tengah kaum Muslimin, di mana mereka memasuki dzimma mereka, tunduk pada Pemerintah negara mereka, menerima aliran hukum Islam atas mereka. , dan dengan demikian timbul ketergantungan pada keislaman, atau yang disamakan dengan “kebangsaan” dalam bahasa zaman kita ini. Dalam mengeluarkan zakat dan sedekah kepada mereka, terdapat perbedaan dan perincian, yang kami jelaskan sebagai berikut: Memberi dari sukarela amal: Tidak ada dosa bagi seorang Muslim jika dia memberikan kepada non-Muslim dari kaum Dhimmah apa yang dia berikan secara sukarela untuk memelihara ikatan manusia, dan untuk kesucian perjanjian antara mereka dan kaum Muslimin. Dan kekafiran mereka terhadap Islam tidak menghalangi mereka untuk berbuat baik kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan baik – selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin – Allah yang Maha Tinggi berfirman: (Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. dan tidak mengusir kamu dari rumahmu, agar kamu bersikap baik kepada mereka dan memperlakukan mereka dengan adil, karena Allah menyukai orang-orang yang adil) (Al-Mumtahinah: 8).
Studi Kasus. Ketika akad nikah dimulai Wali nikah dan calon istri tidak dalam satu tempat melainkan wali dirumah sementara Calon suami disekolah, namun dalam kondisi pelaksanaan tersebut agar bisa terdengar ucapan ijab dan qobulnya memakai pengeras suara.
Pertanyaanya. Sahkan akad nikah seseorang ketika dalam akad nikahnya dibatasi jarak antara Wali dan calon istri (tidak dalam satu majlis)?
Jawaban: Hukum tentang akad nikah tidak dalam satu majlis sebagai mana kasus diatas setidaknya ada tiga pendapat dikalangan para Ulama fiqih
Menurut Hanafiyah: Tidak sah akad nikah yang kondisi pelaksanaannya tidak dalam satu majlis (tempat). Menurut Malikiyah dan Syafi’iyah :Dalam akad nikah harus dalam satu majlis hal ini sama dengan pendapat diatas. Menurut Hanabilah : Sah akad nikah walaupun berbeda tempat dan ada pemisah.
Adapun keabsahan dan tidaknya akad sebagaimana yang kami jelaskan diatas, jika akad nikah dalam satu majlis secara Hakiki.( artinya tidak berbeda tempat) maka sah menurut Hanafi Maliki dan Syafi’ie (artinya secara mafhum mukhalafah jika beda tempat dan terpisah maka tidak sah) . Demikian juga halnya pelaksanaan akad di satu majlis secara hukmi maka tidak ada perbedaan pendapat dikalangan Hanafiyah, dan Hanabilah bahwa hal yang sedemikan tidak masalah seperti majlis ilmu ( atau sekolah) walaupun wali dan cantin laki-laki berbeda tempat Yakni Wali nikah diruang satu sedangkan Calon istri diruang dua. Alasannya karena masih satu rumpun atau tempat secara hukmi yaitu disekolah.
الموسوعة الفقهية – 335/31949
اتحاد المجلس في عقد النكاح: 15 – للعلماء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد النكاح مع اتحاد المجلس ثلاثة آراء:
الأول: اشتراط اتحاد المجلس، فلو اختلف المجلس لم ينعقد كما لو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر، ولا يشترط فيه الفور. وهو مذهب الحنفية، وهو الصحيح عند الحنابلة، وهو ما في المعيار عن الباجي من المالكية (1) . الثاني: اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في المجلس الواحد، وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن الباجي، وهو قول الشافعية، غير أنهم اغتفروا فيه الفاصل اليسير. وضبط القفال الفاصل الكثير بأن يكون زمنا لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا. والأولى ضبطه بالعرف (2) . الثالث: صحة العقد مع اختلاف المجلس، وهو رواية للحنابلة. وعليها لا يبطل النكاح مع التفرق (3) . وهذا كله عند اتحاد المجلس الحقيقي، أما مع اتحاد المجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في اشتراط القبول في مجلس العلم، وهو الصحيح عند الحنابلة (4) . واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين العلم (5) . والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح بالكتابة. وكذلك إن كان الزوج غائبا وبلغه الإيجاب من ولي الزوجة. وإذا صححنا في المسألتين فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخبر وعلى الفور (6) .
Assalamu alaikum.wr.wb Maaf sebelumnya kiyai mengganggu waktunya, mau bertanya.
Pertanyaannya: Bagaimana akad nikah seorang yang dalam waktu ijab qobul penyebutan maharnya oleh orang yang meng akad nikah tidak sesuai dengan yang di minta oleh calon manten prempuan. Yang di minta oleh penganten perempuan mahar(maskawin)nya mas 2 gram ternyata oleh yang meng akad nikah menyebut 2 juta rupiah. Kemudian ada salah satu saksi menyatakan akad itu sah dengan alasan penyebutan mahar(maskawin )dalam akad nikah itu sunnah, dan manten laki-lakinya sudah paham(maklum) dengan mahar(maskawin )yang di minta oleh pihak manten perempuan. Mohon tanggapannya kiyai karena ini terjadi dengan tetangga saya. Wassalamualaikum. Mohon dengan ibaratnya klo ada..
Wa alaikumussalam. Jawaban:
1)• Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal
Akad Nikah Sempurna tanpa menyebutkan mahar (maskawin) nya
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (7/182) :
“وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ , فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ , في قول عامة أهل العلم . وقد دل على هذا قول الله تعالى : (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) البقرة/236 ، وروي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي , فقال : (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق , امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي , وقال : حديث حسن صحيح ” انتهى
Ibn Qudamah rahimahullah berkata dalam Al-Mughni (7/182):
“Kesimpulannya, pernikahan sah tanpa penentuan mahar menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala:
(Tidak ada dosa atas kalian jika menceraikan wanita sebelum kalian menyentuh mereka atau sebelum kalian menentukan mahar bagi mereka) – (QS. Al-Baqarah: 236).
Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita tanpa menentukan mahar, lalu ia meninggal sebelum berhubungan dengannya. Maka Ibnu Mas’ud menjawab: Wanita itu berhak mendapatkan mahar yang setara dengan mahar wanita sejenisnya, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Ia juga harus menjalani masa iddah dan berhak mendapatkan warisan.
Lalu berdirilah Ma’qil bin Sinan Al-Asyja’i dan berkata: Rasulullah ﷺ telah memutuskan perkara Buru’ binti Wasyiq, seorang wanita dari kaum kami, seperti yang engkau putuskan.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, yang mengatakan: Hadis ini hasan sahih.”
Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisiy Al Hanbaliy rahimahullahu ta’ala mengatakan dalam kitabnya Al Mughniy :
ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج، فلم يكن يخلي ذلك من صداق…. ولأنه أقطع للنزاع وللخلاف فيه، وليس ذكره شرطا
Dianjurkan agar ketika akad nikah tidak lepas dari penyebutan mahar (maskawin ). Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahkan putri-putrinya dan wanita lainnya, serta ketika beliau sendiri menikah, semuanya tidak lepas dari penyebutan mahar (maskawin)….. disamping itu, penyebutan mahar (maskawin ) akan memangkas terjadinya perselisihan dalam keluarga, meskipun itu bukan syarat. (Lihat Kitab al-Mughni, 7/210).
Oleh karena itu, mahar (maskawin ) ketika akad nikah statusnya lebih longgar. Mahar (maskawin ) boleh tidak disebutkan, atau mahar (maskawin) tidak harus disebutkan secara detail. Salah menyebut mahar ( maskawin ) tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Yang penting, nikah harus ada mahar (maskawin) nya.
2)• Menurut Pengikut Madzhab Imam Asy Syafi’iy
Walaupun mahar (maskawin)wajib hukumnya namun hanya Sunnah menyebutkan mahar (maskawin) ketika akad nikah berlangsung
Al-Imam An-Nawawiy Asy Syafi’iy rahimahullah dalam kitab Rasudhatu Ath-Thalibin menyebutkan :
Al-Ashab (Syafi’iyyah) berkata : Mahar (maskawin ) itu bukan rukun dalam nikah, berbeda dengan barang yang diperjual-belikan dan uang dalam jual-beli.
Apakah mahar (maskawin ) ini perlu disebutkan dalam akad nikah atau tidak, Syaikh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), hal. 234 menjelaskan :
[ويستحب تسمية المهر في] عقد [النكاح] … [فإن لم يُسَمَّ] في عقد النكاح مهرٌ [صح العقد]
“DISUNNAHKAN menyebutkan mahar (maskawin )dalam akad nikah… meskipun jika mahar ( maskawin) tidak disebutkan dalam akad, akad nikahnya tetap sah.”
Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam An-Nawawiy Asy Syafi’iy rahimahullahu ta’ala dalam kitabnya Al Majmu’ Syarhu Al Muhadzab,
ويجوز من غير صداق، لقوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) فأثبت الطلاق مع عدم الفرض
”Boleh akad nikah tanpa menyebut mahar (maskawin), berdasarkan firman Allah (yang artinya), Tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur (betjima’) dengan istri-istri kamu dan sebelum kamu menentukan mahar (maskawin)nya. Allah menilai sah talak tanpa menentukan mahar.” (Lihat Kitab al-Majmu’, 16/322)
Dan didalam kitab Fathul Mu’in disebutkan:
وينعقد النكاح بلاذكرمهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره اخلأه عنه
“Sah akad nikah yang tidak menyebutkan mahar (maskawin), tetapi disunnahkan menyebutkan mahar(maskawin ) dalam akad nikah dan makruh meninggalkan menyebutkan mahar (maskawin ) dalam akad nikah .”
15 – Mahar adalah harta yang berhak diterima oleh istri dari suaminya karena akad nikah atau karena telah terjadi hubungan suami istri. Mahar merupakan hak yang wajib diberikan kepada perempuan oleh laki-laki sebagai pemberian dari Allah Ta’ala sejak awal atau sebagai hadiah yang diwajibkan atas laki-laki, sebagaimana firman Allah Ta’ala:
“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh keikhlasan.” (QS. An-Nisa: 4)
Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan akad nikah serta untuk memuliakan dan menghargai perempuan.
Hukum Mahar dalam Pernikahan
Mahar bukanlah syarat dalam akad nikah dan bukan pula rukun menurut mayoritas ulama. Namun, ia merupakan salah satu konsekuensi yang timbul dari akad tersebut. Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan tanpa penyebutan mahar, maka tetap sah menurut kesepakatan mayoritas ulama, berdasarkan firman Allah Ta’ala:
“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan wanita sebelum kamu menyentuh mereka atau sebelum menentukan mahar bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah: 236)
Diperbolehkannya perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri dan sebelum penentuan mahar menunjukkan bahwa tidak wajib menyebutkan mahar dalam akad nikah.
Namun, disunnahkan agar pernikahan tidak lepas dari penyebutan mahar, karena Nabi ﷺ biasa menikahkan putri-putrinya dan wanita lain, serta beliau sendiri menikah, dan tidak pernah meninggalkan penyebutan mahar dalam pernikahan.
Adapun menurut mazhab Maliki, pernikahan dianggap fasid (rusak) jika mahar yang diberikan kurang dari ¼ dinar syar’i atau tiga dirham. Jika suami telah berhubungan dengan istrinya, maka wajib menyempurnakan kekurangan mahar tersebut hingga mencapai batas minimal yang disebutkan. Jika belum terjadi hubungan, maka masing-masing boleh membatalkan pernikahan.
Dalam kitab Asna Al-Mathalib disebutkan bahwa mahar yang fasid memiliki enam sebab. Al-Bulqini menyebutkan sebab ketujuh, yaitu apabila seseorang memberikan mahar kepada wanita yang berada dalam keadaan tidak memiliki hak kepemilikan penuh (mahjur ‘alaiha), seperti jika ia memberikan mahar berupa sesuatu yang bukan miliknya, misalnya milik ayah atau ibunya.
1. Mahar yang Tidak Jelas Sifatnya Jika seseorang menetapkan mahar berupa pakaian yang tidak memiliki deskripsi jelas, mengembalikan budak yang kabur, atau unta yang tidak diketahui keberadaannya, maka hukumnya diperinci. Jika syarat yang ditetapkan dalam akad tidak memiliki pengaruh besar, seperti syarat bahwa istri hanya boleh makan makanan tertentu, maka syarat tersebut tidak berdampak pada keabsahan akad atau mahar karena tidak memiliki manfaat nyata.
2. Syarat yang Tidak Sesuai dengan Hakikat Pernikahan Jika syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, seperti suami tidak boleh menikah lagi, tidak boleh bepergian dengan istrinya, atau harus menyatukan istrinya dengan madunya dalam satu rumah, maka akad tetap sah. Namun, mahar yang disebutkan menjadi batal, dan wajib diganti dengan mahar mitsl (mahar yang sepadan). Hal ini karena dalam kondisi tersebut, istri tidak rela dengan mahar yang disebutkan saja, dan suami juga tidak setuju memberikan mahar tersebut tanpa terpenuhinya syarat yang ia inginkan.
3. Syarat yang Membatalkan Akad Jika syarat yang diajukan merusak tujuan utama pernikahan, seperti syarat bahwa suami harus menceraikan istrinya setelah akad (baik sebelum atau sesudah berhubungan), atau syarat bahwa salah satu pihak tidak akan mewarisi pihak lainnya, atau syarat bahwa nafkah akan ditanggung oleh selain suami, maka akad pernikahan menjadi batal.
Namun, ada pendapat dalam Mazhab Syafi’i yang mengatakan bahwa akad tetap sah, tetapi syaratnya yang batal. Pendapat ini dinilai lebih kuat karena syarat-syarat tersebut tidak merusak inti dari akad pernikahan.
4. Mahar yang Bergantung pada Syarat Jika seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar 1.000 dirham dengan syarat ia harus menetap di suatu tempat, tetapi jika tidak, maka mahar menjadi 2.000 dirham, maka akadnya tetap sah, tetapi yang berlaku adalah mahar mitsl. Begitu pula jika seorang tuan menikahkan budaknya dengan budak lain dan menetapkan bahwa anak mereka nanti akan menjadi milik kedua tuan mereka, maka akad tetap sah dengan mahar mitsl.
5. Mahar yang Dicampur dengan Transaksi Lain Jika mahar disertakan dalam transaksi jual beli atau akad lain yang bertentangan, seperti seseorang menikahi wanita dengan memberikan budaknya sebagai mahar, tetapi budak tersebut sebagian miliknya dan sebagian milik orang lain, maka akad tetap sah tetapi dengan mahar mitsl. Begitu juga jika seseorang menikahi dua wanita dalam satu akad dengan satu mahar yang sama, maka hukumnya akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.
6. Perbedaan dalam Pembagian Mahar Jika seseorang menikahi seorang wanita dan sebagai bagian dari akad, ia memberikan 1.000 dirham dari hartanya sendiri serta menjual budaknya kepadanya, maka mahar dan jual beli harus dipisahkan. Jika dalam perjalanan akad ini terjadi pembatalan karena cacat atau sebab lain, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan bagian masing-masing.
7. Mahar yang Mengandung Unsur Riba Jika seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar berupa 100 dirham dan dalam waktu yang sama menjual sesuatu kepadanya seharga 200 dirham, maka baik akad jual beli maupun mahar menjadi batal karena mengandung unsur riba. Hal ini termasuk dalam kaidah riba yang dikenal sebagai muddu ‘ajwah (transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan unsur riba).
Demikianlah berbagai keadaan yang menyebabkan mahar menjadi fasid atau rusak dalam hukum Islam.
Karena syarat dari pada mahar itu sama seperti syarat maqud alaih, yg dimana kalau perhiasan tersebut sudah dilihat maka itu menjadi maklum Coba antum lihat di dobit (definisi )sodaq (definisi mahar/maskawin) di Al Yaquutun Nafis :
كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا
Mahar (maskawin) adalah semua barang yang sah dijadikan barang dagangan, maka barang itu juga dianggap sah sebagai maskawin.
Assalamu alaikum. Deskripsi masalah Ketika penata acara meneruskan rentetan acaranya dan telah sampai pada acara inti yaitu Akad nikah, saya dan para Undangan sama-sama menyaksikan jalannya proses Akad nikah, namun sebelum Akad dimulai Sang Wali nikah ternyata mewakilkan hak kewaliannya kepada Modin dengan Ucapan saya memasrahkan wakil wali kepada sampeyan untuk menikahkan dan mengawinkan anak perempuan saya bernama Maimunah dengan seorang laki-laki bernama Mansur dengan maskawin emas dua gram, Si Modin mengatakan qobiltuka….. Lalu Akad nikah dimulai oleh Sang Modin, anehnya ketika Modin mengakadnya dia tidak mengatakan Muwakkiliy bapaknya Maimunah kepadaku. Semisal .
يامنصور بن أحمد أنكحتك وزوجتك مخطبتك ميمونة بنت محمود بمهر جرمين من الذهب حالا. وقال منصور قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور حالا
Pertanyaanya .
Sahkah Akad nikah ketika Modin dalam akad nikah tidak menyertakan ucapan kalimat Muwakkiliy Abuha /paknya (Maimunah) kepadaku.?
Waalaikumsalam warohmah.
Jawaban:
Menyebut ” muwakkili atau “alladzi wakkalani ” sebagai informasi bahwa dirinya adalah wakil wali saat akad nikah, status hukumnya tidak wajib ( bukan syarat ) ; jika (calon) suami dan para saksi sudah mengetahui sebelum nya ; bahwa dirinya adalah wakil wali.
Tapi jika (calon) suami dan para saksi tidak mengetahuinya, maka wajib ( disyaratkan ) menyebut ” muwakkili atau “alladzi wakkalani ” saat akad nikah, sebagai informasi bahwa dirinya adalah wakil wali, mengapa demikian. Karena jika wakil wali nikah tidak menjelaskan atas profesinya sebagai wakil wali maka akad nikahnya tidak sah.
Dalam tradisi Islam, akad nikah adalah salah satu rukun pernikahan yang wajib dilaksanakan agar pernikahan sah secara syariat. Salah satu rukun yang sangat penting adalah adanya wali bagi mempelai wanita, yang berperan memberikan izin dan mewakili mempelai wanita dalam proses akad. Namun, terkadang wali nasab tidak dapat hadir atau melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu, seperti ketidakhadiran, ketidaksanggupan, atau konflik keluarga.
Syariat Islam memberikan solusi dalam situasi tersebut melalui konsep wali muhakkam atau wali tahkim, yaitu wali yang diangkat berdasarkan kesepakatan atau penunjukan, khususnya dalam keadaan darurat atau ketidakmampuan wali nasab. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kebingungan di kalangan masyarakat mengenai tata cara pengangkatan wali muhakkam. Terutama, pertanyaan terkait bagaimana format atau shighat penunjukan wali muhakkam agar sah sesuai dengan ketentuan syariat sering kali muncul.
Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang mekanisme penunjukan wali muhakkam, sehingga tidak terjadi keraguan terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan dengan wali tersebut.
Rumusan Pertanyaan Bagaimana shighat atau tata cara penunjukan wali muhakkam sesuai dengan ketentuan syariat Islam?
Waalaikum salam
Jawaban: Jika orang perempuan tidak mempunyai Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali darah dari pihak ayah perempuan yang akan nikah. Orang-orang yang termasuk ke dalam wali nasab juga dibagi menjadi dua, di antaranya sebagai berikut:
– Wali aqrab, yaitu:
Ayah kandung
Ayah dari ayah kandung (kakek)
Atau si perempuan tidak mempunyai Wali ab’ad
– Wali ab’ad, yaitu:
Saudara laki-laki kandung
Saudara laki-laki seayah
Anak saudara laki-laki kandung
Anak saudara laki-laki seayah
Paman kandung
Paman seayah
Anak paman kandung
Anak paman seayah
Maka orang tersebut wajib wali hakim
Wali Hakim
Wali hakim berlaku ketika semua urutan di atas sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena sebab-sebab tertentu misal ghaib atau berada ditempat yang jauh atau walinya ada namun adlal ( walinya tidak mau menikahkan anaknya ) maka dalam hal ini pindah ke Wali hakim. Wali hakim adalah orang yang menjadi wali sebagai hakim atau penguasa yang diangkat oleh Negara yang telah ditauliyahkan sebagai wali hakim yaitu Kepala KUA.
Adapun sighat Ijab wali hakim adalah.
يامحمود إبن أحمد أنكحتك وزوجتك محطوبتك المحبوبة فاطمة بنت المرحوم فوزان مَوْلِيَتِيْ حاكما بمهر أدوات الصلاة حالا
Wahai Mahmud putra Ahmad Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan tunaganmu yang kamu cintai ( Fatimah ) putri Fauzan yang mewalikan saya Hakim dengan maskawin seperangkat alat shalat.
Qabul
قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور حالا
Saya terima nikahnya Fatimah dan Kawinnya Fatimah dengan maskawin yang telah disebutkan dengan dibayar kontan
Adapun jika wali hakim tidak ada, atau ada namun masih meminta bayaran uang , maka boleh kedua CANTIN mengangkat Wali Muhakkam atau Wali Tahkim.
Wali Muhakkam
Secara etemologi (bahasa), wali muhakkam merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu wali dan muhakkam. Dalam Lisan al-Arab (juz 15, hal. 405), kata wali satu akar dengan kata wilayah yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai. Menurut Sibawaih, wilayah juga berarti memerintah (imarah) dan mempersatukan (niqabah). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata wilayah berarti kekuasaan. Kata wali juga seakar dengan kata walayah, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (nushrah). Kata muhakkam merupakan kata benda pasif (isim maf’ul) yang berasal dari kata hakkama-yuhakkimu-tahkiman, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. (Al-Mau’su’at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 10, hal. 233). Dalam hal pernikahan, wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. (Al-Hawi al-Kabir, juz 16, hal. 648). Pada prinsipnya, diperbolehkan menunjuk seseorang sebagai hakim (tahkim) guna menengahi dua orang atau lebih yang bertikai. Al-Qur’an sendiri menyuruh kita mendamaikan jika terjadi pertikaian di antara sesama mukmin (QS. al-Hujurat: 9-10). Al-Qur’an juga menganjurkan mengangkat penengah (hakam) dari kedua belah pihak, suami dan istri yang sedang bertikai (QS. an-Nisa: 35).
Regulasi Perkawinan
Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sama sekali tidak dibahas secara detail tentang siapa dan bagaimana wali nikah. Namun, yang dibahas adalah masalah perwalian dalam konteks pengasuhan anak. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibahas tentang wali pernikahan. Menurut Pasal 20 ayat 2 KHI, hanya dikenal dua jenis wali pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Sementara, menurut Pasal 1 poin b, wali hakim jelas adalah petugas resmi yang memang ditunjuk oleh Menteri Agama atau orang yang ditunjuk olehnya. Begitu pula berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 1 poin b, disebutkan bahwa wali hakim adalah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 4, lebih spesifik disebutkan bahwa Kepala KUA kecamatan adalah wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal. Pembahasan tentang wali muhakkam hanya terdapat dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (1997: 30). Sekilas dijelaskan bahwa wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila pernikahan yang harus dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam.
Jadi Yang dimaksud wali muhakam adalah orang yang diangkat oleh kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakim, atau ada namun masih meminta bayaran, maka pernikahan dilangsungkan dengan cara kedua calon suami Istri mengangkat wali muhakam. Akan tetapi jika masih ada Wali aqrob maupun Wali Ab’ad atau wali Hakim maka tidak boleh mengangkat wali Muhakkam. Alasannya ialah karena didalam Kewalian nikah ada urutannya, atau masih ada Wali hakim tapi dia minta/ mengabil bayaran untuk menikahkan kepada yang bersangkutan maka dalam hal ini boleh kedua mempelai/ Calon pengantin mengangkat Wali Muhakkam dengan Syarat Wali muhakkam yang diangkatnya adalah orang yang merdeka serta adil , sedangkan adil yang dimaksudkan adalah meletakkan sesuatu sesuai tempatnya dan Alim terhadap hukum agama.
Adapun bentuk shighat ( Ijab ) manakala seorang calon pengantin perempuan tidak ada wali nikah sama sekali maka keduanya (CALON PENGANTIN laki-laki dan perempuan) mengangkat Wali Muhakkam, dengan mengatakan :
حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك
(Kami mengangkat kamu sebagai muhakkam untuk meng akad nikah kepada kami , dan kami ridho terhadap keputusanmu).
قبلتكما لأعقد النكاح
Adapun shighat Ijabnya sebagaimana berikut:
Jawaban:
يامحمود إبن أحمد أنكحتك وزوجتك محطوبتك المحبوبة فاطمة بنت المرحوم فوزان موليتي محكما بمهر أدوات الصلاة حالا
Wahai Mahmud putra Ahmad Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan tunaganmu yang kamu cintai ( Fatimah ) putri al-marhum Fauzan yang mewalikan saya sebagai wali Muhakkam dengan maskawin seperangkat alat shalat.
Qabul .
قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور حالا
Saya terima nikahnya Fatimah dan Kawinnya Fatimah dengan maskawin yang telah disebutkan dengan dibayar kontan.
atau memakai shighat seperti berikut:
يامحمود إبن أحمد أنكحتك وزوجتك محطوبتك المحبوبة فاطمة بنت المرحوم فوزان بتحكيمك إليّ بمهر أدوات الصلاة حالا
Wahai Mahmud putra Ahmad Saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan tunaganmu yang kamu cintai (Fatimah ) putri al-marhum Fauzan dengan mengangkat wali muhakkam kamu kepada saya dengan maskawin seperangkat alat shalat.
Artinya :” Maka apabila di tempat tersebut tidak ada Qadi ( wali hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ) yang sah kekuasaannya, atau ada wali hakim , akan tetapi masih meminta uang kepadanya, maka hukumnya boleh keduanya mengangkat orang yang merdeka serta adil untuk mengakad menjadi wali muhakkam .
Referensi
الباجورى على ابن قاسم .الجزء الثانى .ص. ١٠٦
( قوله ثم الحاكم )
عاما كان أو خاصا كالقاضى والمتولى لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ الدراهيم لها وقع جار للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ماهو ظاهر إطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لايجوز أن يحكما إلا مجتهدا وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك
التحكيم والتولية (مسألة: ب ش):
الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع قد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط، بل لو قالت: حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت: ولا تزوِّج في غيره :(مسألة: ي)
غاب وليها مرحلتين ولم يكن ثم قاض صحيح الولاية بأن يكون عدلاً فقيهاً، أو ولاه ذو شوكة مع علمه بحاله بمسافة القصر حكَّمت هي والزوج عدلاً يقول كل منهما: حكمتك تزوجني من فلانة أو فلان، ولا بد من قبول المحكم على المعتمد ثم تأذن له في تزويجها، ويجوز تحكيم الفقيه العدل ولو مع وجود القاضي كغير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه بغية المسترشدين ص ٢٠٧ – ٢٠٨
Referensi:
____________________
الفتوى الشرعية.ص ١٨٣ عقد الزواج اذا ستوفى أركانه وشروطه تحل به المعاشرة بين الزوجين ، وليس من شرائطه الشرعية اثباته كتابة فى وثيقة رسمية ولاغير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام اجابته اللواح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود. والله أعلم بالصواب
Penjelasan tentang Hakim dalam Akad Nikah (Al-Bajuri, Jilid 2, hlm. 106)
(Kalimat: “Kemudian hakim”) Hakim dapat berupa hakim umum atau khusus, seperti qadhi (hakim pengadilan), petugas yang bertugas melangsungkan akad nikah secara umum, atau secara khusus untuk akad tertentu.
Apabila hakim tidak ada, atau ada tetapi meminta bayaran untuk melangsungkan akad, maka dibolehkan bagi kedua mempelai untuk menunjuk seorang laki-laki merdeka yang adil untuk menjadi wakil mereka dalam akad nikah, meskipun wali tersebut bukan seorang mujtahid. Hal ini tetap berlaku meskipun terdapat mujtahid di tempat tersebut, sebagaimana yang tampak dalam pernyataan umum para ulama. Namun, berbeda halnya apabila hakim ada, meskipun hanya hakim darurat yang tidak meminta bayaran, maka tidak diperbolehkan menunjuk wali kecuali ia seorang mujtahid.
Adapun bentuk pelimpahan (tahkim) dari kedua mempelai adalah dengan mengucapkan: “Kami menunjukmu untuk melangsungkan akad nikah bagi kami, dan kami meridhai keputusanmu.”
Tahkim dan Pelimpahan Wewenang (Masalah, Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 207–208)
Dalam kasus tahkim (penunjukan wali), menunjuk seorang mujtahid untuk menangani masalah selain hudud (hukuman syariat Allah) adalah diperbolehkan secara mutlak, meskipun ada qadhi yang juga mujtahid. Hal ini juga berlaku untuk menunjuk seorang ahli fiqih non-mujtahid ketika qadhi mujtahid tidak ada, atau menunjuk seseorang yang adil ketika qadhi tidak ada sama sekali atau meminta bayaran, meskipun sedikit.
Namun, pelimpahan tersebut tidak berlaku jika qadhi hadir, meskipun ia tidak memenuhi syarat, dalam jarak yang memungkinkan pengaduan sampai kepadanya. Demikian pula jika jaraknya jauh tetapi masih dalam wilayah yang berada di bawah kewenangan qadhi tersebut. Sebab, menurut Imam al-Ghazali dalam al-Minhaj, menghadirkan pihak yang bersengketa ke hadapan qadhi adalah wajib apabila memungkinkan.
Pelimpahan ini harus disampaikan dengan lafaz yang jelas oleh kedua belah pihak (mempelai), seperti: “Kami menunjukmu untuk menikahkan saya,” atau “Kami izinkan kamu untuk menikahkan saya,” atau lafaz serupa. Bahkan cukup dengan diamnya seorang perempuan perawan setelah ia diberitahu: “Kami menunjukmu.”
Dalam tahkim, yang menjadi syarat adalah kerelaan kedua belah pihak atas penunjukan tersebut. Pelimpahan ini tidak harus dilakukan karena ketiadaan wali khusus, tetapi boleh juga dilakukan jika wali tersebut tidak hadir. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Imam al-Adzra’i.
Selain itu, wakil tidak harus berasal dari tempat perempuan tersebut. Misalnya, seorang perempuan yang berada di Yaman dapat menunjuk seseorang di Makkah untuk menikahkannya di sana. Jika wakil menikahkan perempuan tersebut dengan calon suami di tempat lain, akad tetap sah meskipun perempuan tersebut tidak berpindah ke lokasi tersebut. Namun, lebih baik jika perempuan tersebut hadir langsung untuk mempermudah pelaksanaan akad.
Berbeda dengan hakim, kewenangan seorang hakim hanya berlaku di wilayah tempat ia ditugaskan. Misalnya, jika perempuan berkata, “Kami menunjukmu untuk menikahkanku di tempat tertentu,” maka pelaksanaan akad hanya boleh dilakukan di tempat tersebut, kecuali perempuan memberikan izin untuk dilaksanakan di tempat lain.
(Masalah dari Bughyah al-Mustarsyidin) Apabila wali perempuan berada pada jarak dua marhalah (kurang lebih 88 km), dan tidak ada qadhi yang memiliki kewenangan sah (adil dan ahli fiqih), atau qadhi tersebut diangkat oleh pihak berkuasa dengan mengetahui kondisi qadhi tersebut, maka perempuan dan calon suaminya boleh menunjuk wali yang adil.
Dalam hal ini, masing-masing pihak harus mengatakan: “Kami menunjukmu untuk menikahkanku dengan fulan atau fulanah.” Penunjukan ini harus diterima oleh wali tersebut. Setelah itu, wali diberi izin untuk melangsungkan akad nikah.
Menunjuk seorang ahli fiqih yang adil juga diperbolehkan, meskipun ada qadhi di tempat tersebut. Hal ini berlaku di tempat keberadaan perempuan, meskipun di sana ada ahli fiqih lainnya.
Hukum Pencatatan Akad Nikah (Al-Fatawa al-Syar’iyyah, hlm. 183)
Akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya secara syar’i menjadikan hubungan suami istri halal. Pencatatan akad nikah dalam dokumen resmi atau tidak resmi bukan merupakan syarat sahnya akad nikah secara syar’i.
Namun, pelaksanaan pencatatan pada pejabat resmi, seperti penghulu atau petugas yang ditunjuk, adalah bagian dari aturan administratif yang diatur oleh peraturan dan undang-undang peradilan syariat. Aturan ini bertujuan untuk menghindari pengingkaran (gugatan) atas akad tersebut dan menjaga hak-hak pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menimbulkan akibat yang serius, terutama jika terjadi pengingkaran.
Kesimpulan Pencatatan akad nikah secara resmi bukanlah syarat sah nikah, tetapi hukumnya menjadi penting untuk mencegah perselisihan di kemudian hari dan melindungi hak-hak kedua belah pihak.
Didairah Giliraja Gilingting ada saudara seayah seibu bernama Ahmad dan Muhammad keduanya sudah hidup mandiri namun kedua rumah saudara kakak beradik tersebut rumahnya berjauhan, Mereka berdua sama-sama punya bagian sebidang tanah, Tanah milik Si Ahmad berdekatan dengan rumah Si Muhammad dan sebaliknya ( Tanah milik Si Muhammd berdekatan dengan rumah Si Ahmad, maka kedua saudara tersebut bermusyawarah untuk tukar menukar lahan Tanah yang mereka miliki dan keduanya sudah sepakat, namun setelah jadi selang beberapa hari ( satu bulan ) Si Ahmad menggagalkan pertukaran tersebut.
Pertanyaan.
Bagaimana hukumnya tukar menukar sebidang tanah tersebut setelah sepakat dengan dasar musyawarah menurut hukum Islam..?
Jawaban: Si Ahmad menukar hak milik tanahnya dengan Si Muhammad tersebut menurut agama Islam hukumnya adalah boleh.Seperti emas ditukar dengan emas.
Referensi:
إعانة الطالبين ٣/١٢ .وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين__وذهب بذهب حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل و وزن في موزون
. Setelah sekitar 1 bulan kemudian si Ahmad menggagalkan penukaran tanah tersebut, yang awalnya tanah tersebut diakad ditukar, berubah akad ditempati saja tapi tanah tetap punya saya (tidak jadi ditukar). 1. Bagaimana hukumnya Ahmad menggagalkannya? Sedangkan Si Muhammad kekeh dengan akad yang pertama yaitu ditukar (menjadi miliknya).
Jawaban: Di dalam kitab fikih, ada yang disebut dengan khiyaarul majlis. Jika Ahmad menukar tanahnya dengan tanahnya Muhammad, maka sebelum Ahmad berpisah dengan Muhammad , jika didalam tanahnya Muhammad itu ada cela (aib) nya, maka diperbolehkan bagi Ahmad untuk menggagalkan penukaran tanah miliknya dengan tanahnya milik Muhammad.
Jadi jika Ahmad menukar tanah hak miliknya dengan tanahnya milik Muhammad ternyata dikemudian hari tanahnya Muhammad itu ada cela(aib)nya, sedangkan keduanya berpiah .Dan setelah satu bulan lalu Ahmad menggagalkannya , maka hal itu hukumya tidak boleh.
Referensi:
(الموسوعة الفقهية) خيار القبول مع اتحاد المجلس: 10 – يثبت خيار القبول للمتعاقدين عند الحنفية ما داما جالسين ولم يتم القبول، ولكل منهما حق الرجوع ما لم يقبل الآخر (3) . ولا يخالفهم الحنابلة في ذلك؛ لأن خيار المجلس عندهم يكون في ابتداء العقد وبعده واحدا، فخيار القبول مندرج تحت خيار المجلس (4) . ولا خيار للقبول عند المالكية والشافعية، غير أنه يجوز الرجوع عند الشافعية ولو بعد القبول ما دام ذلك في المجلس، ولا يجوز الرجوع عند المالكية ولو قبل الارتباط بينهما إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الإيجاب أو القبول بصيغة المضارع ثم يدعي القابل أو الموجب أنه ما أراد البيع فيحلف ويصدق (5) . (1) البحر الرائق 5 / 284، والحطاب 4 / 240، 241، والمغني مع الشرح 4 / 4 (2) شرح الروض 2 / 5، والشرواني على التحفة 4 / 223 (3) البحر الرائق 5 / 284 (4) مطالب أولي النهى 3 / 85 (5) البجيرمي على الخطيب 3 / 26، 27 ط الحلبي، والخرشي 5 / 7 ط دار صادر ……………………………………………………….
المجموع ج: 9 ص: 364
الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه . الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعـاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما …………
2. Apakah si Muhammad harus mengembalikannya atau harus mengikuti si Ahmad dengan cara menggagalkan pertukaran tanah tersebut..?
Jawaban: Si Ahmad dan Si Muhammad karena keduanya sudah berpisah, maka Si Muhammd itu tidak harus mengembalikan tanahnya kepada Si Ahmad.
Referensi:
إعانة الطالبين ٣/١٢ .وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين__وذهب بذهب حلول للعوضين وتقابض قبل تفرق ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل و وزن في موزون. …………………….
. Ahmad mengizinkan kepada Muhammad untuk menempati terhadap tanahnya ( Ahmad ).Maka dalam hukum Islam akad ini disebut akad ‘aariyah (عارية) (akad meminjamkan, akad meminjam). Jadi akad tukar menukar tanah diantara Ahmad dan Muhammad itu tidak boleh diubah menjadi akad (‘aariyah/akad meminjamkan tanah). …………………
